Pikiran Kant itu memang relevan jika kita kaitkan dengan kondisi kehidupan modern saat ini. Karenanya selain kebebasan politik seperti hak memilih dalam pemilu, hak bicara, dan sebagainya. Maka kebebasan dalam ekonomi juga harus turut mengikuti. Dalam diskusi di kursus Akademi Merdeka yang diadakan di Lido Lakes Resort Hotel, Sukabumi dengan materi Kebebasan Ekonomi, ekonom Poltak Hotradero mengatakan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa dicapai bila manusia memiliki hak atas aktualisasi diri secara ekonomi.Karena hanya dengan cara itulah yang bisa membedakan antara manusia merdeka dan kaum budak.

Ekonomi liberal menjamin hak-hak individu yang tidak dapat dilepaskan dari kodrat manusia, antara lain hak untuk berkreasi menciptakan sesuatu, hak untuk bertransaksi, dan hak untuk menikmati hasil kerja. Jadi individu dibiarkan bebas untuk memilih bagi dirinya sendiri. Dari sanalah individu tersebut bisa menentukan di mana letak keahliannya masing-masing, tanpa harus dipaksa otoritas lain. Tidak seperti di negara sosialis, di mana negara mengatur apa yang harus dikerjakan setiap individu, meskipun bukan spesialisasinya. Jadi liberal jauh lebih efisien karena setiap orang bekerja dengan kelebihan masing-masing, ujar Poltak.

Dengan adanya spesialisasi setiap individu di berbagai sektor, maka seorang individu tidak perlu memiliki atau mengerjakan sesuatunya seorang diri, sehingga ekonomi tetap bisa berjalan tanpa harus negara mengatur apa yang harus dikerjakan setiap orang. Kita bisa mengkonsumsi ayam , tanpa harus menyembelih ayam sendiri, tambah Poltak.

Seperti yang dikatakan Frederic Bastiat dalam karyanya yang terkenal ”Ketika Paris Tertidur Nyenyak”. Di sana Bastiat membayangkan seluruh warga kota Paris bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa takut keesokan paginya tidak ada makanan, air bersih, transportasi umum , dll. Karena tugas-tugas itu sudah dikerjakan oleh orang lain yang punya spesialisasi tertentu. Bukan berarti orang-orang itu baik dengan kita mau sukarela menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Tapi karena orang-orang tersebut punya kepentingan ekonomi untuk diri mereka sendiri. Di sanalah ekonomi liberal bekerja.

Tapi kebebasan ini juga harus dilandasi pada penghormatan pada rule of law, kesetaraan di depan hukum (equality before the law), jaminan atas hak milik (property rights) dan juga jaminan atas kontrak. Karena aspek hukumlah yang dapat melindungi individu dari tindakan kriminal ekonomi seperti pencurian dan penipuan.

Menurut Poltak, ekonomi liberal mendukung terciptanya pemerintahan yang ramping atau biasa disebut limited government. Salah satunya dengan birokrasi yang ramping. Tapi ada pertanyaan, bukannya pemerintahan yang besar justru akan memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan?

Memang logikanya seperti itu, tapi dalam perspektif ekonomi liberal ada beberapa faktor yang membuat birokrasi yang ramping itu menjadi perlu diimplementasikan. Pertama, pemerintahan itu dibiayai oleh pajak masyarakat , jadi semakin besar ukuran dan urusan birokrasi maka akan semakin besar uang pajak yang terserap untuk membiayainya. Kedua, semakin tinggi pajak yang terserap maka semakin sedikit hasil pajak yang bisa diterima langsung untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, fasilitas publik, dll.

Selain itu dengan porsi birokrasi yang besar, secara tidak langsung hal ini justru akan mereduksi peran masyarakat itu sendiri untuk mengatur kehidupannya. Karena orang liberal mempunyai sikap untuk memberikan ruang yang terbatas bagi negara untuk bergerak, jadi segala sesuatu yang berkaitan di masayarakat tidak perlu lagi negara harus sibuk mengurusi.

