Perdagangan bebas semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini utamanya karena ada upaya-upaya serius untuk mengkoordinasikannya secara internasional melalui perjanjian seperti Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan (GATT) dan lembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Stiglitz and Charlton, 2005).

Tetapi perdagangan bebas masih perlu ditingkatkan terutama bagi negara-negara berkembang karena mereka tidak mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi sebesar negara-negara maju untuk mencapai tujuan kebijakan perdagangan. Kepentingan beberapa kelompok di negara-negara maju, terutama sektor pertanian, menghambat kemajuan perdagangan bebas seperti yang terlihat dalam gagalnya WTO memajukan proses negosiasi dalam Perundingan Doha (Stiglitz and Charlton, 2005).

Kita tidak bisa mengabaikan pelajaran penting dari sejarah mengenai manfaat perdagangan bebas. Para ekonom klasik, yang menulis pada abad ke-18 dan 19, memberi kita sejumlah teori penting mengenai manfaat perdagangan bebas, dan teori-teori ini hingga kini terbukti benar. Tulisan ini akan memaparkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill.

Douglas Irwin, seorang ekonom terkemuka yang banyak menulis mengenai kebijakan perdagangan, menyatakan bahwa manfaat perdagangan bebas–seperti yang telah dikemukakan oleh John Stuart Mill–dapat dikelompokkan menjadi tiga: manfaat langsung, manfaat tidak langsung, serta manfaat moral dan intelektual (Irwin, 2009). Argumen yang mendukung perdagangan, yang dikembangkan pertama-tama oleh Adam Smith dan kemudian diperluas oleh David Ricardo, menjelaskan manfaat langsung dari perdagangan.

Adam Smith yang disebut-sebut sebagai bapak ekonomi modern menyatakan bahwa perdagangan luar negeri memainkan peranan penting dalam ekonomi sebuah negara karena perdagangan ini menciptakan pasar, yang permintaannya terhadap barang jauh lebih besar daripada permintaan dalam negeri. Adam Smith menekankan prinsip keunggulan mutlak (absolute advantage) dalam teori perdagangan bebasnya. Ia menjelaskan bahwa perdagangan memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien karena setiap negara akan memproduksi barang yang menjadi spesialisasinya dan memberinya keunggulan mutlak. Pendapatan nasionalnya akan meningkat. Kenaikan pendapatan semacam ini tidak akan didapat jika perdagangan antar negara dibatasi (Spiegel, 1991).

Bagi Adam Smith, pemerintah tidak perlu mengatur impor karena aturan seperti itu akan menghalangi pasar dalam negeri dari kompetisi. Kebijakan seperti itu pada dasarnya berusaha “mengarahkan orang untuk menggunakan modalnya dengan cara tertentu, dan karenanya aturan seperti tidak berguna dan merusak” (Smith, 1776: 366).

David Ricardo, yang lahir di London pada akhir abad ke-18 dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pemikiran ekonomi yang mempengaruhi para ekonom hingga hari ini, memusatkan teorinya pada perdagangan (Spiegel, 1991). Penjelasannya mengenai perdagangan tidak lagi berkisar mengenai keunggulan mutlak, tetapi keunggulan komparatif (comparative advantage). Keunggulan komparatif menjadi teori yang luar biasa dan sangat berguna untuk menjelaskan manfaat perdagangan bebas.

David Ricardo menjelaskan teori keunggulan komparatif dengan menggunakan model sederhana dimana ia membayangkan dunia hanya berisi dua negara yaitu Inggris dan Portugal. Kedua negara ini memproduksi dan mengkonsumsi dua barang yaitu anggur dan pakaian. Katakanlah Inggris dapat memproduksi satu unit pakaian dalam satu tahun dengan tenaga 100 orang buruh dan satu unit anggur dengan tenaga 120 buruh. Sementara Portugal hanya memerlukan 90 orang buruh untuk memproduksi satu unit pakaian dan 80 orang buruh untuk memproduksi satu unit anggur (Ricardo, 2004).

Meski Portugal jelas memiliki keunggulan mutlak dalam dua barang tersebut, Ricardo menunjukkan pada kita bahwa kedua negara masih akan mendapatkan manfaat bila mereka memiliki hubungan perdagangan. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah spesialisasi. Portugal lebih beruntung jika memproduksi anggur sementara Inggris tak terlalu merugi jika memproduksi pakaian.

