Terus terang saya baru mengenal nama Frederic Bastiat, ekonom klasik Prancis kelahiran Bayonne tahun 1801, setelah membaca buku Henry Hazlitt yang sangat terkenal, Ekonomi dalam Satu Pelajaran [1]. Buku itu sangat berkesan, sehingga saya mulai memburu karya-karya Bastiat sendiri.

Hazlitt mengakui, inspirasi utama bukunya yang pertama kali terbit tahun 1946 itu adalah Frederic Bastiat, di samping Philip Wicksteed dan Ludwig von Mises. Bastiat, menurut Hazlitt telah mengajarkannya menulis argumen dengan efektif dengan bahasa yang mudah dimengerti semua orang. Sebuah karya pamflet Bastiat, “Apa yang Terlihat dan Apa yang Tak Terlihat” [2] disebut Hazlitt sebagai dasar utama argumen-argumennya di dalam buku tersebut. Bahkan ia menyebut bukunya sebagai ‘modernisasi, ekstensi, dan generalisasi’ dari pamflet tersebut.

Saya kira Hazlitt tidak berlebihan. R.J. Deachman pada tahun 1934 dalam pengantarnya untuk buku “Salah Kaprah Ekonomi” [3] karangan Bastiat mengatakan bahwa belum ada ekonom yang bisa menandingi Bastiat dalam berargumentasi dengan bahasa yang jernih. Lebih spesifik, Deachman mengatakan tidak ada yang bisa “menggambarkan kutukan nasionalisme yang sempit sejelas Bastiat”. Memang, proteksionisme serba anti asing adalah salah satu sasaran serangan Bastiat selama karir kepenulisannya.

Tentu saja sejak pengantar Deachman dan buku Hazlitt, telah lahir dan bermunculan penulis-penulis handal yang mampu berbicara ekonomi teknis dengan gaya ringan namun jelas seperti Bastiat. Kita mengenal John M. Keynes, Milton Friedman, dan dewasa ini Paul Krugman, Jeffrey Sachs atau Greg Mankiw. Untuk isu-isu di Indonesia kita kenal Faisal Basri dan M. Chatib Basri, misalnya.

Namun, Bastiat adalah pendobrak pada masanya. Banyak kita berutang padanya. Dengan sarkasme yang tajam tapi efisien, ia menghantam logika-logika sesat di jamannya. Misalnya, untuk menyindir para merkantilis (yaitu mereka yang hanya mau ekspor dan anti impor) ia ‘menganjurkan’ agar kapal yang membawa produk ekspor ditenggelamkan saja sebelum kembali dengan membawa barang impor. Atau ketika ia menyindir produsen lokal di Prancis yang melulu meminta proteksi dari saingan asing. Ia menulis parodi petisi para pembuat lilin (disertakan dalam buku ini sebagai bonus). Isinya, supaya negara melindungi industri lilin nasional dengan cara melindungi mereka dari saingan utama lilin: matahari.

Bastiat tak pernah bosan mengingatkan bahwa yang paling penting dari sebuah keputusan atau kebijakan adalah “akibatnya yang tak terlihat, bukan yang terlihat”. Ketika seorang anak kecil melempar kaca jendela toko milik ayahnya, akibat yang terlihat adalah pemilik toko, sang ayah, terpaksa memanggil tukang kaca. Tukang kaca datang, mengganti kaca, dibayar, katakanlah Rp 100.000. Selesai. Namun yang tak terlihat adalah kesempatan pemilik toko untuk membelanjakan uang tadi buat keperluan lain. Karena membayar kaca ganti, ia urung membeli barang lain, misalnya sepatu. Dari perspektif industri, kita katakan industri kaca mendapatkan Rp 100.000. Itu yang terlihat. Tapi yang tak terlihat, industri sepatu kehilangan Rp 100.000. Dengan begitu, pecah atau tidak, kaca itu tak memberi nilai tambah kepada perekonomian keseluruhan. Tapi juga tidak mengurangi. Benarkah begitu?

Bastiat menjelaskan, ada sesuatu yang lain sedang terjadi: di rumah tangga si pemilik toko. Jika kaca itu tidak pecah, ia akan bisa menikmati sepasang sepatu baru dan jendela berkaca. Jika kaca pecah, ia kehilangan kesempatan membeli sepatu baru, sementara kepuasannya atas jendela berkaca tidak berkurang atau bertambah. Berdasarkan kedua sisi ini, industri dan rumah tangga, kita pun mafhum, bahwa perekonomian dirugikan oleh kaca yang pecah. Inilah salah satu argumen Bastiat yang sangat terkenal yang meluluhlantakkan apa yang disebut “sesat logika kaca-pecah”, the broken window fallacy.[4] Tentu dewasa ini di kelas-kelas fakultas ekonomi kita mewajibkan pemahaman tentang opportunity costs atau nilai manfaat yang terkorbankan. Kita belajar dan mengajarkannya dengan matematika dan kurva serba kaku. Bastiat hampir 200 tahun lalu, melalui kisah sederhana, mengingatkan kita bahayanya melupakan konsep itu. Dengan alat berpikir yang sama, Bastiat menyerang salah paham akan pajak, penciptaan lapangan kerja yang dipaksakan, upah minimum, dan lain-lain.

Di dalam buku ini, Bastiat menelaah hukum dengan kacamata seorang ekonom. Karenanya, ia mendefinisikan hukum sebagai organisasi dari hak individu secara kolektif untuk membela diri secara sah”. Posisi Bastiat jelas. Karena insting manusia adalah merampas, maka hukum, dilaksanakan oleh pemerintah, perlu ada untuk melindungi hak milik serta menghindari perampasan. Hukum menjadi senjata melawan ketamakan. Masalahnya, yang menulis hukum manusia juga. Apalagi dengan terkonsentrasi pada orang-orang tertentu saja, hukum menjadi rentan atas penyalahgunaan. Ketika penyalahgunaan dilakukan secara kolektif dengan dalih hukum, tejadilah ‘perampasan sah’ (legal plunder). Hukum pun menjadi senjata bagi ketamakan. Selama ketamakan dan filantropi palsu tidak dapat dibuat disinsentif-nya, maka penyelewengan hukum niscaya terus terjadi. Dan negara menjadi sarana perampasan.

