Perdagangan bebas semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini utamanya karena ada upaya-upaya serius untuk mengkoordinasikannya secara internasional melalui perjanjian seperti Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan (GATT) dan lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Stiglitz and Charlton, 2005).

Tetapi perdagangan bebas masih perlu ditingkatkan terutama bagi negara-negara berkembang karena mereka tidak mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi sebesar negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan perdagangan. Kepentingan beberapa kelompok di negara-negara maju, terutama sektor pertanian, menghambat kemajuan perdagangan bebas seperti yang terlihat dalam gagalnya WTO memajukan proses negosiasi dalam Perundingan Doha (Stiglitz and Charlton, 2005).

Kita tidak bisa mengabaikan pelajaran penting dari sejarah mengenai manfaat perdagangan bebas. Para ekonom klasik, yang menulis pada abad ke-18 dan 19, memberi kita sejumlah teori penting mengenai manfaat perdagangan bebas, dan teori-teori ini hingga kini terbukti benar. Tulisan ini akan memaparkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill.

Douglas Irwin, seorang ekonom terkemuka yang banyak menulis mengenai kebijakan perdagangan, menyatakan bahwa manfaat perdagangan bebas–seperti yang telah dikemukakan oleh John Stuart Mill–dapat dikelompokkan menjadi tiga: manfaat langsung, manfaat tidak langsung, serta manfaat moral dan intelektual (Irwin, 2009). Argumen yang mendukung perdagangan, yang dikembangkan pertama-tama oleh Adam Smith dan kemudian diperluas oleh David Ricardo, menjelaskan manfaat langsung dari perdagangan.

Adam Smith yang disebut-sebut sebagai bapak ekonomi modern menyatakan bahwa perdagangan luar negeri memainkan peranan penting dalam ekonomi sebuah negara karena perdagangan ini menciptakan pasar, yang permintaannya terhadap barang jauh lebih besar daripada permintaan dalam negeri. Adam Smith menekankan prinsip keunggulan mutlak (absolute advantage) dalam teori perdagangan bebasnya. Ia menjelaskan bahwa perdagangan memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien karena setiap negara akan memproduksi barang yang menjadi spesialisasinya dan memberinya keunggulan mutlak. Pendapatan nasionalnya akan meningkat. Kenaikan pendapatan semacam ini tidak akan didapat jika perdagangan antar negara dibatasi (Spiegel, 1991).

Bagi Adam Smith, pemerintah tidak perlu mengatur impor karena aturan seperti itu akan menghalangi pasar dalam negeri dari kompetisi. Kebijakan seperti itu pada dasarnya berusaha “mengarahkan orang untuk menggunakan modalnya dengan cara tertentu, dan karenanya aturan seperti tidak berguna dan merusak” (Smith, 1776: 366).

David Ricardo, yang lahir di London pada akhir abad ke-18 dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pemikiran ekonomi yang mempengaruhi para ekonom hingga hari ini, memusatkan teorinya pada perdagangan (Spiegel, 1991). Penjelasannya mengenai perdagangan tidak lagi berkisar mengenai keunggulan mutlak, tetapi keunggulan komparatif (comparative advantage). Keunggulan komparatif menjadi teori yang luar biasa dan sangat berguna untuk menjelaskan manfaat perdagangan bebas.

David Ricardo menjelaskan teori keunggulan komparatif dengan menggunakan model sederhana dimana ia membayangkan dunia hanya berisi dua negara yaitu Inggris dan Portugal. Kedua negara ini memproduksi dan mengkonsumsi dua barang yaitu anggur dan pakaian. Katakanlah Inggris dapat memproduksi satu unit pakaian dalam satu tahun dengan tenaga 100 orang buruh dan satu unit anggur dengan tenaga 120 buruh. Sementara Portugal hanya memerlukan 90 orang buruh untuk memproduksi satu unit pakaian dan 80 orang buruh untuk memproduksi satu unit anggur (Ricardo, 2004).

Meski Portugal jelas memiliki keunggulan mutlak dalam dua barang tersebut, Ricardo menunjukkan pada kita bahwa kedua negara masih akan mendapatkan manfaat bila mereka memiliki hubungan perdagangan. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah spesialisasi. Portugal lebih beruntung jika memproduksi anggur sementara Inggris tak terlalu merugi jika memproduksi pakaian.

Dengan memproduksi barang yang memberi mereka keunggulan komparatif, dua negara itu dapat meraih manfaat dari menjalin hubungan dagang. Dengan menekankan keuntungan spesialisasi dan pertukaran, David Ricardo menunjukkan bahwa perdagangan internasional meningkatkan efisiensi, meningkatkan perolehan laba dan standar hidup, serta meningkatkan jumlah komoditi yang tersedia (Spiegel, 1991).

Teori keunggulan komparatif masih menjadi peninggalan David Ricardo yang paling berharga sebagai ekonom. Sungguh peninggalan yang sangat berharga karena dapat menjelaskan bagaimana negara berkembang sekali pun dapat memiliki kesempatan untuk meraih manfaat dari perdagangan di pasar internasional.

Manfaat langsung lain dari perdagangan bebas adalah tersedianya barang yang lebih beragam. Kesejahteraan sebuah masyarakat akan meningkat bila mereka memiliki beragam jenis barang untuk dipilih. Selain itu, keragaman jenis barang juga menguntungkan produsen karena ia membuka kesempatan bagi tumbuhnya produksi barang-barang yang dibutuhkan untuk memproduksi jenis barang yang lebih beragam dan lebih murah ongkos produksinya (Irwin, 2009).

Kawan karib David Ricardo, John Stuart Mill yang juga dikenal sebagai tokoh penting dalam filsafat, politik dan ekonomi memberikan kontribusi dengan memaparkan manfaat tak langsung dari perdagangan bebas (Spiegel, 1991). Mill menyatakan bahwa perdagangan bebas memperbesar dan memperluas cakupan pasar, dan karena itu produktivitas pun meningkat (Irwin, 2009). Dengan meningkatnya produktivitas, meningkat pula standar hidup warga sebuah negara. Inilah manfaat tak langsung dari perdagangan.

Irwin menekankan dua cara penting bagaimana perdagangan internasional menumbuhkan produktivitas: dengan memudahkan proses pengalihan teknologi yang meningkatkan produktivitas, dan dengan meningkatkan tingkat kompetisi.

Kemajuan teknologi dapat dialihkan dengan mengimpor barang modal yang merupakan hasil dari upaya riset dan pengembangan (Irwin, 2009). Penting untuk dicatat di sini bahwa ada beberapa pengetahuan yang merupakan barang publik (public good).* Dengan membuka diri terhadap perdagangan internasional sebuah negara mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas melalui alih pengetahuan.

Kompetisi dalam perdagangan internasional dapat meningkatkan produktivitas karena dapat mengurangi kekuatan pasar sejumlah perusahaan dalam ekonomi. Dengan adanya kompetisi dari negara yang menjadi mitra dagang dan kompetisi dalam pasar dalam negeri, perusahaan didorong untuk menjadi semakin efisien dalam proses produksi mereka.

Selain itu, perusahaan yang berrencana memasuki pasar harus siap menghadapi resiko kompetisi internasional. Karenanya, hanya perusahaan yang sangat produktif yang biasanya berani memasuki pasar ini.

Tak seperti manfaat langsung, produktivitas yang merupakan manfaat tak langsung perdagangan tak mudah diukur. Meski demikian, manfaat tak langsung ini sangat penting karena mereka menunjukkan bahwa perdagangan bebas memberikan sumbangan yang tak terkira bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Manfaat ketiga dari perdagangan adalah manfaat intelektual dan moral. Paparan John Stuart Mill mengenai hal ini tak begitu jelas. Tetapi Irwin menyebutkan sejumlah manfaat tersebut, diantaranya potensi perdagangan bebas untuk membawa perdamaian dengan menciptakan kesalingtergantungan antar negara, dan juga kesalingpemahaman dan kerjasama. Bagi negara berkembang, perdagangan internasional nampaknya bisa mendorong tumbuhnya rezim dan lembaga negara yang demokratis. Meski manfaat-manfaat ini sulit untuk diukur secara kuantitatif, semakin banyak kajian kreatif yang menunjukkan manfaat non-materil dari perdagangan bebas (Irwin, 2009).

Para ekonom terkemuka di zaman kita, orang-orang yang memiliki visi seperti Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill telah mengemukakan argumen luar biasa yang mendukung perdagangan bebas. Argumen mereka masih berpengaruh hingga hari ini. Saya tak mengatakan bahwa perdagangan bebas adalah satu-satunya cara untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi ia adalah bagian krusial dalam ekonomi kita dan merupakan alat yang penting dalam membantu negara-negara miskin untuk berkembang. Joseph Stiglitz, Pemenang Nobel Ekonomi, dan Andrew Charlton, yang bersama dengan Stiglitz menulis buku Fair Trade For All: How Trade Can Promote Development (2005), menyatakan bahwa perdagangan internasional memang tidak memadai, tapi penting, bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Perbalahan antara pendukung perdagangan bebas dan pendukung proteksionisme semestinya sudah selesai sejak lama karena fakta yang mendukung manfaat perdagangan bebas sudah sedemikian jelasnya. Manfaat yang dapat diraih dari perdagangan bebas adalah luar biasa. Lagipula zaman kita ini zaman globalisasi, kerjasama dan kesalingtergantungan. Negara-negara terkemuka semestinya tak membiarkan diri mereka didikte oleh kebijakan peraturan perdagangan yang tak berwawasan jangka panjang. Penentang perdagangan bebas harus mulai mendengar pendapat yang rasional supaya kita bisa mendebatkan kebijakan publik dan isu pembangunan lain yang lebih penting.