Dengan memproduksi barang yang memberi mereka keunggulan komparatif, dua negara itu dapat meraih manfaat dari menjalin hubungan dagang. Dengan menekankan keuntungan spesialisasi dan pertukaran, David Ricardo menunjukkan bahwa perdagangan internasional meningkatkan efisiensi, meningkatkan perolehan laba dan standar hidup, serta meningkatkan jumlah komoditi yang tersedia (Spiegel, 1991).

Teori keunggulan komparatif masih menjadi peninggalan David Ricardo yang paling berharga sebagai ekonom. Sungguh peninggalan yang sangat berharga karena dapat menjelaskan bagaimana negara berkembang sekali pun dapat memiliki kesempatan untuk meraih manfaat dari perdagangan di pasar internasional.

Manfaat langsung lain dari perdagangan bebas adalah tersedianya barang yang lebih beragam. Kesejahteraan sebuah masyarakat akan meningkat bila mereka memiliki beragam jenis barang untuk dipilih. Selain itu, keragaman jenis barang juga menguntungkan produsen karena ia membuka kesempatan bagi tumbuhnya produksi barang-barang yang dibutuhkan untuk memproduksi jenis barang yang lebih beragam dan lebih murah ongkos produksinya (Irwin, 2009).

Kawan karib David Ricardo, John Stuart Mill yang juga dikenal sebagai tokoh penting dalam filsafat, politik dan ekonomi memberikan kontribusi dengan memaparkan manfaat tak langsung dari perdagangan bebas (Spiegel, 1991). Mill menyatakan bahwa perdagangan bebas memperbesar dan memperluas cakupan pasar, dan karena itu produktivitas pun meningkat (Irwin, 2009). Dengan meningkatnya produktivitas, meningkat pula standar hidup warga sebuah negara. Inilah manfaat tak langsung dari perdagangan.

Irwin menekankan dua cara penting bagaimana perdagangan internasional menumbuhkan produktivitas: dengan memudahkan proses pengalihan teknologi yang meningkatkan produktivitas, dan dengan meningkatkan tingkat kompetisi.

Kemajuan teknologi dapat dialihkan dengan mengimpor barang modal yang merupakan hasil dari upaya riset dan pengembangan (Irwin, 2009). Penting untuk dicatat di sini bahwa ada beberapa pengetahuan yang merupakan barang publik (public good).* Dengan membuka diri terhadap perdagangan internasional sebuah negara mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk meningkatkan produktivitas melalui alih pengetahuan.

Kompetisi dalam perdagangan internasional dapat meningkatkan produktivitas karena dapat mengurangi kekuatan pasar sejumlah perusahaan dalam ekonomi. Dengan adanya kompetisi dari negara yang menjadi mitra dagang dan kompetisi dalam pasar dalam negeri, perusahaan didorong untuk menjadi semakin efisien dalam proses produksi mereka.

Selain itu, perusahaan yang berrencana memasuki pasar harus siap menghadapi resiko kompetisi internasional. Karenanya, hanya perusahaan yang sangat produktif yang biasanya berani memasuki pasar ini.

Tak seperti manfaat langsung, produktivitas yang merupakan manfaat tak langsung perdagangan tak mudah diukur. Meski demikian, manfaat tak langsung ini sangat penting karena mereka menunjukkan bahwa perdagangan bebas memberikan sumbangan yang tak terkira bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup.

Manfaat ketiga dari perdagangan adalah manfaat intelektual dan moral. Paparan John Stuart Mill mengenai hal ini tak begitu jelas. Tetapi Irwin menyebutkan sejumlah manfaat tersebut, diantaranya potensi perdagangan bebas untuk membawa perdamaian dengan menciptakan kesalingtergantungan antar negara, dan juga kesalingpemahaman dan kerjasama. Bagi negara berkembang, perdagangan internasional nampaknya bisa mendorong tumbuhnya rezim dan lembaga negara yang demokratis. Meski manfaat-manfaat ini sulit untuk diukur secara kuantitatif, semakin banyak kajian kreatif yang menunjukkan manfaat non-materil dari perdagangan bebas (Irwin, 2009).

Para ekonom terkemuka di zaman kita, orang-orang yang memiliki visi seperti Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill telah mengemukakan argumen luar biasa yang mendukung perdagangan bebas. Argumen mereka masih berpengaruh hingga hari ini. Saya tak mengatakan bahwa perdagangan bebas adalah satu-satunya cara untuk menumbuhkan ekonomi, tetapi ia adalah bagian krusial dalam ekonomi kita dan merupakan alat yang penting dalam membantu negara-negara miskin untuk berkembang. Joseph Stiglitz, Pemenang Nobel Ekonomi, dan Andrew Charlton, yang bersama dengan Stiglitz menulis buku Fair Trade For All: How Trade Can Promote Development (2005), menyatakan bahwa perdagangan internasional memang tidak memadai, tapi penting, bagi pertumbuhan ekonomi negara berkembang.

