Musdah Mulia mengawali pengajian dengan memberi latar belakang kehidupan Ibnu Taimiyyah. Abul Abbas bin Abdul Halim bin Abdullah bin Muhammad Ibn Taimiyyah lahir dari lingkungan mazhab Hanbali. Ayahnya, Shihabuddin bin Abdul Halim, adalah seorang ulama Hanbali. Kakeknya, Majduddin bin Abdullah, juga adalah ulama besar Hanbali. Demikian pula dengan pamannya, Fakhruddin bin Abdul Salam. Dia sendiri tidak pernah mengklaim diri sebagai ulama Hanbali.

Ibnu Taimiyyah lahir di tengah kondisi yang carut marut. Berasal dari Harran, kota kecil di Suriah. Ketika Mongol menyerbu kota itu, dia dan keluarganya hijrah ke Damaskus. Saat itu adalah beberapa tahun ketika kekuatan Mongol, Khulaghu Khan, menghancurkan Baghdad. Khilafah hancur. Kekuasaan Islam kemudian berhasil dibangun kembali di tangan Dinasti Mamluk, dinasti yang terbangun dari budak-budak dari Turki yang kemudian berhasil menghalau pasukan Mongol. Di masa inilah Sajarat al-Durr menjadi ratu pertama di dalam pemerintahan Islam. Tetapi dinasti yang tidak terlalu kokoh ini kemudian dipenuhi dengan cerita kelam dan darah.

Di atas situasi huru hara itulah Ibnu Taimiyyah tumbuh menjadi intelektual. Muridnya, Abdul Rahman, mengatakan bahwa karya Ibn Taimiyyah tidak kurang dari 500 judul. Karya terbesarnya adalah Majmu’ Fatãwa (Kumpulan Fatwa) yang mencapai 37 jilid. Sebagian besar bukunya ditulis di dalam penjara. Dia sendiri meninggal di penjara.

Menurut Musdah, sebetulnya kajian politik yang lebih serius bukan dalam buku al-Siyãsah al-syar’iyyah, melainkan buku Minhãj al-Sunnah al-Nabawiyyah dan Ahisbatul Islam. Musdah menekankan bahwa sebelum membaca pemikiran Ibnu Taimiyyah, kita harus masuk ke abad XIV. Ibnu Taimiyyah pertama-tama mengembangkan pemikirannya dalam rangka membasmi pemikiran-pemikiran taklid, yang dalam hal ini adalah sufisme. Dia menulis buku Araddu ‘alã al-Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah. Dia ingin membersihkan pemikiran-pemikiran ummat Islam dari pemikiran sufi yang tidak mencerahkan. Dia kemudian mengembangkan perlunya membuka kembali pintu ijtihad. Berangkat dari komitmen inilah kemudian Ibnu Taimiyyah merumuskan konsep-konsep mengenai negara.

Kenapa kita perlu bernegara? Dalam kitab al-Siyãsah, dia menyebut alasan sosiologis bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus berkelompok. Ibnu Taimiyyah percaya bahwa membangun negara adalah bagian dari perintah Allah bahwa kita harus memikirkan urusan-urusan bersama. Untuk mendukung argumentasinya, ia mengemukakan hadis “man lam yahtam bi amri al-muslimîn fa laisa minhum (siapa yang tidak memikirkan urusan masyarakat maka sebetulnya dia bukan seorang Muslim). Ini tidak berbeda dengan pemikiran sebelumnya: Al-Farabi, Ibn Abi Rabi, dan Al-Gazali yang mengadopsi pemikiran Plato dan Aristoteles.

Menurut Ibnu Taimiyyah, negara timbul karena perlunya menegakkan doktrin amar ma’ruf nahî mungkar. Amar makruf nahi mungkar tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya negara. Dalam buku al-Siyãsah, negara bertujuan untuk menegakkan syariah. Tetapi dia tidak memerinci tentang apa yang dimaksud dengan melaksanakan syariah. Dia hanya menyebut bahwa negara adalah amanah. Untuk itu kepala negara harus berlaku amanah.

Kepercayaan Ibnu Taimiyyah kepada negara untuk menjamin terlaksananya perintah agama tampak sangat dominan. Semakin nyata kemudian ketika Ibnu Taimiyyah merumuskan posisi kepala negara dalam buku Minhãju al-Sunnah. Bagi Ibnu Taimiyyah, kepala negara adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Pandangan ini sebetulnya muncul dari Arianisme yang kemudian diadopsi oleh ummat Islam pada abad ke-9. Bagi Ibnu Taimiyyah, tidak boleh ada upaya penurunkan kepala negara atau beroposisi. Karena sejelek-jeleknya kepala negara jauh lebih baik daripada tidak bernegara. Namun begitu, Ibnu Taimiyyah juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa imãmah adalah rukun Islam, sebagaimana yang diakui oleh kelompok Syiah.

Kendati Ibnu Taimiyyah tidak memberi perincian mengenai bentuk negara ideal. Beberapa respon terhadap pemikiran yang berkembang saat itu menempatkannya sebagai pemikir yang cukup maju. Secara tegas Ibnu Taimiyyah menolak konsep kelompok Syi’ah yang menyatakan bahwa kepala negara harus berasal dari ahl al-bait, karena dianggap ma’sum atau terbebas dari dosa. Menurut Ibnu Taimiyyah, tidak ada seorang pun yang ma’sum, bahkan seorang nabi sekalipun. Nabi hanya ma’sum pada perkara-perkara kenabian, tetapi tidak untuk urusan duniawi.

Dia juga menolak pandangan kelompok Sunni, yang dirumuskan oleh al-Mawardi, bahwa kepala negara harus sehat jasmani dan berasal dari suku Quraisy. Prasyarat sehat dan penampilan fisik, bagi Ibnu Taimiyyah, tidak perlu untuk seorang kepala negara, sebab Nabi sendiri pernah menyuruh sahabat untuk taat kepada seorang budak yang buruk rupa.

Pengenai pemimpin yang harus berasal dari suku Quraisy, Ibnu Taimiyyah jelas menolak bahkan mengecamnya. Pandangan mengenai al-aimmatu min Quraisyin adalah pandangan dominan dalam Islam sejak abad ke-2 sampai masa Ibn Khaldun. Jika Ibn Taimiyyah sudah melakukan penolakan terhadap konsep ini, Ibn Khaldun justru melakukan rasionalisasi. Menurut Ibn Khaldun, yang dimaksud dengan Quraisy bukan lagi berarti keturunan darah Quraisy, tetapi yang diambil adalah sifat-sifat kepemimpinan yang mencerminkan suku Quraisy, yaitu keberanian, keperkasaan, dan ta’ashshub (solidaritas kelompok).

Musdah Mulia melihat bahwa ada yang ganjil pada masalah ini. Ummat Islam demikian mudah menerima penolakan terhadap konsep kepemimpinan Quraisy, di mana sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted. Tidak ada persoalan yang benar-benar keras ketika doktrin ini dihapus. Sementara konsep-konsep mengenai ketimpangan gender sangat susah untuk dicabut, misalnya hadis “lan yufliha qaumun wallû amra’ahum imra’atan” (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan).

Bagaimana mengangkat kepala negara? Masyarakat Muslim ketika itu menerima dua metode: penunjukan dan pemilihan. Penunjukan berasal dari kalangan Syiah. Sementara Sunni memilih konsep pemilihan tetapi oleh segelintir orang yang disebut sebagai ahl al-halli wa al-aqdi. Ibn Taimiyyah menolak konsep ahl al-halli wa al-aqdi sembari mengajukan konsep ahl al-syauqah yakni semua kelompok dalam masyarakat yang memiliki otoritas: petani, militer, pengusaha, dan seterusnya. Di sini Ibnu Taimiyyah secara sederhana mulai memperkenalkan konsep perwakilan dalam politik. Dia memang tidak menyebut bahwa ahl al-syauqah juga terdiri dari orang awam, budak, dan perempuan. Namun ahl al-halli wa al-aqdi jelas tidak memasukkan unsur orang awam, budak, perempuan, difabel, dan orang kafir dalam komposisinya.

Perhatian Ibnu Taimiyyah terhadap upaya membangun negara memiliki dasarnya dalam karakter pemikiran Ibnu Taimiyyah yang secara umum berupaya untuk menjadikan segala sesuatu tampak jelas. Dia mengutip hadis: “Anã nabiy al rahmah anã nabiy al malhamah” (saya adalah nabi yang penuh kasih sayang tapi juga hebat di medan pertempuran). Dia juga mengutip “Anã al-duhhûq al qaththãl” (saya adalah nabi yang suka guyon, tapi saya juga bisa sangat mematikan). Bagi Ibn Taimiyyah, Islam bukan hanya semata-mata agama damai, tapi juga bisa menjadi agama yang keras. Buku yang sedang dikaji dimulai dengan ayat “wa anzala ma’ahul hadid.” Menurut Novriantoni, sebetulnya ini adalah ayat yang berhubungan dengan besi, tetapi Ibnu Taimiyyah kemudian menghubungkannya dengan doktrin lain bahwa Nabi itu diberi bekal dengan kitab dan timbangan. Sebetulnya ada ayat “huwa alladzî ba’atsa fî al-ummiyyîna rasûlan minhum yatlû alaihim ãyãtihî wa yuzakkîhim wa yu’allimuhumul kitãba wa al-hikmah.Tetapi Ibnu Taimiyyah kelihatan tidak terlalu suka dengan konsep kitab dan hikmah, dia lebih suka dengan konsep kitab dan timbangan (mizãn). Timbangan ini adalah sebuah upaya untuk menjadikan sesuatu menjadi jelas dan pasti. Hadid adalah besi. Dan besi adalah kekuasaan.

Menurut Novri, kitab al-Siyãsah adalah semacam doktrin agar ummat Islam tidak bersifat lemah. Agama bukan hanya spiritualitas. Agama ini juga adalah persoalan supremasi atau perebutan kekuasaan. Di akhir kitab, dia menyebut empat jenis manusia: yurîdûna al ‘ulû ala al-nãs wa al-fasãd fî al-ardhy (mereka yang ingin merebut kekuasaan dan ingin melakukan pengrusakan, berbuat onar); alladzina yurîdûna al-fasãd bila ‘ulû (semata-mata untuk bikin onar tapi tidak ingin mendominasi); yurîdûna al-‘ulû bila fasãd (ingin berkuasa tapi tidak mau malakukan pengrusakan); dan alladzina lã yurîdûna ‘uluwwan fi al-ardhy wa lã fasãd (tidak ingin supremasi tapi juga tidak ingin melakukan pengrusakan di bumi).

Ibnu Taimiyyah mengejek bentuk agama tanpa kekuasaan, demikian pula kekuasaan tanpa agama. Bagi dia, ini adalah jalan bagi maghdûb alaihim wa al-dhãllîn (jalan yang termurkai dan sesat). Pada teks lain dia menyebut bahwa jalan yang termurkai itu adalah jalan orang-orang Yahudi, sementara jalan yang sesat adalah jalan orang-orang Kristen. Yahudi dalam konteks ini identik dengan Daud yang membangun kekuasaan. Sementara Kristen bersama Yesus tidak berhasil membangun kerajaan duniawi. Yang paling ideal adalah Muhammad yang berhasil mengambil jalan tengah atau mewujudkan keduanya, dia menyebutnya sebagai al-shirãt al-mustaqîm (jalan yang lurus).

