Oleh: Rofi Uddarojat

Saya tak pernah bosan mengunjungi kota Bandung. Setidaknya sampai saat ini.

Bandung mempunyai daya tarik tersendiri yang tak dipunyai kota lain. Saya suka melihat deretan cafe-cafe yang dijadikan tongkrongan anak muda di Bandung sepanjang jalan Cihampelas atau jalan Riau. Tempat-tempat tersebut seakan didesain dan dibangun dengan tujuan aktivitas anak muda. Sejuk asri, walau berjalan kaki tidak menjadi kaum marjinal yang terpinggirkan secara kelas sosial seperti yang terjadi di Jakarta. Bandung memberikan rasa anak muda di setiap sudut kota. Bagi yang masih berstatus tuna asmara –untuk tidak mengatakan jomblo, maka Bandung adalah kota yang paling tepat untuk jatuh cinta. Bagi saya perempuan-perempuan Bandung adalah perwujudan Dyah Pitaloka Citraresmi, sang putri Kerajaan Sunda Galuh Padjadjaran yang melegenda, dan hampir saja menaklukan hati prabu Hayam Wuruk dari Majapahit. Sebelum diguncang prahara perang Bubat.

Sembari menikmati serabi di Jalan Setiabudhi, pikiran saya meracau liar.

Bandung bukan hanya ramai oleh derap ekonomi, ia juga saksi sejarah berbagai perjuangan masa lalu. Momen paling heroik Soekarno terjadi di Bandung. Usai berguru kepada “Raja Tanpa Mahkota Jawa” Tjokroaminoto, dia pergi ke Bandung untuk menempuh kuliah keinsinyuran di Technische Hogeschool Bandung, sembari memulai pergerakan pembebasan Indonesia atas jajahan kolonial. Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang membuatnya dipenjara di Sukamiskin. Atas hal tersebut, lahirlah pembelaan fenomenal Soekarno berjudul “Indonesia Menggugat” atas kesemana-menaan pemerintah kolonial Belanda yang memenjarakan Soekarno.

Dari peristiwa pasca-kemerdekaan kita mungkin masih mengingat Bandung Lautan Api yang membumi hanguskan kota Bandung demi mencegah dikuasainya objek-objek vital Kota Bandung oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Peristiwa ini melahirkan lagu Halo-Halo Bandung yang terkenal itu, dengan lirik-lirik perlawanan yang tajam “mari bung rebut kembali!”

***

Di balik hingar bingar ekonomi dan aktivitas anak muda Bandung, Freedom Institute dan Friedrich Naumann Foundation for Freedom mengadakan workshop liberalisme dalam lingkup kebijakan-kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Saya tidak tahu, apakah momen ini bisa masuk dalam alur sejarah pergerakan Bandung. Tetapi, di balik acara yang mempertemukan muda-mudi terbaik dari berbagai kampus, latar belakang organisasi, dan pemikiran, seharusnya acara ini merupakan momentum penting dalam alur diskursus kota Bandung.

Sebagian besar peserta datang dari Universitas Padjadjaran, kemudian disusul oleh kampus Parahyangan, Institut Teknologi Bandung, dan Maranatha. Saya melihat latar belakang organisasi dan aktivisme gerakan yang sebagian besar membentuk cara berpikir dalam melihat kebijakan pemerintah.

Salah satu peserta dari Universitas Padjadjaran yang berafiliasi dengan GMNI selalu melihat kebijakan ekonomi dari sudut pandang nasionalisme, Pancasila, dan kepentingan Indonesia. Baginya, Pancasila adalah ideologi yang sudah sangat baik bagi Indonesia, sehingga apapun kebijakannya harus mengacu pada Pancasila.

Mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan yang terbiasa dengan kajian-kajian empiris maupun filosofis jauh lebih terbuka dalam memandang ekonomi pasar dan segala implikasinya, negatif maupun positif. Peserta yang datang dari latar belakang aktivisme gender dan feminisme biasanya melihat berbagai kebijakan Indonesia dari sudut pandang kemanusiaan dan keadilan antar manusia.

Mahasiswa ilmu politik, atau yang sering membaca filsafat politik seringkali harus diantar melewati argumen-argumen filsafat terlebih dahulu bila ingin membicarakan kebijakan pemerintah. Sebagian peserta yang akrab dengan berbagai argumen kiri akan hampir selalu kontra dengan argumen-argumen rasional ekonomi pasar. Argumen pertentangan kelas atau akumulasi modal sering menghiasi diskusi kami dengan tipe peserta ini.