Perbalahan antara pendukung perdagangan bebas dan pendukung proteksionisme semestinya sudah selesai sejak lama karena fakta yang mendukung manfaat perdagangan bebas sudah sedemikian jelasnya. Manfaat yang dapat diraih dari perdagangan bebas adalah luar biasa. Lagipula zaman kita ini zaman globalisasi, kerjasama dan kesalingtergantungan. Negara-negara terkemuka semestinya tak membiarkan diri mereka didikte oleh kebijakan peraturan perdagangan yang tak berwawasan jangka panjang. Penentang perdagangan bebas harus mulai mendengar pendapat yang rasional supaya kita bisa mendebatkan kebijakan publik dan isu pembangunan lain yang lebih penting.

Catatan
* Barang publik adalah barang yang penggunaannya tidak menimbulkan permusuhan karena penggunaan barang tersebut oleh satu orang tidak membatasi penggunannya oleh orang lain. Barang publik juga barang yang tidak membuat orang tersisihkan karena setiap orang pasti menggunakan barang itu dan mereka tak mungkin bisa dicegah sepenuhnya dari menggunakannya. Lihat Veldhuis and Mackenzie, 2010.

- – -

Alecsandra Dragne pernah magang di bagian Pembangunan Fraser Institute pada tahun 2010. Artikel ini diterjemah dari Majalah Fraser Forum, The Fraser Institute

Satu dari banyak hal yang Milton Friedman ajarkan pada kami ketika beliau sedang di Lima (Ibukota Peru) adalah “tak ada yang gratis dalam hidup ini”. Tapi dia tidak bilang kalau ternyata ada buku gratis. Sekitar lima tahun setelah kunjungan itu, Milton Friedman dan istrinya, Rose Friedman, mengirimi saya buku berjudul, The Tyranny of the Status Quo (Tirani Status Quo). Saya benar-benar terkesan dengan buku itu, karena pada saat itu lembaga tempat saya bekerja tengah mengorganisir ratusan pedagang kaki lima dan sedang mencari cara bagaimana membuat kebijakan politik yang memudahkan mereka mencari mata pencaharian.

Buku itu berkisah mengenai sulitnya mematahkan Segitiga Besi (Iron Triangle), istilah yang digunakan Friedman untuk menyebut hubungan erat antara penerima (atau kelompok kepentingan tertentu seperti bisnis), politisi, dan birokrat, yang selalu mempertahankan status quo dan menentang perubahan apapun yang diperlukan.

Kami di Institut untuk Kebebasan dan Demokrasi menyadari bahawa di negara-negara berkembang konstituen yang menginginkan perubahan begitu besar. Meski mereka dilabeli sebagai “orang miskin”. Tetapi, kami menyadari bahawa orang-orang yang disebut miskin ini tidak akan dapat bertahan jika mereka bukan wiraswasta. Mereka hanya membutuhkan lebih sedikit saja agar bisa makmur.

Sementara banyak orang yang bilang bahwa ada miliaran orang yang hidup hanya dengan satu dolar sehari dan mungkin ada sekitar tiga miliar orang yang hidup dengan dua atau tiga dolar sehari, tak ada yang bilang bahwa ada sekitar empat miliar orang yang miskin, tetapi mereka adalah wiraswasta, dan sayangnya mereka tersisihkan dari ekonomi global, dan bahkan ekonomi nasional. Kenapa? karena tiadanya undang-undang.

Inilah poin yang saya dan kawan-kawan saya dapatkan setelah membaca buku itu dan sekarang kami berupaya mengamalkannya. Dunia Ketiga kini bukan lagi kawasan perkampungan seperti pada 1960an. Penduduk Port au Prince (ibu kota Haiti) sudah bertambah 17 kali lebih banyak dalam 35 tahun terakhir. Penduduk kota-kota di Aljazair sudah bertambah lebih dari 15 kali banyaknya. Penduduk kota-kota di Ekuador mungkin sudah bertambah 11 kali banyaknya. Dan negara-negara yang hanya wilayah perkampungan, saat kami memulai kerja ini, kini telah berubah menjadi kawasan perkotaan. Dan banyak orang-orang yang tinggal di sana menjadi pengusaha karena proses pembagian kerja yang ditawarkan oleh kehidupan kota.