Catatan
* Barang publik adalah barang yang penggunaannya tidak menimbulkan permusuhan karena penggunaan barang tersebut oleh satu orang tidak membatasi penggunannya oleh orang lain. Barang publik juga barang yang tidak membuat orang tersisihkan karena setiap orang pasti menggunakan barang itu dan mereka tak mungkin bisa dicegah sepenuhnya dari menggunakannya. Lihat Veldhuis and Mackenzie, 2010.

- – -

Alecsandra Dragne pernah magang di bagian Pembangunan Fraser Institute pada tahun 2010. Artikel ini diterjemah dari Majalah Fraser Forum, The Fraser Institute

1. Pemilik harta berhak menggunakan hartanya sekehendak hatinya selama ia tidak melanggar hak kepemilikan orang lain.
2. Pemilik harta berhak mengizinkan orang lain menggunakan hartanya baik secara gratis atau dengan bayaran dan berhak pula melarang orang lain menggunakannya.
3. Pemilik harta berhak mengalihkan hak kepemilikannya atas sebuah harta kepada orang lain secara gratis atau dengan bayaran.
4. Pemilik harta berhak atas penghasilan yang didapatnya dari menggunakan atau menjual hartanya.

Ada tiga alasan mengapa hak kepemilikan adalah sebuah keniscyaan bagi kemakmuran. Pertama, dengan hak kepemilikan, seseorang dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan untuk menggunakan hartanya secara produktif. Hak kepemilikan memungkinkan adanya pertukaran barang dan pertukaran barang memungkinkan adanya harga pasar. Harga pasar, seperti menurut ekonom Austria terkemuka dan peraih Nobel F. A Hayek, adalah lampu yang mengatur lalu lintas ekonomi. Saya berikan contoh. Jika badai di kawasan Prairie (tiga provinsi di Kanada: Alberta, Manitoba dan Saskatchewan) merusak tanaman gandum di Saskatchewan, harga gandum di provinsi ini akan naik. Ini akan mendorong petani gandum di provinsi lain di Kanada untuk mengirim sebagian gandum mereka ke pasar Saskatchewan dan membuat pembeli di provinsi itu mengurangi konsumsi gandum mereka. Harga lahir karena hak kepemilikan wujud. Perubahan harga membuat penyedia barang dan pembeli merubah pola konsumsi mereka.

Bayangkan jika hak kepemilikan tidak ada. Orang tidak dapat menjual apa yang bukan milik mereka. Tanpa hak kepemilikan tidak akan ada pertukaran barang di pasar. Tanpa pertukaran barang tidak akan ada harga pasar. Dan tanpa harga pasar, informasi yang semestinya ada mengenai bagaimana hak milik mesti digunakan menjadi tidak tersedia. Jika ada badai yang merusak sebagian tanaman gandum di Saskatchewan, gandum dari provinsi lain tidak akan masuk ke pasar Saskatchewan dan konsumen di Saskatchewan tidak akan mengurangi konsumsi mereka. Jika begini skenarionya, kekacauan ekonomi bisa terjadi. Tanpa hak kepemilikan, aktor ekonomi hanya bisa meraba-raba dalam gelap.

Alasan kedua mengapa hak kepemilikan merupakan keniscayaan bagi kemakmuran adalah karena hak kepemilikan mendorong individu untuk menggunakan informasi yang ia dapat untuk menggunakan hartanya secara produktif. Karena hak kepemilikannya aman, seseorang dapat menghasilkan keuntungan dari menggunakan hartanya secara produktif. Contohnya, setelah mengetahui tingginya harga gandum di Saskatchewan karena badai, petani gandum di Alberta mengirim gandum mereka ke provinsi tetangganya itu. Mereka pun mendapat keuntungan berlebih karena menggunakan informasi yang mereka terima.

Sebaliknya, bila seseorang tidak menggunakan harta mereka secara produktif mereka bisa rugi. Petani gandum di Alberta yang tidak mengirim gandum ke Saskatchewan setelah mengetahui harga gandum di provinsi tersebut naik akan merugi karena mereka tidak menggunakan informasi yang mereka dapat dengan tepat. Hak kepemilikan mendorong pemilik harta untuk menggunakan harta mereka dengan cara yang dapat menghasilkan nilai berlebih dan menghindari cara yang menghancurkan nilai harta mereka.

Alasan terakhir mengapa hak kepemilikan merupakan keniscayaan bagi kemakmuran adalah karena hak kepemilikan memungkinkan adanya kebebasan. Selain pada harta benda, kemakmuran juga tergantung pada kebebasan. Milton Friedman, ekonom yang juga meraih Nobel, mengatakan bahwa untuk dapat menikmati kebebasan sipil, kita harus memiliki hak kepemilikan. Konstitusi Uni Soviet secara resmi menjamin kebebasan berbicara dan berkumpul warga negaranya. Tapi jaminan ini tidak ada artinya karena ekonomi sosialis Uni Soviet menghapus hak kepemilikan warganya. Warga negara Soviet tak boleh memiliki perusahaan percetakan, tidak pula ruang pertemuan. Bagaimana mungkin mereka bisa menikmati kebebasan yang menjadi hak mereka itu?

Hak kepemilikan juga tak bisa dipisahkan dengan kebebasan yang lain. Bagaimana bisa ada kebebasan beragama jika warga negara tidak boleh memiliki rumah ibadah sendiri? Bagaimana bisa ada hak atas privasi bila warga negara tidak boleh memiliki rumah sendiri? Dan bagaimana bisa ada kebebasan untuk berfikir bila warga negara tak boleh memiliki perusahaan penerbitan sendiri? Tak mungkin bisa. Jika warga negara tak memiliki hak kepemilikan, mereka takkan bisa menikmati kebebasan sipil yang paling dasar sekalipun.

Ada dua aktor yang dapat mengancam hak kepemilikan individu: pencuri dan pemerintah. Sebenarnya aktor yang kedua semestinya melindungi kita yang dari aktor yang pertama. Undang-undang, polisi dan pengadilan seharusnya melindungi hak kepemilikan kita dari pihak yang tidak menghormatinya. Tetapi di sebagian besar negara, justru politisi/pemerintah yang bertingkah seperti pencuri. Mereka bahkan menjarah lebih banyak. Pemerintah yang seperti itu menggunakan pajak, inflasi, dan, dalam beberapa kasus, menyita hak milik warga negara secara sewenang-wenang.

Alat yang digunakan pencuri dan pemerintah penghisap untuk melanggar hak kepemilikan individu memang berbeda, tetapi akibatnya sama saja. Jika kita tahu bahwa kita akan kehilangan sebagian pendapatan kita pada perampok, hak kita atas pendapatan kita–dan dengan demikian kemampuan dan motivasi kita untuk menghasilkan pendapatan–menjadi berkurang. Begitupula jika kita tahu bahwa pemerintah akan mengambil sebagian besar pendapatan kita setiap tahun melalui pajak atau cara lain, hak kita atas pendapatan kita–termasuk kemampuan dan motivasi kita untuk menghasilkan pendapatan–menjadi berkurang.

Sebuah masyarakat yang diatur oleh pemerintah penghisap akan berada dalam situasi yang sama dengan masyarakat yang diganggu oleh pencuri, karena alasan yang sama. Dalam kedua masyarakat itu, hak kepemilikan warganya tidak lagi aman, hingga melemahkan kemampuan dan motivasi mereka untuk mendapatkan kekayaaan. Karena itu, pentinglah kiranya menghalangi pencuri dan pemerintah dari melemahkan hak kepemilikan individu.

Meski banyak cara untuk hidup, hanya ada satu cara untuk hidup bebas dan makmur yaitu melalui sistem yang melindungi hak kepemilikan dengan sungguh-sungguh. Hak kepemilikan adalah landasan bagi masyarakat yang bebas. Hak kepemilikan memungkinkan adanya sistem harga, memberi insentif kepada individu untuk meraih kemakmuran, dan merupakan sokoguru kemerdekaan dan kebebasan. Dengan melindungi hak kepemilikan individu, kita berarti memastikan tumbuhnya peradaban. Jika tidak, kita berarti mendorong musnahnya peradaban.

Bacaan Lanjutan:

Friedman, Milton (1962). Capitalism and Freedom. University of Chicago Press.
Rosenberg, Nathan, and L.E. Bridzell, Jr. (1986). How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World. Basic Books.
von Mises, Ludwig (1996). Liberalism: The Classical Tradition. Foundation for Economic Education.

Peter Leeson adalah BB&T Professor untuk kajian Kapitalisme di Mercatus Center, George Mason University, dan pengarang buku berjudul “The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates”.

Artikel ini diterjemah dari Majalah Fraser Forum, The Fraser Institute dan pertama kali diterbitkan pada 1 April, 2010.