Bastiat membangun struktur argumennya dalam buku ini dengan fokus pada tiga hak asasi manusia: hidup/individualitas, kebebasan, hak milik. Ketiganya disebut Bastiat sebagai “anugerah Tuhan”. Dalam keseharian ketiganya menghadapi musuhnya masing-masing: perbudakan, penindasan, dan perampasan. Hukum dibuat untuk menghindari ketiga hal terakhir menguasai ketiga hal yang pertama. Namun hukum juga bisa mengakibatkan sebaliknya. Maka salah satu hal yang perlu dilakukan sebelum menganalisis hukum adalah melepaskan anggapan bahwa hukum pasti adil. Sekali lagi, ia buatan sekelompok manusia, jadi kemungkinan bahwa ia justru bertentangan dengan keadilan tidak boleh dinafikan. Hukum baginya, seharusnya dipandang secara negatif (untuk mencegah ketidakadilan), alih-aih positif (untuk mengorganisasikan keadilan).

Agar hukum bisa berfungsi sebagaimana mestinya, Bastiat menganjurkan pendekatan ekonomi sederhana: buat biaya perampasan lebih besar daripada manfaatnya. Salah satu caranya adalah jadikan ia lebih menyakitkan dan lebih berbahaya ketimbang bekerja secara sah. Sekarang prinsip sederhana ini memang diadopsi cukup luas dalam subdisiplin ilmu ekonomi dan hukum. Lihat misalnya karya-karya Gary S. Becker dan Richard Posner di University of Chicago. Ada dua komponen insentif-disinsentif dalam fungsi kepuasan calon kriminal: probabilita tertangkap serta besarnya hukuman. Kedua faktor ini harusnya masuk dalam pertimbangan calon kriminal ketika akan melakukan aksinya. Karena itu, hukum perlu mempertimbangkan bagaiman kombinasi optimal keduanya agar menciptakan mekanisme insentif-disinsentif yang meminimalkan kejahatan. Itu dasar model-model analisis yang ada sekarang, dengan asumsi utama “manusia merespon insentif”. Hampir 200 tahun lalu Bastiat menekankan pentingnya diktum ini, sebuah prinsip yang juga sudah dibicarakan dalam bentuknya yang lain oleh Adam Smith jauh sebelum Bastiat.

Salah satu aspek hukum yang sampai saat ini pun seolah tabu untuk dikupas secara gamblang dalam diskusi publik adalah redistribusi. Bastiat membahasnya cukup panjang lebar. Dengan dalih sosial, negara seringkali mengeluarkan kebijakan redistribusi kekayaan: mengambil dari satu kelompok untuk diberikan kepada kelompok lain. Mudah mengatakan bahwa demi tujuan pemeratan perlu dilakukan redistribusi. Teori fundamental kesejahteraan dalam mikroekonomi pun punya justifikasi untuk redistribusi. Namun sedikit saja kekuranghatihatian dalam desain kebijakan akan bisa menyebabkan penyalahgunaan sistem baik dari sisi negara (korupsi), maupun rakyat kelompok penerima (dalam bentuk moral hazard, mereka merasa berhak selalu dapat perlindungan, dan karenanya tidak merasa perlu bekerja). Celakanya, ketika kebijakan itu telah resmi dan berkekuatan hukum, ia menjadi kuat sekali sehingga, sekalipun ada perampasan, ia adalah ‘perampasan yang sah’. Dan ini bisa lebih berbahaya dan sulit penanganannya ketimbang ‘perampasan yang tak sah’. Maka dalam proses perumusan hukum tercipta ketegangan besar antara kelompok yang kuatir menjadi korban perampasan legal itu serta kelompok yang berusaha mengambil manfaat dari disahkannya hukum itu, di atas beban kelompok pertama.

Saya kira uraian Bastiat, sekalipun ditulis ratusan tahun lalu, adalah sangat relevan untuk Indonesia saat ini. Sebuah demokrasi baru yang besar tentu rentan dengan segala fondasi hukum yang baru dipancangkan. Kisah tarik-menarik kepentingan dalam proses perumusan serta pengesahan hukum sungguh bukan asing di telinga kita. Ketika ia telah sah sebagai hukum pun, kita saksikan perampasan hak milik, yang celakanya ‘atas nama hukum’ atau ‘demi keadilan’. Padahal yang terjadi adalah perampasan hak milik seseorang untuk diberikan kepada orang lain. Tentu pendekatan ekonomi saja tak cukup untuk mengatasi kelemahan sistem ini. Tapi Bastiat telah mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam membuat hukum. Dan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang sakral: ia buatan sekelompok manusia, dan karenanya yang juga rentan. Indonesia sedang memasuki fase baru di mana demokrasi dan desentralisasi seolah masuk mengalir begitu deras ke mana saja. Dan mereka datang dengan kelemahan di sana-sini. Hukum mungkin bisa memperbaiki. Tapi juga bisa merusak.

Dengan doktrin sosialisme, hukum seringkali hanya menjadi alat perampasan. Bastiat mengingatkan bahwa sosialisme mudah bablas menjadi perampasan yang legal. Dalam buku ini Bastiat memang keras sekali menyerang sosialisme (di samping proteksionisme dan komunisme). Ia kuatir, orang-orang yang melihat hukum sebagai alat untuk mengorganisasikan keadilan, akan dengan mudah menjadikannya sebagai alat untuk mengorganisasikan tenaga kerja, pendidikan, bahkan agama. Merampas hak milik orang lain untuk membayar gaji guru yang diminta mengajar di sekolah-sekolah gratis menurut Bastiat termasuk perampasan legal. Tentu kita bisa memperdebatkan ini, terutama mengingat sifat barang publik dari pendidikan dasar. Namun hukum semestinya diterima bahkan oleh mereka yang harus membayar untuk redistribusi semacam itu. Di agama, hukum justru digunakan untuk menindas. Dalam pasar kerja, hukum bisa merugikan mereka yang belum masuk. Atau yang berada di dalam, namun berdiri pada kondisi marjinal.