Negara-negara miskin membutuhkan hal-hal yang pernah dilakukan negara-negara berkembang pada abad ke-19 lalu, bukan yang mereka lakukan pada abad ke-21 ini. “Oliver Twist”[3] sudah datang. Tetapi ia dan kawan-kawannya belum dikenali oleh lembaga-lembaga keuangan internasional atau oleh program-program bilateral dari negara-negara maju. Dan yang lebih parah lagi ia belum dikenali oleh banyak pihak di negara-negara berkembang yang berfikir bahwa pedagang kaki lima adalah masalah, dan produk yang dibuat oleh manufaktur ilegal selalu payah. Padahal mereka sebenarnya tanda bahwa revolusi industri tengah berlangsung.

Semakin banyak orang yang sadar akan kondisi di negara-negara berkembang yang sebenarnya, di mana mayoritas penduduk dunia ini hidup, akan semakin banyak politisi yang menyadari bahawa konstituen terbesar mereka yang menginginkan perubahan adalah pengusaha kecil, termasuk pedagang kaki lima itu.

Presiden Peru selama sepuluh tahun berasal dari Jepang. Namanya Alberto Fujimori. Keluarga Fujimori hanya satu dari kurang lebih 1 juta keluarga yang datang dari Jepang ke Peru dan Brazil pada tahun 1930 dan 1940-an.

Fakta mengenai kedatangan mereka ke Peru atau Brazil tidaklah terlalu penting, pertanyaan yang penting justru: Kenapa pada saat itu orang-orang Peru seperti Toledo dan Lula tidak pergi ke Jepang?

Mereka tidak pergi ke Jepang karena pada 1940an, PNB perkapita Peru 25 persen lebih tinggi dari Jepang.

Jadi dalam 50 tahun ini, Jepang telah melakukan sesuatu yang membuatnya 10 kali lebih kaya dari Peru. Apakah itu?

Setelah Perang Dunia Kedua, sebuah rancangan yang dimulai di Honolulu pada 1942 dilaksanakan di bawah pengawasan Jenderal MacArthur. Timnya, yang juga dipimpin oleh Wolf Ladejinsky, merencanakan berdirinya rezim paska perang. Seperti Mao Zedong di Cina, mereka menghancurkan sistem feodal, yang mereka fikir pada saat itu adalah akar dari masalah upaya perluasan Jepang di Asia. Tetapi tak seperti Cina, mereka menciptakan sistem kepemilikan swasta.

Dengan mematahkan sistem feodal dan menciptakan pelaku-pelaku ekonomi pasar, mereka merubah Jepang dan dua koloninya, Taiwan dan Korea Selatan. Pada 1978, bahkan Deng Xiaoping mesti bilang, “Saya tak peduli warnanya, yang paling penting dari kucing ialah ia bisa menangkap tikus.” Jadi, raksana ekonomi Asia bisa muncul karena adanya hak kepemilikan.

Jadi, ada cara untuk melakukannya.

Satu-satunya cara untuk menciptakan ekonomi pasar adalah dengan menciptakannya. Ekonomi pasar tak datang melalui pengadilan. Dan ada berita baik, ini pernah dilakukan sebelumnya.

Negara-negara maju sudah menunjukkan kepada kita caranya. Sayangnya mereka kadang-kdang tak ingat cara itu, dan ini mempengaruhi kita. Negara-negara maju tidak memberikan bantuan untuk usaha-usaha pembangunan bangsa yang sesungguhnya. Uang mereka diberikan untuk usaha lain. Mereka tidak mengulang cerita sukses itu di negara lain. Ini berarti ada yang salah dengan kebijakan luar negeri mereka.

Saya ingat pada 1998 waktu diminta Menteri Luar Negeri AS saat itu, George Shultz, untuk menyampaikan pidato pada Forum Terbuka Menlu AS. Judul pidato saya waktu itu “Amerika Serikat: Mengapa saya berpendapat bahwa Anda berbicara dengan orang yang keliru”.

Dengan kata lain, sebagian besar orang Amerika berbicara dengan orang Dunia Ketiga yang sudah terbaratkan seperti saya. Padahal, sebagian dari mereka memiliki kepentingan pribadi. Kami bukan kelas kapitalis yang siap dengan persaingan, kami ini kelas merkantilis yang senang dengan keistimewaan. Orang yang menarik sesunguhnya adalah para wirausahawan, terutama yang kecil dan miskin. Saya yakin orang Amerika jarang bertemu mereka.

Ada ruang vakum yang berbahaya di situ, dan ruang vakum selalu bisa diisi oleh siapapun. Padahal, ada begitu banyak orang yang percaya dengan sistem pasar dan kita bisa melihatnya dengan tindakan yang mereka lalukan. Mereka mesti dijangkau jika negara-negara maju ingin membantu membangun negara yang modern. Karena jika tidak, pihak lain akan mendapatkan mereka.