Penerapan kebebasan ekonomi sebuah bangsa secara empiris juga terbukti mendorong adanya kebebasan politik . Seperti yang dikatakan pemenang nobel ekonomi Milton Friedman, bahwa Kebebasan Ekonomi adalah landasan bagi kemerdekaan secara politik. Jadi selain memperkuat peran individu dalam aktivitas ekonomi, kebebasan ekonomi juga turut memperkuat demokrasi.

—
Didiet Budi Adiputro, Mahasiswa Universitas Nasional dan peserta kursus Akademi Merdeka, 26-28 Februari 2010.

Segala sesuatu yang  mereka tuduhkan terhadap liberalisme itu berasal dari tradisi intelektual kita yang bercorak sosialistik. Masalah utama berasal dari ketidakpahaman mereka terhadap ide ini. Dalam sebuah sesi workshop berjudul  ”Pengantar terhadap Liberalisme,” Dr. Luthfi Assyaukanie menjelaskan bahwa makna  dasar liberalisme sebenarnya adalah generous atau orang yang baik dan murah hati. Liberalisme pada intinya memfokuskan pada kepentingan individu manusia. Sangat jauh dari bayangan yang dikhawatirkan orang selama ini.

Kursus mahasiswa yang diselenggarakan oleh Freedom Institute di bawah banner AkademiMerdeka.org itu diselenggarakan di Lido Lakes Resort Hotel, Sukabumi, dari tanggal 26 hingga 28 Februari 2010. Luthfi menjelaskan tidak ada yang perlu ditakuti dari liberalisme, karena liberalisme justru lahir dengan  menyesuaikan dan menghargai  sifat dasar manusia. “Liberalisme mendasarkan nilai-nilainya pada kodrat manusia, karena itu liberalisme tidak pernah salah,” jelas Luthfi. Semua orang punya hak individu untuk bebas memilih bagi dirinya sendiri tanpa tergantung dari tekanan orang lain.

Pada hakikatnya manusia memiliki hak untuk mendapatkan dua jenis kebebasan, yaitu Freedom to (kebebasan untuk) dan Freedom from (kebebasan dari). Dalam konsep freedom to manusia mempunyai hak untuk bebas memilih apa yang dia mau seperti pekerjaan, jodoh, pendidikan, politik, agama, dll. Sementara konsep freedom from berarti individu mempunyai  hak kebebasan dari kekerasan negara, kemiskinan, ketidakadilan, dll. Tapi jangan bayangkan kebebasan sama dengan keliaran, karena pada pinsipnya kebebasan individu sesorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Selain itu, dalam Liberalisme, kebebasan juga harus tunduk pada  rule of law, sebagai sebuah konsensus yang disepakati bersama semua kalangan .

Belakangan ini ada kekacauan istilah mengenai salah satu sistem yang dianggap varian liberalisme yang sering kita dengar, yaitu ”neoliberalisme.” Dalam anggapan pengkritik, neoliberal sebagai  bagian dari liberalisme merupakan sistem di mana intervensi negara hampir tidak ada, atau satu langkah lagi menuju anarki.  Luthfi dengan tegas menolak neoliberalisme dikaitkan dengan liberalisme. “Neoliberlsme tidak pernah dikenal dalam tradisi liberalisme, istilah itu datang dari orang luar yang tidak suka dengan liberalisme,” jelas Deputi Direktur Freedom Institute itu.

Dalam tradisi liberal dikenal empat istilah yang biasa digunakan, yakni Liberalisme Klasik, Liberalisme Lama, Libertarianisme, dan Liberalisme Baru. Lalu di mana posisi Neoliberalisme yang sering dibicarakan itu? Jika yang mereka maksud Neoliberalisme adalah Liberalisme Baru, maka tuduhan mereka makin tak berdasar, karena prinsip-prinsip Liberalisme Baru sangat bertolak belakang dari Neoliberalisme. Liberalisme Baru adalah paham yang sama dengan Liberalisme Klasik (yang memperjuangkan kebebasan, property rights, dan hak individu), namun berbeda dalam hal kebijakan ekonomi, yang lebih menekankan adanya intervensi negara.