Telah banyak logika keliru yang dihantam oleh Bastiat, termasuk aspek-aspek hukum dalam buku ini (misalnya cukai, tarif, subsidi, dan upah minimum). Buku ini hanya salah satu dari sumbangan pemikiran Bastiat. Ia telah berkelahi dengan sederet kesalahkaprahan. Mereka sempat mati, mungkin. Tapi sungguh Bastiat mungkin kecewa, bahwa saat ini, dua abad setelah jamannya, logika-logika sesat itu masih saja berkeliaran. Jamak kita dengar dan baca betapa banyak kalangan industri tetap hidup berlandas proteksi. Dan paham merkantilisme juga masih mewarnai pemerintahan. Hazlitt menulis pada tahun 1978, di edisi baru bukunya, bahwa sekalipun analisis kebijakan ekonomi telah memperlihatkan banyak kemajuan, cara berpikir politisi ternyata stagnan. [5]

Saat ini pun, 2010, kita mungkin belum bisa bersorak. Logika ekonomi sesungguhnya sederhana dan lugas. Namun karena ia cenderung terlalu sederhana, ia sulit dipelintir. Maka banyak politisi, dengan lobi pengusaha, berusaha menutup-nutupinya. Sebagian lagi memang sekedar tak paham, karena informasi yang ditutupi tersebut. Celakanya, bahkan ekonom pun sering keliru. Sering kita dapati ekonom yang mengatakan bahwa ‘perang atau bencana alam punya dampak positif kepada perekonmian, karena menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah’. Mereka hanya terpaku pada apa yang terlihat, menafikan apa yang tak terlihat. Akhirnya kita menyaksikan lingkaran setan yang memelihara logika sesat. Logika keliru yang berujung pada ekonomi suboptimal, di mana konsumen menjadi korban. Orang banyak terkorbankan lewat rente yang dihisap oleh yang sedikit. Orang yang bekerja dizalimi, dipaksa membayar mereka yang tidak bekerja. Dan hukum kerap mensahkan proses ini.

Karena itu semua, karya Bastiat masih relevan. Dan akan masih relevan dalam waktu yang panjang, saya kira. Inisiatif Freedom Institute dan Akademi Merdeka untuk menerjemahkan karya Bastiat ini, “Hukum”, karenanya kita sambut gembira. Semoga pemikiran Bastiat bisa lebih banyak dibaca dan dipahami. Juga gaya tutur argumentasinya. Agar kita pun bisa membumikan bahasa ekonomi yang muram belaka. Agar kita tak lagi melulu diperbodoh dan diam saja.

Jakarta, Mei 2010

Arianto A. Patunru, Universitas Indonesia

[2] What is Seen and What is Not Seen, dimuat di dalam Economic Fallacies, Florida:Simon Publications, 1934.

[3] Economic Fallacies, Florida:Simon Publications, 1934. Buku ini juga sebelumnya pernah terbit dengan judul Economic Sophisms.

[4] “The Broken Pane” dalam Economic Fallacies, 1934.

[5] Economics in One Lesson, New Edition. New York: Harper and Brothers, 1979.

Memaksa atau membujuk: mana jalan ke moralitas? Perampasan atau mengakui kepemilikan: mana jalan yang menuju kesejahteraan? Inilah pertanyaan besar dalam filsafat moral, hukum, politik, dan ekonomi. Seperti yang telah diakui oleh para pemimpin moral dan spiritual, dalam hal keagamaan tidak boleh ada pemaksaan. Frédéric Bastiat menunjukkan bahwa pemaksaan adalah cara yang buruk untuk memperlakukan orang. Tidak saja dalam hal beragama, tapi juga dalam segala lingkup hubungan manusia, karena hidup, kemerdekaan, dan hak milik adalah alamiah manusia –anugerah dari Tuhan, bukan dari manusia lain–dan bahwa apabila ada orang yang mengklaim hidup, kemerdekaan, dan hak milik orang lain untuk dirinya sendiri maka itu adalah pelanggaran hak asasi.

Tidak bakal ada hasil yang bajik dari tindakan semacam itu, seperti yang Bastiat tunjukkan dengan tidak saja mengacu pada hukum moral, namun juga dengan ekplikasinya yang cermat tentang hak alamiah pada umumnya, termasuk hukum ekonomi. Dunia kehidupan manusia dibimbing oleh sebab dan akibat, termasuk akibat-akibat yang tidak diniatkan, dan kita akan hancur sendiri apabila mengabaikan hubungan-hubungan ini.

Salah satu guru moral terbesar di zaman modern adalah seorang Prancis yang sederhana, Frédéric Bastiat, yang tidak kenal capai mengabdikan hidupnya, bahkan pun ketika ajal sudah akan tiba, untuk membela perdagangan bebas, perdamaian, dan kedaulatan hukum. Bastiat lahir pada 1801, namun baru berhasil mengukirkan karya-karya terbesarnya, termasuk tulisan-tulisannya yang luar biasa berlimpah, antara 1844 dan tahun wafatnya 1850. Pada 1848, ketika ia jadi anggota parlemen Prancis, ia membantu menggugurkan proyek-proyek orang komunis. Ia membongkar banyak sekali kesesatan berpikir kaum komunis, tidak dengan kekuatan paksa atau ancaman balik, tapi dengan menggunakan akal pikiran dan selera humornya yang khas. Caranya yang lembut ini membantu Prancis menghindarkan diri dari nasib seperti yang dialami Russia dan bangsa-bangsa yang dikuasai kekaisaran Russia (kemudian Uni Soviet), terbunuhnya jutaan manusia.

