Oleh: Awaludin Marwan

Tahapan awal rejim hukum, merujuk pada Romawi ‘Quod principi placuit legis vigorem habet!’, yakni kehendak Raja punya kekuatan memaksa.[3] Padahal usaha untuk menghidupkan pemisahan kekuasaan sudah mulai terasa pada tahun 339 SM dengan munculnya Lex Publica Philonis, terbentuknya parlemen, namun fungsinya mandul.[4] Sebab para aristokrat dipilih dari keluarga Raja dan hanya berfungsi sebagai penasehat, tak lebih. Bagi Richard A. Epstein seorang profesor hukum dari New York School of Law percaya bahwa tipe tirani adalah khasanah hukum primitif yang perlu ditinggalkan.[5]

Efek dari hukum yang tiran adalah pidana yang sadis. Tak hanya Damiens yang dimutilasi pada 2 Maret 1757. Menurut catatan hukum, siksaan yuridis (judicial torture), sampai guillotine digunakan pertama kali pada Maret 1792, kasus pembunuhan oleh Chaterine Espinas 1785, tiga pelaku kriminal Chaumont 1785, dan skandal parlemen oleh Maie Francoise Salmon 1782.[6] Menunjukan karakter dehumanisasi dan kekejaman tiada tara di tangan para tiran.

Epstein percaya bahwa dalam tipe hukum tradisional, mulai terkikis. Hukum modern dan kontemporer yang kompatibel dengan kebutuhan industri dan kemanusiaan, akan memperbincangkan soal diskriminasi, akomodasi rasional, keadilan sosial, persamaan, hak fundamental, lingkungan, dst. Hukum yang bercorak ‘kebebasan berkontrak’ inilah ―berpaham liberal―yang dipercaya oleh Epstein dalam ‘Design for Liberty’ sebagai distribusi stabil hak kekayaan.[7]

Mazhab hukum liberal-lah yang diduga pula menyelamatkan hukum adat dan berpihak pada ide pergerakan kemerdekaan Indonesia. Saat pada tahun 1906, van Vollenhoven menerbitkan karya monumental yang bertajuk ‘Het adatrecht van Nederlandsch-Indie.’ Pertarungan kubu konservatif hukum dan liberalisme hukum adalah sebuah diskursus diantara unifikasi/ koodifikasi dan pluralisme hukum.[8] Dulu mahasiswa Indonesia tertarik belajar di Leiden hanya sekedar prestise menjadi murid seorang van Vollenhoven. Pemikiran dan kaum liberal di zaman pra-kemerdekaan ialah kubu yang dianggap ‘seksi’, ‘menantang’ dan berpihak pada ‘kebaruan.’

Dalam pandangan liberal, diskursus tentang hak mendapat tempatnya yang paling mulia. Meski jauh diskursus tentang hak itu tak hanya bersemayam di Magna Charta. Pada tahun 212 M Kaisar Romawi Antonius Caracalla menerbitkan sebuah Undang-Undang Dasar yang layim disebut Constituto Antoniniada. Dalam konstitusi ini, disebut-sebut sebagai cikal bakal pemberlakuan ‘kewarga-negaraan’ bangsa Romawi dan sedikit ruang bagi hak pelayanan sosial baginya.[9] Kondisi di Romawi saat itu masih mending, ketimbang pada tahun 37-41 M dibawah kendali Gaius (Caligula), diterbitkannya Ius Respondendi yang memangkas hak warga, memaksa mereka untuk patuh mambayar pajak tanpa kompensasi apapun.[10]

***

Karakter hukum yang kita pakai hari ini memang lebih banyak mencerminkan aspek individualisasi, selain hak yang lebih ditonjolkan. Beberapa pasal dalam KUHP kita, dimulai dengan kata ‘barang siapa’.[11] Pertanggung-jawaban pidana seorang pelaku kejahatan itu bersifat individual dan absolute (strict liability). Begitu juga dengan asas legalitas yang termaktub dalam Pasal 1 itu, perlindungan masing-masing individu nampaknya cukup menonjol. Maka dunia hukum dipenuhi dengan diversitas putusan yang bervariasi berbasis individu seperti yang diungkapkan oleh Rcihard Posner.

The focus of Anglo-American legal theory has been on the individuals who resolve disputes over the application of legal norms and who often in the course of doing so modify, refine, or elaborate those norms—the judges. The position of the judge, as a person called on to resolve a dispute in a manner almost certain to harm one party and benefit the other, is inherently precarious.[12]

Dalam masyarakat modern, hukum diaplikasikan pada perseorangan sebagai subjek hukum yang paling akuntabel. Meskipun opini publik dibangun oleh kelompok kepentingan (interest group), namun Posner percaya, hakim memutuskan dan mempertimbangkan kasus-kasus per-individunya. Bahkan berdasarkan coretan pena Ronald Dworkin, peradilan Amerika saja pernah kebingungan menangani kasus homoseksual dari perkara Bowers V. Hadwick pada tahun 1986. Perkara ini diketuai majelis oleh hakim Warren E. Burger, yang semula mengadili berdasarkan hukum Georgia yang melarang sodomi. Namun pada akhirnya peradilan hanya memutuskan bahwa bahwa relasi homoseksual masuk di wilayah privat yang tidak bisa dikriminalisasi.[13]