Menurut Novri, dalam memandang kekuasaan, Ibn Taimiyyah mengambil posisi yang sangat pragmatis. Tujuan kekuasaan, bagi Ibnu Taimiyyah, sesungguhnya adalah ambisi untuk menjadi seperti Fir’aun; sementara mereka yang ingin kaya adalah untuk meniru Qarun. Karena itu, dia mendesak agar agama masuk ke dalam kekuasaan. Pandangan ini berbeda dengan pandangan ulama-ulama sebelumnya yang cenderung positif terhadap politik. Imam Syafi’i, misalnya, mengatakan “La siyãsata illã mã wafaqa al-syar’” (tidak ada politik yang menyalahi syariah). Ibn al-Jauzi menyatakan “Inna al-syari’ata siyãsatun ilãhiyyatun wa muhal ayyaqa siyãsatun ila halalun yahtãju ma’ahu siyãsatu al-halqi” (politik identik dengan syariat, syariat sendiri adalah politik ketuhanan). Bagi Jauzi, Tuhan berpolitik di dunia dengan cara menurunkan syariat. Dalam syariat itu sendiri sudah terkandung semua aspek kehidupan ummat manusia untuk diatur menurut hukum-hukum Tuhan.

Buku ini berisi dua hal utama: bagaimana mencari pemimpin dan masalah hukum. Ketika bicara mengenai hukum, maka semua bentuk hukum Islam itu keras. Kesemuanya ini, menurut Novri, diadopsi hampir seratus persen oleh rezim Taliban. Dalam buku Khazanah Intelektual Islam, Nurcholish Madjid menyebut Ibnu Taimiyyah adalah pemikir yang sering disalahpahami. Bagi Cak Nur, Ibnu Taimiyyah justru memiliki banyak sumbangan penting dalam studi-studi sosial. Namun menurut Novri, agak berlebihan jika terlalu banyak berharap kepada Ibnu Taimiyyah. Sebab jika dirujuk dari sejarah, maka Ibnu Taimiyyah sesungguhnya lahir pada masa kemunduran Islam yang mencoba untuk melakukan purifikasi Islam. Dia adalah seorang literalis. Hampir tidak ada statemen yang tidak mengutip al-Qur’an dan Hadis, dia hampir tidak pernah mengutip orang lain.

Ibnu Taimiyyah memang menawarkan beberapa konsep yang bisa dijadikan landasan bagi pengembangan pemikiran liberal, tetapi juga menjadi pemicu bagi perkembangan pemikiran fundamentalis. Mengenai jihad, misalnya, Ibnu Taimiyyah dianggap sebagai bapak kaum salafis-jihadis. Dia mengatakan bahwa membunuh orang-orang kafir adalah jihãdul fãdhil. Dia juga menegaskan bahwa orang yang kepadanya sudah sampai kabar mengenai Nabi Muhammad yang membawa syariat Islam kemudian dia tidak menganut Islam wajib dibunuh. Jika dalam tradisi klasik perdebatan yang muncul seputar mereka yang menerima kabar tapi tidak beriman adalah apakah dia masuk surga atau tidak, maka bagi Ibnu Taimiyyah apakah dia dibunuh atau dibiarkan hidup. Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa sepanjang kehidupan nabi adalah jihad. Nabi istirahat dari jihad hanya karena ia lemah. Sepanjang tahun di Madinah dipenuhi dengan perang.

Di akhir pengajian, salah satu peserta diskusi, M. Dawam Rahardjo, mengajukan tesis mengenai Islam dan negara. Dawam mencoba melampaui pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai negara yang dicipta sebagai instrumen agama. Bagi Dawam, cita-cita utama Nabi Muhammad adalah kekuasaan atau membangun negara. Agama justru adalah intrumen untuk mempertahankan negara.

Wallahu a’lam

Penulis adalah aktivis pada Jaringan Islam Liberal.

Tulisan ini adalah hasil dari Tadarus Ramadan Jaringan Islam Liberal, 9 September 2008. Mengaji al-Siyãsah al-syar’iyyah karya Ibnu Taimiyyah (1263 – 1328).

Pada ranah pemikiran Islam kontemporer bagi Indonesia, iklimnya sudah semakin kondusif untuk bertukar pendapat, demi mencari kebenaran, bukan mencari yang lain. Gelombang kebangkitan kaum intelektual muda Muslim dengan berbagai latar belakang sub-kultur sedang semakin membesar. Fenomena ini sungguh sangat membesarkan hati. Peran pesantren plus IAIN/UIN bagi kelahiran anak-anak muda pemikir ini sangat sentral. Mereka tidak hanya sibuk dengan kitab kuning, tetapi sekaligus menguasai kitab putih, baik yang ditulis oleh Muslim atau non-Muslim. Dr. Abd. Moqsith Ghazali adalah salah seorang di antara mereka yang berani berfikir bebas secara bertanggung jawab, baik dilihat dari sisi iman, maupun dari sisi disiplin ilmu.

Adapun misalnya temuan mereka ini bercanggah dengan pendapat yang telah dinilai mapan jangan cepat-cepat dihukum dengan ekskomunikasi. Jalan terbaik adalah dengan mengikuti sumber bacaan mereka, baik yang ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa asing lainnya. Dan akan lebih bijak lagi, jika penafsiran terhadap sumber-sumber itu saling berlawanan, solusinya mudah sekali, yaitu diadakan dialog yang serius dan jujur antara para pihak yang bersangkutan. Sikap menuduh dengan menggunakan kata-kata “sesat, agen zionis, agen Barat” bukanlah cara kaum yang beradab. Mari kita sama lepaskan prasangka lebih dulu, lalu kita adu argumen dengan menjadikan al-Qur’an sebagai rujukan utama dan pertama. Lalu kita gunakan sumber-sumber lain, baik yang ditulis oleh ulama klasik maupun yang kontemporer sebagai pelengkap rujukan. Karya-karya klasik umumnya ditulis dalam bahasa Arab, sedikit dalam bahasa Persi. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam karya-karya modern jauh lebih kaya: Arab, Urdu, Turki, Persi, Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, sedikit Itali, Spanyol, Rusia, dan lain-lain.

Karya Argumen Pluralisme Agama telah mencoba membongkar sumber-sumber klasik dan modern dalam berbagai bahasa: Arab, Inggris, dan Indonesia. Dalam endorsemennya K.H. A. Mustofa Bisri atas karya Moqsith ini, kita baca sebagai apresiasi sebagai berikut: Buku ini tak sekadar wacana dan pernyataan karena kobaran ghirah keberagamaan atau semangat pembaruan; tapi seperti yang akan segera pembaca ketahui, merupakan hasil kerja keras penelitian. Penelitian secara ilmiah tentang sesuatu yang sebenarnya atau seharusnya bukan menjadi masalah. Tapi bagi mereka yang menjadikan kamapanan sebagai mazhab, mungkin buku yang ditulis Muslim muda, Abd. Moqsith Ghazali, ini dianggap baru bahkan mengagetkan.

Bagi saya karya ini adalah sebuah kegigihan akademik yang bernilai tinggi dan pasti punya jangkauan jauh.

Akhirnya saya belum perlu mengupas kandungannya, tetapi ingin mengimbau para pembaca untuk mengikutinya sendiri, kemudian beri penilaian secara jujur, kritikal, dan obyektif. Jika ada pihak yang sangat keberatan dengan tesis-tesis utama pengarangnya, tulislah pula karya lain untuk membantahnya. Kemudian publik diberi kesempatan luas untuk membandingkannya. Saya merindukan lahirnya sebuah iklim intelektual kelas tinggi di kalangan umat Islam Indonesia, di mana peradaban otak dan hati dapat mengalahkan “peradaban” otot dan teriakan kasar!

Artikel ini pernah dimuat di Republika, 17 Maret 2009.

Prof. Sidek Baba, mantan rektor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pernah menulis bahawa budaya dalam pengertian mudah ialah gabungan budi dan daya. Budi adalah sesuatu yang murni dan baik terpancar daripada hati, sementara daya adalah upaya diri menterjemahkan nilai murni dalam kehidupan. Pengertian ini mirip dengan apa yang pernah disebut oleh Sutan Takdir Alisjahbana dalam Polemik Kebudayaan di Indonesia bahawa budaya adalah “penjelmaan nilai-nilai dalam kehidupan”.

Nilai dalam sejarah antara lain wujud dengan kehadiran agama. Islam khususnya mengajar umat tentang nilai halal, harus, makruh, haram dan sebagainya. Di Malaysia, peranan agama khususnya Islam dilihat cukup besar dalam wacana isu semasa sama ada bersifat popular atau tidak. Sebahagian wacana agama ini menggambarkan globalisasi sebagai satu agenda Barat (khususnya Amerikanisasi) untuk mengeksport faham yang bertentangan dengan agama. Justeru, globalisasi sering terhukum dari faham ini.

Bagaimanapun, saya melihat globalisasi sebenarnya lebih memperkaya budaya berbanding menghakisnya. Hujah-hujah saya adalah seperti berikut:

1. Perubahan konsep Ruang dan Waktu yang mengoptimumkan interaksi.

Berkembangnya teknologi telah membantu manusia berinteraksi dan membuat keputusan lebih cepat serta bermaklumat. Dengan cara ini, keputusan yang diambil berpotensi menjadi lebih baik dengan timbang tara yang luas.

Akses kepada maklumat ini telah membantu rakyat Malaysia menjadi antara pengguna teramai dalam laman sosial sama ada berbentuk blog atau jaringan sosial lain seperti Friendster, Facebook dan MySpace.

Saya masih ingat ketika berkunjung ke Amerika, seorang rakan saya dari negara Rusia mengatakan ketika di zaman Kesatuan Sosialis Soviet Rusia (USSR), akses kepada maklumat luar adalah sangat terhad termasuk hal pelancongan. Di dalam televisyen, rakyat mereka sentiasa dimomokkan bahawa USSR adalah negara terbaik di mana kerajaan sentiasa cuba melindungi mereka daripada dipengaruhi anasir luar. Hanya setelah krisis ekonomi lewat 1980-an yang menyaksikan kejatuhan empayar Soviet menyedarkan mereka kepada realiti sebenar dan krisis selanjutnya pada lewat 1990-an menambah tekanan kepada struktur ekonomi yang belum dibaiki sepenuhnya. Sampai sekarang, Moscow masih menjadi antara bandar termahal di dunia.

Kesan daripada akses maklumat ini, Malaysia kini berpeluang menikmati ruang demokrasi yang lebih meskipun masih banyak yang boleh diperbaiki.

2. Nilai adalah berkaitan pilihan.

Dalam teknologi globalisasi, kita akui bahawa ia turut sama membawa unsur yang tidak sihat kepada masyarakat (khususnya masyarakat beragama). Kita maklum isu rakaman sama ada bersifat gambar atau video yang menceroboh hak persendirian (privacy) individu atau kumpulan tertentu.