Namun begitu, kebanyakan golongan pemikir termasuk Aristotle sendiri yang memainkan peranan sebagai penasihat pentadbiran dan pemerintahan telah mengkritik ekonomi pasaran dari sudut pandang moral. Malah guru Aristotle iaitu Plato telah pun mencadangkan pemansuhan sistem pemilikan harta peribadi dalam karya agung beliau Republic. Dalam utopia idaman Plato yang bernama “Kallipolis”, golongan pemerintahan iaitu “raja filasuf” (philosopher-kings) dilarang sama sekali memiliki harta peribadi, termasuk golongan askar yang menjadi pelindung bandar. Plato melihat harta peribadi merupakan punca sikap penting diri sendiri dan menyebabkan penduduk bandar tidak dapat bersatu akibat daripada terdapatnya perbezaan harta benda yang dimiliki oleh “saya” dan “dia”. Kesimpulan Plato ialah manusia hanya akan mencapai kesempurnaan apabila memperolehi keperibadian unggul (virtue), di mana ini hanya akan dicapai apabila tiadanya harta peribadi. Dalam dunia idaman Plato, harta benda adalah dikongsi bersama dan aktiviti penghasilan dan penggunaan juga tidak boleh dibiarkan kepada pilihan peribadi. Aktiviti ekonomi haruslah bertujuan untuk bersara hidup sendiri dan juga golongan pemerintah yang tidak memiliki harta peribadi. Plato telah mengkritik ekonomi kapitalisme berdasarkan moraliti.
Walaupun kurang radikal berbanding dengan gurunya, Aristotle tetap bersifat skeptikal dengan kemungkinan manusia mencapai kesempurnaan moral di bawah sistem ekonomi bebas. Aristotle membuat perbezaan di antara aktiviti ekonomi (“oikonomia”) yang merupakan aktiviti memenuhi keperluan rumah tangga dan “chrematistic” yang merupakan aktiviti mengejar keuntungan. Menurut Aristotle, aktiviti ekonomi merupakan aktiviti semula jadi manakala aktiviti “chrematistic” adalah tidak semula jadi. Aktiviti ekonomi adalah selaras dengan tuntutan moral manusia kerana ia memenuhi keperluan manusia untuk hidup dengan baik, aktiviti penghasilan, pertukaran dan penggunaan dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan kehidupan sempurna. Sebaliknya aktiviti “chrematistic” telah menjadikan wang sebagai tujuan, dan Aristotle melihatnya sebagai tidak bermoral. Pandangan Aristotle ini telah dipetik oleh Karl Marx pada 2000 tahun kemudian dalam kritikan dia terhadap “fetishisme wang”. Walau bagaimanapun, Aristotle tetap menyokong sistem ekonomi pasaran yang berasaskan pemilikan harta peribadi, ini disebabkan oleh pemilikan harta peribadi telah membolehkan manusia menjadi murah hati, melalui harta benda yang dimiliki manusia boleh memberi layanan yang baik kepada kawan dan tetamu. Secara keseluruhan Aristotle melihat ekonomi pasaran bermoral hanya apabila ia memenuhi tujuan yang lebih tinggi daripada kegiatan mencari keuntungan.

Falsafah Aristotle menjadi arus utama semasa Zaman Pertengahan di Eropah, malah fahaman falsafah Aristotelianisme telah disintesiskan dengan fahaman agama Kristian. Doktrin Kristian secara keseluruhan tidak menggalakkan aktiviti ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan. Malah Nabi Isa a.s. telah berkata, “Kukatakan kepada kalian, sesungguhnya seekor unta lebih mudah memasuki lubang jarum daripada orang kaya masuk ke syurga.” Doktrin Kristian melihat pengumpulan harta peribadi yang banyak akan menyebabkan manusia mengejar kemewahan demi memenuhi nafsu, dengan itu terus melupakan ibadah dan akidah. Kapitalisme adalah tidak bermoral menurut Injil. Justeru itu tidak hairanlah ekonomi pasaran bebas adalah terpendam sepanjang Zaman Pertengahan, sebelum ia dihidupkan semula di negara-negara bandar di Itali seperti Venice dan Genoa yang menandakan bermulanya Zaman Renaisans.

Abad ke-18 telah menyaksikan kehidupan semula ekonomi pasaran, bukan sahaja amalan malahan golongan intelektual juga turut memberi justifikasi moral kepada pasaran. Punca sikap intelektual ini merupakan hasil daripada siri peperangan sepanjang abad ke-17 seperti Perang Tiga Puluh Tahun di Jerman dan Revolusi Puritan di England di mana perang agama telah memusnahkan kestabilan dan ketenteraman masyarakat, pada masa yang sama raja-raja kuku besi seperti Louis XIV di Perancis telah mengeksploit agama untuk mengukuhkan kuasa. Golongan intelektual di Perancis dan Britain melihat agama yang mendakwa membimbing manusia ke arah kesempurnaan moral bukan sahaja tidak dapat membentuk masyarakat yang tenteram dan aman, malah membawa kepada sikap fanatik dan keganasan. Golongan intelektual kini sama ada menggalakkan masyarakat mengejar kepentingan diri sendiri berdasarkan dua kesan baik yang mampu dicapai: satu ialah kegiatan yang tidak bertujuankan moral akan membawa kesan positif kepada masyarakat seperti “tangan ghaib” Adam Smith dan kegiatan tersebut berperanan membentuk moraliti perbadi seperti Montesquieu yang melihat ekonomi kapitalisme bermoral sebab “semangat perdagangan membawa semangat kehematan (berhemah), ekonomi, kesederhanaan, kerja, kebijaksanaan, ketenangan, tatacara dan perintah.”

Kejayaan ekonomi pasaran pada abad ke-19 telah menarik kritikan daripada intelektual sekali lagi. Kini ekonomi pasaran menerima kritikan daripada kedua-dua barisan kiri dan kanan. Dan semua kritikan tersebut berdasarkan moral. Barisan kiri yang merangkumi sosialisme dan komunisme melihat kapitalisme tidak bermoral kerana ia merupakan punca berlakunya ketidakadilan dan jurang sosial. Barisan kanan yang merangkumi konservatisme dan fasisme melihat kapitalisme tidak bermoral kerana ia menyebabkan manusia lebih mementingkan kemewahan dan keselesaan diri daripada tanggunjawab terhadap negara dan bangsa. Percubaan kedua-dua untuk menegakkan moraliti telah mengakibatkan berbilion manusia terkorban dalam konflik yang dicetuskan oleh golongan fasis dan komunis. Apakah nilai moral yang ada pada tindakan menzalimi manusia oleh golongan yang mendakwa mereka lebih bermoral?

Ketaksuban golongan intelektual dan pemerintah terhadap moraliti bukan sahaja tidak membawa keamanan dan kesejahteraan yang diidamkan, malah mengakibatkan pelbagai bencana manusia. Adalah tidak adil untuk mengatakan manusia yang mengejar keselesaan dan kemewahan merupakan golongan yang tidak bermoral. Bahkan kata Adam Smith, “saya tidak banyak mendengar tentang kebaikan yang dihasilkan oleh orang-orang yang mengajak kepada kebaikan awam.” Malah pada hari ini, kegiatan tidak bermoral oleh peserta dalam pasaran selalunya mendapat hukuman yang sepatutnya, sama ada Michael Milken pada 1980-an, Bernard Madoff pada 2000-an, atau pun Gordon Gekko dalam filem Wall Street. Manakala manusia yang mendakwahkan ‘kebaikan dan kesamarataan’ seperti Stalin dan Mao, tidak menerima hukuman sepanjang hidup mereka.
Namun begitu, golongan liberal hari ini harus menegakkan dimensi moraliti yang ada pada ekonomi pasaran itu tersendiri. Set etika “bourgeois” (istilah Deidra McCloskey) seperti etika kerja dan nilai kekeluargaan, merupakan manifestasi moraliti kapitalisme.

—

Cato Wong adalah bekas pelatih di Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS)

Bermula dengan bab asas konsep perlembagaan, kemudian dikembangkan analisisnya yang menyentuh soal-soal sistem monarki atau sistem beraja, parlimen, Dewan Undangan Negeri (DUN), kuasa eksekutif, badan kehakiman, pilihanraya, perkhidmatan awam dan krisis politik Perak –semua ini dibincangkan dan dikemukakan secara fakta mengikut perspektif Perlembagaan Persekutuan.

Dalam bab Perlembagaan misalnya, penulis memberikan fakta Perlembagaan Persekutuan yang sebenarnya. Maknanya, Perlembagaan Persekutuan itu bukan sekadar undang-undang rumit yang dimiliki dan diamalkan oleh hakim-hakim ataupun golongan professional sahaja sebaliknya penulis berjaya melanjutkan pemahaman konservatif tersebut kepada suatu bentuk ‘Perlembagaan Rakyat’ yang boleh disesuaikan dengan iklim politik dan sosial semasa. Hal ini penting memandangkan selepas Pilihanraya Mac 2008 lalu, timbul beberapa isu seperti rampasan kuasa politik Perak, kemunculan sistem dua parti dan kedudukan kaum Melayu kononnya tergugat yang memerlukan analisis konkrit dari sudut Perlembagaan Persekutuan. Justeru, untuk memahami Perlembagaan, penulis telah meletakkan asas Perlembagaan Persekutuan yang berjaya meyakinkan pembacanya.

Dalam bab monarki / sistem beraja pula, ia turut dibincangkan dimana kekuatan sistem itu adalah warisan sejarahnya yang panjang dan kedudukannya yang semakin mencabar dalam sebuah negara Raja Berpelembagaan. Penulis juga berpandangan rakyat melihat sistem beraja hanyalah sebahagian daripada sistem yang korup dan membebankan. Kelemahan tersebut, tambahnya lagi, jika tidak ditangani lama kelamaan akan terhapus, barangkali jelas dalam revolusi yang membawa kepada pemansuhan sistem beraja di Iran pada 1979. Misalnya berlaku beberapa kes perebutan takhta di negeri, kenyataan Tengku Mahkota Kelantan pada 12 April berhubung Malaysia bukan sebuah negara sekular yang membangkitkan kemarahan Karpal Singh dan Raja Muda Perak yang bijaksana pun membuat kenyataan bertemakan Kemelayuan dan tidak disenangi oleh pihak tertentu. Dalam buku ini, saya cukup tertarik dengan sepatah kata Walter Bagehot yang merupakan pengamat tradisi perlembagaan England, istana mempunyai misteri dan mistik yang tersendiri. Dan sekiranya ia terlalu terdedah dan didedahkan istana mungkin akan kehilangan kekuatan dan karismanya.

Dalam bab eksekutif / kerajaan, penulis menghuraikan beberapa hujah ahli politik yang jelas tidak sepadan dengan Perlembagaan Persekutuan. Misalnya, penulis sendiri tidak memahami mengapakah Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata bahawa kekitangan awam perlu patuh kepada kerajaan yang memerintah. Secara ringkas, perkhidmatan awam adalah institusi berkecuali yang hanya perlu setia kepada negara. Menurut penulis lagi, yang menjadi tonggak perkhidmatan awam ialah undang-undang dan peraturan yang kesemuanya berpaksikan perlembagaan. Kekeliruan rakyat untuk membezakan yang mana kerajaan dan yang mana negara selama pemerintahan Barisan Nasional (BN) hanya akan menguntungkan pemerintah sahaja.