Selama ini ada beberapa orang yang menuduh bahwa Indonesia selalu dirugikan oleh liberalisme. Tapi fakta sejarah menunjukan bahwa ketika Partai Liberal berkuasa di Belanda pada abad ke-19, mereka menerapkan kebijakan politik etis yang memperbolehkan pribumi mengenyam pendidikan. Ujung dari politik etis ini tentu saja terwujudnya Indonesia merdeka yang dipelopori para cendekiawan nasional seperti Muhammad Hatta dan Syahrir. “Ini karena orang-orang liberal merasa bahwa ilmu pengetahuan harus disebarluaskan,” tegas Luthfi. Jadi secara tidak langsung Indonesia pernah mendapat manfaat dari kebijakan liberal, meskipun dari penjajah.

Hampir semua negara sosialis dan komunis telah gagal menyejahterakan rakyatnya. Kini kita ditantang  untuk mulai berani membuka diri dengan menerapkan  nilai-nilai liberal dalam prinsip bernegara. Jika ada sebuah konsep yang selalu gagal jika diimplementasikan, kita bisa mengatakan bahwa kesalahan bukan lagi ada pada orang yang mengemplementasikannya, tapi jelas pada konsep itu sendiri.

Ke depan, Indonesia yang maju haruslah Indonesia yang bisa menghargai hak-hak individu warganya, menjunjung tinggi pluralisme, mau mengintegrasikan diri dengan perdagangan global , dan kuat dalam penegakan hukum.

 —

Didiet Budi Adiputro, Mahasiswa Universitas Nasional dan peserta kursus Akademi Merdeka, 26-28 Februari 2010.

Mahasiswa di Akademi Merdeka

Program untuk mahasiswa, Akademi Merdeka, terselenggara di Lido Lakes Resort Hotel hotel selama tiga hari mulai Jumat 26 Februari hingga Minggu 28 Februari. Duapuluh delapan peserta dari sebelas universitas terpilih dari sekitar 100 pendaftar untuk mengikuti program berformat peserta aktif ini.

Dua narasumber dari disiplin ilmu politik dan ekonomi, Luthfi Assyaukanie (Freedom Institute) dan Poltak Hotradero (PT Recapital), mengisi acara ini dua seri ceramah. Selanjutnya aktivitas diskusi, kerja kelompok, dan presentasi peserta – yang kemudian dikomentari para narasumber secara konstruktif – dipandu oleh M. Husni Thamrin dan Adinda T, Muchtar, masing-masing dari Friedrich Naumann Stiftung dan The Indonesia Institute.

M Husni Thamrin

Program ini diakhiri dengan penyusunan program kerja mahasiswa yang akan dilanjutkan pelaksanaannya pasca akademi ini, baik di kampus-kampus masing-masing maupun di Wisma Proklamasi (kantor Freedom Institute) mulai bulan Maret hingga akhir tahun ini.

Residential program Akademi Merdeka ini terselenggara atas kerjasama dengan Atlas Global Initiative, yang mencetuskan ide penyelenggaraan program ini bersama beberapa rekan liberal di Indonesia, berada di bawah platform AkademiMerdeka.org. Wan Saiful Wan Jan, editor AkademiMerdeka.org, menjelaskan bahwa meskipun platform in juga berfungsi sebagai banner bagi program-program sejenis di Malaysia, Brunei, dan Singapura, residential program ini hanya diadakan di Malaysia dan Indonesia.

Akademi Merdeka Indonesia ini akan berlanjut dengan berbagai program lain yang digagas mahasiswa selama akademi ini, termasuk penyelenggaraan kelas-kelas diskusi pemikiran, penerjemahan dan penerbitan teks-teks dasar, dan beberapa kegiatan penggiatan pemikiran mahasiswa lainnya. Mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti Akademi Merdeka berikutnya mohon menunggu pengumuman jadwal dari kami berikutnya.

