Oleh: R. William Liddle

Individualisme sebagai filsafat dan dasar kehidupan sebuah masyarakat pada umumnya ditolak di Asia, termasuk di Indonesia. Filsafat ini dikecam sebagai biang keladi segala macam kebrutalan sosial yang konon menghinggapi masyarakat barat, termasuk peningkatan kejahatan, kemiskinan, kelonggaran ikatan keluarga, dan lain sebagainya. Individualisme Barat dipertentangkan dengan kolektivisme Timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.

Bagi saya, pemilihan Barat lawan Timur dan individualisme lawan kolektivisme tidak pernah memuaskan, baik sebagai penggambaran kenyataan sosial maupun sebagai dasar filosofis untuk sebuah  masyarakat idaman. Saya lahir dan dibesarkan di Amerika, dan saya bisa melihat dengan mata saya sendiri prestasi luar biasa yang telah tercapai setelah 200 tahun merdeka. Memang tak ada gading yang tak retak, tetapi gading ini –maksud saya, modernitas Amerika terlihat cukup putih, keras, dan utuh.

Di Asia filsafat kolektivisme, umpamanya alam bentuk ideologi pembangunan, sering mendorong pejabat-pejabat pemerintah untuk berbuat baik terhadap masyarakatnya. Namun filsafat itu sering pula dijadikan dalih oleh pemerintah otoriter untuk mengabsahkan kekuasaannya. Retorika kekelurargaan dan kebersamaan dipakai untuk menutupi kenyataan bahwa pemerintah yang bersangkuta tidak dipilih oleh rakyat dalam pemilihan demokratis.

Dari segi filosofis, saya tidak pernah mengerti bagaimana sebuah filosofi sosial bisa didirikan atas dasar masyarakat atau kolektivitas sebagai konsep pokoknya. Soalnya, masyarakat atau kolektivitas itu adalah sebuah abstraksi yang tidak bisa berpikir atau bertindak, apalagi merenungkan dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Kita hidup di sebuah dunia tempat ciri kesadaran, consciousness, hanya terdapat pada insan manusia, sebagai orang per orang. Mau tak mau sebuah filsafat sosial harus dibangun atas dasar kenyataan itu.

Saya menganut, dan mau membela, filsafat individualisme. Namun saya mengakui –mungkin sebab saya sudah lama tinggal di Indonesia, dan juga Singapura bahwa filsafat itu mengandung berbagai kelemahan. Di Amerika pun saya sering merasa resah dan marah dengan sesama warga negara yang menyalahgunakan individualisme untuk membela tindakan yang merusakkan kehidupan saya, atau kehidupan bersama kami. Umpamanya, para pengusaha yang mengguncangkan sendi-sendi ekonomi pasar demi keuntungan pribadi, para politikus yang membohongi masyarakat demi kemenangan elektoral, atau para rohaniawan yang menjanjikan penyembuhan kepada orang sakit demi popularitas duniawi.

Apakah ada jalan keluar dari paradoks ini, yaitu perbenturan antara individualisme sebagai dasar filosofis yang terelakkan dan kecenderungan manusia untuk menyelewengkannya demi kepentingan individu? Menurut pendapat saya, jalan itu dapat ditemukan dalam sejarah discourse atau tradisi perdebatan para filsuf sendiri tentang makna konsep individualisme.

Orang Asia, dan juga Amerika, sering lupa bahwa makna individualisme berwajah dua. Oleh sementara pemikir, individualisme diberi pengertian hak, tetapi oleh pemikir lain diartikan sebagai kewajiban. Di dunia modern tafsiran hak dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 oleh kaum kontrak sosial seperti Thomas Hobbes dan John Locke, dan diteruskan pada awal abad ke-19 oleh para filsuf utilitarian seperti Jeremy Bentham.

Hampir dua ratus tahun kemudian pengertian utilitarian ini mekar dalam bentuk teori pilihan rasional, rational choice, yang kini semakin populer di kalangan ilmuwan sosial di Amerika. Para penganut teori pilihan rasional mencoba meramalkan tindakan manusia berdasarkan sebuah asumsi sederhana, yaitu bahwa setiap orang akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mencapai kepentingan pribadi atau self-interest.