Dalam hal daya tahan (resilience) terhadap budaya luar ini, saya suka mengajak kita untuk melihat pengalaman Baghdad yang ditawan tentera Mongol pada tahun 1258. Tercatat dalam sejarah bahawa meskipun Baghdad ditawan, tentera Mongol akhirnya memeluk Islam! Pengalaman unik tentera penjajah memeluk agama kelompok yang dijajah ini ternyata sukar dibayangkan tetapi ia boleh dijadikan contoh penting bagaimana dalam aspek budaya boleh bertahan. Ia akhirnya bergantung kepada pilihan individu.

Mengambil kira realiti dunia internet hari ini yang serba bebas, ternyata ramai mereka yang ‘benar-benar beriman’ dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan agama.

Hakikatnya, tanpa globalisasi, masalah manusia membuat pilihan yang buruk adalah masalah yang wujud sejak kewujudan Nabi Adam a.s. lagi malah tercatat di zaman Rasulullah s.a.w. juga bahawa ada umat Islam yang berzina dan minum arak sedangkan di zaman itu mereka berpeluang melihat wajah Rasulullah s.a.w. sendiri. Nilai adalah berkaitan pilihan manusia, justeru yang perlu ialah kita menggiatkan usaha menawarkan pilihan-pilihan yang baik.

3. Perniagaan dan Manusia

Antara aspek lain yang besar dalam globalisasi ialah budaya perniagaan melalui pasaran bebas dan rantau ini khususnya Melaka cukup dikenali dengan ini. Saya berkunjung ke Muzium Negara dan membaca catatan Duarte Barbosa yang mengikut Ferdinand Magellan ke Melaka. Dicatatkan sebanyak kira-kira 2000 kapal yang berlabuh di Selat Melaka untuk urusan perniagaan dan beliau menyatakan pada waktu itu siapa yang menguasai Melaka, merekalah yang menguasai dunia.

Selain daripada berniaga, sebahagian mereka juga datang dengan misi menyebarkan kepercayaan agama masing-masing.

Semua faham agama mengajar penganutnya menjadi manusia yang baik dan berguna kepada masyarakat. Dalam kajian personaliti dan kerjaya, Puan Ainon Mohd, pengasas Universiti PTS mencatatkan dalam buku Psikologi Kejayaan bahawa personaliti peniaga adalah personaliti yang terbaik kerana mereka adalah kelompok yang mengambil tanggungjawab terhadap diri sendiri. Peniaga yang berusaha kuat dan belajar membetulkan teknik perniagaan mereka berpeluang untuk berjaya dan mereka juga berpotensi rugi besar sekiranya gagal.

Prof. Shaharir Mohamad Zain semasa pembelaannya terhadap Bahasa Melayu dalam penentangannya terhadap Program Pendidikan Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) ada menulis sinis terhadap liberalisme dalam hujah kedua kertas kerjanya. Namun saya berpendapat liberalisme lebih cocok dengan perenggan kedua hujah kedua kertas kerja beliau – bahawa liberalismelah sebenarnya memperkaya budaya melalui perkongsian. Duarte Barbosa ada mencatatkan bahawa terdapat 84 bahasa dituturkan di Melaka pada waktu itu dan kita tidak mendengar bagaimana kerencaman ini akhirnya menghakis bahasa Melayu sebaliknya kita tahu bagaimana bahasa Melayu sebahagiannya terolah dari deskripsi yang pelbagai termasuk Sanskrit.

Hakikat bahawa rantau ini telah lama dikenali sebagai rantau persona religious (manusia beragama) dan terkenal dengan kegiatan perdagangan tentunya menarik untuk diteroka lebih lanjut. Nilai budaya hanya berfungsi bila diamalkan. Mencari kambing hitam kepada masalah budaya sendiri ternyata satu sikap yang tidak membantu.

Sutan Takdir mungkin dilihat sinis kerana melihat segala yang datang dari Barat itu sebagai baik. Namun, kita juga harus berlaku adil bahawa mengatakan segala yang datang dari Barat itu tidak baik juga tidak tepat. Saya mahu menyimpulkan bahawa interaksi kepelbagaian budaya yang berlaku daripadanya telah memperkaya budaya dan bukan menghakis nilai masyarakat setempat.

Amin Ahmad ialah Penyelidik di Malaysia Think Tank.

“Liberal” tentu saja adalah kata sifat atau bisa juga kata benda. Jika kata ini disandingkan dengan kata benda lain, maka fungsinya menjadi kata sifat penjelas, seperti “liberal thinker,” “liberal group,” atau “liberal community.” Kata “liberal” sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti “bebas.” Sebelum abad ke-19, kata “liberal” berarti “orang yang baik hati dan toleran.”

Liberal adalah sebuah sikap politik, ekonomi, dan sosial, yang menekankan pentingnya kebebasan individu. Seorang yang liberal adalah seorang yang mendukung gagasan kemajuan dan perlindungan terhadap kebebasan sipil.

Dalam bidang politik, seorang liberal percaya bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk perubahan politik yang damai. Demokrasi tak hanya menjanjikan keragaman hidup, tapi juga menjanjikan perlindungan kepada hak-hak fundamental, batasan kekuasaan, dan pasar bebas. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang liberal, yakni demokrasi yang tak hanya menekankan aspek-aspek prosedural (seperti pemilihan umum), tapi juga aspek-aspek substansial (kebebasan individu).

Dalam bidang ekonomi, liberalisme memberikan aneka jenis kebebasan kontraktual seperti hak milik, hak mengumpulkan kekayaan dan kapital, kebebasan untuk memproduksi, menjual, dan membeli. Orang-orang liberal mengimani sepenuhnya pasar bebas. Pasar adalah lokus di mana individu-individu mempraktikkan kebebasan ekonomi mereka. Pasar merefleksikan supply dan demand bagi barang-barang dan jasa, yang kemudian, pada akhirnya, pasarlah yang harus menentukan harga.

Dalam bidang sosial, liberalisme memproyeksikan bahwa kebijakan-kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mempertimbangkan tatanan ekonomi-politik yang secara intrinsik bersifat sosial. Kebijakan liberal pada dasarnya bersifat sosial karena ia bertujuan memberikan warga negara kebebasan untuk menjaga hak dan harta bendanya secara bertangungjawab. Kebebasan sosial, pada akhirnya, adalah sebuah jawaban terhadap apa yang kini kita sebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan mobilitas individu di tengah masyarakat.

Liberal Society berusaha membangun sebuah masyarakat yang peduli pada nilai-nilai politik, ekonomi, dan sosial yang liberal, yakni nilai-nilai yang dirumuskan oleh para pemikir liberal seperti John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, Friedrich August von Hayek, dan Ludwig von Mises.

Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai liberal dan para perumus Liberalisme dalam tulisan terpisah.

Tulisan ini pernah dimuat dalam blog pribadi Luthfi Assyaukanie.

Ini merupakan satu retorik yang biasa kita dengar daripada golongan Islamis. Setiap kali berhadapan dengan apa-apa masalah, mereka berkata “Islam adalah penyelesaian”. Mereka menganggap bahawa Islam adalah jalan untuk mencapai kejayaan di dunia ini. Dan, secara tidak langsung, ini berbeza dengan maksud tradisi Islam iaitu untuk mencapai kejayaan di akhirat.

Resipi ke arah totalitarianisme

Al-Quran mengarahkan umat Islam agar berdoa “Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat”. Maka memang wajarlah umat Islam turut mengharapkan kejayaan di muka bumi. Tetapi ini bukan bermaksud kita boleh mendakwa bahawa apabila Islamisme dipraktiskan maka negara-negara umat Islam akan “berjaya” seperti yang dimaksudkan di atas. Pandangan sebegini hanya menjadikan Islam sebagai satu “sistem” yang dilaksanakan untuk mencapai kejayaan politik atau kejayaan ketenteraan. Ia menurunkan status Islam kepada sebuah ideologi semata-mata.

Dalam kata lain, sementelahan matlamat Islamisme ialah “kejayaan”, matlamat Islam sebenarnya ialah mardhatillah (keredhaan Allah). Inilah sebabnya kenapa golongan Islamis hampir sama dengan golongan sekular yang memisahkan agama daripada ketuhanan.

Profesor Cantwell Smith pernah menulis mengenai pemisahan ketuhanan daripada politik dalam kajian beliau terhadap evolusi Jurnal Al-Azhar daripada tahun 1930 hingga 1948. Bermula daripada tahun 1930 hingga 1933, jurnal tersebut diedit oleh Al-Khidr Husain, seorang Muslim tradisionalis. Jurnal tersebut penuh dengan perbincangan mengenai akhlaq dan teologi. Tetapi apabila Farid Wajdi mengambil alih peranan sebagai Editor pada tahun 1933, kandungannya berubah menjadi politik. Farid Wajdi berusaha meyakinkan pembaca bahawa Islam boleh berfungsi sebagai sebuah sistem dan manusia akan selamat di bawah sistem tersebut. Menurut Profesor Cantwell Smith, kepimpinan Farid Wajdi menyebabkan jurnal tersebut tidak lagi bersifat ketuhanan dan tuhan jarang-jarang sekali timbul dalam teks-teks yang disiarkan.

Karen Armstrong, seorang pengkaji agama yang prolifik, berjaya menggarap isu ini dengan tuntas dalam buku beliau “A History of God”. Beliau berkata bahawa aktivisme politik yang membayangi gerakan fundamentalisme moden sebenarnya merupakan satu pengunduran daripada konsep ketuhanan.

Ini boleh dilihat di merata-rata tempat dalam dunia umat Islam. Jika kita bercakap dengan seorang Muslim tradisionalis, kita akan mendengar mengenai kepentingan mematuhi perintah Allah, perlunya kita bersyukur untuk rezeki yang kita terima, dan kenapa kita perlu mendidik anak-anak dengan akhlaq yang baik. Tetapi jika kita berbicara dengan seorang Islamis, kita akan mendengar mengenai keburukan Barat dan betapa Islam akan “menyelamatkan” manusia daripada kapitalis, imperialis, atau Zionis. (Mungkin juga tidak pelik jika katakan bahawa tatkala seorang Muslim tradisional melihat idea-idea sosialis-marxis sebagai fahaman buruk yang menolak ketuhanan, golongan Islamis pula agak berminat dan ada yang menganuti idea-idea ini).

Semua ini menjelaskan kepada kita kenapa Islamisme ialah satu resipi ke arah totalitarianisme. Jika ada pihak yang merasakan bahawa masyarakat semuanya boleh menjadi “baik” jika mereka mengamalkan suatu bentuk Islam, maka pihak tersebut boleh sahaja memaksa rakyat menjadi “bertakwa” agar matlamat kolektif mereka tercapai. Jika mereka melihat Islam sebagai suatu sistem, seperti sosialisme, mereka akan menggunakan kuasa pemerintahan untuk memaksa setiap individu rakyat mengikut acuan yang mereka tentukan. Maka dengan itu lahirlah “polis agama” yang berfungsi untuk memaksa wanita memakai tudung atau memaksa lelaki pergi ke masjid.