September lalu, Canselor Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy menulis surat kepada Setiausaha Agung PBB Ban Ki-moon mengatakan: “Kita harus memanfaatkan momentum yang dihasilkan di Copenhagen untuk membuat kemajuan lebih lanjut menuju pembentukan Pertubuhan Alam Sekitar Dunia (WEO).”

Namun ‘momentum’ itu sebenarnya terhenti di Copenhagen kerana tidak semua negara memiliki keutamaan yang sama. Sukar bagi negara-negara yang dibelenggu kemiskinan mempedulikan ‘leteran Hijau’ daripada Eropah. Sebelum mencadangkan sebuah lagi badan birokrasi antarabangsa, para penyokong WEO harus melihat prestasi badan-badan antarabangsa yang sedia wujud saat ini dan menyedari bahawa keutamaan yang berbeza-beza antara negara-negara bererti pertubuhan global seperti itu tidak akan berjaya.

Program Alam Sekitar PBB (UNEP) ditubuhkan untuk menjadi “agensi kesedaran alam sekitar PBB” selepas persidangan pertama PBB mengenai Alam Sekitar Manusia di Stockholm pada tahun 1972, untuk mewarwarkan masalah yang wujud dan sebagai mekanisme penyelaras dasar pada peringkat global, serantau dan di dalam PBB sendiri.

Tetapi UNEP adalah sebuah agensi yang lemah, dengan kakitangan dan sumber kewangan yang kecil – hanya lebih sedikit daripada US$270 juta pada 2006-2007. Itu mungkin kedengaran seperti jumlah yang besar tetapi bagi sebuah agensi PBB jumlah itu adalah kecil. Sebagai bandingan, Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB (UNFAO) mempunyai dana sekitar US$900 juta setahun dan Program Pembangunan PBB (UNDP) pula sekitar US$5 bilion.

Kelemahan UNEP bukanlah sesuatu yang tidak disengajakan: Tidak ada Negara yang mahu sebuah badan antarabangsa mempunyai autonomi untuk campur tangan dalam isu-isu nasional yang sensitif dari segi politiknya. Sebahagian besar tentangan itu datang dari negara-negara membangun, bermula sejak mesyuarat di Stockholm pada tahun 1972 lagi. Negara-negara itu kemudiannya menuntut agar Persidangan Bumi (Earth Summit) pada tahun 1992 beralih fokus daripada isu persekitaran kepada “pembangunan lestari”(sustainable development) – sebuah konsep yang meliputi pertumbuhan ekonomi

Negara-negara kaya kerap mahu membina Perjanjian Multilateral Alam Sekitar. Lebih dari 700 perjanjian telah pun wujud saat ini. Perjanjian-perjanjian ini menyusahkan Negara membangun kerana ia menambah beban ekonomi di negara-negara membangun walaupun mereka telah mengatakan dengan jelas bahawa mereka ingin memberi lebih penekanan pada pembangunan sosial dan ekonomi.

Pertubuhan Persekitaran Dunia (WEO) dikatakan akan dimodelkan seperti Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), dan berperanan untuk menyelaras pembiayaan, penyelidikan, teknologi baru dan tindakan kerajaan. Namun Amerika Syarikat, Russia, India dan China telah mengumumkan bahawa mereka tidak akan menyertai pertubuhan baru ini.

Memang benar bahawa sebahagian besar negara-negara membangun turut serta dalam gerabak Copenhagen kerana mereka mengetahui bahawaia boleh memberikan mereka lebih banyak bantuan asing dan pemindahan teknologi, tanpa memerlukan pengurangan emisi karbon. Copenhagen member mereka peluang untuk meraih banyak keuntungan tanpa rugi apa-apa. Tetapi bagi Negara-negara yang baru sahaja, atau dalam proses, menyelesaikan masalah kemiskinan rakyatnya, seperti China dan India, situasi mereka sangat berbeza. Mereka dituntut untuk memotong emisi karbon dengan banyak, maka mereka menolak perjanjian yang cuba dibentuk di Copenhagen.