Sebagai fasilitator yang memandu hampir seluruh rangkaian acara workshop ini, memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi cara berpikir saya. Salah satunya dari beberapa peserta yang mengkritik bahwa liberalisme dalam beberapa pendekatan ekonomi seringkali mengabaikan sisi kemanusiaan. Walaupun kritikan itu sangat bisa diperdebatkan, saya menganggap bahwa kritikan ini berguna dalam menjaga spektrum cara berpikir yang selalu melihat dari segala sisi.

Perdebatan beberapa sesi pertama didominasi oleh satu topik ini: apakah perubahan iklim akibat ulah manusia ataukah semata-mata merupakan mekanisme alamiah saja? Beberapa argumen mengemuka, ini merupakan ulah manusia karena melihat beberapa masalah lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran limbah dan polusi.

Walaupun begitu, cara pandang dalam bagaimana mengentaskan perubahan iklim karena ulah manusia tidak semuanya sepakat. Sebagian peserta mengatakan konsekuensinya berarti menghentikan segala aktivitas manusia. Sebagian lagi malah bersikap berlepas, karena menganggap bahwa alam ini memang diciptakan untuk ditaklukan manusia. Biarlah ini dihadapi oleh manusia. Sembari menghadapi masalah perubahan iklim ini, dalam rangka penaklukan alam manusia akan menemukan cara untuk menanggulanginya.

***

Di beberapa sesi, saya dan partner fasilitator –Muhammad Iksan, yang kini menjabat peneliti Paramadina Public Policy Institute mencoba untuk memasukkan materi-materi filsafat liberalisme dalam debat-debat di beberapa sesi. Peserta sebagian besar melihat bahwa kebebasan dalam berpolitik dan berpendapat, bisa diterima. Lain halnya dengan kebebasan ekonomi dalam berbagai bentuknya seperti hak kepemilikan, pasar bebas, dan isu spesifik seperti privatisasi dan perdagangan bebas.

Namun sesi yang menarik ketika saya selaku fasilitator menyampaikan gagasan privatisasi pendidikan yang digagas oleh Milton Friedman “School Choice”, dimana institusi pendidikan dijadikan milik swasta dan dibiarkan berkompetisi satu sama lain. Sedangkan warga miskin yang tidak mampu membayar akan langsung disubsidi oleh negara dalam bentuk beasiswa. Hal ini secara mengejutkan didukung oleh peserta karena terbukti sekolah atau universitas yang dikelola secara swasta bisa bersaing dan menjadi unggulan. Contoh konkrit di Bandung adalah kampus Parahyangan dan Maranatha misalnya. Sehingga pendidikan adalah hak dasar bagi setiap individu, dimana individu itu bisa memilih apapun jenis pendidikan yang ia mau. Bukan seperti sekarang, subsidi pendidikan terpusat pada sekolah/universitas negeri sehingga menjadi pilihan sempit bagi individu.

Pendekatan diskusi liberalisme yang dibawa jauh melalui pintu-pintu solusi kebijakan seperti ini memang seringkali jauh lebih efektif dibandingkan debat di area filsafat. Area praksis jelas jauh bisa diukur dibandingkan mengukur dari sudut pandang filosofis. Namun ini sekali lagi tergantung dari objek peserta diskusi itu sendiri. Sejauh pengalaman penulis, memfasilitasi mahasiswa kota-kota besar yang mempunyai pengetahuan dan berita yang up-to-date lebih bisa diajak untuk berdiskusi di level kebijakan praksis. Berbeda dengan mahasiswa di luar daerah yang seringkali harus berdebat di ranah teori dan filosofis terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah kebijakan. Bila dipaksakan, biasanya mereka –peserta yang akan membawa kita berdebat masalah teori.

Seperti yang saya temui di Manado, ketika Akademi Merdeka, Freedom Institute, dan FNF Indonesia mengadakan workshop disana pada tahun 2013. Solusi pasar bebas yang kita tawarkan tidak dibantah dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan, tetapi malah dibantah dengan teori dependensia yang populer tahun 1960-an. Mereka beralasan bahwa segala hal yang menyangkut ideologi pasar berarti usaha negara-negara barat agar negara berkembang seperti Indonesia –yang mereka istilahkan sebagai negara periphery, terus bergantung pada perekonomian mereka. Hal ini tentu saja politically incorrect, karena sudah lama terbantahkan dengan munculnya negara-negara maju baru di Asia seperti Korea Selatan, China, dan India.