Isu yang membabitkan peranan Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) terus mendapat perhatian penulis dalam buku ini. Kredibiliti SPR tercalar teruk dibawah pimpinan bekas Pengerusi Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman, bahkan tidak dapat menandingi kehebatan Pengerusi terdahulu Tan Sri Mustafa Albakri – ketika itu negara ditadbir oleh Tunku Abdul Rahman, seorang Perdana Menteri yang paling liberal. Penulis membangkitkan rasa hairan terhadap kelemahan SPR sedangkan Perkara 113 (1) dan (2) sudah menyediakan prasarana yang cukup untuk menjalankan tanggungjawabnya. Yang menjadi masalah ialah SPR dan pihak kerajaan yang ada mengawal segala sumber dan jentera pentadbiran terutamanya perkhidmatan awam dan badan kehakiman yang sepatutnya berkecuali jelas tidak mempamerkan ciri- ciri itu. Inilah sebab mengapa pilihanraya yang bersih dan adil sukar dilaksanakan di negara ini.

Terakhir adalah, krisis politik Perak. Ia bermula dengan penyeberangan tiga orang ahli DUN Pakatan Rakyat kepada Barisan Nasional dalam keadaan penuh misteri. Mereka bertiga tiba-tiba muncul memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Istana dan mahkamah, dua institusi yang banyak memainkan peranan dalam isu tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah politik ini. Penulis menjelaskan bahawa keputusan yang dihasilkan oleh kedua-dua institusi tersebut telah mengusutkan lagi keadaan. Lantaran itu, penulis menegaskan cara terbaik untuk menangani krisis politik Perak ialah dengan membubarkan dewan supaya satu pilihanraya negeri dapat diadakan dan rakyat dapat membuat keputusan yang muktamad dan jelas.

Berdasarkan kepada pembacaan buku ini, dapatlah dirumuskan bahawa Perlembagaan Persekutuan dapat merungkaikan banyak persoalan politik semasa negara dan teladannya adalah keberkesanan sesebuah kerajaan dapat diukur dengan sejauhmanakah ia menjunjung sesebuah Perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Bagi pihak IDEAS, kami amat mengalu-alukan buku karya Professor Abdul Aziz Bari sebagai usaha membentuk tradisi perlembagaan negara. Buku-buku ini boleh dari kedai-kedai buku seluruh negara dan http://bookshop.gbgerakbudaya.com/

—
Medecci Lineil adalah Eksekutif Kanan di Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS).

Reformasi Pilihan Raya di Malaysia

Pada 10 November 2007, satu perhimpunan anjuran Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (BERSIH) telah diadakan di Kuala Lumpur dan saya terlibat menyertainya. Perhimpunan ini diadakan bertujuan menyampaikan memorandum kepada Yang Dipertuan Agong di Istana Negara dengan empat tuntutan utama iaitu:

1.Semakan semula daftar pemilih yang lengkap untuk memastikan segala kesalahan dibetulkan.
2.Penggunaan dakwat kekal untuk mencegah pengundian berulang.
3.Pemansuhan undi pos, kecuali kepada para diplomat serta pengundi di luar negara.
4.Akses media yang adil kepada semua pihak dalam Pilihan Raya supaya semua parti politik boleh menjelaskan dasar dan manifesto mereka kepada rakyat, khususnya para pengundi di Malaysia.
Semakan semula daftar pemilih yang lengkap untuk memastikan segala kesalahan dibetulkan. Penggunaan dakwat kekal untuk mencegah pengundian berulang. Pemansuhan undi pos, kecuali kepada para diplomat serta pengundi di luar negara. Akses media yang adil kepada semua pihak dalam Pilihan Raya supaya semua parti politik boleh menjelaskan dasar dan manifesto mereka kepada rakyat, khususnya para pengundi di Malaysia.

Selain daripada empat tuntutan utama ini yang bersifat jangka pendek, BERSIH turut menggariskan sejumlah tuntutan jangka panjang berkaitan sistem dan pentadbiran pilihan raya, penamaan calon dan parti, kempen pilihan raya, media, kerajaan sementara, daftar pemilih dan juga proses pengundian (rujuk bm.bersih.org/?page_id=53 untuk maklumat penuh).

Sehingga kini, semua tuntutan ini seperti tidak diendahkan. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) yang pada mulanya mahu memperkenalkan dakwat kekal dalam Pilihan Raya Umum ke-12 pada tahun 2008 telah membatalkan keputusan tersebut pada saat akhir dengan alasan bahawa terdapat laporan polis yang menyatakan ada pihak telah menyeludup dakwat kekal untuk penyelewengan Pilihan Raya. Akibatnya, dakwat kekal bernilai RM3 juta yang didakwa telah dibeli oleh SPR tidak digunakan dan menyebabkan satu lagi pembaziran dana awam. Dalam kenyataan SPR kemudiannya, mereka mahu menggunakan sistem biometrik tetapi ia akan memakan masa dan belanja sebelum dapat dilaksanakan. Alasan yang bersifat dolak-dalik ini tidak wajar dibuat. Sepatutnya laksanakan sahaja apa yang mudah dan dapat dibuat sementara menunggu sesuatu yang sukar dapat dilaksanakan kemudiannya.

Justeru pada 9 Julai 2011 nanti, BERSIH akan menganjurkan perhimpunan kedua yang dinamakan BERSIH 2.0 untuk memanjangkan 7 tuntutan iaitu:

1.Pendaftaran pemilih secara automatic sebaik sahaja mereka mencecah usia layak mengundi.
2.Reformasi kepada sistem undi pos untuk para pengundi di luar bandar.
3.Penggunaan dakwat kekal untuk mengelakkan pengundian berulang.
4.Akses media yang adil kepada semua parti politik yang bertanding.
5.Tempoh kempen minima selama 21 hari.
6.Hak untuk badan bebas memantau proses pilihan raya dengan kebebasan untuk bertindak bagimenguatkuasa perkara berhubung kesalahan pilihan raya.
7.Menghapuskan rasuah pilihan raya.
8.Hentikan politik kotor
Saya fikir semua tuntutan ini adalah sederhana. Penyertaan saya semasa perhimpunan pertama dahulu adalah sebagai tanda solidariti kepada semua tuntutan tersebut kerana berpendapat ada kelemahan dalam Sistem Pilihan Raya di Malaysia dan ia tentunya boleh diperbaiki demi masa depan sebuah kehidupan bernegara yang lebih baik. Ini penting kerana negara kita mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen.

Berdasarkan pemahaman saya, demokrasi bermaksud pemerintahan daripada rakyat untuk rakyat atau mudahnya rakyat adalah sumber keabsahan sebuah pemerintahan. Maksud ini ditunjukkan oleh satu sistem pilihan raya sebagai cara praktikal untuk menentukan siapa akan melaksanakan kuasa politik dalam negara dan tentunya kepada seluruh penduduk termasuk mereka yang dipilih. Justeru, sebuah Pilihan Raya yang dijalankan mestilah adil dan dilihat adil bermula daripada pendaftaran sebagai pemilih sehingga kiraan dan keputusan rasmi daripada pemilihan tersebut.

Selain itu, pilihan raya juga perlu dibuat secara berkala bagi membolehkan rakyat mempunyai kawalan terhadap pemerintah dan pemerintahan daripada pelbagai salah laku atau kelemahan kerana sumber asal keabsahan pemerintahan ini adalah daripada rakyat. Maka, rakyat berhak untuk membuat pilihan lain sekiranya mereka berpendapat itu lebih baik.

Ini adalah pemahaman demokrasi yang asas dan perlu difahami oleh setiap warganegara Malaysia agar isu-isu berbangkit mengenainya dapat dibincangkan dengan semangat kebebasan dan keadilan, seperti yang terungkap dalam Pemahsyuran Kemerdekaan negara.

Dalam Laporan Indeks Demokrasi yang dibentuk oleh Unit Cendekiawan Economist, Malaysia berada di tangga ke-71 dan dikategorikan sebagai sebuah negara yang pincang amalan demokrasinya, sama seperti puluhan negara lain. Namun, harus menjadi perhatian di sini ialah jumlah mata penilaian yang diberikan untuk ciri proses pilihan raya dan kepelbagaian hanya 6.50 (daripada 10.0 mata penuh). Ini bermaksud, daripada 53 buah negara yang dikategorikan pincang demokrasinya, Malaysia hanya lebih baik daripada Namibia yang mengutip 5.25 mata dalam ciri proses pilihan raya dan kepelbagaian. Ia juga menunjukkan kutipan mata dalam ciri tersebut lebih rendah berbanding sebahagian negara dalam kategori hibrid rejim.

Ini mengukuhkan lagi pandangan bahawa proses pilihan raya di Malaysia perlu diperbaiki.

Meskipun semua tuntutan itu sederhana dan penting dalam konteks sistem kenegaraan, ia lebih banyak dilihat oleh pihak kerajaan dan parti pemerintah sebagai agenda politik yang bertujuan menjatuhkan mereka. Ia seolah-olah satu pengakuan bahawa semua tuntutan itu mempunyai asasnya tersendiri dan kerajaan serta parti pemerintah tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut kerana ia hanya merugikan mereka. Jika benar, itu tentulah tidak dapat diterima kerana jelas sekali kerajaan dan parti pemerintah membelakangi proses demokrasi yang sihat untuk kekal berkuasa. Kerajaan dan parti pemerintah harus sedar bahawa petunjuk demokrasi ini sentiasa akan dipakai dan dipertahankan, terlepas parti mana pun yang berjaya mendapatkan kerusi majoriti dalam pilihan raya. Demokrasi dan petunjuk amalan terbaik pilihan raya tidak wajar dijadikan hak milik mana-mana parti politik atau pihak tertentu. Sebaliknya, ia mesti dijadikan satu prinsip dan petunjuk yang menjadi milik dan amalan bersama.