Bastiat adalah seorang ahli ekonomi terkenal, bukan karena sumbangsihnya pada ilmu ini, namun karena kemampuannya menyampaikan dengan jelas prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Penerima Hadiah Nobel F.A. Hayek menyebutnya “publisis jenius” karena kemampuannya menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam masyarakat, dan memujinya khusus untuk karyanya “Apa yang Terlihat dan Apa yang Tak Terlihat”, yang bagi Hayek adalah “pembelaan yang paripurna atas kemerdekaan ekonomi”. Bagi yang belum membaca esai hebat Bastiat tentang apa yang terlihat dan tak terlihat tersebut ada hadiah yang menunggu; begitu esai ini dibaca dan dipahami, maka dunia pun tak akan tampak sama lagi. Ia akan sebagai dunia yang punya pilihan, biaya-biaya, dan trade-offs, sebuah dunia yang dipimpin oleh akal budi, logika, dan ilmu, bukan nafsu.

Hayek bukan saja menghargai pemahaman Bastiat yang mendalam atas prinsip-prinsip ilmu ekonomi, namun juga penekanannya pada prinsip-prinsip moral. Seperti yang dicatatnya: “Bastiat sungguh tepat dalam memperlakukan kebebasan memilih sebagai sebuah prinsip moral yang tidak pernah boleh dikorbankan demi pertimbangan kemudahan pencapaian sesuatu; karena mungkin tidak akan ada aspek lain dari kemerdekaan yang tidak akan dihapuskan jika ia dihargai semata-mata hanya ketika kerusakan konkrit yang diakibatkannya dapat ditunjukkan.”

Bastiat paham bahwa begitu ide kesetaraan keadilan bagi semua ditinggalkan, maka yang tinggal untuk kita adalah perang melawan semua. Jawabannya bukan, seperti yang dikemukakan beberapa orang, dengan membatasi hak suara hanya kepada beberapa orang yang terpilih saja (lagipula bagaimana kita yang sisa-sisa ini terlindungi dari ketamakan mereka?) namun dengan membatasi hukum. Seperti yang ditanyakan Bastiat: “jika hukum dibatasi hanya untuk melindungi semua orang, semua kebebasan, dan semua hak milik; jika hukum tidak lebih dari kumpulan hak individu atas pertahanan diri yang terorganisasi; jika hukum adalah rintangan, perlindungan, penghukum semua penindasan dan perampasan—apakah mungkin bahwa kita warga negara akan berselisih tentang tingkat hak suara tersebut?” Alih-alih “perampasan legal yang terbatas” (yakni yang “sedikit merampas yang banyak”) atau “perampasan universal” (“di mana semua orang merampas semua orang”), Bastiat mengusulkan tidak ada perampasan sama sekali, yang ia sebut “prinsip-prinsip keadilan, perdamaian, tata-tertib, stabilitas, harmoni, dan logika.”

Ilmu ekonomi tidaklah berseberangan jalan dengan moralitas, seperti yang Bastiat tunjukkan. Ekonom yang baik didorong oleh semangat keadilan, sama seperti pasar bebas didasarkan atas keadilan.

Jika visi moral bagi sebuah masyarakat merdeka yang berdasarkan keadilan menarik bagi Anda, wahai pembaca budiman, saya rekomendasikan untuk membaca karya-karya Bastiat yang lain, dan lalu karya-karya Ludwig von Mises, F.A. Hayek, Milton Friedman, dan masih banyak lagi pendekar akal budi, logika, dan kemerdekaan. Kami mengajak para pembaca untuk bersama-sama mengusahakan bersemainya kebebasan, keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi Indonesia, dan saya rekomendasikan buku ini.

Washington, Mei 2010
Tom G. Palmer
Atlas Global Initiative for Free Trade, Peace and Prosperity

The Great Prosperity Machine Bahasa from Atlas Network on Vimeo.

Di bidang teknologi, banyak hal yang dulu hanya bisa diproduksi secara manual dan tidak efisien kini dapat diciptakan menggunakan mesin yang jauh lebih efisien. Kritik Marx bahwa buruh sebagai faktor produksi telah mengalami alienasi pun semakin tak relevan lagi. Buruh kini bisa membeli produk yang mereka inginkan. Seorang buruh pabrik di perusahaan televisi misalnya, hampir pasti memiliki televisi di rumahnya. Di bidang sosial, angka harapan hidup masyarakat dunia secara umum semakin menanjak. Hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya riset-riset di bidang kedokteran dan farmakologi. Virus yang mematikan dan menghantui dunia seperti flu burung, secara tangkas dapat langsung ditangani. Pendidikan juga tak lagi menjadi komoditas yang dimonopoli oleh golongan elit; sekolah telah ada di mana-mana. Masyarakat yang miskin namun berprestasi telah dapat dijaring dengan beasiswa dan kemudian menjadi agen mobilisasi sosial bagi lingkungannya.

Di bidang politik, demokrasi liberal telah menciptakan sebuah wadah bagi setiap orang untuk menyuarakan kepentingannya. Hal ini tentu saja mengungguli konsep pemerintahan lain yang mana hak untuk bersuara hanya dimiliki oleh sementara orang saja. Demokrasi liberal juga telah mengikis tradisi masyarakat kuno yang gemar melakukan kudeta berdarah. Seorang politikus tak perlu (maaf) membunuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk jadi seorang presiden. Cukup dengan ikut serta dalam pemilu dan berkampanye secara fair, siapa pun, dengan ketentuan yang berlaku, dapat menjadi presiden. Inilah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada rasio dan moral, a system which replaces bullet with ballot.

Sejarah umat manusia nampaknya tak pernah menemukan kemajuan yang bisa menandingi apa yang telah dilakukan oleh liberalisme. Hebatnya lagi, liberalisme hanya membutuhkan waktu setengah abad untuk menciptakan itu semua.