Di Indonesia penggunaan asas legalitas dan perlindungan terhadap privasi individu juga sudah banyak dipraktekan. Sebuah kasus yang melibatkan Sangkala Dg Ta’le atas tindak pidana ‘memfitnah,’ terkena Pasal 311 ayat 1 KUHP dan diganjar pidana penjara 6 (enam) bulan. Perkara yang terjadi di Kampung Beroanging Kabupaten Jeneponto itu lantaran urusan tamanam yang rusal oleh ternak sapi. Namun berbuntut pada proses peradilan yang berkepanjangan hingga kasasi Mahkamah Agung. Sangkala mengajukan kasasi dengan pertimbangan asas legalitas yang melindungi seorang individu untuk mendapatkan kepastian hukum. Dengan modal asas tambahan, tiada pidana tanpa keasalah  (afwijzigheid van alle schuld) dan tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijgheid van alle materiale wederrechtelijkheid).[14] Sangkala menuntut haknya sebagai warga dan individu.

Kasus Sangkala ini memperlihatkan logika individualisme yang telah bersemayam dalam sistem hukum dan menjadi ritus. Hal inilah yang diyakini Hayek, bahkan saat manusia itu tak memiliki hukum negara sekalipun, tetap saja naluri sosial manusia saling berinteraksi membangun hukumnya sendiri. Dengan tanpa disadari, negara tidak usah berambil pusing apakah warganya taat dan sadar hukum atau tidak. Sebab kepatuhan hukum bagi Hayek adalah ‘sifat manusia yang alamiah.’

The important point is that every man growing up in a given culture will find in himself rules, or may discover that he acts in accordance with rules-and will similarly recognize the actions of others as conforming or not conforming to various rules. This is, of course, not proof that they are a permanent or unalterable part of ‘human nature,’ or that they are innate, but proof only that they are part of a cultural heritage which is likely to be fairly constant, especially so long as they are not articulated in words and therefore also are not discussed or consciously examined.[15]

Liberalisme dalam bangunan tradisi hukum teridentifikasi dengan cukup kompleks dan berhadapan dengan tabiat alamiah kemanusiaan. Tak dapat disangkal lagi. Meski dari sisi bahasa dan kondisi sosial publik masih terasa tarik-menarik dalam praktek dan ideologisasi. Khasanah konseptual dalam penegakan hukum itu penting, apalagi untuk pembaharuan hukum. Pemikiran-pemikiran fundamental itu sungguh diperlukan.



[1] Disampaikan pada Seminar Komunitas Diskusi Payung dan Freedom Institute di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

[2] Dosen Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Peneliti di Satjipto Rahardjo Institute

[3] Richard Epstein memandang bahwa maksim hukum yang berkembang di Romawi itu adalah tahapan tradisional dari negara hukum (the rule of law). Kekuasaan absolute pada diri Raja inilah yang menjadi elemen normatif yang harus dipatuhi oleh masyarakat, sebagai sebuah kondisi alamiah yang dipercaya begitu saja. Raja, bagi kaum Romawi dulu adalah pemberi keturunan, penghidupan dan citarasa kebudayaan pada rakyatnya. Richard Epstein. Design for Liberty. Private Property, Public Administration, and the Rule of Law. p. 13-8

[4] Birokrasi pemerintahan yang solid pun mulai dibangun sebelumnya pada tahun 367 SM dengan aturan yang dimuat pada Leges Liciniae Sextiae, staf dan pegawainya juga bertanggung-jawab pada wilayah dan institusinya mulai ketat. Pada titik inilah, yurisdiksi dibakukan secara legal, melalui iurisdictio pada. Sementara hukum, sebagai sebuah studi baru dikenalkan pada tahun 150 SM berupa koleksi responsa, jawaban-jawaban atas kasus di pengadilan Raja oleh hakim-hakim seperti M. Porcius Cato dan Manius Manilius.

[5] Epstein lebih lanjut menerangkan delapan pusaran kegagalan sistem hukum, seperti yang terjadi pada sistem hukum klasik. (1) lemahnya norma banyaknya prosedur ad hoc dan ajudikasi yang inkonsisten, (2) kegagalan mempublikasikan dan membuat pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, (3) tidak jelasnya legislasi yang sulit dimengerti, (4) legislasi yang retroaktif, (5) yang kontradiksi, (6), yang mengatur kewenangan luar biasa dari sebuah instansi, (7) ketidak-stabilan legislasi, (8) kacaunya pengaturan ajudikasi administrasi dan legislasi. Richard Epstein. P. 19-20