Sebaliknya jika yang kita lebih pentingkan ialah nasib masyarakat, maka kita akan lebih peduli mengenai pandangan rakyat terhadap tindak tanduk kita. Al-Quran jelas menyebut bahawa tidak ada paksaan dalam beragama. Kita tidak boleh menjadikan rakyat lebih “bertakwa” dengan cara memaksa mereka melakukan sesuatu perkara. Itu hanya akan membuatkan mereka membenci agama yang kita paksakan ke atas mereka.

Sebab kekalahan dan mengembalikan kejayaan

Kita harus memahami apa yang menyebabkan Islamis berfahaman seperti sekarang. Kebanyakan pakar yang mengkaji mengenai Islamisme mengatakan bahawa ia sebenarnya adalah sebuah ideologi moden yang bermula pada kurun ke-19 dan memuncak pada kurun ke-20. Ciri utama zaman tersebut ialah krisis teruk yang dialami oleh umat Islam yang mana mereka dikalahkan dari segi ketenteraan, politik dan juga kebudayaan. Dan mereka mula mencari sebab kenapa semua ini berlaku.

Dalam menjawab soalan “Kenapa ini berlaku?”, timbul dua bentuk kumpulan yang kedua-duanya beranggapan bahawa agama adalah faktor terpenting. Golongan Islamis berkata “Kita dikalahkan oleh Barat kerana kita telah meninggalkan agama, maka kita perlu mengembalikannya”. Manakala golongan sekular pula berkata “Kita dikalahkan oleh Barat kerana agama telah menipu kita, maka kita perlu menolak agama”. Dan daripada dua fahaman itu lahirlah dua bentuk rejim autoritarian (lihat Iran dan Turki sebagai contoh).

Saya lebih selesa dengan jawapan ketiga iaitu umat Islam dikalahkan akibat daripada pelbagai faktor yang kompleks yang mengakibatkan ia jauh daripada arus modernisasi. Ini tidak ada kena mengena dengan agama. Dengan itu, penyelesaiannya bukanlah dengan proses Islamisasi paksaan ataupun sekularisasi paksaan. Apa yang perlu untuk kita mencapai kejayaan ialah modernisasi melalui pendidikan, sains, teknologi, kapitalisme dan demokrasi.

Islamisme akan hilang pengaruh hanya jika cara ketiga ini berjaya. Dan cara ini berkembang baik di Turki sejak kebelakangan ini. Tetapi puak sekular-fasis terlalu keras untuk menghalang ia daripada terus berkembang. Jika puak sekular-fasis ini berjaya dalam menghalang arus pemodenan Turki yang mesra-Islam, hanya golongan Islamis yang akan bergembira. Malahan pertembungan antara dua bentuk totalitarianisme – Islamis dan sekularis – akan menjadi lebih hangat pula.

—————
Mustafa Akyol ialah seorang kolumnis berbangsa Turki yang menetap di Istanbul.

Tidak mudah untuk menghurai kekeliruan mengenai liberalisme. Dalam artikel pendek ini saya akan cuba menjelaskan erti liberalisme yang saya fahami dan kenapa saya tidak nampak percanggahan antara aqidah Islam dan juga fahaman liberal. Insha-Allah saya akan cuba menulis artikel-artikel lain untuk menghuraikan maksud ideologi ini dengan lebih mendalam.

Sebelum itu, saya perlu membuat satu klarifikasi yang penting. Perkataan ‘liberal’ kerapkali disalahguna hinggakan penggunaannya kadang kala lari daripada maksud sebenarnya. Di Amerika Syarikat, perkataan liberal telah dicuri oleh mereka yang menyokong campur tangan kerajaan dalam hal ehwal peribadi rakyat (contohnya Parti Demokratik). Di Malaysia pula, jika disebut sahaja perkataan ‘liberal’, maka biasanya yang datang dalam fikiran ialah ‘Islam liberal’. Saya tidak termasuk dalam kedua-dua kelompok ini. Saya seorang yang berpegang dengan falsafah liberalisme klasik, atau, di Amerika, biasanya ia dipanggil falsafah libertarianisme. Untuk mengelakkan lebih banyak salah faham, maka saya akan menggunakan perkataan libertarian dalam artikel ini.

Kedaulatan undang-undang

Liberalisme klasik atau libertarianisme bukan satu falsafah baru. Prinsip asas libertarianisme ialah keyakinan terhadap adanya satu “peraturan tertinggi”, dan prinsip ini boleh dikesan dalam falsafah lama Yahudi dan Greek purba. Prinsip ini bermaksud semua manusia, daripada pemerintah kepada yang diperintah, adalah tertakluk kepada sebuah peraturan yang sama. Kedatangan Islam pula telah memperkukuh keyakinan terhadap prinsip “peraturan tertinggi” yang diteroka sejak sebelum zaman Nabi Musa lagi. Malahan Islam dengan jelas mengajar bahawa mereka yang berkuasa tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan kuasa mereka untuk memaksa rakyat mengikut telunjuk mereka. Pemerintah juga tertakluk kepada undang-undang.

Libertarianisme tidak menyeru kepada pemansuhan atau pengabaian terhadap peraturan dan undang-undang. Sebaliknya, libertarianisme adalah satu panggilan agar semua manusia mematuhi undang-undang yang sama tanpa pengecualian kerana wujudnya kedaulatan undang-undang. Konsep ini adalah perlindungan terbaik daripada kediktatoran dan totalitarianisme. Jika tidak wujud kedaulatan undang-undang, maka yang berdaulat adalah manusia. Perampasan kedaulatan undang-undang oleh segelintir manusia yand memerintah akan membolehkan mereka memaksa rakyat hidup mengikut telunjuk mereka. Sekiranya prinsip asas libertarianisme ini tidak dihiraukan, maka akan wujudlah totalitarianisme seperti di negara-negara komunis dan fasis yang pastinya tidak Islamik.

Kerajaan terhad

Pemerintah mempunyai kuasa untuk memaksa orang bawahan tunduk kepada mereka dengan menggunakan akta-akta parlimen, peraturan, undang-undang, tentera, polis, dan sebagainya. Pendek kata, wujud ketidaksamarataan kuasa antara rakyat dan pemerintah. Untuk memastikan pemerintah tidak menyalahgunakan kuasa mereka, maka kuasa kerajaan perlu dihadkan. Tanpa had yang jelas, kerajaan berkuasa penuh untuk meluluskan undang-undang dan akta-akta yang mengongkong kehidupan manusia, seterusnya melahirkan satu sistem yang tidak ubah seperti kediktatoran. Prinsip kerajaan terhad ini juga satu prinsip yang penting dalam libertarianisme.

Kuasa kerajaan terhasil daripada amanah yang diberikan oleh rakyat. Tetapi kerajaan boleh menjadi terlalu berkuasa sehingga ia mencengkan dan membahayakan rakyat itu sendiri terutamanya apabila kerajaan meluluskan peraturan-peraturan yang memaksa rakyat taat dan patuh kepada mereka. Untuk menghadkan kuasa kerajaan dan menghalang mereka daripada menjadi diktator, maka negara-negara biasanya mempunyai perlembagaan yang memperinci dan memperjelaskan sempadan antara hak kerajaan dan hak rakyat.

Sebagai seorang Muslim, saya menentang sepenuhnya konsep kediktatoran dan pemusatan kuasa. Islam tidak mempunyai kuasa pentadbiran berpusat dan dengan itu Islam mempertanggungjawabkan penganutnya untuk memilih cara hidup yang terbaik, dan menganjurkan agar penganutnya menuntut ilmu agar mereka boleh membuat keputusan yang tepat. Inilah sebabnya kenapa saya juga yakin bahawa pemerintah mestilah memperkuasa rakyat untuk membuat keputusan yang terbaik dan tidak memaksa rakyat patuh kepada keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah sahaja.

Individu merdeka

Apabila kuasa sesebuah kerajaan dihadkan, maka setiap individu rakyat menjadi merdeka untuk memilih apa yang terbaik untuk kehidupan mereka selagi mana mereka tidak melakukan keburukan terhadap orang lain. Libertarianisme melihat individu sebagai elemen paling asas dalam masyarakat kerana perkumpulan individu-individu inilah yang akhirnya membentuk sesebuah masyarakat. Setiap individu merdeka boleh memilih apa yang terbaik untuk mereka, berdasarkan pengetahun mereka sendiri. Prinsip individu merdeka ini selaras dengan keyakinan kita bahawa Islam datang untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama manusia agar seseorang Muslim itu boleh memperhambaan diri kepada Allah semata-mata. Menafikan kemerdekaan individu adalah seolah-oleh menafikan satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Sebagai seorang Muslim, saya melihat mereka yang memperhambakan manusia lain seolah-olah cuba merampas tempat Allah dalam kehidupan manusia.

Setiap individu mestilah menghormati maruah individu lain tanpa mengira agama, bangsa atau jantina mereka. Ini bermaksud kita perlu menghormati perbezaan antara satu individu dengan individu lain. Konsep individu merdeka juga bermaksud setiap individu mempunyai hak dan tanggungjawab, seperti hak untuk dihormati oleh orang lain, dan tanggungjawab untuk menghormati orang lain. Paling penting sekali, konsep individu merdeka bermaksud kerajaan tidak boleh masuk campur dalam hal-hal peribadi seseorang rakyat. Selagi mana individu tersebut tidak melakukan keburukan terhadap orang lain, selagi itulah kerajaan tidak boleh masuk campur.

Pasaran bebas

Memang diketahui umum bahawa seorang libertarian biasanya menyokong pasaran bebas. Tetapi terdapat banyak salah faham mengenai sebab kami menyokong pasaran bebas. Terdapat dakwaan bahawa kami menyokong pasaran bebas kerana kami tidak mempedulikan nasib golongan miskin dan kami mahu membiarkan wujudnya jurang antara kaya dan miskin. Tuduhan liar ini salah sama sekali.

Sebenarnya libertarian menyokong pasaran bebas kerana hanya sistem ini sahajalah yang boleh menjamin maruah individu dihormati. Pasaran bebas membolehkan setiap individu memilih sendiri barangan dan perkhidmatan menggunakan akal yang diberikan oleh Tuhan. Penafian kebolehan setiap individu untuk berfikir sendiri adalah seolah-olah menyatakan bahawa mereka itu semuanya bodoh kerana tidak boleh berfikir sendiri. Menyekat pilihan di pasaran seolah-olah menafikan anugerah akal pemberian Tuhan kepada manusia. Tidak ada penghinaan yang lebih besar terhadap maruah seseorang manusia selain itu.