Keberhasilan liberalisme dalam mengubah wajah dunia menjadi lebih baik seperti sekarang ini tentu saja layak mendapatkan apresiasi. Namun, bukannya mendapatkan apresiasi, liberalisme justru disudutkan dengan berbagai macam tudingan yang tidak perlu. Kritik-kritik terhadap liberalisme, mulai dari dasar filosofis hingga ranah praksis, terus menerus digulirkan dari berbagai pihak. Sayangnya, kritik-kritik tersebut seringkali tidak dilandasi pengertian yang mendalam akan gagasan-gagasan liberal.

Di Indonesia, hal semacam inilah yang terjadi. Meskipun berbagai kemajuan telah dihasilkan oleh Indonesia , baik pemerintah maupun masyarakat, cercaan masih tetap saja menghantui para pengusung liberalisme di bumi pertiwi. Lucunya, cercaan yang begitu ngotot tersebut tidak didasari dengan argumen-argumen yang menunjukkan adanya pemahaman yang baik akan liberalisme. Kasus mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono yang dituduh ”neolib” merupakan permisalan yang baik. Pada sebuah kesempatan, sebuah televisi swasta pernah mewawancarai beberapa orang yang ketika ditanya apakah setuju dengan neoliberalisme, hampir semuanya menjawab tidak.

Namun, lucunya, ketika ditanya apa yang mereka ketahui tentang liberalisme, jawaban yang dilontarkan pun sangat minimal dan banyak yang tidak tepat.

Di kampus-kampus, gagasan liberalisme pun sepertinya masih belum dapat merenggut simpati para mahasiswa. Kalaupun bisa, jumlahnya masih sedikit sekali dan kalau jauh dibandingkan gagasan-gagasan yang lain. Penulis sendiri menemukan ada pemberian informasi yang tidak proporsional dari para dosen ketika mengulas masalah liberalisme. Liberalisme selalu saja diidentikkan dengan eksploitasi, dekadensi moral, dan keserakahan. Organisasi kemahasiswaan pun masih didominasi oleh para aktivis yang anti liberalisme. Hal ini menyebabkan sirkulasi wacana yang ada di kampus semakin tak proporsional. Gagasan anti liberalisme selalu mempunyai porsi yang lebih banyak. Liberalisme diberi lebih sedikit, itupun dengan wacana yang cenderung menyudutkan.

Fenomena seperti ini tentu saja sangat tidak menguntungkan, bukan bagi pengusung liberalisme sendiri, tapi juga masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah disampaikan di muka, liberalisme adalah motor bagi kemajuan umat manusia di era postmodern ini. Menolak gagasan liberalisme berarti menolak kemajuan dan mengajak kembali kepada masa lalu yang suram dan penuh dengan penindasan. Sebagai manusia yang waras, penulis tentu saja tak ingin kembali ke masa kelam tersebut. Hari esok harus selalu lebih baik daripada yang telah lalu. Dengan begitu, tak ada pilihan lain, liberalisme harus segera dibumikan di bumi pertiwi ini.

Rozinul Aqli ialah Mahasiswa Universitas Indonesia, peserta Akademi Merdeka Indonesia 2.

Sebelum berangkat ke Jakarta, saya memaknai liberal dalam kerangka sistem, bahwa kebebasan sama dengan “liar”, individualistik dan yang kaya semakin kaya. Hal ini karena sebelum keberangkatan saya ke Jakarta, isu domestik yang sedang hot news adalah gagalnya UU Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Forum diskusi di kampus saya, tepatnya Universitas Jember, dibanjiri oleh tema-tema anti BHP, yang intinya adalah kritik atas upaya “liberalisasi” pendidikan yang pada akhirnya merugikan orang miskin.

Dari statement-statement yang mencitrakan liberalisme dengan konotasi negatif atau sering disebut amerikanisasi, pertanyaan besar pun muncul: “Apa betul liberal buruk?” Pertanyaan inilah yang kemudian membawa saya pada pengembaraan mencari “makna liberal” sampai ke kotanya Si Doel. Di kota inilah Freedom Institute, Friedrich Naumann Stiftung, dan jaringan sejenis lainnya getol memperjuangkan nilai-nilai liberty and freedom.

Bak gayung bersambut, hajatan Akademi Merdeka diadakan kembali yaitu Akademi Merdeka 2 “Mengenal Ide-ide Politik dan Ekonomi Modern” yang diadakan di Cico Resort Bogor 2, mulai 27 hingga 30 Mei 2010.

Kamis, 27 Mei: Tepat pukul 09.00 WIB kereta yang membawa saya memberhentikan saya tepat di Stasiun Senen dan saya bergegas saya bertolak ke Jalan Proklamasi 41. Sesampai di Freedom Institute kami peserta AMI 2 berangkat menuju jalan demokrasi, jalan toleransi, jalan property right, dan jalan kemakmuran yang bermuara pada tikungan “Liberalisme”.

Keesokan harinya, saya mendapat “pencerahan” atas pertanyaan besar di atas, yaitu mengenai privatisasi pendidikan. Sempat dibahas bahwa dengan anggaran 20% pendidikan pemerintah ternyata tidak mampu untuk menghadirkan pendidikan yang menjangkau masyarakat “miskin” karena anggaran 20% banyak dialokasikan pada kesejahteraan guru, dll.

Perspektif teman sebelah “Kiri” mengharuskan Negara yang menanggung pendidikan. Berarti apabila 20% tidak cukup jalan satu-satunya adalah menaikkan anggaran menjadi
30% atau 40%. Tapi apakah mungkin APBN hanya digunakan untuk “ngurusi” pedidikan? Rasanya nggak mungkin.