Argumen-argumen “kadaluwarsa” diatas jelas tidak muncul di Workshop Bandung kali ini. Beberapa yang sering membaca teks-teks ekonomi tidak mempermasahkan kebijakan pasar bebas secara prinsip. Walaupun begitu bukan berarti diskusi berjalan tanpa kritik. Kritik-kritik yang datang dari peserta adalah yang biasa datang dari pembela pasar itu sendiri, seperti kegagalan pasar (market failure) yang seringkali memberikan dampak negatif terhadap masyarakat kalangan bawah. Justru dengan kritik inilah kita bisa menyempurnakan beberapa ekses-ekses negatif dari pasar bebas.

Beberapa kali saya membandingkan peserta workshop di setiap daerah yang kami adakan. Bukan untuk mengunggulkan satu atas yang lainnya, tetapi lebih kepada mencari tahu dan memetakan potensi dan kemampuan setiap mahasiswa di kota-kota di Indonesia. Mahasiswa di beberapa kota sangat tidak disiplin dalam soal waktu. Acara workshop bisa molor beberapa lama karena peserta yang tidak kunjung datang ke ruangan acara. Atau ketika diskusi kelompok untuk merumuskan presentasi yang melebihi waktu diskusi, sehingga akhirnya jadwal untuk presentasi dan debat kelompok menjadi lebih molor.

Dan saya bisa mengatakan bahwa peserta workshop Bandung angkatan ke-20 ini adalah salah satu yang terbaik. Mereka cukup disiplin dalam memaksimalkan waktu yang diberikan. Dan yang membuat saya semakin kagum adalah antusiasme di setiap sesi. Bukan hanya dalam sesi debat antar peserta, tetapi juga ketika merumuskan presentasi. Dalam workshop kita biasa memberikan bahan diskusi kelompok yang kemudian akan dipresentasikan di depan kelompok lainnya. Karena waktu yang langsung dimiliki oleh peserta, biasanya beberapa peserta di workshop lain seringkali bersantai-santai, tidak segera mengerjakan tugas kelompoknya. Namun tidak dengan peserta Bandung kali ini.

Terlepas dari berbagai kekurangan acara, seperti kurangnya pembicara ahli yang datang, baik dari pakar perubahan iklim dan liberalisme itu sendiri, workshop ini berjalan dengan lancar dan efektif.

***

Sebagai kota yang mengandalkan perputaran ekonomi yang datang dari sektor jasa dan industri kreatif, Bandung sudah seharusnya menjadikan kebebasan sebagai prinsip utama masyarakat dan pemerintahan. Dua sektor andalan kota Bandung ini tidak akan berjalan apabila pemerintah dan masyarakat kota Bandung tidak memberikan kebebasan.

Baru-baru ini, kepolisian dan Pemkot Bandung memberlakukan jam malam bagi semua tempat hiburan di kota Bandung. Jam 12 malam seluruh aktivitas hiburan harus tutup. Ini berkaitan dengan kasus kekerasaan yang dilakukan oleh geng motor dan kelompok kekerasan lainnya di kota Bandung. Sehingga kepolisian tidak mau ambil susah, tidak ada lagi aktivitas lewat jam 12 malam. Kegiatan nonton bareng liga Inggris di suatu kafe di Bandung terpaksa dibubarkan berkaitan dengan aturan tersebut.

Sebagai warga Jakarta yang beberapa kali mengunjungi Bandung, saya tentu menyayangkan kebijakan ini. Pemkot dan kepolisian terkesan lepas tangan dengan masalah kriminalitas sehingga ingin mencerabut kebebasan, dengan mengurung warga ketika lewat tengah malam. Padahal industri jasa, yang didorong oleh usaha restoran, kafe, hotel, klub malam mengandalkan malam hari sebagai sasaran potensinya. Industri kreatif juga membutuhkan waktu yang tidak terbatas siang dan malam untuk bekerja.

Sudah saatnya warga Bandung untuk menuntut kebebasan beraktivitas di malam hari sebagai bentuk dari prinsip kebebasan. Bila tidak, Bandung tidak akan dikenang sebagai kota cantik, tempat dimana muda-mudi bertemu dalam berbagai alasan.

Tentu kita semua tak menginginkan hal itu terjadi.

25 Maret 2014

 

*Fasilitator Workshop Freedom Institute & Pegiat Akademi Merdeka Indonesia

 

Artikel ini dimuat juga di website Freedom Institute http://www.freedom-institute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=262:bandung-dan-awal-gerak-kebebasan&catid=48:laporan-utama

FacebookTwitterGoogle+Share