Oleh: Emmanuel Martin

Bagi sebagian besar orang di Timur Tengah dan Afrika Utara, Peristiwa musim semi Arab (Arab Spring) disebabkan oleh krisis ekonomi. Kemarahan tersebut sama seperti tidakpuasan terhadap otoritarianisme dan rezim yang repressif di kawasan. Namun penyebab spesifik tentunya datang dari Mohammed Bouazizi, seorang pedagang buah di Tunisia yang membakar dirinya sendiri setelah merasa dirugikan oleh aparat pemerintah. Lapak buah-buahan yang menjadi tumpuan hidupnya disita, kemudian dirinya dilarang berdagang lagi.

Tiga tahun pasca revolusi kejadian tersebut berulang di Tunisia. Ketika Majelis Konstituante Nasional yang sedang mengadakan pemungutan suara untuk membuat konstitusi baru Tunisia, terjadi perdebatan panas berkenaan tentang kebebasan dan hak-hak individu. Pasal tersebut berisi penerapan perlindungan ekonomi pasar dan pencegahan/larangan tindakan aparat keamanan yang sewenang-wenang – seperti yang dilakukan kepada Bouazizi – serta menjaga dari regulasi berlebihan dan populis seperti dalam kasus bahan bakar minyak yang sarat korupsi pemerintah.

Sayangnya, amandemen tersebut ditolak dalam pemungutan suara parlemen. Suara amandemen tersebut hanya didukung 93 suara, dari 109 suara yang dibutuhkan agar bisa disahkan. Beberapa anggota parlemen yang menolak amandemen ini seperti Samia Abou, berkata “amandemen ini akan mendekatkan orientasi ekonomi kepada kebiadaban neoliberalisme”. Mourad Amdouni, anggota parlemen lainnya memperingatkan, “bila pasal ini diloloskan maka terjadi pengkhianatan besar atas rakyat dan revolusi Tunisia”.

Padahal bila kita mengingat asal mula revolusi Tunisia, pernyataan-pernyataan diatas sangatlah menggelikan. Bouazizi membakar diri karena menginginkan adanya kebebasan berekonomi dalam ekonomi pasar. Dan seperti halnya Bouazizi, kebebasan berusahalah yang ingin diperjuangkan sebagian besar rakyat Tunisia.

Hampir 95 persen ekonomi Tunisia terdiri dari usaha kecil menengah. Para pengusaha kecil ini menghadapi halangan yang berat untuk memulai usaha dan bertumbuh. Menurut laporan bisnis Bank Dunia, memulai bisnis di Tunisia menjadi jauh lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Memperoleh izin berusaha saja membutuhkan waktu 94 hari dan biaya 256 persen pendapatan rata-rata tahunan. Tunisia juga berada di ranking 109 dunia dalam kemudahan akses kredit bagi pengusaha-pengusahanya.

Mudah sekali menemukan mengapa tradisi kewirausahaan negara-negara Mediterania dan kebebasan berusaha tidak diterjemahkan ke dalam konstitusi. Pasar bebas akan mengancam sektor-sektor yang dinasionalisasi, yang kini rezim pemerintah dan kroninya menikmati hak monopoli dan bentuk-bentuk lain dari proteksi ekonomi. Ben Ali, mantan presiden Tunisia adalah satu contoh karakter sistem kronisme dan klientelisme. Kini beberapa elit politik mungkin sudah berganti, namun sekolompok orang yang menikmati dengan mengatasnamakan rakyat masih sama seperti dulu.

Gagalnya amandemen pasal yang mendukung kebebasan berusaha, beresiko mengorbankan kesempatan Tunisia untuk mengirimkan pesan musim semi Arab. Kritik yang datang cenderung salah persepsi. Amandemen ini tidak bermaksud untuk mengubah Tunisia menjadi negara kapitalisme tak terkontrol abad 19. Amandemen ini sebagai contoh tidak akan melarang hak buruh untuk mogok, karena juga sudah tercantum di konstitusi yang lain.

Di saat Tunisia mencari bantuan internasional dan investasi luar negeri, aksi kelompok anti-bisnis dengan mempengaruhi arena politik ini mengirimkan sinyal buruk bagi arah bangsa ini. Bila pembuat kebijakan di Tunisia gagal memenuhi kebutuhan pembangunan, seperti pengusaha dan inisiasi ekonomi individu, maka kredibilitas dihadapan donor internasional dan investor potensial akan rusak. Apalagi dengan Dewan Konstituante menolak pasal amandemen tentang ekonomi pasar, mereka juga telah mengkhianati apa yang diperjuangkan hingga mati oleh Mohamed Bouazizi.

 *Artikel ini diterjemahkan dari AtlasOne.org

FacebookTwitterGoogle+Share