Sesetengah pihak, terutamanya golongan sosialis, suka berhujah bahawa kerajaan perlu memastikan kesamarataan dalam masyarakat. Mereka ini salah dari dua sudut. Pertama, sebagai seorang Muslim, saya percaya bahawa Tuhan telah menciptakan kita semuanya samarata. Ini lebih penting daripada apa-apa usaha kerajaan untuk mewujudkan kesamarataan ekonomi, terutamanya jika usaha kerajaan tersebut membayangkan seolah-olah Allah tidak memberikan saya akal untuk membuat keputusan sendiri. Kedua, kita boleh melihat sendiri betapa setiap kali kerajaan cuba mewujudkan kesamarataan ekonomi, hasilnya adalah lebih banyak ketidaksamarataan. Contohnya, lihat sahaja Dasar Ekonomi Baru di Malaysia. Setelah berpuluh tahun kerajaan cuba memaksa rakyat menjadi sama rata, adakah usaha tersebut berjaya? Sebab itulah saya bingung apabila saya mendengar ahli-ahli politik berkata bahawa mereka mahu memperbetulkan kegagalan kerajaan melalui lebih banyak campurtangan kerajaan dalam kehidupan rakyat, kali ini dengan cara mewujudkan negara kebajikan. Adakah kita mahu jatuh dalam lubang yang sama buat kali kedua?

Ke arah Malaysia berteraskan libertarianisme

Sebagai seorang Muslim, saya sering mengimbau sejarah umat Islam terdahulu dan bagaimana mereka membina tamadun yang masyhur tanpa banyak bergantung kepada sogokan kerajaan. Pada masa itu setiap manusia, baik pemerintah mahupun yang diperintah, tertakluk kepada undang-undang yang sama. Setiap Muslim bertanggungjawab terhadap tindakan masing-masing. Kerajaan pada masa itu lebih banyak berperanan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Umat Islam pada waktu itu merupakan pedagang yang berjaya dan mereka beroperasi dalam sistem pasaran global yang bebas. Rasulullah (s.a.w.) dan isteri Baginda merupakan peniaga-peniaga yang berjaya. Ramai sahabat (r.a.) yang turut menjadi kaya raya hasil titik peluh mereka sendiri. Mereka semuanya beroperasi dalam sistem pasaran dunia yang terbuka. Malahan, kerajaan pada zaman awal kegemilangan Islam tidak campurtangan dalam urusan pendidikan, kesihatan mahupun pengurusan masjid. Semuanya diuruskan sendiri oleh rakyat, biasanya melalui sistem wakaf. Hasilnya, masjid-masjid, pusat pusat pengajian, dan juga banyak lagi perkhidmatan-perkhidmatan awam, dapat berfungsi dengan cemerlang demi kebaikan rakyat, tanpa sebarang gangguan politik.

Saya berkeyakinan bahawa itulah model terbaik untuk Malaysia. Falsafah libertarianisme mendokong kedaulatan undang-undang dan sistem pasaran bebas, menyeru agar kuasa pemerintah dihadkan, dan menutut agar manusia dimerdekakan daripada penghambaan sesama manusia supaya tidak ada manusia lain yang boleh merompak kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang Muslim, bolehkah saya menentang semua ini?

[info]Wan Saiful Wan Jan ialah Editor AkademiMerdeka.org dan Ketua Pengarah Malaysia Think Tank.[/info]

[info]Artikel ini disiarkan oleh Malaysiakini (4 Sept 08) dan telah diterjemahkan ke Bahasa Perancis, Bahasa Parsi dan Bahasa Arab.[/info]

Cabaran Pengharapan

Sekiranya rakyat menaruh harapan yang terlalu tinggi kerana mereka menjangka bahawa demokrasi akan secara automatis membawa kemakmuran, kesihatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih sempuran, dan lain-lain kesenangan hidup, maka rakyat boleh menjadi kecewa. Demokrasi bukan silap mata. Wujudnya demokrasi tidak menjamin kesenangan, kesihatan atau kegembiraan serta merta. Demokrasi hanya menjamin hak untuk mencari kesejahteraan (the right to the pursuit of happiness).

Demokrasi tidak menjamin tercapainya kesejahteraan. Sebaliknya , kesejahteraan hanya boleh dicapai melalui usaha dalam sebuah pemerintahan yang berdasarkan keluruhan undang-undang dan keadilan. Hanya dalam situasi sedemikian sahaja ganjaran daripada titik peluh seseorang itu akan dilindungi olehundang-undang dan tidak dirampas oleh penindasan pihak berkuasa.

Sekiranya pengharapan rakyat terlalu rendah pula, maka rakyat akan menerima sahaja proses yang secara superfisialnya kelihatan demokratik tetapi tidak bermakna dari segi hakiki. Pengharapan yang terlalu rendah menyebabkan rakyat menerima sahaja pilihanraya yang tidak adil, sikap pegawai kerajaan yang menyalahi undang-undang dan tidak adil, dan tindakan ganas pihak polis. Demokrasi hanya akan berjaya jika rakyat menuntut dan memastikan bahawa para hakim, ahli politik, wakil rakyat, ahli parlimen, menteri, dan polis semuanya tidak membelakangkan undang-undang.

Pengharapan yang realistik merupakan ramuan amat penting demi memastikan demokrasi subur dan stabil. Jika rakyat mengharapkan demokrasi membawa satu penyelesaian ajaib, maka mereka akan kecewa. Tetapi, jika rakyat tidak mengharapkan keadilan daripada pemerintah dan pilihanraya yang adil, maka mereka tidak akan dapat menikmati faedah demokrasi.

Cabaran Maruah

Masyarakat perlu meyakini bahawa menerima kekalahan dalam pilihanraya yang adil adalah lebih bermaruah berbanding mengangkat senjata membantah keputusan tersebut. Dalam beberapa negara yang baru memperkenalkan demokrasi, sesetengah golongan sukar untuk menerima hakikat bahawa mereka telah kalah dalam pilihanraya yang adil. Mungkin sukar bagi mereka mengakui hakikat bahawa menerima keputusan yang dibuat melalui cara berperlembagaan adalah lebih bermaruah. Status sebagai pembangkang yang setia sebenarnya adalah status yang mulia. Malahan, pembangkang yang setia mungkin sahaja satu hari nanti akan membentuk kerajaan, dan kerajaan pula terpaksa menjadi pembangkang yang setia.

Demokrasi akan menjadi bermaruah apabila kita menerima hakikat bahawa kalah pilihanraya tidak bermaksud kalah segala-galanya. Demokrasi berperlembagaan melindungi nyawa, kebebasan, dan harta rakyat. Ia juga membolehkan pembangkang yang setia pada hari ini membentuk kerajaan pada masa hadapan.

Cabaran Pluralisme Kepelbagaian

Demokrasi yang disandarkan kepada teori bahawa ada pihak yang boleh bercakap mewakili ‘suara negara’, maka demokrasi itu hampir pasti akan gagal. Sebuah negara dibentuk oleh individu, keluarga, pelbagai kaum dan agama, serta bandar-bandar dan kampung-kampung. Sebuah negara tidak sama dengan seorang individu yang boleh memutuskan secara total sikap dia terhadap sesuatu perkara. Rakyat dalam negara tersebut berpegang dengan pelbagai pandangan dan tidak semuanya selari antara satu sama lain. Sekiranya sebuah negara demokratik cuba memaksa kesamaan, maka negara tersebut dengan sendirinya akan bergolak, berpecah malahan mungkin berlaku pertumpahan darah.

Maka sudah semestinya pendemokrasian mengambil kira hal ini. Isu-isu yang boleh ditentukan melalui demokrasi mestilah dihadkan jika kita mahu mengelakkan pergolakan. Dalam negara demokratik yang stabil, banyak perkara tidak diputuskan melalui demokrasi atau pilihanraya, tetapi dikhaskan sebagai hak individu atau kumpulan untuk memilih. Biasanya hak untuk memilih ini ditetapkan oleh perlembagaan.

Kebebasan yang dilindungi oleh perlembagaan adalah amat penting dalam negara-negara yang mempunyai golongan ‘minoriti tetap’ seperti golongan etnik atau agama minoriti. Jika kumpulan minoriti ini merasakan bahawa mereka tidak akan boleh menjadi majoriti untuk memenangi pilihanraya, dan jika hak asasi mereka akan diganggu tatkala mereka terus menjadi minoriti, maka mereka mungkin sahaja akan bangun menentang. Maka berlakulah pergolakan. Kebebasan beragama, kebebasan untuk memilih sama ada mahu menutup rambut atau tidak, kebebasan untuk menggunakan bahasa ibunda, dan kebebasan berkumpul tanpa diancam penjara atau dikasari, semua ini mesti dilindungi oleh Perlembagaan yang demokratik dan tidak diubah oleh perubahan keputusan majoriti.

Tidak wujud satu ‘suara negara’. Apa yang ada dalam demokrasi ialah kepelbagaian kehendak dan pluralisme pandangan. Kita mesti berhati-hati apabila ada ahli politik yang mendakwa mereka mewakili suara ‘semua rakyat’ atau mendakwa pandangan mereka sahajalah yang sahih. Jika sekalipun seseorang mahu bercakapmengenai ‘suara negara’, maka ia mestilah merujuk kepada Perlembagaan dan bukan panangan seseorang pemimpin atau polisi. Keluhuran Perlembagaan sahaja yang menjadi ukuran kesatuan negara.

—–
Dr Tom G Palmer ialah Pengarah Atlas Global Initiative

Topik liberalisasi ekonomi jarang-jarang diperdebatkan apabila kita bercakap mengenai Islam dan moderniti walaupun liberalisasi ekonomi merupakan satu aspek penting dalam moderniti. Kertas ini akan cuba mencari jawapan kepada persoalan adakah sistem ekonomi liberal – iaitu sistem pasaran terbuka, atau kapitalisme – serasi dengan Islam.

Apabila ditanya “Adakah Islam menerima kapitalisme?”, kebanyakan Islamis pasti akan mengatakan “Tidak!”. Oleh kerana Islam ialah satu sistem sosio-politik atau nizam al-hayah yang lengkap, golongan Islamis biasanya menganggap kapitalisme sebagai saingan atau musuh. Penolakan terhadap komunisme dan kapitalisme telah menjadi tema yang biasa kita temui dalam kitab-kitab karya tokoh-tokoh Islamis. Sayid Qutb, ideolog agung gerakan Ikhwan Muslimin Mesir, pernah menulis sebuah kitab bertajuk Ma’arakat al-Islam wal-Ra’s Maliyya (Pertempuran antara Islam dan Kapitalisma) pada tahun 1951. Malahan, sebuah persidangan Islam di Granada, Sepanyol, yang diadakan pada Julai 2003 dan dihadiri oleh kira-kira dua ribu peserta, mengeluarkan satu seruan agar riwayat sistem ekonomi kapitalis ditamatkan

Teologi Islam dan sejarah hubungan Islam dengan perniagaan dan usaha mencari keuntungan sebenarnya tidak menjurus ke arah penolakan terhadap kapitalisme. Rasulullah s.a.w. sendiri merupakan seorang peniaga yang berjaya. Islam sejak awal-awal lagi meraikan perniagaan dan perdagangan. Islam sebenarnya amat serasi dengan sistem ekonomi kapitalis yang diperlengkapkan dengan nilai-nilai moral seperti menjaga kebajikan orang miskin dan mereka yang memerlukan.