Selain daripada itu, pertikaian juga muncul berkaitan keperluan mengadakan perhimpunan awam untuk penyerahan memorandum semua tuntutan tersebut. Ini adalah satu pertikaian yang telah lama timbul dan saya fikir ia mesti diselesaikan secara tuntas.

Pertama, saya percaya bahawa hak BERSIH untuk berhimpun dan bergerak ke Istana Negara dengan tujuan menyampaikan memorandum semua tuntutan tersebut perlu dijamin. Jaminan yang sama perlu diberikan kepada Gerak Aman atau Pemuda UMNO sekiranya mereka juga mahu berhimpun. Jaminan ini adalah selaras dengan Perkara 10(1)(b) Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Artikel 20(1) Deklarasi Sejagat tentang Hak Asasi Manusia 1948 dan Perjanjian Antarabangsa Hak Sivil dan Politik 1966.

Beberapa pertikaian wujud dan ia boleh dibincang atau didebatkan untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang Perlembagaan dan idea kenegaraan antaranya:

1. Perkara 10(2) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Parlimen boleh dengan undang-undang menggunakan ke atas hak-hak yang diberi oleh perenggan (a) Fasal (1) apa-apa sekatan yang didapatinya perlu dan mustahak demi kepentingan keselamatan Persekutuan.

Secara asasnya haruslah difahami di sini bahawa dalam mana-mana aspek perundangan akan sentiasa ada apa yang disebut pengecualian. Ini penting kerana manusia itu bersifat dinamik. Justeru, secara umumnya satu ketetapan diperlukan di samping pengecualian yang boleh diambil atas faktor keadaan. Sebagai contoh, secara umumnya semua orang bebas bekerja dan melakukan pelbagai aktiviti. Namun, Parlimen boleh membuat satu keputusan untuk tidak membenarkan sesiapa bekerja atau melakukan aktiviti lain dengan mengisytiharkan darurat atas faktor tertentu bersabit keselamatan negara misalnya ada ancaman serangan bersenjata oleh pihak tertentu. Oleh yang demikian, peruntukan perlembagaan dalam hal ini perlu dibaca dengan jelas bahawa ketetapan umumnya ialah jaminan kebebasan sementara sekatan ke atasnya adalah berdasarkan situasi – yang dinyatakan sebagai kepentingan keselamatan Persekutuan.

2. Seksyen 27 Akta Polis 1967 juga digunakan untuk menjustifikasikan tindakan polis semasa perhimpunan berlaku. Akta ini mensyaratkan kelulusan pegawai polis daerah berkenaan jika perhimpunan mahu dibuat dan kelulusan adalah atas budi bicara pihak polis.

Ketika menjadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Rais Yatim pernah berkata Seksyen 27 Akta Polis 1967 ini tidak wajar dipakai kerana ia boleh mengelirukan undang-undang itu sendiri. Meskipun beliau tidak menjelaskan bagaimana ia boleh mengelirukan, saya fikir ini boleh dilihat dalam konteks bagaimana polis mempunyai lebihan kuasa berbanding Parlimen dalam isu kebebasan asasi dan pengecualiannya. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) dalam Laporan Tahunan 2010 telah mencadangkan sejumlah pemansuhan sub-seksyen dalam

Akta Polis tersebut di samping mengesyorkan polis menggunakan cara yang sederhana dan tanpa keganasan dalam menangani sebarang perhimpunan aman.

SUHAKAM juga menegaskan hak berhimpun secara aman dan menekankan bahawa polis tidak patut bertindak secara syak wasangka, spekulasi, takut atau imaginasi. Perlu ada bukti jelas bahawa ketidakteraman awam dan kecenderungan ke arah keganasan berlaku.

Dalam kata lain bersabit dua perkara di atas, meskipun kerajaan mempunyai tugas memastikan keamanan dan keselamatan, kebebasan berhimpun tidak harus disekat secara arbitrari (ditentukan sewenang-wenangnya tanpa satu piawaian dan sebab yang munasabah, misalnya berlaku tindakan luar kawal yang memaksa tindakan diambil). Dalam hal kebebasan berhimpun ini, penguatkuasaan Perkara 10(2) memerlukan satu keputusan Parlimen. Selain daripada persoalan di atas, Laporan Kebebasan Berhimpun yang diterbitkan oleh SUHAKAM juga baik untuk dirujuk.

Saya juga tidak mahu meremehkan hujah kemungkinan huru-hara berlaku dan satu situasi tidak aman yang boleh menjejaskan perniagaan kerana sebagai seorang pendokong kebebasan pasaran, tentulah kedua-dua perkara ini tidak baik untuk kesejahteraan pasaran. Justeru, bagaimana perhimpunan ini boleh diteruskan dan persoalan ini dapat diselesaikan?

Saya mahu mencadangkan agar:

1. Pihak polis bertemu dengan penganjur dan membincangkan isu kawalan keselamatan untuk mencapai kedua-dua objektif – perhimpunan dan penyerahan memorandum serta keamanan. Kedua-dua pihak harus memberikan kerjasama untuk membolehkan ia berjalan dengan lancar.

2. Satu keputusan boleh diambil misalnya perhimpunan BERSIH 2.0 boleh dibuat di Dataran Merdeka pada jam 10 pagi, bergerak ke Istana Negara dan tamat sebelum jam 12 tengah hari.

3. Jika ada perhimpunan lain mahu diadakan oleh pihak tertentu misalnya Gerak Aman atau Pemuda UMNO, pihak polis boleh menentukan agar ia tidak mengganggu atau menghalang laluan perhimpunan dan pergerakan BERSIH 2.0 antara jam 9.30 pagi hingga 12.30 tengahari (mengambil kira pergerakan peserta perhimpunan untuk ke lokasi program dan bersurai). Perhimpunan dan pergerakan BERSIH 2.0 juga tidak boleh diadakan di tempat atau laluan perhimpunan lain. Konsep yang boleh diambil sebagai contoh di sini ialah lampu trafik di mana semua pihak diberikan hak pada tempoh waktu tertentu.

4. Perhimpunan BERSIH 2.0 lebih jelas objektifnya dan bagaimana mencapainya secara aman. Perhimpunan lain juga perlu jelas objektifnya dan bagaimana mencapainya secara aman.

5. Jika pihak polis boleh menutup jalan untuk laluan tertentu bagi tempoh tertentu semasa acara tertentu, perkara yang sama boleh dilakukan untuk hal ini.

6. Pihak polis tidak perlu mengadakan sekatan trafik sejauh misalnya sekitar Perhentian Serdang untuk melambatkan pergerakan trafik. Saya percaya dengan makluman laluan perhimpunan BERSIH 2.0 (dan perhimpunan lain, jika ada) pada tempoh tertentu; orang ramai boleh membuat perancangan sendiri tentang kegiatan mereka, sama ada bersifat perniagaan atau tidak.

7. Jika ada kekacauan timbul, pihak polis boleh menangkap individu atau kumpulan individu yang terbabit sahaja. Ini boleh dilakukan dengan bantuan peserta perhimpunan melalui rundingan awal tadi supaya disiplin perhimpunan dapat diwar-warkan. Selepas proses awal itu dibuat dan masih terdapat peserta yang tidak berdisiplin, jelaslah bahawa individu terbabit mungkin hadir untuk membuat sabotaj. Sepanjang pengalaman menyertai perhimpunan, saya berani katakan bahawa peserta perhimpunan cukup berdisiplin selagi tidak ada gangguan tidak munasabah seperti pancutan air kimia atau gas pemedih mata.

Saya sangat percaya bahawa secara umumnya rakyat Malaysia sangat cintakan keamanan. Namun, itu tidak bermakna keamanan mewajarkan rasuah dan salah guna kuasa dibiarkan. Ketidak-tenteraman awam juga boleh berlaku apabila rasuah dan salah guna kuasa berlaku tetapi didiamkan, malah suara yang menentang kebobrokan ini ditindas.

Banyak negara boleh terus maju dengan jaminan hak asasi rakyat untuk berhimpun dan juga bersuara terus dipelihara. Ada juga negara yang berdepan dengan tuntutan asasi untuk berhimpun dan juga bersuara kerana mereka kemunduran dan ketidaktentuan ekonomi dan politik di sana berlaku akibat rasuah dan salah guna kuasa.

Akhir sekali kepada semua pihak yang saya percaya masing-masing mahu mengatakan mereka bertujuan baik, meminjam pertanyaan W.S. Rendra: “Maksud baik kamu untuk apa? Maksud baik kamu untuk siapa?”

–

Amin Ahmad, 29, ialah Felo di Institut for Democracy and Economic Affairs (www.IDEAS.org.my0

Tapi dalam iklim politik dan ideologi hari ini, yang kaya dianggap jahat. Orang umumnya melihat mereka yang lebih makmur dengan benci dan iri. Dan program New Deal (program ekonomi yang diluncurkan di Amerika antara 1933-1936 untuk mengurangi dampak Depresi Besar tahun 30an, pen.) mengukuhkan keburukan orang yang memiliki kekayaan melebihi orang kebanyakan dan memastikan pemerintah untuk menyamaratakan kekayaan dan pendapatan dengan sistem pajak yang menjerat.

Kemakmuran Amerika dalam Pandangan orang Non-Amerika
Kebanyakan orang Amerika gagal menyadari bahwa gagasan yang membentuk bias anti-kapitalis dalam kebijakan dalam negeri mereka juga menentukan sikap bangsa lain terhadap Amerika Serikat. Seperti cara kalangan progresif di Amerika memandang kalangan pengusaha di negaranya, rata-rata orang Eropa–apalagi orang Asia dan Afrika– memandang Amerika dengan penuh rasa iri dan benci. Mereka menjelek-jelekkan Amerika karena ia lebih makmur dari negara mereka. Menurut mereka, semua orang Amerika itu jahat karena menikmati standar hidup yang lebih tinggi daripada mereka. Kelompok “progresif” di Eropa mengecam politisi dan penulis yang mendukung kebijakan pemerintah mereka yang pro-Amerika dalam Perang Dingin. Sama halnya dengan kalangan “progresif” di Amerika yang mengecam ekonom yang berani menentang program New Deal sebagai penjilat kelompok borjuis pemeras.