Di Meksiko misalnya, ketika kami bekerja dengan Presiden Fox, kami menemukan bahawa 80% rakyat Meksiko bekerja di sektor informal. Mereka memiliki sekitar 6 miliar usaha, 134 juta hektar tanah dan 11 juta bangunan. Nilai semua itu bisa mencapai 315 milyar dolar, kurang lebih tujuh kali nilai persediaan minyak Meksiko dan 29 kali lebih besar dari nilai investasi asing di Meksiko sejak Spanyol meninggalkan negara itu.

Dengan kata lain, ekonomi pra kapitalis, dengan ortientasi kapitalis ini, sedang tumbuh di berbagai belahan dunia. Di Mesir, sektor informal memiliki 92 persen bangunan dan 88 persen firma yang jika diakumulasikan nilainya mencapati 248 miliar dolar. Nilai itu setara dengan 55 kali investasi asing di Mesir sejak Napeloen meninggalkan negara itu, termasuk Terusan Suez dan Bendungan Aswan, 35 kali lebih besar dari aset Bursa Efek Kairo, 40 kali lebih besar dari nilai hutang Bank Dunia kepada Mesir dan 70 kali lebih besar dari semua bantuan bilateral yang Mesir terima.

Dengan kata lain, sebagian besar sumber daya di negara-negara berkembang tidak datang dari negara-negara barat. Tentu saja jika negara-negara maju ingin memberi, kami akan terima, tapi bantuan itu sebetulnya hanya setitik air di lautan sumber daya yang kami miliki. Kekayaan yang sebenarnya tumbuh dari upaya para wirausahawan yang bisa mengumpulkan sumber daya bersama-sama dan membagi-bagi tugas di antara mereka untuk meningkatkan produktivitas.

Saya juga pernah diundang ke tempat seperti Ghana, dan menariknya, tidak hanya Presiden Kufour[4] yang sudah membaca mengenai upaya yang kami lakukan, tetapi juga para pemimpin suku di sana. Mereka mengatakan, kami tidak ingin kedaulatan lagi, kami ingin hak kepemilikan. Kedaulatan bisa dilanggar oleh siapa pun, tak peduli kulit hitam atau kulit putih. Tetapi hak kepemilikan lebih pasti, karena hak ini berdasar pada kontrak sosial yang berakar dalam adanya timbal balik antara kepentingan seseorang dengan seseorang yang lain, bukan antara satu bangsa dengan bangsa lain.

Jika kita lihat peta Eropa, kita akan lihat bahawa kedaulatan itu benar-benar tak stabil. Dulunya Jerman sangat besar kemudian mengecil ketika Kerajaan Austria-Hungaria berkembang. Kemudian Austria mengecil dan kawasan Balkan terpecah menjadi sejumlah negara. Sangat tak stabil.

Tetapi, lihat Alsace-Lorraine, kawasan yang pernah dibagi lagi dan lagi antara Perancis dan Jerman. Yang menarik adalah siapapun yang berdaulat atas Alsace-Lorraine, Tuan du Pont dan Tuan Herr Schmidat yang hidup di sana tetap tinggal di tempat yang sama. Hak kepemilikan lahir dari kontrak antar anggota masyarakat, dan mereka akan tetap berlaku meski kekuasaan yang berdaulat terpecah-pecah.

Ketika Presiden Mkapa[5] mengundang saya ke Tanzania, saya mewawancari berbagai suku yang hidup di sana dan menemukan bahwa di dalam suku Masai saja ada sekitar 800.000 bisnis. Jadi, jika ada orang yang mengatakan kepada saya, ini suku atau firma, mereka telah keliru. Yang mestinya dijadikan pilihan adalah antara suku atau pemerintah, sementara firma, mereka sudah ada di sana sejak lama.

Jadi, yang sedang kami lakukan adalah menunjukkan bahwa kita bisa mematahkan segitiga besi itu dengan menunjukkan bahwa para pemimpin politik memiliki konstituen yang cukup besar untuk merubah ekonomi negara menjadi ekonomi pasar. Tetapi ekonomi pasar yang memiliki konstruksi hukum bukan sekedar konstruksi fisik seperti jalan, jembatan, bandar udara, dan pelabuhan seperti yang negara-negara Barat ingin berikan pada kami. Konstruksi hukum ini mesti dimulai dengan pengakuan atas hak kepemilikan.