Perdagangan, Zakat dan Al-Quran

Keserasian Islam dan kapitalisme sebenarnya telah dikaji dengan mendalam. Maxime Rodinson, seorang Marxist daripada Perancis, menyatakan dalam buku beliau bertajuk “Islam dan Kapitalisme” (1966) bahawa umat Islam terdahulu tidak pernah merasakan bahawa usaha mengumpul wang adalah satu perkara yang salah. Setelah mengkaji teks Islam dan juga sejarah ekonomi dunia Islam, Maxime Rodinson menyatakan bahawa “Terdapat sesetengah agama yang mana kitab suci mereka secara umumnya tidak menggalakkan aktiviti komersial, [tetapi] ini sama sekali bukan sikap Al-Quran. Al-Quran melihat aktiviti komersial sebagai satu perkara positif dan hanya melarang penipuan dan juga aktiviti komersial pada hari-hari kebesaran tertentu sahaja.”

Memang benar bahawa Al-Quran amat menitik beratkan keadilan sosial. Penekanan ini membuatkan sesetengah pengkaji Muslim tertarik dengan konsep-konsep sosialis termasuklah janji sosialisme untuk melahirkan “masyarakat tanpa kelas”. Jika kita meneliti Al-Quran dengan teliti, pasti sistem sosialisme atau usaha mewujudkan sistem Islam-sosialisme akan kita tolak.

Al-Quran dengan jelas menerima hakikat bahawa akan wujud golongan yang miskin dan golongan yang lebih berada. Sedikit sebanyak, pengiktirafan Islam terhadap hak untuk memiliki harta peribadi dan juga hak untuk mewariskan harta turut menyumbang terhadap penerusan kewujudan perbezaan taraf dalam masyarakat. Bagaimanapun, Islam dengan tegas memberi amaran kepada mereka yang lebih berada agar tidak membiarkan golongan miskin begitu sahaja. Al-Quran menyeru golongan berada agar sentiasa membantu golongan miskin. Zakat adalah institusi penting dalam Islam dan ia merupakan manifestasi kepada sikap pemurah yang dituntut oleh Islam. Setiap Muslim yang berkemampuan diwajibkan memberikan sebahagian harta kepada saudaranya yang kurang berada.

Zakat ialah aktiviti kebajikan yang dilakukan secara suka rela. Zakat tidak memberikan kebenaran kepada pihak berkuasa untuk menjadikan harta dan kekayaan rakyat sebagai milik negara untuk dibahagi-bahagikan. John Thomas Cummings, Hossein Askari dan Ahmad Mustafa dalam kajian ilmiah mereka bertajuk “Islam dan Cabaran Ekonomi Moden” menyatakan bahawa “Zakat pada dasarnya ialah satu tindakan suka rela yang melambangkan sifat taqwa dan ia tidak sama dengan pengalaman pembayar cukai zaman sekarang apabila berhadapan dengan kenaikan levi dan peraturan yang kompleks.” Mereka menambah lagi “Islam juga tidak menjurus ke arah perancangan sistem ekonomi atau harga seperti yang diajarkan oleh sistem Marxisme”.

Rasulullah s.a.w. pernah diminta untuk menentukan harga barangan yang dijual di pasaran kerana pada masa itu terdapat pedagang yang menjual barangan dengan harga terlalu tinggi. Baginda s.a.w. menolak permintaan tersebut. Menurut hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Anas bin Malik menyatakan bahawa “Apabila beberapa orang bertemu Nabi Muhammad s.a.w. dan meminta Baginda s.a.w. menetapkan harga barangan di pasaran, Baginda s.a.w. menolak seraya berkata “Allah menetapkan sesuatu keperluan dan Allah yang menentukan harga.”” Tidak salah jika kita nyatakan bahawa terdapat sedikit unsur persamaan antara kejadian tersebut dengan konsep “invisible hand” yang dipopularkan oleh Adam Smith.

Terdapat hadith-hadith lain yang meraikan perdangangan, usaha mencari keuntungan dan juga usaha mencari kesenangan dalam hidup. Seperti mana yang dikatakan oleh Maxime Rodinson, “Muhammad bukan seorang sosialis.”

Keterbukaan Islam terhadap perdagangan merupakan salah satu faktor utama yang menyumbang kepada keagungan tamadun Muslim. Dunia umat Islam terletak di tengah-tengah “trade route” utama dunia dan para pedagang Islam mengambil manfaat dengan jayanya daripada kewujudan lingkaran “trade route” dunia ini. Malahan, para pedagang Islam telah memberi sumbangan penting terhadap pertumbuhan sistem perbankan moden. Para pedagang Islam pada zaman itu tidak mahu membawa emas sebagai matawang kerana ia mudah dicuri dan juga agak berat. Jadi, mereka memperkenalkan matawang kertas. Sistem pertukaran kredit ini kemudiannya dibawa ke Eropah oleh golongan Crusaders, terutamanya oleh puak Knights Templar.

Kejayaan umat Islam dalam perdagangan memberi sumbangan yang amat penting kepada keutuhan empayar Islam. Malahan kejatuhan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan perubahan dalam arus perdagangan antarabangsa. Apabila Vasco da Gama belayar mengelilingi Cape of Good Hope di Afrika Selatan pada November 1497, beliau membuka satu lembaran baru dalam sejarah dunia. Lembaran baru ini menyaksikan betapa perdagangan tidak lagi perlu menggunakan jalan-jalan darat yang merentasi Timur Tengah. Sebaliknya para pedagang antarabangsa mula menggunakan kapal laut.

Akibatnya, masyarakat Arab Timur Tengah yang telah dicerobohi oleh golongan Mongol sekitar dua ratus tahun sebelum itu berhadapan dengan situasi enonomi yang langsung tidak berkembang. Empayar Uthmaniyah hanya mampu bertahan buat beberapa abad sahaja sebelum turut sama berhadapan dengan situasi ekonomi yang muram.

Kehilangan pengaruh dalam perdangangan antarabangsa mengakibatkan umat Islam hilang budaya kosmopolitan. Ini seterusnya membawa kepada kebangkitan fahaman fanatik agama dan hilangnya keterbukaan apabila berhadapan dengan pandangan yang berbeza. Akhirnya, karya-karya yang dihasilkan oleh umat Islam pada waktu itu mula memperkenalkan fahaman asetikisme melampau yang menolak usaha mencari harta, walaupun jika kita lihat sejarah umat Islam, ulama’ ulama’ terdahulu amat meraikan perdagangan dan mereka menganggap harta sebagai anugerah Allah.

Calvinist Muslim?

Jika sekiranya perkembangan tamadun Islam tidak terganggu oleh perubahan di atas, sikap pro-perdagangan yang ditunjukkan oleh Islam mungkin sekali menjadikan Islam sebagai pengganti kepada Calvinisme. Max Weber berhujah bahawa Calvinisme merupakan fahaman yang menjadi pemangkin kepada kebangkitan kapitalisme.

Max Weber mungkin tidak bersetuju dengan hujah saya kerana beliau melihat Islam sebagai agama penakluk dan pemusnah, bukan agama untuk golongan pekerja. Menurut Weber, Islam menyekat kapitalisme kerana Islam hanya melahirkan gerakan militan (jihad) atau kesusahan sahaja. Tetapi, Weber menulis dalam bukunya bertajuk Konfusianisme dan Taoisme (1915) bahawa negara China pasti tidak akan boleh berjaya dari segi ekonomi kerana budaya nepitsme yang keterlaluan. Malahan, Weber juga amat pesimis dengan kemampuan Jepun untuk menjadi kuasa ekonomi dunia. Weber melakukan kesilapan kerana beliau menganggap semua budaya bukan Kristian tidak mampu berubah mengikut kitaran masa. Weber juga tersilap dalam membaca sejarah negara-negara bukan Kristian.

Salah seorang pakar sosiologi Turki yang merupakan bekas anak murid Max Weber, Sabri F. Űlgener, pernah menulis betapa Max Weber melakukan kesilapan besar apabila mengkaji Islam. Walaupun penulisan Max Weber mengenai sejarah kelahiran kapitalisme di dunia Barat dihormati ramai, Weber gagal mengiktiraf keserasian Islam dengan sistem pasaran bebas dan terbuka.

Permasalahan Riba’

Salah satu elemen dalam sistem kapitalisme moden ialah faedah atau bunga. Al-Quran menyatakan bahawa “Allah membenarkan perdagangan dan telah mengharamkan riba”. Biasanya, kita menterjemahkan perkataan riba sebagai faedah atau bunga, dan ini menimbulkan pertembungan antara Islam dan kapitalisme.

Pertembungan ini menyebabkan umat Islam berusaha menjadikan sistem perbankan Islam sebagai satu sistem arus perdana, dan juga sebagai alternatif kepada sistem perbankan konvensional. Sistem perbankan Islam sedikit sebanyak merupakan adaptasi daripada konsep teroka modal (venture capital) yang biasa diamalkan di dunia Barat. Konsep-konsep utama sistem perbankan Islam ada yang mengadaptasi konsep konvensional seperti pajakan, perkongsian dan perkongsian keuntungan.

Walaupun sistem perbankan Islam kini membolehkan umat Islam berurusniaga dalam sistem kapitalis tanpa melibatkan diri dengan faedah, sesetengah Muslim mempersoalkan adakah faedah atau bunga yang tidak keterlaluan masih perlu dikategorikan sebagai riba. Bagi mereka, sekiranya kadar faedah yang dikenakan tidak menzalimi pengguna, maka faedah itu mungkin tidak perlu dikategorikan sebagai riba.

Pandangan ini boleh dikatakan bermula daripada abad ke 16, pada zaman kesultanan Islam Uthmaniyah. Contohnya, semasa pemerintahan Khalifah Sulaiman I (Sulaiman the Magnificent), Sheikh-ul-Islam (Ketua Hal Ehwal Agama Islam) pada waktu itu, Ebusuud Effendi, membenarkan yayasan-yayasan amal kebajikan mengutip faedah.

Pada masa kini pula, sesetengah pengkaji seperti Dr Imad-ad-Dean Ahmad, Presiden Minaret of Freedom Institute, cuba memberikan interpretasi baru untuk perkataan riba. Dr Imad-ad-Dean Ahmad berhujah bahawa perkataan riba bermaksud caj yang terlalu tinggi sehingga menindas pengguna. Caj tinggi tersebut mungkin dikenakan sebagai kadar faedah ataupun sebagai harga jualan sesuatu barangan. Jika harga jualan sesuatu barangan terlalu tinggi sehingga ia menindas, maka itulah riba. Sebaliknya, jika kadar faedah yang dikenakan adalah bersesuaian dengan kadar di pasaran dan tidak menindas, maka faedah itu tidak boleh dikategorikan sebagai riba.

Bagaimanapun, sama ada faedah dibenarkan oleh Islam atau tidak bukanlah persoalan utama. Islam jelas sekali amat menggalakkan perdagangan bebas dan perniagaan. Seperti yang dikatakan oleh Maxime Rodinson, “Tuduhan bahawa Islam menentang kapitalisme adalah palsu.”

Sintesis?

Jika Islam memang serasi dengan kapitalisme, maka bagaimana pula dengan pandangan Syed Qutb mengenai pertembungan antara Islam dan kapitalisme? Jika dikaji, isu pertembungan ini bermula daripada dua faktor.

Faktor pertama ialah budaya asetik yang menyelinap masuk dalam kehidupan dan pemikiran umat Islam semasa pengaruh tamadun Islam mula menjadi lemah. Pemikiran asetik ini masih lagi amat berpengaruh di kalangan Muslim ultra-konservatif.