Pilihan rasional berkembang pesat oleh karena dorongan keras di dunia ilmu sosial untuk menemukan teori dan metode analisis yang akan mengungkapkan kebenaran secara tuntas dan yang paling penting, memungkinkan ramalan akurat tentang masa depan. Ilmu ekonomi, yang sudah lama mengandalkan asumsi pilihan rasional, dianggap ilmu sosial yang paling maju dari segi ilmiah ini. Oleh karena itu, ilmu yang paling maju dari segi ilmiah. Oleh karena itu, ilmu-ilmu sosial yang lain sedang mencoba meniru keberhasilan ilmu ekonomi.

Saya kira perdebatan pilihan rasional, setidak-tidakanya di tangan ilmuwan ekonomi, telah menadi pisau analisis yang cukup tajam. Meski demikian ada juga akibat sampingnya yang patut disesalkan.

Oleh banyak orang, sebuah alat analisis yang berguna secara terbatas untuk menjelaskan sebagian dari kenyataan sosial, dijadikan sebuah prinsip filosofis yang paling dalam. Yaitu, bahwa manusia pada esensinya adalah makhluk yang mengejar meperkukuh pengertian umum bahwa individualisme, sebagai teori filosofis, menekankan hak individu terlepas dari hubungannya dengan orang lain atau masyarakat.

Saya bisa mengemukakan sebuah contoh dari bidang saya, ilmu politik yang membuktikan pengaruh tidak sehat ini dari kenyataan empiris, sebagaimana diungkapkan oleh pendekatan pilihan rasional, terhadap filsafat individualisme, yang diartikan sebagai hak. Beberapa penelitian empiris mengenai perilaku pejabat pemerintah, baik di negara maju, menunjukkan kecenderungan para pejabat itu untuk bertindak atas dasar kepentingan pribadi. Umpamanya untuk naik pangkat, menuntut gaji tinggi, atau membesarkan peranan kantornya ketimbang kantor lain.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini –dan disini terlihat pengaruh tadi tidak sehat- adalah bahwa kepentingan umum tak mungkin dilayani oleh lembaga negara. Sebuah penjelasan ilmiah yang saya tegaskan cuma menguraikan sebagaikan kenyataan empiris, digunakan untuk memperkuat sebuah pengertian filosofis. What “is” has become what “ought to be”. Sesuatu yang ada dijadikan sesuatu yang seharusnya.

Untungnya, selain pengertian individualisme sebagai hak, ada juga tafsirannya sebagai kewajiban. Pemikir-pemikir politik modern pertama yang mengembangkan makna adalah John Stuart Mill, filsuf Inggris ternama pada pertengahan abad ke-19, dan Alexis de Tocqueville, aristokrat Prancis yang mengunjungi Amerika beberapa dasawarsa setelah merdeka dan menulis buku cemerlang tentang keterlibatan orang Amerika dalam urusan-urusan sosial, termasuk politik. Menurut Tocqueville, rahasia keberhasilan demokrasi Amerika adalah kesediaan masyarakat memikul tanggung jawabnya selaku warganegara yang wajib berpartisipasi dalam pengambilan keputusan umum.

Pada awal abad ke-20 salah seorang filsuf yang memberikan sumbangan besar kepada pengertian individualisme sebagai kewajiban setiap anggota masyarakat modern adalah John Dewey. Sesudah perang dunia II, pemikiran politik Dewey (yang juga terkenal sebagai penggagas ide “pendidikan progresif”) hampir hilang dari khazanah intelektual Amerika. Baru-baru ini dua biografi tentang Dewey diterbitkan dan diresensi di mana-mana. Dewey mulai dibahas lagi sebagai seorang tokoh pentingan dalam sejarah perkembangan filsafat pascamodernisme dan juga sebagai seorang pemikir demokrat.

Saya telah membaca seri esainya berjudul Individualisme, old and new (Individualisme, Lama dan Baru) yang diterbitkan di majalah The New Republic pada tahun 1930. Kala itu ideologi kolektivisme sayap kiri sudah teruwjud dalam bentuk rezim komunis di Uni Soviet. Lagipula berbagai ideologi kolektivisme sayap kanan sedang menunjukkan kemampuan politiknya dengan pertumbuhan gerakan-gerakan fasis di Eropa Barat.