Milyaran dolar yang dibagi-bagikan Pemerintah Amerika Serikat di seluruh dunia belum bisa mengurangi sentimen anti-Amerika ini. Bantuan yang diberikan Amerika, kata orang sosialis, tak ada apa-apanya, tak setara dengan jumlah hutang Amerika kepada manusia lain. Dalam pandangan mereka, kemakmuran Amerika Serikat semestinya dibagi-bagikan secara merata pada semua bangsa.

Orang non-Amerika yang radikal menggangap kenyataan orang Amerika tinggal di rumah yang dilengkapi dengan peralatan canggih dan mengendarai mobil sementara jutaan orang non-Amerika hidup serba kekurangan sebagai pelanggaran terhadap hukum alam. Memalukan betul, ujar mereka, melihat keturunan orang yang menciptakan peradaban Barat hidup dalam kondisi serba terbatas, sementara orang Amerika yang hanya pencari uang menikmati hidup mewah.

Menurut intelektual dari kalangan ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok: di satu sisi orang Amerika yang mengeksploitasi dan di sisi lain orang miskin yang dieksploitasi.

Intelektual komunis menyandarkan harapan pembebasan mereka pada Uni Soviet. Sementara kalangan moderat berharap agar PBB suatu hari akan menjadi pemerintahan dunia yang efektif yang akan menyamaratakan pembagian pendapatan di seluruh dunia dengan pajak progresif, seperti halnya aturan pajak di negara mereka. Kedua kelompok ini sepakat menolak apa yang mereka namakan kebijakan pro-Amerika di negara mereka dan memilih sikap netral sebagai langkah awal menuju berdirinya tatanan sosial yang adil.

Bercampurnya sentimen anti-Amerika dan anti-kapitalis memainkan peranan penting dalam masalah-masalah dunia saat ini. Sentimen ini mendorong tumbuhnya simpati kepada Uni Soviet dan menggagalkan upaya-upaya terencana untuk membatasi membesarnya pengaruh kekuasaan Rusia. Simpati ini bisa jadi menghancurkan peradaban Eropa dari dalam.

Pandangan Rappard terhadap Kemakmuran Amerika
Orang-orang Eropa, yang patriotik dan masih berakal sehat, khawatir. Mereka sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh ideologi netral yang diikuti oleh dua kelompok di atas. Mereka ingin membongkar kekeliruan ini. Tapi mereka terhambat oleh kenyataan bahwa doktrin anti-Amerika ini didukung oleh teori ekonomi–atau lebih tepatnya teori ekonomi semu– yang diajarkan di universitas negara-negara mereka dan diterima oleh semua partai politik.

Berdasarkan ide-ide yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri negara-negara Eropa, dan juga kebijakan dalam negeri Amerika Serikat, kesengsaraan seseorang adalah akibat dari adanya sebagian orang yang memiliki harta terlalu banyak untuk diri mereka sendiri. Karenanya cara yang paling mujarab untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan menggunakan campur tangan pemerintah untuk membagi-bagikan secara merata apa yang disebut sebagai pendapatan nasional. Sayangnya tak ada yang menjelaskan bahwa doktrin ini dan kesimpulan praktis yang digali darinya terbatas pada kondisi di dalam negara itu dan tidak boleh diterapkan dalam hubungan internasional untuk menyamaratakan pembagian pendapatan dunia.

Hambatan ideologis yang mencegah orang Eropa, yang mau menyerang mentalitas anti-Amerika, nampaknya hampir tak dapat diatasi. Tetapi, ada saja penulis terkemuka yang menghadapi segala kesulitan ini dan menerbitkan sebuah esei yang membicarakan inti persoalannya.

Ia adalah Profesor William E. Rappard [1883-1958]. Namanya tak begitu dikenal di Amerika. Sejarawan dan ekonom luar biasa yang lahir di New York ini, lulusan sebuah universitas di Amerika dan mengajar di Harvard. Ia adalah salah satu ahli terkemuka di bidang hubungan ekonomi dan politik internasional. Bukunya dalam Filsafat Politik, The Crisis of Democracy, yang terbit pada 1938 akan diingat dalam bidang sejarah gagasan sebagai sangkalan yang paling mantap terhadap Komunisme dan Nazisme. Hanya sedikit pengarang yang penilaian, kemahiran dan kenetralannya sehebat Rappard.

Dalam bukunya, The Secret of American Prosperity, Profesor Rappard tidak pro-Amerika dan tidak juga anti-Amerika. Tanpa terikat mana-mana pihak, ia berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang melahirkan keunggulan ekonomi Amerika. Ia memulai bukunya dengan menyajikan data-data statistik, kemudian menguji dengan kritis penjelasan yang diberikan oleh pengarang-pengarang yang lebih lama dan yang lebih baru darinya. Kemudian ia menyajikan analisisnya tentang sebab-sebab kemakmuran Amerika. Dalam pengamatan Rappard, sebab-sebab itu dapat dikelompokkan dalam empat tema, yaitu produksi massal, penerapan ilmu pengetahuan dalam produksi, gairah produktivitas, dan semangat kompetisi.

Kesimpulan Profesor Rappard ini penting secara politik karena ia menunjukkan bahwa kemakmuran Amerika dicapai karena faktor-faktor dalam Amerika Serikat sendiri. Keunggulan Ekonomi Amerika adalah fenomena Amerika. Ia adalah hasil pencapaian orang Amerika. Kemakmuran ini tidak lahir atau berkembang di atas penderitaan bangsa lain. Tak ada eksploitasi terhadap “negara miskin”. Tak ada orang non-Amerika yang menjadi miskin karena Amerika sejahtera.

Profesor Rappard dengan hati-hati menghindari perbincangan tentang kontroversi mengenai sikap bangsa-bangsa Eropa terhadap Amerika Serikat. Ia bahkan tidak menyebut doktrin eksploitasi dan keluhan yang disampaikan orang yang mengaku-aku miskin. Tapi buku ini menghancurkan doktrin palsu itu sekaligus program politik yang dilahirkan darinya.

Tak dapat diragukan lagi, menurut Profesor Rappard, bahwa “kemakmuran sebuah negara sangat tergantung pada kehendak negara itu. Dengan demikian, sebuah negara akan menjadi lebih kaya dan ekonominya lebih produktif karena penduduknya menginginkan demikian.” Amerika makmur karena rakyatnya menginginkan kemakmuran dan memilih kebijakan yang sesuai dengan tujuan itu.

Kemakmuran dan Modal
Empat faktor yang dianggap oleh Profesor Rappad sebagai sebab-sebab yang mendorong produktivitas tenaga kerja di Amerika Serikat tentu tak terbatas hanya untuk Amerika Serikat saja. Faktor-faktor itu adalah ciri utama mode produksi kapitalis yang berasal dari Eropa Barat dan kemudian menyebar ke Amerika Serikat. Produksi massal adalah inovasi penting Revolusi Industri. Dulu, pengrajin menghasilkan produknya dengan menggunakan alat-alat primitif di bengkel-bengkel kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang kaya yang terbatas jumlahnya. Sistem pabrik melahirkan metode produksi dan pemasaran yang baru. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang yang murah untuk orang banyak. Prinsip ini, dengan prinsip kompetisi, menyebabkan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang efisien dan hilangnya perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Kecendrungan ini kini lebih kuat dirasakan di Amerika Serikat daripada di negara-negara Eropa. Tapi ini terjadi karena penolakan terhadap bisnis besar dan kemampuan kompetitifnya yang lebih unggul muncul lebih awal di Eropa daripada di Amerika Serikat dan jauh lebih kuat dalam mengekang individualisme bisnis. Jadi perbedaan antara Eropa dan Amerika Serikat bukan terletak pada jenis tetapi pada tingkat permusuhan.

Terkait faktor penerapan ilmu pengetahuan dalam produksi dan gairah produktivitas, tak banyak perbedaan antara Amerika dan Eropa. Setiap pengusaha, di mana pun, mesti memiliki tekad yang kuat untuk membuat usahanya seproduktif mungkin. Mengenai faktor penerapan ilmu pengetahuan dalam produksi, Profesor Rappard menyatakan bahwa para penulis Amerika yang paling bijak dan jujur mengakui bahwa “penelitian yang berhasil lebih banyak dilakukan oleh orang Eropa, yang bekerja baik di negara mereka atau di labolatorium-labolatorium di Amerika.” Jadi menurut Rappard, keunggulan industri Amerika bukan karena menemukan kebenaran teoritis baru tetapi dengan segera menerapkan dan terus meningkatkan kualitas penemuan yang ada dari mana pun datangnya.

Dengan menyatakan ini, Profesor Rappard memberi kita jawaban tegas atas masalah yang ia teliti. Industri Amerika dapat menjadi unggul karena pabrik, bengkel, kebun, dan pertambangan mereka dilengkapi dengan alat dan mesin yang lebih baik dan efisien. Karenanya, produktivitas marjinal tenaga kerja dan rata-rata upah di Amerika lebih tinggi daripada di tempat lain. Karena rata-rata jumlah dan kualitas barang yang dihasilkan dalam waktu yang sama oleh jumlah tenaga yang sama lebih banyak dan lebih baik, maka lebih banyak barang yang lebih baik tersedia untuk dikonsumsi. Inilah rahasia kemakmuran Amerika.

Sebetulnya metode produksi modern yang paling baik bukanlah rahasia lagi. Semua ini diajarkan di berbagai universitas dan dijelaskan dalam buku ajar dan majalah teknologi. Ribuan anak-anak muda berbakat dari negara-negara yang ekonominya terbelakang memiliki pengetahuan mengenai metode-metode ini dari lembaga pendidikan dan bengkel-bengkel di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman dan negara-negara barat lainnya. Lagipula banyak insinyur, ahli kimia, dan ahli pertanian Amerika yang siap menawarkan keahlian mereka kepada pengusaha negara-negara berkembang.