Faktor kedua pula ialah kebangkitan fahaman Islam radikal. Fahaman ini mula berputik semasa umat Islam menentang puak kolonialis. Matlamat utama fahaman Islam radikal ialah untuk mencipta satu sistem sosio-politik baru untuk menyaingi Barat. Oleh kerana Barat terbina atas sistem demokrasi dan kapitalisme, maka fahaman Islam radikal menuntut agar pengikutnya menentang kedua-dua sistem tersebut dan mencipta visi sistem politik dan ekonomi yang lain.

Inilah yang menyebabkan tokoh-tokoh awal gerakan Islam radikal – seperti Syed Qutb dan Maududi – banyak meminjam idea daripada satu lagi fahaman yang digelar oleh Ian Buruma dan Avi Margalit sebagai “Occidentalism”. Fahaman “Occidentalism” ini berpunca daripada kritikan terhadap Barat yang dikemukakan oleh Heidegger. Kritikan ini kemudiannya mempengaruhi puak fasis di Jepun, puak Nazi di Jerman dan Khmer Rouge di Kemboja. Fahaman ini juga lah yang turut mempengaruhi corak pemikiran Al-Qaeda.

Bagaimanapun, majoriti umat Islam tidak dipengaruhi oleh fahaman “Occidentalism”. Kebanyakan umat Islam lebih selesa menjadikan Islam sebagai amalan harian diri sendiri dalam usaha mereka mencari keredhaan Allah dan kesenangan di muka bumi. Bagi golongan majoriti ini, demokrasi dan kapitalisme amat sesuai untuk mereka.

Contoh paling jelas yang boleh diberikan ialah apa yang berlaku di Turki sejak dua dekad kebelakangan ini. Turki bukanlah negara umat Islam yang kaya tetapi ia mungkin antara yang paling membangun. Negara umat Islam yang paling kaya adalah negara-negara Arab yang memiliki sumber minyak. Bagaimanapun, kekayaan tersebut tidak membawa pembangunan dan negara-negara itu masih banyak yang belum moden dan masih lagi berpuak-puak. Minyak membawa kekayaan tetapi tidak membawa pemodenan. Proses pemodenan hanya lahir daripada pemikiran yang rasional, ketersusunan, pertukaran idea dan keberanian mengambil risiko dalam usaha mencapai matlamat tertentu.

Turgut Ozal, bekas Presiden Turki, pernah menyebut bahawa “Kita amat beruntung kerana kita tidak memiliki minyak dan kita perlu bekerja keras untuk mencari pendapatan.” Ozal merupakan seorang ahli politik Muslim yang pro-Barat. Reformasi Reaganesque yang dilancarkan oleh Ozal pada tahun 1980-an berjaya mengubah Turki daripada sebuah negara quasi-sosialis kepada negara kapitalis.

Persekitaran baru tersebut memberikan tapak yang subur kepada golongan Muslim konservatif di Anatolia dalam usaha mereka menerajui pembangunan sosio-ekonomi. Hasil kejayaan mereka dalam dunia perniagaan, golongan Muslim konservatif ini mendapat gelaran “Harimau Anatolia”. Mereka berjaya membentuk satu kelompok baru yang benar-benar mampu menyaingi kuasa kelompok sekular elit yang dikenali sebagai “bourgeois Istanbul”.

Sebuah kumpulan pengkaji, European Stability Initiative (ESI), yang berpusat di Berlin menyelidik dengan mendalam mengenai kelompok “Harimau Anatolia” ini. Para pengkaji ESI menjalankan temuramah dengan beberapa ratus peniaga Muslim konservatitf di bandar Kayseri, Anatolia. Daripada kajian tersebut mereka mendapati bahawa arus pro-perniagaan dan individualistik berkembang luas di kalangan Muslim di situ. Mereka juga menyatakan bahawa reformasi Islam secara perlahan-lahan sedang berlaku di kalangan usahawan Muslim. Kajian tersebut diberikan tajuk “Islamic Calvinists” – sesuai dengan tanggapan para pengkaji ESI terhadap golongan kapitalis Muslim di Anatolia yang tetap berpegang dengan ajaran Islam.

Parti Keadilan dan Pembangunan (AKP Party) yang memegang kuasa sekarang boleh dilihat sebagai manifestasi politik fahaman “Islamic Calvinism” yang bertapak di Turki. Kebanyakan ahli AKP mempunyai pengalaman perniagaan. Parti AKP juga membawa polisi-polisi yang pro-perniagaan sejak hari pertama mereka memerintah lagi. Taib Erdogan, Perdana Menteri Turki, berulang kali menjemput pelaburan asing daripada semua negara, termasuklah daripada Israel.

Dalam ucapan beliau di sebuah persidangan antarabangsa Islam, Perdana Menteri Taib Erdogan menyeru pemimpin-pemimpin Arab untuk memberikan definisi baru terhadap riba. Beliau memberi amaran bahawa sistem perbankan Islam boleh menjadi perangkap yang menghalang pembangunan dunia Muslim. Jika lebih ramai pemimpin Muslim, ulama dan intelektual yang bersuara seperti ini, maka pasti sistem pasaran – dan pemikiran – akan turut menjadi lebih bebas di Timur Tengah.

Kedegilan

Masih ada lagi umat Islam, di Turki dan di tempat lain, yang menolak kapitalisme dan menuduh kapitalisme sebagai satu konsep asing yang merosakkan Islam. Ini sebenarnya merupakan tuduhan yang tersilap.

Jika kita melihat dengan objektif kritikan terhadap kapitalisme yang diutarakan oleh umat Islam, kita akan dapat melihat bahawa perkara yang dikritik sebenarnya ialah kebebasan seksual, pelacuran, penagihan dadah, jenayah, atau sifat mementingkan diri yang berlebihan dalam dunia Barat. Semua ini sebenarnya bukan elemen utama dalam kapitalisme. Nama yang lebih tepat untuk semua perkara yang ditolak ini ialah “materialisme budaya” yang membawa maksud bahawa kebendaan diletakkan terlalu agung sehingga melebihi segala-galanya. Umat Islam yang menolak kapitalisme sebenarnya terkeliru antara kapitalisme dan materialisme budaya.

Umat Islam yang berapi-api menolak kapitalisme pasti akan terperanjat jika mereka menyedari bahawa sebahagian daripada pejuang pasaran bebas di Barat juga tegas dalam memperjuangkan ajaran agama dan kepentingan keluarga dan nilai kekeluargaan. Mereka juga memperjuangkan agar nilai-nilai agama dan kekeluargaan diterapkan dalam sistem pentadbiran. Malangnya, penyatuan demokrasi dan kapitalisme dengan nilai-nilai Judeo-Kristian yang merupakan fenomena Amerika – dan bukan budaya Eropah – kurang disedari oleh umat Islam. Budaya gereja dan budaya melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan yang sebenarnya meluas di Amerika tidak begitu menonjol dalam media antarabangsa. Sebaliknya, imej Amerika yang subur di mata umat Islam ialah imej hedonistik melalui MTV dan Hollywood.

Ringkasnya, kapitalis tidak semuanya jahat. Jika lebih ramai umat Islam menyedari perkara ini, maka lebih ramai juga yang akan lebih berani membuka masyarakat untuk menerima pembangunan dan moderniti. Dan, lebih ramai lagi juga yang akan lebih menghayati arahan Al-Quran agar “bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak, supaya kamu berjaya” (Al-Jumu’ah, 10).

Jika perkara ini berlaku, maka dunia akan menjadi lebih selamat kerana pencarian rezeki yang dipandu oleh kesedaran moral adalah jauh lebih aman daripada usaha “memerangi” pencarian rezeki yang dipandu oleh rasa benci.

——————

Mustafa Akyol (www.thewhitepath.com) ialah seorang penulis dan kolumnis Muslim Turki yang menetap di Istanbul. Beliau kini sedang menulis sebuah buku dalam Bahasa Inggeris mengenai masa depan Islam dan dunia Islam.

Menurut Dr Imad-ad-Dean Ahmad, perniagaan bukan perkara asing bagi umat Islam. Rasulullah (saw) dan Saidatina Khadijah (r.a) merupakan ahli perniagaan yang berjaya dalam pasaran bebas pada masa itu. Kitab suci Al-Quran juga penuh dengan pelbagai ayat yang menyentuh hal ehwal perniagaan. Malahan, jika kita teliti sejarah perkembangan Islam, kita pasti mengakui peranan penting yang dimainkan oleh ahli perniagaan dalam menyebarkan Islam ke seluruh pelusuk bumi. Islam sampai ke Tanah Melayu melalui ahli perniagaan yang bergerak dalam pasaran bebas dunia, bukan melalui bala tentera.

Malangnya, hubungan intim antara Islam dan pasaran bebas tidak begitu dihargai oleh dunia, termasuklah oleh umat Islam di Malaysia.

Usaha mengawal pasaran

Di awal kurun ke-20, hubungan rapat beberapa negara Arab dengan Soviet Union menyebabkan sistem sosialisme mula meresapi Timur Tengah. Sehingga hari ini, masih banyak lagi negara Arab yang mewarisi sisa-sisa sistem ekonomi sosialisme dalam mana kerajaan menguasai dan mengawal pergerakan ekonomi negara tersebut. Perkembangan pemikiran sosialis di negara-negara Arab akhirnya merosakkan sistem pasaran terbuka yang diwarisi masyarakat Arab sejak zaman Rasulullah (saw) lagi.

Bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, kita melihat betapa negara-negara umat Islam mula menunjukkan rasa tidak selesa terhadap sistem ekonomi sosialisme. Beberapa buah negara umat Islam, termasuklah Malaysia, telah dan sedang berusaha memperkenalkan sistem pasaran yang lebih terbuka dan berdaya-saing.

Malangnya, beberapa kelompok di kalangan umat Islam masih lagi menentang sistem pasaran yang lebih terbuka. Menurut Dr Imad, terdapat tiga kelompok yang biasanya menentang sistem pasaran.

Kelompok pertama ialah mereka yang masih pekat dengan fahaman sosialisme. Mereka ini mengatakan bahawa kita tidak boleh memiliki harta peribadi kerana apa-apa harta yang kita miliki mestilah di kongsi dengan rakyat secara keseluruhan. Dalam bahasa Inggeris, mereka ini digelar sebagai “economic egalitarians”. Fahaman pro-sosialis menyebabkan mereka lebih selesa jika rakyat dan syarikat dikenakan cukai yang tinggi agar harta boleh dibahagi-bahagikan kepada semua rakyat, termasuklah kepada mereka yang tidak mahu bekerja.

Kelompok kedua pula meyakini bahawa untuk membangun, semua hal ehwal dalam sesebuah negara mestilah dikawal oleh kerajaan (autoritarian). Mereka ini berpegang dengan pandangan bahawa menteri-menteri adalah orang bijak pandai yang pakar dalam menyusun-atur ekonomi negara. Oleh itu, aktiviti ekonomi mestilah dikawal sepenuhnya oleh kerajaan melalui proksi-proksi tertentu.