Selepas persidangan di Copenhagen, Menteri Perubahan Iklim Britain Ed Miliband mengecam “tentangan tidak wajar daripada sebilangan kecil negara membangun, termasuk China, yang tidak menginginkan perjanjian”. Tetapi bilangan Negara yang membantah akan bertambah besar apabila negara-negara membangun lain Berjaya dalam membangunkan ekonomi  mereka seperti yang dicapai oleh China dan India. Hakikatnya, pembangunan ekonomi yang mampan ialah satu-satunya strategi terbaik dalam menghadapi ancaman iklim masa kini dan masa hadapan.

Jika WEO diwujudkan, bilangan negara yang tidak mahu bekerjasama hanya akan akan bertambah. Sebagai contoh, walaupun negara-negara Amerika Selatan mahukan kredit untuk pemuliharaan hutan di bawah perjanjian iklim, mereka selalu menolak tuntutan dari negara-negara maju untuk menandatangani perjanjian global menentang penebangan hutan. Yang pasti, ada terlalu banyak bentuk masalah alam sekitar. Maka jika diwujudkan sebuah diktat global sudah pasti akan wujud pelbagai pengecualian dan pertikaian, terutamanya apabila membabitkan negara-negara miskin yang sangat perlukan pertumbuhan ekonomi.

Ada juga kebaikan semua masalah ini. Tidak ada sebab kenapa negara-negara kaya harus mempunyai hak ke atas hutan hujan Amazon atau terumbu karang lautan Pasifik. Gordon Brown ada  berkata: “Jangan lagi kita menghadapi kebuntuan yang akan menghalang kemajuan perbincangan mengenai hal ini”. Tetapi apa yang Brown anggap sebagai penghalang kemajuan sebenarnya ialah hak kedaulatan negara-negara lain untuk menentukan nasib mereka sendiri dalam kawasan mereka.

Apa yang jelas ialah tidak mungkin akan ada badan global yang boleh mengatasi masalah yang kini menghantui badan antarabangsa lain, iaitu bantahan politik terhadap usaha-usaha peringkat atasan untuk memaksa Negara lain menerima satu acuan penyelesaian yang seragam terhadap masalah yang kompleks. Seperti kata-kata wakil amerika Syarikat ke Copenhagen Jonathan Pershing: “PBB gagal menguruskan persidangan dengan baik,” tambahnya lagi secara berdiplomatik, “Saya tidak pasti jika PBB akan boleh menguruskan pembiayaan jangka pendek  dengan baik.”

Kegagalan Copenhagen menunjukkan bahawa negara-negara kaya perlu menghormati keperluan negara-negara miskin untuk membangunkan ekonomi mereka  jika mereka inginkan kerjasama untuk dunia yang lebih hijau. Negara kaya harus mengubah sikap dan memperkenalkan dasar-dasar yang positif untuk pertumbuhan ekonomi sedunia dan juga menggalakkan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Caroline Boin, penulis tamu bagi AkademiMerdeka.org, adalah Pengarah Projek di International Policy Network, London.

Lido Lakes Resort Hotel, Sukabumi, Jawa Barat | 26 – 28 Februari 2010

Apakah Akademi Merdeka?

Akademi Merdeka adalah kursus pendek yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengenal ide-ide emansipasi manusia, khususnya sejarah dan filsafat individualisme, hak kepemilikan, pasar, pemerintahan minimal, hak asasi manusia, dan kedaulatan hukum. Forum belajar ini menghadirkan para pakar pemikiran dan fasilitator berpengalaman sebagai mitra belajar bagi mahasiswa. Penyelenggara menyediakan materi bacaan serta akomodasi penginapan dan makan-minum bagi peserta.

Silabus

Akademi Merdeka kali ini bertemakan ”Membela Hak Individu dalam Politik dan Ekonomi”.