Orang miskin dan hanya sejengkal tanah dan tempat mereka bekerja, apakah pedagang kaki lima atau pemerah susu sapi. Tak ada yang lebih berharga bagi mereka selain harta milik. Tapi tanpa undang-undang yang jelas, untuk mengamankannya mereka mesti menyenangkan ketua suku, polisi korup, politisi korup, hakim korup, tetangga yang tak toleran, dan bahkan teroris.

Tapi jika undang-undang ada dan menjamin hak pemilikan itu, tidak hanya dari tetangga, tetapi oleh polisi, dan seluruh negara, mereka bisa terlibat dalam perdagangan baik secara nasional maupun internasional, dan undang-undang itu akan melindungi mereka. Dengan seperti ini, saya yakin, mereka akan mendukung supremasi hukum.

Tak lama mereka pun akan bertanya apa yang mesti kami lakukan jika kami berselisih dan kemudian datang ke pengadilan? Lalu mereka pun ingin sistem pengadilan yang baik. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa hukum bisa berubah dan mereka akan bertanya, siapa sih yang bikin undang-undang? Dengan itu, mereka akan peduli dengan proses politik.

Jadi asal usul supremasi hukum–yang memungkinkan negara modern berkembang dan bisa membawa dunia ini menjadi damai, stabil dan makmur– itu adalah hak kepemilikan. Supremasi hukum akan menghasilkan kemakmuran.

Adam Smith dan kemudian Marx akan mengatakan bahawa produktitivitas tergantung pada pembagian kerja dan inilah yang membawa kemakmuran di Eropa. Contoh yang dikemukakan Smith sederhana saja. Ia menuturkan bahwa ia telah melihat beberapa orang bekerja di luar tembok Glasgow membuat peniti. 18 langkah yang dibutuhkan untuk membuatnya, dan mereka hanya bisa menghasilkan 20 peniti sehari. Di tempat lain, ia melihat sepuluh orang membagi 18 pekerjaan itu di antara mereka, dan menghasilkan 48.000 peniti sehari. Yang seorang membeli kawat, yang lain melapisi kawat itu dengan timah, yang lainnya menarik kawat tadi, dua orang memotong kawat, seorang lain meletakkan kepala peniti di kawat itu, dan satu lagi membuat lubangnya, dan mereka membuat 48.000 peniti dalam satu hari. Produktivitas meningkat 240 kali.

Tetapi kami yang di negara-negara berkembang ini tak benar-benar memiliki firma, karena undang-undang di negara kami tidak memudahkannya. Yang kami punya adalah keluarga. Dan susah sekali bagi keluarga untuk membuat kesemua anggotanya bekerja. Paling-paling hanya empat orang yang bekerja. Yang empat orang itu, yang pertama malas, yang kedua suka minum-minum; sungguh orang-orang yang tak bisa disuruh untuk membuat peniti. Yang pernah menjadi manajer pasti akan tahu betapa pentingnya mengkombinasikan sumber daya dan pekerja.

Lebih dari 4 miliar orang tidak mempunyai hak kepemilikan atas aset mereka, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan kredit dan menggunakannya untuk jaminan, dan mereka tidak bisa mendirikan firma agar mereka bisa membuat pembagian kerja. Jadi, mereka tidak bisa mengorganisir input dengan efisien atau mengatur penciptaan output. Mereka tidak bisa memisahkan aset pemilik saham dengan aset kreditor dan aset pekerja.

Dengan hanya sedikit orang yang memahami aturan di setiap firma, berapa pun banyaknya mikrokredit yang dikucurkan kepada mereka, mereka tidak akan menjadi efisien dan tidak akan pernah bisa bersaing dalam pasar global. Mereka hanya bisa makmur jika undang-undangnya ada dan digunakan.

Sudah saatnya kita mengatakan bahwa nilai itu tidak hanya terletak pada sumber daya manusia belaka, tapi pada daya manusia untuk membuat pembagian pekerjaan. Meski Adam Smith adalah orang yang luar biasa, tokoh liberal awal ini meninggalkan untuk kita semua warisan yang mungkin kita mesti buang, yaitu teori mengenai nilai buruh. Nilai tidak hanya berasal dari pekerja biasa. Nilai itu ada dari solusi ekonomi dan politik yang cerdas, yang bisa benar-benar meningkatkan produktivitas. Kita mesti mengeluarkan teori itu dari buku saya dan mempraktikkannya di dunia nyata.