Pembelaan Dewey terhadap individualisme sangta menarik. Pertama, dia mengaitkannya dengan tuntutan modern sains, ilmu modern yang mengharuskan pendekatan empiris, hipotesis, dan skeptis terhadap semua hal. Tanpa kebebasan individu untuk berpikir dan memecahkan masalah, tegasnya, proses kreatif yang sedang menciptakan dunia modern dengan segala penemuan barunya (yang buat angkatan Dewey masih merupakan suatu keajaiban), tidak akan berlanjut lama. Dalam hal ini, Dewey mengingatkan saya kepada Mill, yang juga percaya bahwa kebebasan individu merupakan syarat mutlak untuk menentukan kebenaran.

Kedua, Dewey mencoba meletakkan si individu secara realistis dalam konteks sosialnya. Disini ia berbeda dengan Mill, yang percaya bahwa “manusia di dalam masyarakat tidak memiliki sifat-sifat kecuali yang berasal dari wataknya sebagai seorang individu”. Sebaliknya, Dewey menekankan the connection of events (hubungan peristiwa) dan the society of your contemporaries (orang-orang sezaman sebagai sebuah masyarakat).

Dia menegaskan bahwa dua hal ini “mengambil bentuk konkretnya sebagai ikatan-ikatan yang bersifat ganda dan terus berubah”. Yang paling penting, pergulatan si individu dengan hubungan peristiwa dan orang-orang peristiwa dan orang-orang sezaman tersebut merupakan “satu-satunya cara untuk mewujudkan individualitas”. Pendeknya, no society, no individual (tidak ada individu tanpa masyarakat).

Membaca tulisan Dewey, saya teringat kepada salah seorang guru saya, Clifford Geertz, dan beberapa sosiolog lama seperti George Herbert Mead dan Herbert Blumer. Tulisan-tulisan mereka menekankan kemustahilan pemisahan individualisme sebagai konsep dari kenyataan orang-orang yang hidup di suatu waktu dan dibentuk oleh ikatan-ikatan sosial dan budaya yang melingkari dan mengaitkan mereka.

Bagi Dewey, dan juga buat saya, kenyataan ini bahwa individualitas tidak bisa dipisahkan dari waktu dan lingkungan, mengharuskan kita berpikir kembali tentang kewajiban dan pertanggungjawaban si individu terhadap orang lain yang tinggal di sekitarnya. Yang saya maksudkan dengan kita adalah orang Amerika dan orang Asia, termasuk Indonesia.

Orang Amerika seharusnya memaklumi bahwa tafsiran individualisme sebagai hak belaka tidak berakar dalam kenyataan sosial. Oleh karena itu, kami harus membangun teori baru tentang hak dan kewajiban kami sebagai individu yang tidak mungkin hidup lepas dari sebuah masyarakat serta suatu zaman.

Orang Asia seharusnya meninggalkan kepercayaan lama mereka bahwa filsafat sosial dan politik Timur bersifat kolektif dan bertolak belakang dengan filsafat Barat yang bersifat individualis. Soalnya, individualisme merupakan satu-satunya dasar filsafat sosial yang sesuai dengan kenyataan bahwa hanya insan manusia, orang per orang, berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab.

Individualisme Asia yang saya maksudkan tentu saja bukan hak setiap inidividu untuk berbuat sesuka hati. Si individu versi Dewey, yang mengambil maknanya dari masyarakat, dengan sendirinya mengandung unsur kewajiban untuk ikut membangun masyarakat itu.

Yang saya harapkan di Asia adalah perkembangan sebuah filsafat sosial dan politik baru. Filsafat itu akan berakar pada hak-hak si individu, bukan pada hak pemerintah selaku pengejawantahan kehendak rakyat. Yang paling pokok, isi atau substansi hak-hak individu itu akan ditentukan oleh rakyat yang betul-betul berdaulat dalam sebuah proses yang disepakati bersama dan bersifat terus-menerus. Mudah-mudahan harapakan saya tidak merupakan sebuah impian indah belaka, yang tak mungkin tercapai di dunia nyata.

*Tulisan ini diambil dari buku “Revolusi Dari Luar: Demokratisasi di Indonesia” karya R. William Liddle.

FacebookTwitterGoogle+Share