Program akan dipimpin oleh dua pakar sejarah pemikiran politik: Luthfi Assyaukanie dan Ulil Abshar Abdallah, serta dua ekonom muda Arianto Patunru dan Poltak Hotradero. Luthfi adalah pengajar filsafat pemikiran Islam dan Barat di beberapa universitas. Ulil adalah mahasiswa doktoral di universitas Harvard. Poltak Hotradero sehari-hari adalah kepala riset di sebuah bank investasi di Jakarta, PT Recapital Indonesia. Arianto adalah Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia. Keempat narasumber ini adalah penulis yang aktif berwacana membela kebebasan individu di forum jejaring sosial yang saat ini marak di tanah air.

Tema-tema yang akan mereka bahas termasuk:

• Ide-ide emansipasi manusia dari abad pencerahan
• Berkembangnya hak kepemilikan dan pasar, dulu dan sekarang
• Mengenal liberalisme dan sistem politik modern
• Isu-isu kedaulatan hukum dan hak asasi manusia
• Tantangan pemerintahan minimal

Penyelenggara

Program Akademi Merdeka – Indonesia terselenggarakan atas kerjasama dari Atlas Global Initiative for Freedom, Peace and Prosperity, Amerika, Freedom Institute dan Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS), yang telah terlebih dahulu memulai platform program ini di Malaysia.

Fasilitas

Panitia menyediakan fasilitas akomodasi dan makan selama acara ini berlangsung, termasuk transportasi ke dan dari Lido, dan materi program. Peserta terpilih akan diberitahu melalui email sehari setelah tenggat.

Untuk mendaftar mohon isi formulir ini dan  memfaxkannya ke 021-31909227 atau mengemailkannya ke standra@freedom-institute.org selambat-lambatnya 22 Februari 2010.

Momentum 100 hari pertamanya akan segera berlalu. Pro kontra telah muncul soal kinerja SBY sejauh ini, ada yang optimis ada yang pesimis. Yang jelas awal pemerintahannya banyak terganggu, seperti oleh tarik-ulur politik terkait kasus Bank Century. Polemik CAFTA pun, bagi pengritiknya, seolah-olah menunjukkan tidak fokusnya SBY menyejahterakan rakyat. Agenda pembangunan prasarana sosial dan ekonomi seolah-olah tertinggal.

Sudahkah fondasi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan, yang dijanjikannya, berhasil diletakkan? Bagaimana kinerjanya sejauh ini? Apakah dari kinerja sejauh ini sudah bisa terbaca arah pembangunan ekonomi kita ke depan? Apa saja agenda penting yang belum tergarap, apa tantangan mewujudkannya?

Untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan itu, Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung mengundang Anda untuk hadir dan berpartisipasi dalam diskusi bersama yang akan kami adakan pada:

Hari/tanggal: Selasa, 2 Februari 2010

Tempat: Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No. 41, Menteng, Jakarta Pusat.

Waktu: 19.00-21.00 (makan malam tersedia mulai 18.00)

Pembicara: -Dr. M. Chatib Basri, Staf Ahli Menteri Keuangan & Dr. Umar Juoro, Peneliti Senior The Habibie Centre

Moderator : Rizal Mallarangeng

Indonesia menempati rangking ke – 5 dalam Freedom Barometer Asia yang baru-baru ini diluncurkan. Total nilai 63,47 yang berhasil diperoleh Indonesia menempatkanya pada posisi terbaik setelah Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Perolehan nilai Indonesia hanya berbeda tipis dengan Singapura yang memperoleh nilai 64,96.  Sementara negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, hanya mendapatkan nilai 56,54, Philippine mendapat nilai 55,86, Thailand dengan nilai 57,83 dan Vietnam dengan nilai 42,73.

Dalam barometer tersebut, dengan skala 1 – 10, dalam kategori kebebasan politik (political freedom), untuk pemilihan umum yang jujur dan terbuka Indonesia memperoleh nilai 10 dan untuk kebebasan pers memporleh nilai 8. Sayangnya pada penilaian mengenai masih kuatnya pengaruh militer dan kehadiran kekuatan lain diluar proses demokrasi, Indonesia hanya memperoleh nilai 5.