Kelompok ketiga pula menentang sistem pasaran kerana mereka tidak suka kepada kesenangan dan kemewahan. Bagi mereka, harta hanya menjauhkan kita daripada agama. Sebaliknya, mereka mahu hidup dalam dunia tersendiri dan tidak mencampuri urusan mencari pendapatan untuk hidup lebih selesa (asetikisme).

Ketiga-tiga kelompok di atas mempunyai persamaan yang ketara. Mereka semuanya mengatakan bahawa harta atau kekayaan adalah perkara yang tidak baik untuk dimiliki oleh individu. Sebaliknya, pendapatan rakyat mesti dijadikan milik negara, contohnya melalui cukai yang tinggi, dan harta tersebut akan dikawal atau diuruskan oleh negara demi menjaga kebajikan semua rakyat.

Semua fahaman ini sebenarnya tidak selari dengan sistem Islam yang mahukan setiap individu Muslim berusaha dan bekerja, mengumpul harta daripada pekerjaan yang halal, dan kemudian melakukan sebanyak mungkin amal jariah secara sukarela. Seruan Islam ialah agar setiap individu Muslim membantu menjaga kebajikan jiran tetangga dan rakyat keseluruhan, bukan mencari helah dengan mengatakan bahawa itu adalah tanggungjawab kerajaan.

Islam dan harta peribadi

Dr Imad menegaskan bahawa Islam membawa satu sistem komprehensif untuk melindungi harta peribadi. Dalam Islam, semua perkara adalah ciptaan dan hak Allah. Harta peribadi adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Sebagai khalifah Allah di muka bumi, setiap individu mesti menjaga amanah tersebut dan menggunakannya untuk kebaikan manusia secara keseluruhan. Setiap individu akan dipertanggung-jawabkan sepenuhnya terhadap amanah tersebut (Yaasin, 54).

Al-Quran tidak menafikan hak seseorang individu untuk mengumpul harta. Sebaliknya, Al-Quran memberi beberapa garispanduan dan nasihat mengenai cara terbaik untuk membelanjakan harta. Dalam Islam, harta tidak boleh dibazirkan dan tidak boleh digunakan untuk menafikan hak orang lain (Al-Baqarah, 188).

Jika seseorang menyimpan harta milik orang lain, contohnya memegang amanah harta anak yatim, harta tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan peribadi pemegang amanah tersebut (An-Nisaa, 9-10).

Bertentangan dengan fahaman sosialis atau autoritarian yang mahukan harta peninggalan si mati dijadikan hak negara, Islam menghormati hak untuk mewariskan harta (An-Nisaa’, 33). Malahan hak mewarisi harta diperluas kepada kaum wanita (An-Nisaa’, 7), walaupun ini tidak berlaku sebelum kedatangan Islam.

Rasulullah (saw) turut mempertegaskan betapa Islam amat menghormati harta milik peribadi. Dalam khutbah wada’, Baginda (saw) bersabda bahawa:

“Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak”

Peranan kerajaan

Dalam sebuah masyarakat Islam, setiap individu bertanggungjawab memastikan harta mereka digunakan dengan cara yang terbaik. Tanggungjawab menjaga kebajikan masyarakat bukan diserahkan kepada kerajaan semata-mata. Sebaliknya, setiap individu Muslim bertanggung-jawab memastikan kebajikan jiran tetangga mereka terjaga, terutamanya dengan melakukan amal jariah.

Sejak kejatuhan Soviet Union, sudah tidak ramai lagi ahli ekonomi yang meyakini sistem ekonomi terancang (command and control economy). Dr Imad mengatakan bahawa sebenarnya ahli-ahli ekonomi Islam sejak awal-awal lagi menolak sistem ekonomi terancang. Sebaliknya, Islam lebih menggalakkan sistem pasaran yang tidak dipengaruhi kuasa politik. Rasululah (saw) acapkali mahukan harga sesuatu barangan atau komoditi ditentukan oleh kuasa pasaran.

Contohnya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abu Said al-Khudri, diceritakan bagaimana pada suatu hari Bilal ibn Rabah memberikan beberapa biji buah tamar berkualiti tinggi kepada Rasulullah (saw). Baginda (saw) bertanya “Bagaimana kamu boleh mampu membeli tamar ini?” Bilal menjawab, “Aku menyimpan beberapa biji tamar yang berkualiti rendah, dan aku menukarnya dengan tamar berkualiti tinggi untuk dihadiahkan kepada Rasulullah”. Baginda (saw) menjawab “Berhati – hatilah! Sesungguhnya inilah riba! Jika kamu mahu membeli tamar berkualiti tinggi, maka jual lah tamar yang berkualiti rendah dengan harga pasaran, dan gunakanlah wang yang kamu perolehi untuk membeli tamar yang berkualiti tinggi”.

Dalam kata lain, Rasulullah (saw) mahu urusniaga dijalankan berdasarkan harga pasaran kerana dengan itu, harga sesuatu barangan akan ditentukan oleh kuasa pasaran tanpa dipengaruhi unsur-unsur yang tidak sihat. Jelas bahawa Islam menganggap kuasa pasaran yang tidak dicampuri oleh pengaruh lain boleh menentukan dengan lebih baik dan lebih tepat harga yang paling wajar untuk sesuatu barangan.

Islam juga tidak cuba mengawal harga barangan dalam pasaran. Dr Imad mengatakan bahawa “Rasulullah (saw) hanya mencampuri urusan pasaran untuk mengelakkan berlakunya penipuan atau riba”. Baginda (saw) juga tidak cuba mengawal pasaran apabila Baginda (saw) mengambil alih kuasa politik.

Pada zaman pemerintahan khilafah Umayyah, pemerintah pada waktu itu mula mencampuri urusan pasaran dan cuba mengawal pasaran dengan kuasa politik. Khalifah Umar Abdul Aziz memperbetulkan kesilapan ini apabila beliau mengatakan kepada para gabernor yang beliau lantik bahawa :

“Allah telah menjadikan bumi dan air untuk manusia mencari rahmat-Nya. Maka biarlah para peniaga berjalan tanpa sebarang campurtangan atau gangguan. Jangan kamu mencampuri urusan mereka, dan jangan kamu ganggu usaha mereka mencari rezeki”.

Islam juga tidak menggalakkan kerajaan melibatkan diri dalam perniagaan. Ibn Khaldun mengatakan bahawa “aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh kerajaan adalah merbahaya kepada rakyat dan boleh merosakkan pendapatan dan pentadbiran kewangan negara”. Ibn Khaldun menjelaskan bahawa jika kerajaan melibatkan diri dalam perniagaan, maka ada kemungkinan akan wujud sebuah monopoli yang akhirnya menyebabkan rakyat terpaksa membayar harga yang tinggi. Situasi sebegini pasti akan membebankan rakyat.

Islam menolak asetikisme

Islam menolak fahaman asetik yang seolah-olah mahu semua manusia hidup dalam kemiskinan dan kesusahan. Dr Imad berhujah bahawa, sebenarnya, kaya atau miskin tidak melambangkan apa-apa. Kekayaan dan kemiskinan hakikatnya adalah ujian kepada manusia. Ujian inilah yang akan menentukan jauh atau rapatnya kita kepada Allah. Semata-mata menjadi miskin, atau dengan sengaja mahu menjadi miskin, tidak langsung melambangkan hubungan seseorang individu dengan Allah dan jauh sekali daripada melambangkan taqwa.

Islam menganggap dunia dan kekayaan yang boleh diperolehi di muka bumi sebagai satu platform neutral yang membolehkan setiap individu menzahirkan rasa cinta mereka kepada Allah dengan sukarela, termasuklah dengan cara mengumpul kekayaan ang halal untuk dibelanjakan secara yang halal. Al-Quran dengan jelas mengarahkan manusia bekerja, dan Islam tidak menganggap usaha mengumpul rezeki per se sebagai sesuatu yang menjauhkan manusia daripada Allah.

Zakat dan pembahagian harta

Menurut Dr Imad lagi, dalam menilai sistem ekonomi Islam, sesetengah pengkaji terkeliru apabila mereka mendakwa Islam mahu menyamaratakan taraf sosio-ekonomi manusia. Mereka menyangka bahawa tujuan sistem zakat ialah untuk memastikan semua manusia mempunyai taraf sosio-ekonomi yang sama rata, tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin. Ini merupakan dakwaan yang tidak tepat sama sekali.

Kadar zakat adalah amat kecil – hanya 2.5% sahaja. Kadar yang rendah ini jelas tidak akan membawa kepada taraf sosio-ekonomi yang sama rata. Dengan itu, zakat jelas bukan bertujuan untuk menyama-ratakan taraf sosio-ekonomi rakyat, dan bukan juga untuk “menghukum” mereka yang kaya. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, zakat sebenarnya bertujuan untuk menyucikan harta seseorang Muslim.

Sebaik sahaja seseorang mengeluarkan zakat, maka Islam menganggap semua harta lain yang mereka miliki adalah suci dan sepenuhnya menjadi hak mereka. Sebarang perkongsian harta etelah zakat dikeluarkan adalah dalam bentuk sedekah yang sukarela, bukan dalam bentuk paksaaan undang-undang atau rampasan oleh mereka yang berkuasa.

Penutup

Keunggulan teori dan sistem ekonomi Islam sampai ke kemuncaknya pada zaman Ibn Khaldun pada abad ke-14. Ibn Khaldun merupakan tokoh agung yang telah berjaya menggariskan sistem sosio-ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Bagi Ibn Khaldun, sistem ekonomi Islam menuntut setiap individu berusaha membiayai kehidupan diri sendiri dan keluarga masing-masing, membebas-kan pasaran daripada campurtangan kuasa politik, dan mengajak setiap individu manusia menjadi warganegara yang bertanggungjawab terhadap kebajikan secara keseluruhan.

Kedatangan Islam ke muka bumi telah membawa satu sistem pasaran ekonomi yang bebas dan terbuka. Islam menyusun kegiatan ekonomi dengan satu rangkaian undang-undang perdagangan untuk memastikan pemilikan harta peribadi dihormati dan pasaran dibiarkan bebas untuk berfungsi dengan sendiri. Pandangan-pandangan yang menentang sistem pasaran terbuka kebanyakannya bukan berasal daripada penghayatan ajaran Islam yang tulin, tetapi biasanya lebih dipengaruhi fahaman sosialis atau autoritarianisme.

Seruan Islam agar setiap manusia melakukan amal jariah telah melahirkan satu generasi masyarakat bertamadun tinggi yang tiada tolok bandingnya. Generasi ini tidak mengharapkan kerajaan mengambil alih urusan menjaga kebajikan jiran tetangga, tetapi mereka giat menubuhkan pelbagai platform kebajikan yang bebas daripada cengkaman kerajaan. Contohnya, institusi waqaf berkembang pesat semasa zaman emas Islam.

Jika rakyat Malaysia benar-benar mahu mengamalkan sistem ekonomi berdasarkan Islam, maka langkah pertama yang mesti dilakukan ialah memastikan sistem pasaran terbuka kembali diletakkan ke tempatnya.

—–
Wan Saiful Wan Jan ialah Ketua Pengarah Malaysia Think Tank