Untuk membangun negara modern, kita mesti mengetahui bagaimana mereka yang miskin bekerja dan membuat undang-undang yang cocok dengan kebutuhan mereka. Orang Peru, orang Cina, orang Amerika pada dasarnya menginginkan hal yang sama: kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Untuk mendapatkannya, kita mesti membangunnya di atas ekonomi pasar yang berdasarkan supremasi hukum. Musuh kita yang sebenarnya bukan Marx atau ekonom sosialis dan komunis lainnya, tetapi orang yang tak percaya bahawa potensi kita dapat berkembang dengan adanya supremasi hukum.

—

[1] Artikel ini adalah pidato Hernando de Soto saat menerima Penghargaan Milton Friedman Prize for Advancing Liberty di San Fransisco, pada 6 Mei 2004.
[2] Hernando de Soto adalah ekonom Peru yang terkenal karena konsennya terhadap sektor ekonomi informal dan hak kepemilikan. Ia presiden Institut untuk Kebebasan dan Demokrasi (ILD) yang berlokasi di Lima, Peru. Bersama ILD, Hernando de Soto meluncurkan sejumlah prakarsa untuk merubah sistem ekonomi Peru, terutama dengan memangkas birokrasi yang rumit dalam pengurusan izin usaha. Dengan upayanya ini, 1.2 juta keluarga mendapat pengakuan atas hak milik mereka, dan menolong sekitar 380.000 firma yang sebelumnya beroperasi di pasar gelap untuk menjadi bagian ekonomi formal.
[3] Oliver Twist adalah tokoh dalam novel karya Charles Dickens (novelis Inggris yang karyanya banyak brbicara tentang masalah-masalah sosial). Oliver adalah anak yatim yang kabur dari panti asuhan, yang memperlakukan anak-anak asuhannya dengan buruk. Dalam pelariannya, ia tak sengaja bergabung dengan geng penjahat. Meski hidup di kalangan orang jahat, Oliver tetap berhati baik, hingga akhirnya ia bisa pulang kampung dan hidup damai.
[4] John Kofi Agyekum Kufuor, Presiden Ghana yang kedua, memerintah antara 2001-2009.
[5] Benjamin William Mkapa memerintah Tanzania dari 1995 sampai 2005.

Artinya, kita semua harusnya secara intrinsik membela pasar. Tapi supaya tidak terlalu bingung, saya coba menuliskan apa yang dimaksud dengan ‘pasar’ dalam teori ekonomi, dan bagaimana (mayoritas) ekonom percaya (membela) pasar.

* * *

‘Pasar’ tak lebih adalah sebuah mekanisme alokasi dan koordinasi. Alokasi atas sumber daya yang terbatas; koordinasi untuk interaksi yang terjadi antara sekian banyak individu dengan kepentingan berbeda terkait dengan sumber daya yang terbatas itu, dan semua ingin memaksimalkan ‘keuntungan’ pribadi dari interaksi.

Pasar bukan satu-satunya mekanisme. Alokasi dan koordinasi bisa dijalankan dalam sistem ekonomi komando atau perencanaan terpusat. Peradaban-peradaban besar di masa lalu, atau Uni Soviet di era modern menunjukkan hal itu. Alternatifnya, manusia bisa memilih bertransaksi di luar pasar. Contoh paling jelas adalah bagaimana anggota keluarga, komunitas atau bahkan perusahaan menyelesaikan problem alokasi dan koordinasi tanpa melalui mekanisme pasar.

Lalu, mengapa pasar? Karena ia menawarkan dua hal: skala sekaligus efisiensi.

Transaksi nonpasar bisa berjalan efektif dalam skala yang kecil. Ekonomi komando atau perencanaan terpusat, di sisi lain, memerlukan sumber daya yang besar untuk bisa bertahan. Tentunya selain problem mendasar bahwa sistem ini membatasi, bahkan meniadakan, kebebasan individu untuk melakukan transaksi yang sukarela. Ini yang menjelaskan mengapa peradaban yang begitu besar di masa lalu tidak bisa bertahan, dan proyek Uni Soviet hanya bertahan kurang dari satu abad.

Bukan berarti mekanisme pasar tidak bermasalah. Pasar tidak selalu eksis. Meski eksis, pasar tidak selalu bekerja sempurna. Jika transaksi terjadi dalam pasar yang tidak sempurna, keputusan yang diambil individu bukanlah yang optimal. Karena informasi yang tidak simetris, misalnya, kita sering membayar terlalu mahal untuk mobil bekas atau tidak memiliki asuransi. Kemungkinan lain, apa yang optimal secara individu, belum tentu optimal secara sosial (buat seluruh individu).