Maka dari itu pada Jumat yang manis itu “Liberal” datang bak resep mujarab dengan “privatisasi pendidikannya”. Argumenya: dengan privatisasi pendidikan akan berkompetisi dalam pasar sehingga mau tak mau harus, bisa tidak bisa, meningkatkan mutu pendidikan adalah keharusan, karena kalau sampai nggak mutu maka jualannya tidak akan dibeli dan maka ia akan tutup toko. Terus bagaimana dengan daerah yang pedalaman yang hanya ada pendidikan yang penting lulus atau di bawah standar? Hal ini akan mengakibatkan banyak sekolah yang tutup? Liberal menjawab: silahkan di merger saja, seperti apa yang diungkapkan oleh mas Rezki Anindhito, salah satu pemateri dalam AMI yang kebetulan datang dari kalangan ekonom profesional. Terus bagaimana dengan daerah yang ditinggal karena merger? Lho itu kan yang akan dibidik oleh pasar. Nah dari sinilah pertanyaan itu terjawab. Begitu juga dengan BHP. Pada dasarnya kompetisi akan menguntungkan konsumen!

Tidak hanya pencerahan itu saja: yang lain, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain seperti anda masuk toko anda bebas untuk memilih tapi kebebasan itu dibatasi dengan anda membayar bukan masuk toko, ngambil barang lalu pulang tanpa bayar itulah yang namanya liar seperti yang diungkapkan oleh Ulil Abshar Abdalla. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah sistem ini mengakomodasi si miskin untuk jadi kaya dan si kaya menjadi miskin. Karena pasar tidak mengenal si itu, si anu dan si ini.

Bogor, 27-30 Mei 2010, sungguh adalah serentetan waktu yang memberi pencerahan bagi saya. Liberalism is not so bad after all.

Rafli Zulfikar ialah Mahasiswa Universitas Jember, peserta Akademi Merdeka Indonesia 2.

Singkat kata hari yang dinantikan itu tiba dan rencana yang tadinya disusun, yaitu kami bertiga menggunakan jasa travel pergi pagi-pagi menuju Jln. Proklamasi No. 41, Menteng, terpaksa diubah karena harus mengisi absensi dan mengumpulkan UAS Kemahiran Hukum pada pukul 13.00. Akhirnya satu teman saya yang berangkat pada siang hari, sedangkan saya bersama teman yang lain pergi pada sore hari dan langsung menuju lokasi acara di Bogor dengan menggunakan bus. Kami tiba di CICO Resort pada pukul 20.00 tepat sebelum acara dimulai dan langsung melakukan registrasi.

Akademik Merdeka yang kami ikuti merupakan yang kedua kalinya diadakan dan mengambil tema “Introducing Modern Political and Economic Ideas”. Pada hari pertama yaitu kamis 27 Mei diadakan sambutan kepada para peserta, pengenalan tiap peserta, pemilihan ketua kelas dan penjelasan mengenai logistik.

Hari kedua dan selanjutnya sampai acara selesai pelaksanaan workshop dimulai pada pukul 09.00 s.d. pukul 21.00 dengan beberapa kali waktu rehat. Pada Jum’at 28 Mei pukul 09.00 para peserta mendapat pemaparan materi mengenai ‘Introduction to Liberalim Today’ dari Rainer Heufers. Beliau menerangkan tentang cara terbaik dalam mempelajari liberalisme, yaitu melalui komunikasi dua arah antara peserta dan pemateri . Selain itu dijelaskan pula mengenai pentingnya moral yang baik dalam kehidupan sosial di mana kebebasan seseorang dibatasi oleh moral dan kebebasan orang lain.

Selain itu, peserta diminta untuk menyebutkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan liberalisasi yang sedang menjadi tema bahasan di kampus masing-masing. Didapati ada enam belas isu penting, yang setelah dikerucutkan sesuai urgensinya hanya menjadi lima isu penting yang akan didiskusikan dalam bentuk diskusi kelompok yaitu Asean-China FTA, demokrasi dan hegemoni Amerika Serikat, hubungan antara liberalime dengan keadilan dan aspek budaya, privatisasi pendidikan, dan penyebab timbulnya terorisme . Setiap kelompok terdiri dari enam orang yang masing-masing membahas isu tersendiri dengan format pembahasan yaitu latar belakang, identifikasi masalah, respon terhadap isu tersebut, dan langkah-langkah yang akan dilakukan di kampus masing-masing.

Setelah presentasi dari Rainer Heufers, sebelum diskusi kelompok, presentasi dilanjutkan oleh Luthfi Assyaukanie dengan mengambil tema ‘Modern Political Ideas: Democracy, Justice, and Peace’. Dalam paparannya beliau mengemukakan mengenai nilai-nilai (values) liberalisme yaitu: kebebasan, individualisme, persamaan, hak asasi manusia, toleransi, demokrasi, masyarakat sipil (madani), rule o law, keadilan, dan pasar bebas. Nilai-nilai tersebut apabila disaring lagi akan menghasilkan tiga nilai utama (core values) yaitu; demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Selain itu dijelaskan pula mengenai jeni-jenis kebebasan (freedom from dan freedom to), demokrasi prosedural dan demokrasi substansial, serta mengenai demokrasi dengan kata sifat, seperti social democracy, marxist democracy, pluralist democracy, dan sebagainya, di mana dalam perkembangannya kata sifat itulah yang dominan sehingga mereduki nilai-nilai demokrasi.

Hari ketiga pemberian materi dilakukan oleh Arianto A. Patunru dengan tema ‘Modern Economic Ideas: Freedom, Property, and the Rule of Law’. Dalam paparannya beliau menjelaskan mengenai macam-macam hambatan perdagangan internasional (tarif dan nontarif), tiga kebebaan yang berkaitan dengan nasionalisme (kebebasan untuk berdagang, kebebasan untuk bergerak, dan bebas dari utang), dua teorema yang berbicara kesejahteraan (adanya kebebasan produsen dan konsumen melalui invisible hand dan perlunya dilakukan redistribusi pendapatan dan kekayaan), tragedi kepemilikan bersama beserta solusinya dan komplikasinya, sudut pandang ekonomi dalam hukum, hukum dan konstitusi dan sebagainya.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan kuis dan bedah film tentang fenomena keseharian di sekitar kita yang seringkali luput dari perhatian, misalnya mengenai pedagang kaki lima, kaum tuna wisma dan isu pelanggaran HAM yang aktual berupa kerusuhan antara aparat keamanan dan mayarakat di Koja, Jakarta Utara. Acara hari itu diakhiri dengan debat antara para peserta yang dibagi menjadi tiga kelompok beserta kepentingannya maing-masing, yaitu kelompok pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan dari asosiasi PKL.