Setiap pengusaha cerdas–tak hanya di Eropa Barat, tapi hampir di seluruh dunia–terobsesi untuk melengkapi pabrik mereka dengan alat modern yang paling efisien. Tapi meski demikian, mengapa hanya perusahaan-perusahaan Amerika (dan Kanada) yang memanfaatkan pencapaian teknologi modern dan kemudian melesat jauh meninggalkan negara-negara lain?

Adalah ketidakmemadaian persediaan modal yang menghambat negara-negara lain meningkatkan efisiensi sistem produksi industri mereka. Pengetahun teknologi dan gairah produktivitas tidak akan ada gunanya jika modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan peralatan baru dan penerapan metode baru tidak memadai.

Yang membuat kapitalisme modern memungkinkan negara-negara Eropa Barat, Eropa Tengah dan kemudian Amerika Utara memimpin dalam tingkat produktivitas adalah karena karena negara-negara itu menciptakan suasana politik, hukum dan kelembagaan yang melindungi akumulasi modal. Yang menghambat India menggantikan pembuat sepatu yang tak efisien dengan pabrik sepatu yang efisien adalah ketidakcukupan modal. Sayangnya, karena pemerintah India malah merebut aset kapitalis asing dan menghambat pengumpulan modal warga negaranya sendiri, jalan keluar untuk masalah ini jadi tertutup. Akhirnya, jutaan orang India mesti berjalan tanpa alas kaki, sementara orang Amerika dapat membeli beberapa pasang sepatu setiap tahunnya.

Keunggulan ekonomi Amerika adalah karena adanya persediaan modal yang banyak. Kebijakan-kebijakan yang katanya progresif, yang menghambat orang untuk menabung dan mengakumulasi modal, atau malah mendorong mereka untuk tidak menabung dan tidak mengakumulasi modal, diterapkan lebih awal di Eropa daripada di Amerika. Sementara Eropa menjadi semakin miskin karena persenjataan yang berlebihan, menjajah, kebijakan-kebijakan anti kapitalis, dan akhirnya karena perang dan revolusi, Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang pro-bisnis. Saat itu, orang Eropa melihat kebijakan ekonomi Amerika sebagai kebijakan yang terbelakang. Tapi justru karena “keterbelakangan” ini, akumulasi modal di Amerika jauh melebihi jumlah modal yang tersedia di negara-negara lain. Ketika Amerika menerapkan program New Deal yang meniru kebijakan Eropa yang anti-kapitalis, ia sudah mendapatkan kelebihan yang masih dimilikinya hingga kini.

Kekayaan, kata Marx, bukan berasal dari pengumpulan komoditi, tapi pengumpulan modal. Pengumpulan ini adalah hasil dari tabungan. Doktrin yang anti-tabungan, yang anehnya disebut Ekonomi Baru yang pertama-tama dikembangkan oleh Foster dan Cathcing dan kemudian dibentuk oleh Keynes, tak dapat dipertahankan.

Jika kita ingin meningkatkan kondisi ekonomi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, standar upah dan standar hidup, kita mesti mengumpulkan lebih banyak modal supaya bisa terus berinvestasi. Tak ada cara lain untuk meningkatkan jumlah modal yang tersedia kecuali dengan memperbesar tabungan, dengan menghilangkan faktor ideologi dan kelembagaan yang membatasi tabungan atau mendorong orang untuk berhenti menabung dan mengumpulkan modal. Ini yang negara-negara berkembang mesti pelajari.

Artikel ini terbit dalam The Freeman, November 1955

Apakah Akademi Merdeka?

Akademi Merdeka adalah kursus pendek yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengenal ide-ide emansipasi manusia, khususnya sejarah dan filsafat individualisme, hak kepemilikan, pasar, pemerintahan minimal, hak asasi manusia, dan kedaulatan hukum. Forum belajar ini menghadirkan para pakar pemikiran dan fasilitator berpengalaman sebagai mitra belajar bagi mahasiswa. Penyelenggara menyediakan materi bacaan serta akomodasi penginapan dan makan-minum bagi peserta.

Silabus

Akademi Merdeka kali ini bertemakan “Mengenal Ide-Ide Politik dan Ekonomi Modern”.

Freedom Institute bekerjasama dengan Atlas Global Initiative for Free Trade, Peace, and Prosperity dan IDEAS Malaysia mengundang mahasiswa S-1 Indonesia untuk mengikuti workshop terbatas mengenal ide-ide kebebasan individu dalam ekonomi dan politik yang akan diadakan pada hari Jumat-Minggu, 24-26 Juni, di Green Sentul Indah Hotel & Resort, Bogor, Jawa Barat.

Kami akan memilih 24 peserta berdasarkan kualitas isian Formulir Pendaftaran berikut ini, namun sambil juga pertimbangan ketersebaran asal kampus pendaftar. Deadline pendaftaran adalah Rabu, 15 Juni, pukul 15.00. Jika terpilih, calon peserta akan kami hubungi per email pada hari Kamis esoknya.

Silakan mendaftar via email dengan mengisi formulir pendaftaran berikut ini (formulir pendaftaran ) dan mengirimkannya kembali ke standra@freedom-institute.org (cc: aan.tandra@gmail.com)

Peserta terpilih yang konfirmasi akan berhak mengikuti program dengan fasilitas transpor ke dan dari tempat acara-kantor Freedom Institute, akomodasi penginapan (twin-sharing), makan dan minum selama acara, materi program, kaos dan tas Akademi Merdeka, dan sertifikat setelah acara usai. Panitia tidak menyediakan ongkos pengganti transpor maupun per diem bagi peserta, baik yang berangkat/pulang sendiri ke/dari tampat acara maupun dari/pulang ke tempat asal peserta.

Ekonomi pasar atau kapitalisme adalah sistem yang berdasar pada kepemilikan swasta atas alat-alat produksi dan usaha swasta. Konsumen, dengan membeli atau tidak membeli, adalah yang menentukan apa yang harus diproduksi, seberapa banyak dan seberapa bagus. Pengusaha yang mengikuti keinginan konsumen akan beruntung, sementara yang tidak mengikuti keinginan utama konsumen tidak akan mendapat untung. Laba didapat oleh orang yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk memuaskan kepentingan utama konsumen, sementara kerugian adalah bagi mereka yang tidak dapat melakukan itu. Dalam ekonomi pasar yang tidak dikotak-katik oleh pemerintah, pemilik properti adalah mandataris konsumen. Di pasar setiap harinya ada pemungutan suara untuk menentukan siapa memiliki apa dan berapa banyak. Sekali lagi, konsumenlah yang membuat sebagian orang kaya dan sebagian lain miskin.

Ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan adalah ciri penting ekonomi pasar. Ia adalah alat yang membuat konsumen menjadi raja dengan memberi mereka kekuasaan untuk memaksa semua yang terlibat dalam produksi untuk memenuhi perintah mereka. Ia memaksa semua yang terlibat dalam produksi untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen. Ini yang melahirkan kompetisi. Yang memberikan yang terbaik kepada konsumen mendapatkan keuntungan lebih banyak dan menjadi kaya.

Dalam tipe masyarakat yang disebut oleh Adam Ferguson, Saint-Simon dan Herbert Spencer (1820-1903) sebagai masyarakat militeristik atau yang kita sebut sekarang sebagai masyarakat feodal, tanah dapat dimiliki secara pribadi karena adanya pemberontakan berdarah atau karena ada derma dari panglima perang yang menang. Sebagian orang memiliki lebih, sebagian lain kurang, dan sebagian lain sama sekali tidak memiliki apa-apa karena pemimpin dalam masyarakat itu menentukan demikian. Dalam masyarakat seperti itu, benar mengatakan bahwa tuan tanah menjadi kaya karena ada orang miskin yang tak memiliki tanah.

Tapi beda halnya dengan ekonomi pasar. Usaha yang besar tidak merugikan, justru meningkatkan kondisi hidup yang lain. Para miliuner mendapatkan kekayaan mereka karena menyediakan benda-benda yang sebelumnya tidak dapat dimiliki oleh sebagian orang. Jika hukum melarang mereka untuk menjadi kaya, kita harus rela untuk hidup tanpa fasilitas dan alat-alat yang sekarang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Orang Amerika menikmati standar hidup tertinggi dalam sejarah dunia karena selama bergenerasi-generasi kita tidak berusaha untuk “menyamaratakan” atau “mendistribusikan” kekayaan. Ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan melahirkan kesejahteraan, bukan penderitaan. Ketika ada tingkat kesetaraan yang lebih rendah, berarti ada juga standar hidup yang lebih rendah.

Tuntutan untuk “Mendistribusikan”

Dalam pendapat para demagog, ketidaksetaraan (kesenjangan) “distribusi” kekayaan dan pendapatan adalah keburukan yang paling terkeji. Keadilan mengharuskan adanya distribusi yang setara. Karenanya, adalah adil dan bijak mengambil harta berlebih orang kaya atau sebagiannya dan memberikannya kepada yang kurang berpunya. Filsafat ini mengandaikan kebijakan seperti ini takkan mengurangi jumlah barang yang diproduksi. Bahkan jika pun ya, jumlah yang ditambahkan pada kemampuan rata-rata untuk membeli jauh lebih kecil dari yang diasumsikan oleh anggapan umum. Kenyataannya, kemewahan orang kaya hanya bagian kecil saja dari keseluruhan konsumsi negara ini. Sebagian besar pendapatan orang kaya tidak dihabiskan untuk konsumsi, tetapi untuk disimpan dan diinvestasikan. Inilah yang justru menyebabkan orang semakin kaya. Jika dana yang semestinya digunakan oleh pengusaha untuk membiayai sektor-sektor produktif diambil oleh negara untuk kepentingannya atau untuk kepentingan konsumsi kelompok masyarakat lain, akumulasi kapital menjadi terhambat dan mungkin terhenti. Jika sudah demikian, tak akan ada peningkatan ekonomi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya standar hidup rata-rata.