Pada kategori penegakan hukum (rule of law), pada persoalan independensi peradilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, Indonesia memperoleh nilai 7. Namun pada persoalan korupsi Indonesia hanya memperoleh nilai 2,6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap masih belum mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada, terutama terkait dengan kejaksaan dan kepolisian.

Untuk kategori kebebasan ekonomi (economic freedom), dalam hal kebebasan melakukan perdagangan internasional, Indonesia memperoleh nilai 7,29, peraturan mengenai kredit, perburuhan, dan dunia usaha memperoleh nilai 6,07, ukuran pemerintahan: pengeluaran, pajak, dan bidang usaha memperoleh nilai 6,36. Dalam hal perlindungan terhadap hak kepemilikan, nilai Indonesia belum cukup memuaskan, hanya memperoleh 4,15.

Freedom Barometer merupakan inisiatif kantor regional Asia Tenggara dan Asia Timur Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, yang mengukur tingkat kebebasan di negara-negara Asia baik di bidang politik, ekonomi dan penegakan hukum. Secara terpisah masing-masing negara di Asia Tenggara dan Asia Timur dianalisa terkait dengan peringkat mereka terhadap kebebasan dengan menggunakan berbagai sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi internasional.

Freedom Barometer 2009 yang mencakup negara-negara di Asia Tenggara (Brunei, Burma, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapura, Thailand dan Vietnam) dan negara-negara di Asia Timur (China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan), mencakup analisa tentang kebebasan pada bidang politik, penegakan hukum, dan ekonomi.

Kategori kebebasan politik mencakup variable “pemilu yang jujur dan terbuka” (“free and fair elections”),  “masih ada atau tidak peran politik melalui mekanisme yang tak demokratis” (“absence of undemocratic veto-players”) dan “kebebasan pers” (“press freedom”).  Kategori penegakan hukum” mencakup variable  “Independensi peradilan dan fungsi checks and balances”, “Korupsi” dan “Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia”. Sementara kategori kebebasan ekonomi mencakup “perlindungan terhadap hak kepemilikan”, “ukuran pemerintahan – pengeluaran, pajak, dan kegiatan usaha”, “peraturan mengenai kredit, perburuhan dan dunia usaha” serta “kebebasan melakukan perdagangan internasional”. Tiada berlakunya hukuman mati adalah salah satu indikator kunci yang dipakai dalam analisa Freedom Baromoter. 

Copy dari Freedom Barometer 2009 dapat diperoleh dengan menghubungi Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit Indonesia di Email: jakarta@fnst.org

(The Constitution & Constitutionalism: understanding rule of law)

5 – 7 Februari 2010

Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP), Bangi, Selangor

Penceramah utama: Professor Abdul Aziz Bari

Apakah Akademi Merdeka?

Akademi Merdeka ialah satu kursus pendek yang membincangkan dengan mendalam prinsip-prinsip penting untuk negara, seperti kedaulatan undang-undang, kerajaan terhad, pasaran bebas dan kemerdekaan individu. Program dikendalikan oleh tokoh-tokoh tersohor dari dalam dan luar negara dan biasanya berlangsung daripada hari Jumaat sehingga Ahad. Semua peserta dimestikan menginap di tempat program. Para peserta juga dibekalkan dengan buku, kertas kerja serta lain-lain bahan rujukan.

Penganjur

Akademi Merdeka dianjurkan oleh www.AkademiMerdeka.org, sebuah platform yang diusahakan oleh Atlas Global Initiative for Freedom, Free Trade and Prosperity untuk memperkembangkan prinsip-prinsip libertarianisme, dengan kerjasama Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS), Malaysia.

Siapa patut menghadiri Akademi Merdeka?

Akademi Merdeka merupakan satu program unik yang akan mencabar minda dan membina daya intelektual pelajar, mahasiswa dan golongan professional muda. Biasanya sekitar 30-40 orang peserta akan dipilih untuk menyertai akademi intensif ini.