Hari terakhir para peserta mendapat pemberian materi mengenai ‘Free Society and It’s Enemies’ dari Ulil Abshar Abdalla. Dalam presentasinya, pemateri menerangkan mengenai musuh-musuh liberalisme atau free society yang terbagi menjadi dua, yaitu ancaman lama dan ancaman baru. Ancaman lama yaitu adanya golongan ‘kanan’ dengan asumsinya bahwa tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui akan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, timbullah persamaan hak pilih. Sebaliknya ada pula golongan ‘kiri’ yang berasumsi bahwa terdapat seseorang/pemimpin yang mengetahui segala hal tentang kepentingan umum. Pemimpin tersebut dapat berupa pemimpin agama, dan sebagainya.

Selain ancaman lama, lanjut pemateri, terdapat pula ancaman baru yaitu; (1) fasisme yang berlatar belakang keagamaan. Jenis fasisme ini melahirkan pemimpin agama yang dianggap mengetahui segala-galanya sehingga mengatur masyarakat secara totaliter, (2) kelompok komunitarian, yang berpandangan bahwa individu selalu dilihat sebagai bagian dari masyarakat sehingga kedudukan individu di bawah kehendak bersama, dan (3) kapitalisme, di mana penumpukan kekuasaan dan modal pada satu orang atau kelompok tertentu akan melahirkan ekses negatif berupa monopoli modal dan opini publik.

Acara kemudian diakhiri dengan sesi world café, yaitu sharing pendapat para peserta mengenai penentuan visi dan misi, strategic plan, dan program bagaimana membangun jaringan penyebaran ide. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok sama rata dan secara bergiliran dimintai pendapatnya mengenai ketiga materi program evaluation tersebut. Pada sesi ini para peserta dimintai pendapatnya mengenai saran-saran untuk pelaksanaan program ini dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Setelah mengikuti rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Freedom Institute ini saya lebih memahami tentang liberalisme, free market, free society, property right, the rule of law, dan sebagainya. Hal-hal yang baru yang tidak saya peroleh di kampus, akhirnya saya dapatkan di acara ini. Selain itu, para peserta juga mendapat beberapa buah buku, artikel, dan CD yang berhubungan dengan materi yang diberikan sehingga dapat mempelajarinya lebih lanjut.

Hendra Gunawan ialah Mahasiswa Unpad, peserta Akademi Merdeka Indonesia 2.

Sudah dua kali Akademi Merdeka Indonesia bergulir. Tak disangka saya ikut menjadi peserta di keduanya. Dari segi waktu Akademi Merdeka 2 lebih leluasa. Semangat peserta sama tingginya. Waktu cukup banyak untuk mengenal ide-ide kebebasan. Suasana diskusi santai tapi serius. Diskusi peserta bebas ekspresif. Presentasi para narsumber sungguh membantu merangsang diskusi dan merapikan pikiran saya. Saya juga yakin bagi peserta lain.

Yang terpenting dan menyentuh, di balik acara ini, saya merasakan ada sebuah semangat tinggi untuk menggulirkan suatu perubahan: membangun suatu masyarakat merdeka.

Yang saya tanyakan pada diri saya adalah bagaimana caranya?

Tulisan pendek ini dimaksudkan untuk memberikan sumbang saran berdasarkan rekaman saya memfasilitasi world cafe discussion yang dibuat pada hari terakhir Akademi kedua, di Cico Bogor 27-30 Mei 2010.

Di hari itu, tercetus lagi ide “partai” masa depan. Suatu partai bagi orang muda, suatu organisasi sosial politik yang mewakili semangat zamannya: Zaman yang bergerak pasti menuju tatanan yang semakin terbuka dan demokratis, tertib hukum; gabungan sebuah idealisme dan keinginan untuk segera bertindak, to seize the day.

Agaknya, kesan saya, tanpa terasa embrio ide, bahkan cikal-bakal organisasi sosial politik ini sudah mulai tercetus-cetus di antara sebagian 30 peserta Akademi kali ini. Kurang lebih sama ketika Akademi pertama saya ikuti. Mungkin peserta lain perlu menuliskan semacam testimoni untuk menguatkan kesan saya ini, atau mungkin juga saya hanya mimpi. Saya rasa kita perlu ini: kita perlu memiliki kehendak kuat, namun tidak hanya bermodal semangat saja. Kita mesti memperkuat penguasaan ide-ide kita akan politik dan ekonomi modern. Kita harus sadar akan the power of ideas, dan ide-ide kita haruslah yang bervisi menyejahterakan dan berkeadilan.

Marilah kita awali langkah-langkah kecil kita secara terencana, atau setidaknya terarah, atau yang terpenting kita yakin bahwa arah itu secara mroal adalah yang terkaut sampai saat ini (tentu saja tidak ada yang absolut dalam dunia ide bukan?)! Kita perlu membangun platform yang jelas sekaligus konkrit sebagai pembibing program kerja.

Saya bayangkan: Bila seorang dari 58 orang alumni Akademi 1 dan 2 bisa menawarkan gagasan, menceritakan kembali apa yang diperolehnya dari Akademi ini, dan lalu mengajak lima orang lain kepada keyakinan baru yang memerdekakan dari ide-ide liberalisme klasik, maka kita sudah menggulirkan sesuatu yang berarti. Saya yakin memang ada sebuah utopia ide. Oleh karena itu tantangan kita adalah mencoba memperjelasnya pada tataran pemahaman kita dan mencoba memperjuangkan pewujudannya di kehidupan yang sekarang kita lihat.