Ketika Marx dan Engels dalam Manifesto Komunitas merekomendasikan “pajak penghasilan progresif” dan “penghapusan hak waris” sebagai cara untuk “menyita semua modal dari tangan borjuis secara berangsur-angsur,” mereka konsisten dengan tujuan akhir yang ingin mereka capai yaitu menggantikan ekonomi pasar dengan sosialisme. Mereka sadar betul dengan akibat dari kebijakan-kebijakan ini. Mereka dengan terbuka menyatakan bahwa cara-cara itu “riskan secara ekonomi” dan mereka menganjurkannya karena “cara-cara ini akan membukakan jalan” bagi terciptanya tatanan sosialis, dan “satu-satunya cara untuk merubah total mode produksi,” atau dengan kata lain untuk mewujudkan sosialisme.

Tapi beda halnya jika cara-cara yang dianggap oleh Marx dan Engels sebagai “riskan secara ekonomi” ini direkomendasikan oleh orang yang berpura-pura ingin mempertahankan ekonomi pasar dan kebebasan ekonomi. Politisi setengah-setengah ini, jika tidak orang munafik yang ingin mewujudkan sosialisme dengan menyembunyikan tujuan ril mereka dari orang lain, adalah orang pandir yang tak tahu apa yang mereka bicarakan. Pajak progresif terhadap penghasilan dan tanah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar.

Politisi setengah-setengah akan berargumen seperti ini: “Tak ada alasan bagi pengusaha untuk mengendurkan usahanya hanya karena ia tahu bahwa keuntungan yang didapatnya tidak akan memperkaya dirinya tapi akan menguntungkan semua orang. Bahkan meski jika ia bukan dermawan yang tak peduli dengan uang dan bekerja untuk kebaikan semua orang secara sukarela, ia takkan punya motif untuk mengganti kinerjanya yang efektif dengan yang kurang efektif. Tak benar bahwa satu-satunya insentif yang menggerakan roda industri adalah ketamakan. Mereka mesti terdorong oleh ambisi untuk membuat produk mereka sempurna.”

Konsumen adalah Raja

Argumen yang diajukan oleh politisi setengah-setengah di atas jelas-jelas tak tepat. Yang paling penting bukan perilaku pengusaha tetapi supremasi konsumen. Katakanlah pengusaha berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan konsumen meski mereka tak mendapatkan keuntungan dari usaha itu. Mereka akan melakukan apa yang menurut mereka terbaik untuk konsumen. Tapi jika demikian, bukan konsumen yang menentukan apa yang mereka dapat, konsumen harus mengambil apa yang pengusaha percaya merupakan yang terbaik bagi mereka. Jika demikian, bukan konsumen yang jadi raja, tetapi pengusaha. Konsumen tak lagi mempunyai kekuasaan untuk mempercayakan kontrol terhadap produksi kepada pengusaha yang produknya paling mereka sukai dan untuk menempatkan pengusaha yang produknya tidak begitu mereka sukai pada posisi yang lebih rendah dalam sistem.

Jika undang-undang mengenai pajak laba perusahaan, pajak penghasilan individu dan pajak warisan di Amerika sekarang diberlakukan enam puluh tahun lalu, semua produk baru yang penggunaannya menyebabkan peningkatan standar hidup “orang biasa” takkan dapat diproduksi, atau hanya diproduksi dalam jumlah kecil untuk kepentingan segelintir orang saja. Perusahaan Ford tidak akan ada, jika laba yang baru diraih Henry Ford langsung dikenakan pajak. Struktur bisnis kita dari tahun 1895 pun masih akan bertahan. Akumulasi modal mungkin akan berhenti atau paling tidak benar-benar melambat. Perluasan produksi akan tertinggal jauh dari penambahan jumlah penduduk. Tak perlu kita berpanjang-panjang bicara soal akibat dari kondisi seperti itu.

Laba dan rugi memberitahu pengusaha apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Dan hanya dengan laba, pengusaha dapat menyesuaikan aktivitas usahanya dengan permintaan konsumen. Jika laba ini disita, pengusaha terhambat untuk menuruti keinginan konsumen. Ekonomi pasar pun kehilangan roda pemutarnya, ia hanya menjadi gundukan yang tak berguna.

Orang hanya bisa mengkonsumsi apa yang sudah diproduksi. Masalah besar zaman kita sekarang ini adalah: Siapa yang harus menentukan apa yang diproduksi dan apa yang harus dikonsumsi, rakyat atau negara, konsumen sendiri atau pemerintah? Jika anda memilih konsumen, berarti anda memilih ekonomi pasar. Jika anda memilih pemerintah, berarti anda memilih sosialisme. Tak ada jalan ketiga. Tetapnya tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing faktor produksi tak bisa dipisah-pisah.

Tuntunan untuk menyamaratakan

Sebagai raja, konsumen berkuasa untuk menyerahkan kendali atas faktor material produksi dan juga aktivitas produksi kepada mereka yang dapat melayani mereka dengan cara yang paling efisien. Ini berarti ada ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan. Jika seseorang ingin bebas dari ketidaksetaraan, ia harus mengabaikan kapitalisme dan memilih sosialisme. (Masalah apakah sistem sosialis akan benar-benar memberikan kesamarataan pendapatan mesti diserahkan kepada analisis sosialisme.)
Tapi, katakanlah ada orang yang ingin mengambil jalan tengah, yang tak mau menghapuskan ketidaksetaraan seluruhnya, “kami hanya ingin mengurangi tingkat ketidaksetaraan, dari tinggi menjadi rendah.”

Orang-orang ini melihat ketidaksetaraan sebagai sesuatu yang buruk. Mereka tak mengakui bahwa ketidaksetaraan, yang dapat ditentukan oleh penilaian yang bebas dari kesewenang-wenangan dan evaluasi pribadi, adalah sesuatu yang baik dan mesti dipertahankan. Sebaliknya, mereka malah menyatakan bahwa ketidaksetaraan itu buruk dan cukup puas dengan menyatakan bahwa sedikit tak setara lebih baik daripada benar-benar tidak setara. Itu sama dengan mengatakan sedikit racun dalam tubuh manusia tak seberbahaya racun yang banyak.

Jika memang demikian, upaya-upaya menuju penyamarataan, logisnya, takkan pernah berhenti. Penentuan bahwa seseorang sudah mencapai tahap ketidaksetaraan yang cukup rendah hingga upaya penyamarataaan tak perlu lagi dilakukan hanya bisa ditentukan oleh penilaian pribadi yang cukup sewenang-wenang, bisa berbeda-beda satu sama lain, dan dapat berubah seiring waktu. Pendukung penyamarataan memuji tindakan mengambil dari yang kaya dan mendistribusikannya sebagai kebijakan yang hanya melukai sedikit orang (dalam hal ini orang yang dianggap oleh mereka sebagai orang “yang terlalu” kaya) dan bermanfaat bagi mayoritas. Pada saat yang sama, mereka tak dapat menolak argumen orang yang meminta lebih banyak dari kebijakan yang katanya bermanfaat ini. Selama masih ada ketidaksetaraan, akan selalu ada orang yang kedengkiannya mendorong pemberlakuan kebijakan penyamarataan. Tak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan mereka. Jika ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan adalah hal yang buruk, tak ada alasan untuk menerima seberapa rendah tingkatnya; penyamarataan tak boleh berhenti hingga kekayaan dan pendapatan semua orang setara.

Sejarah pengenaan pajak terhadap laba, penghasilan dan tanah di semua negara jelas menunjukkan bahwa ketika tujuan menyamaratakan diadopsi, sulit memeriksa kemajuan kebijakan penyamarataan ini. Jika saja pada saat Amandemen Keenam Belas diberlakukan seseorang sudah meramalkan bahwa beberapa tahun kemudian tingkat progresivitas pajak akan mencapai tingkat yang kita capai pada hari ini, para pendukung Amandemen tentulah akan menyebut orang itu gila. Jelas bahwa hanya sedikit saja anggota Congress (dewan perwakilan rakyat) yang akan sungguh-sungguh menentang semakin naiknya tingkat pajak progresif jika kenaikan itu diusulkan oleh Pemerintah atau oleh anggota Congress yang ingin terpilih kembali. Karena di bawah pengaruh doktrin yang diajarkan oleh para ekonom palsu kontemporer, semua orang, kecuali kelompok kecil saja, percaya bahwa mereka dirugikan hanya karena pendapatan mereka lebih rendah dari orang lain dan menghilangkan perbedaan ini bukanlah kebijakan yang buruk.

Tak ada gunanya membohongi diri sendiri. Kebijakan pajak kita sekarang sedang menuju penyamarataan kekayaan dan pendapatan, dan dengan demikian sedang menuju sosialisme. Kecendrungan ini hanya dapat dihentikan dengan memahami peran laba dan rugi serta bagaimana ketidaksetaraan kekayaan dan pendapatan yang disebabkannya berperan dalam ekonomi pasar. Orang harus memahami bahwa akumulasi kekayaan melalui kegiatan usaha yang sukses akan berimbas pada meningkatnya standar kehidupan mereka, dan sebaliknya. Mereka harus menyadari bahwa menjadi besar dalam bisnis itu tidak buruk, justru karena bisnis besarlah orang Amerika dapat menikmati apa yang disebut sebagai “cara hidup Amerika.”

—————-

i] Artikel ini ditulis pada 1955 ketika tarif pajak tertinggi mencapai 51.2% dari pendapatan
ii] Amandemen Keenam Belas terhadap Konstitusi Amerika memberikan hak kepada Congress untuk memberlakukan pajak pendapatan tanpa membagikannya kepada negara bagian atau mendasarkannya pada hasil sensus.