Silibus

Akademi Merdeka kali ini bertemakan “Perlembagaan dan Semangat Perlembagaan: Memahami konsep kedaulatan undang-undang”.

Program akan dipimpin oleh Professor Abdul Aziz Bari, Felo Kanan Institute for Democracy & Economic Affairs (IDEAS) yang merupakan pakar undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa, berdasarkan modul yang beliau hasilkan khas untuk Akademi ini. Para peserta juga akan berpeluang berinteraksi dengan wakil-wakil pelbagai parti politik kerajaan dan pembangkang.

Topik-topik yang akan dibincangkan secara kritikal termasuklah:
• Demokrasi, keperlembagaan, dan perlembagaan
• Pengasingan kuasa berdasarkan Perlembagaan Malaysia
• Hak asasi manusia dan perlembagaan
• Kedudukan istimewa Islam dan Melayu
• Federalisme dalam Perlembagaan Malaysia
• Mendepani cabaran keperlembagaan

Biasiswa

AkademiMerdeka.org menawarkan biasiswa untuk membolehkan seramai mungkin peserta menyertai Akademi Merdeka. Semua yang berminat digalakkan memohon biasiswa yang kami tawarkan untuk membiayai sebahagian atau keseluruhan yuran penyertaan dan kos penginapan. Tetapi kos pengangkutan mungkin akan dibiayai dalam kes-kes tertentu sahaja.

Yuran penyertaan dan kos penginapan

Yuran penyertaan ialah RM500 bagi mereka yang tidak menerima biasiswa. Ini termasuk kos makanan bermula Jumaat malam sehingga tengah hari Ahad, ceramah, buku, fail delegasi, dan juga penginapan di tempat Akademi (berkongsi bilik twin).

Pengendali utama

Dr Abdul Aziz Bari merupakan professor undang-undang di Universiti Islam Antarabngsa Malaysia. Beliau mengajar undang-undang di UIA sejak 20 tahun yang lalu. Beliau merupakan timbalan dekan (kajian dan pembangunan) pada tahun 2004-05. Beliau juga merupakan bekas ketua jabatan undang-undang awam dan editor IIUM Law Journal yang paling lama berkhidmat.

Professor Abdul Aziz mendapat pendidikan perundangan di Malaysia dan England. Bidang kajian dan pengajaran utama beliau ialah undang-undang awam, perbandingan undang-undang, dan teori perundangan.

Professor Abdul Aziz giat menulis pelbagai karya. Antaranya ialah buku-buku ‘best-selling’ seperti Constitution of Malaysia: Text and Commentary (dengan Farid Sufian Shuaib), Malaysian Constitution: A Critical Introduction dan Perlembagaan Malaysia: Asas dan Masalah. Karya lain termasuk Majlis Raja-Raja: Kedudukan dan Peranan dalam Perlembagaan, Cabinet Principles in Malaysia: The Law and Practice, Islam dalam Perlembagaan Malaysia dan Politik Perlembagaan.

Lebih daripada 60 artikel dan bab-bab dalam buku yang Professor Abdul Aziz hasilkan telah diterbitkan di Malaysia dan luar negara. Beliau telah membentangkan lebih daripada 140 kertas kerja di seminar dan persidangan antarabangsa. Sebagi seorang pakar perlembagaan, beliau juga telah menulis lebih 300 artikel mengenai topik tersebut dalam media tempatan. Pencapaian beliau tercatat dalam edisi ke-22 Marquis’ Who’s Who in the World (2005). Professor Abdul Aziz ialah ahli Society of Legal scholars (SLS), United Kingdom dan International Bar Association (IBA) yang berpusat di London.

Pendaftaran dan Maklumat lanjut

Untuk memuat turun borang permohonan pendaftaran dan permohonan biasiswa, sila klik di sini.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Cilia Chong (email: cilia@ideas.org.my | tel: 036201 6334) atau Amin Ahmad (email: amin@ideas.org.my. Tel: 012-466 7658)

Arkib Akademi Merdeka sebelum ini