Kita masih muda, dan pasti kita bisa! Yang dibutuhkan masyarakat kita saat ini adalah para pemuda/pemudi yang sanggup menjadi katalis bagi sekelompok orang yang lebih besar jumlahnya untuk bergerak, bekerja, sambil belajar untuk semakin mempertajam sense kita akan penataan kehidupan yang lebih memakmurkan, adil, dan memerdekakan bagi individu. Saya membayangkan pemuda/pemudi di sekitar Soekarno-Hatta tahun 45, berseru “Kita musti merdeka sekarang, Bung! Tak perlu bergantung pada niat tulus Jepang, karena kau dan aku tahu itu hanya menipu. Kita musti merdeka 1000% sekarang juga..”

Tapi, kepada siapa seruan pemuda/pemudi itu sekarang kita alamatkan? Saya sendiri masih mencari jawabannya. Saat ini jawaban saya masih sementara sifatnya. Apakah menunggu “pertanda” alam hingga muncul jawab final-nya? Terus terang, saya anggap kita semakin asyik dengan tarian orang lain.

Bagi saya jawabannya terletak dalam ide-ide liberalisme, semangat pencerahan, semangat emnasipasi individu, semangat pemerintahan minimal, semangat rule of law, semangat ekonomi terbuka, semangat membangun suatu masyarakat maju dan mondial. Mereka yang bersiap menyongsong masa depan, tidak boleh lagi menunggu di tikungan. Kita mesti rebut kesempatan kita dengan cerdas. Jalannya adalah politik ide! Semoga dalam perlombaan gagasan dan pertarungan ide ini, Akademia mampu berperan dalam bentuk apapun. Mulai di belakang layar, depan layar, penarik, pemain, sutradara atau apapun seperti pertunjukan tonil yang segera dimulai.

Selama dan setelah melalui Akademi Merdeka, saya jadi semakin optimis dengan masa depan demokrasi dan kebebasan di Negeri Kita, mengapa? Karena hadirnya aktor dan calon aktor masa depan sudah saya rasakan dan lihat sendiri, bahkan saya telah berinteraksi dengan mereka. Saya bayangkan jika suatu saat kami bertemu lagi di dunia politik, kami mudah-mudahan telah belajar paham ide-ide kebebasan ini, bahwa meskipun partai politik kami nanti berbeda, kami selalu bisa melihat suatu titik temu besar yang mengangkat tinggi martabat individu.

Kita bisa! Mari kita mulai dengan merawat hubungan sesama Akademia yang telah terbangun. Masa depan Indonesia yang semakin merdeka (Liberal) adalah keniscayaan. Dan kita telah melangkah.

Depok, 31.05.2010

M. Ikhsan ialah peserta Akademi Merdeka

Lokasi: CICO Resort Bogor, Jawa Barat

Apakah Akademi Merdeka?

Akademi Merdeka adalah kursus pendek yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengenal ide-ide emansipasi manusia, khususnya sejarah dan filsafat individualisme, hak kepemilikan, pasar, pemerintahan minimal, hak asasi manusia, dan kedaulatan hukum: ide-ide masyarakat merdeka. (Lihat video)

Forum belajar ini menghadirkan para pakar pemikiran dan fasilitator berpengalaman sebagai mitra belajar bagi mahasiswa. Penyelenggara menyediakan materi bacaan serta akomodasi penginapan dan makan-minum bagi peserta (namun tanpa uang saku).

Silabus

Akademi Merdeka kali ini bertemakan “Mengenal Ide-ide Politik dan Ekonomi Modern”.

Program akan dipimpin oleh dua pakar sejarah pemikiran politik: Luthfi Assyaukanie dan Ulil Abshar Abdalla, serta dua ekonom Arianto A. Patunru dan Poltak Hotradero. Luthfi adalah pengajar filsafat pemikiran Islam dan Barat di beberapa universitas. Ulil adalah seorang pemikir politik yang belajar di Universitas Harvard. Poltak Hotradero adalah pengamat sejarah/ ekonomi yang menjabat kepala riset di sebuah bank investasi di Jakarta, PT Recapital Indonesia. Arianto adalah Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia. Keempat narasumber ini adalah penulis yang aktif berwacana membela ide-ide masyarakat merdeka di berbagai fora publik dan jejaring sosial di internet.

Tema-tema yang akan mereka bahas kali ini termasuk:

• Kebebasan, Hak Kepemilikan, dan Kedaulatan Hukum
• Demokrasi, Keadilan, dan Perdamaian
• Masyarakat Merdeka dan Musuh-musuhnya

Penyelenggara

Akademi Merdeka Indonesia pertama (Februari 2010), Sukabumi.

Program Akademi Merdeka Indonesia terselenggarakan atas kerjasama The Smith Family Foundation & Atlas Global Initiative for Freedom, Peace and Prosperity, Amerika Serikat, dan Freedom Institute, Indonesia. Akademi Merdeka Indonesia kali ini adalah yang kedua.

Akademi Merdeka sudah terlebih dulu diselenggarakan di Malaysia oleh Institute for Democracy and Economic Affairs (www.IDEAS.org.my).

Fasilitas

Panitia menyediakan fasilitas akomodasi dan makan selama acara ini berlangsung, termasuk transportasi ke dan dari CICO Resort Bogor, dan materi program. Panitia tidak menyediakan uang saku. Peserta terpilih akan diberitahu melalui email sehari setelah tenggat.

Untuk mendaftar mohon isi formulir pendaftaran ini dan mengemailkannya ke standra@freedom-institute.org selambat-lambatnya 17 Mei 2010.

.

….

Do natural disasters, earthquakes, or wars stimulate an economy and create growth? Did World War 2 get the US out of the Great Depression? Frederic Bastiat explained why such thinking is fallacious in this video from the Atlas Economic Research Foundation. More information on the Bastiat Legacy Project is available here.