[6] Robert-François Damiens adalah seorang prancis yang mencapai ketenaran setelah berusaha membunuh Louis XV pada tahun 1757. Dia adalah orang terakhir yang dieksekusi di Perancis dengan cara tradisonal berupa hukuman mati yang mengerikan. Damiens lahir pada tahun 1715 di La Theieuloye, sebuah desa dekat Arras Artois, terdaftar sebagai tentara semenjak usia dini. Ia menjadi pembantu rumah tangga di perguruan tinggi Yesuit di Paris dan akhirnya dipecat dengan karena kesalahan pelayanan. Ia dijuluki Robert le ons (Robert Iblis). Ia dikutuk. Kemudian dia diseret menuju sebuah tempat de Greve, dimana ia disandarkan disana untuk menjadi tontonan warga. Hukuman pun berlangsung, dagingnya dirobek dari payudara, lengan, paha dan betis. Badannya disulut dengan penjepit merah menyala. Di tangan kanan seorang algojo memegang sebuah pisau yang ditusuk-tusukan pada tubuh manusia terkutuk itu. Penyiksaan belum selesai, sebab masih ada tuangan timah cair, minyak mendidih, yang dibakar bersama-sama dengan damar, lilin, dan belerang. Akhirnya tubuhnya ditarik dan dicincang oleh empat kuda dengan kondisi yang masih terbakar, hingga menjadi abu. Lihat., Michel Foucault. Discipline and Punish: the Birth of the Prison. P. 62

[7] Richard Epstein. p. 32-4

[8] Pada tahun 1930 dilaporkan bahwa sensus penduduka Hindia-Belanda sebesar 59 juta orang mempunyai 274 sarjana hukum. Disebutkan bahwa 146 lulusan Rechthoogeschools di Batavia, 107 lulusan Universitas Leiden dan 9 orang di Utrecht. Data ini diliris oleh Soepomo, Kementrian Kehakiman, Djakarta. Lihat lebih banyak di Daniel S Lev. Hukum dan Politik. p. 5

[9] Setelah tahun 212 M saa diterbitkannya Constituto Antoniniada, kerja yudikatif semakin tertata dengan baik. Beberapa hakim yang terkenal, mulai membagi tugas tata administrasi peradilan, misalnya Papinian, Paul dan Ulpian berbagi tugas untuk menangani kasus di lembaga tertinggi yudikatif Romawi. Papinian menganalisis kasus-kasus khusus dan memberikan solusi masalah hukum dengan pertimbangan moral dan doktrin hukum Sementara Paul dan Ulpian yang membuat catatan-catatan komentar terhadap putusan-putusan oleh Papinian. Peter Stein. Roman Law in European History. 2004. Cambridge University Press. 20-1.

[10] Ius Respondendi juga dirumuskan sebenarnya oleh sekolah hukum yang dipimpin oleh C Cassius Longinus dan Proculus yang dingin, rasionalis, dan prakmatis. Lebih lanjut., bisa lihat Olga Ollegen. p. 150-9

[11] Beberapa pasal yang menggunakan kata ‘barang siapa’ dalam KUHP adalah Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 124, Pasal Pasal 126, Pasal 127, Pasal 137, Pasal 142, Pasal 144, Pasal 146, dan masih banyak lagi.

[12] Richard A Posner. Problem of Jurisprudence. 1993. Harvard University Press. P. 6. Posner adalah termasuk 20 pemikir hukum paling berpengaruh di Amerika beradarkan survei dari Legal Affairs the Magazine at the Intersection of Law and Life. Sebagai seorang hakim yang terkemuka pandangannya diwarnai dengan banyak gagasan tentang pragmatisme, utilitarianisme, dan liberalisme Amerika. Buku Problem of Jurisprudence ini banyak menyoal kembali masalah yang cukup mendasar, atau bisa dikatakan cukup filosofis. Posner sebagai seorang hakim, menulis kembali tentang konsep-konsep hukum berkenaan dengan ontologi hukum, skeptisisme, metafifisika entitas hukum, silogisme, seni tafsir hukum, penalaran silogisme, observasi sainstifik di bidang hukum, dst.

[13] Dalam perkara yang digelar pada tahun 1986 yang melibatkan Michael Harwick dan Michael owers jaksa dari Negara bagian Georgia. Perkara itu diputuskan mengacu pada kasus Griswold v. Connecticut bahwa pengadilan harus menghormati Amandemen Konstitusi Keempat-belas yang menempatkan hak privat dan individu diprioritaskan. Opini mayoritas hakim menyatakan bahwa ada semacam hak fundamental pada homoseksual termasuk soal sodomi sebagai urusan privat.

[14] Putuan Nomor 89/ PID/ 2013/ PT.MKS.

[15] Hayek percaya bahwa pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dapat mempelajari hukum yang posisinya terlalu abstrak dan normatif itu (the rule of conduct), mereka biasanya justru mempelajarinya dengan mudah melalui percontohan dan imitasi serta beranalogi berdasarkan imajinasinya masing-masing. Tidak sekaku apa yang tertulis di dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Namun Hayek percaya bahwa, semenjak kecil manusia mengenal bahasa, sejak saat itulah ia sudah berlajar bagaimana berhukum dengan baik. Freiderich von Hayek. Law, Legislation and Liberty. A New Statement of the Liberal Principle of Justice and Political Economy, Routlegde. London&New York. P. 19

FacebookTwitterGoogle+Share