Kalaupun bekerja dengan baik, pasar juga tidak lepas dari masalah. Isu keadilan distributif adalah problem klasik. Pasar mungkin memberikan hasil transaksi yang optimal, tapi belum tentu ‘adil.’ Atau seringkali faktor kognitif, emosi dan aspek-aspek psikologis lainnya mempengaruhi keputusan pelaku pasar secara signifikan. Ini yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien dan proses pencarian keseimbangan pasar bisa gagal terjadi. Kurang lebih seperti yang sekarang kita lihat di pasar finansial dan properti.

 * * *

Kalau pasar punya masalah, mengapa ekonom tetap percaya pada pasar? Sederhananya, karena belum ada sistem ekonomi lain yang menawarkan solusi lebih baik. Kalaupun ada, itu baru di tataran hipotetis.

Tambahan: Ekonom juga tetap mempertahankan kepercayaan pada pasar sebagai posisi epistemis atau metode analisis. Ini sebenarnya adalah bagaimana ekonom melihat seperti apa kondisi ketika pasar bekerja dan tidak, apakah kegagalan pasar membawa hasil yang inferior, kalau ya apa solusinya dan apa kendalanya. Tidak ada urusan dengan agenda-agenda terselubung.

Betul, pemahaman tentang mekanisme pasar itu sendiri perlu terus dikritisi, dikaji ulang, disesuaikan dengan konteks spesifik, dan dimutakhirkan. Kabar baiknya, semua proses ini sudah terjadi, dan masih terus terjadi. Di awal abad 20, pemikiran Keynes mengubah paradigma klasik bahwa siklus bisnis bisa diperhalus lewat kebijakan pemerintah. Tahun 60-70an, era Keynesian bisa dibilang berakhir ketika aliran ekspektasi rasional menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada dasarnya tidak efektif karena pelaku ekonomi akan selalu mengantisipasi apa yang akan dilakukan pemerintah, dan menyesuaikan perilakunya. Singkatnya, pemerintah tidak perlu repot-repot mengutak-atik ekonomi, cukup menjadi regulator.

Tapi di periode yang hampir sama, lahir juga pemikiran tentang sebab-sebab kegagalan pasar, yang justru menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah bisa membuat pasar lebih efisien. Lalu di dekade 80-90an, berkembang pemikiran bahwa efisiensi dalam pasar tidak bisa dilepaskan dari aspek kelembagaan. Institusi sosial dan politik yang kuat dibutuhkan supaya mekanisme pasar bisa menjamin bahwa insentif individu bisa sejalan dengan kepentingan sosial. Di periode itu berkembang juga studi-studi multidisiplin, yang menunjukkan bagaimana psikologi, sosiologi, antropologi dan hukum memperkaya pemahaman tentang bagaimana individu mengambil keputusan ekonomi.

Sebagian dari studi-studi ini mendapat penghargaan paling prestisius, Nobel Ekonomi. Bahkan, separuh dari hadiah Nobel diberikan pada ekonom yang mendedikasikan karirnya untuk meneliti tentang pasar yang tidak bekerja dan apa konsekuensinya.

Di luar studi-studi yang sifatnya grand theory, banyak juga studi yang menelaah kegagalan pasar dalam tataran yang lebih sempit, seperti model rumah tangga pertanian (agricultural household model). Makin tersedianya komputer dan survey individu dan rumah tangga di skala besar mendorong makin banyaknya studi-studi empiris. Betul, banyak yang menunjukkan bahwa hipotesis pasar yang sempurna dan pelaku yang rasional tidak terbukti. Sebaliknya, banyak juga yang menegaskan bahwa kedua hipotesis itu tetap sahih.

Singkatnya, keberagaman pemikiran dan heterodoksitas di kalangan ekonom ‘kaum pembela pasar’ lebih besar dari yang populer dipersepsikan. Ini satu poin yang penting saya sampaikan, kalau perlu berulang-ulang. Banyak yang menganggap, karena buku teks pengantar ekonomi S1 menekankan bagaimana pasar bekerja dengan sejumlah asumsi yang ketat, atau karena efficient market hypothesis begitu berpengaruh, maka semua ekonom punya klaim tunggal tentang pasar. Tentu ini adalah persepsi yang tidak valid, dan tidak adil.

Diakui, ekonom mainstream memang bukan public relations yang baik dari disiplin yang digeluti. Kritik bahwa disiplin ekonomi menjadi terlalu kuantitatif-matematis kurang lebih punya poin. Bukan berarti ekonomi harus menjadi kurang matematis, tapi kita perlu lebih banyak ekonom yang punya kemampuan komunikasi dengan bahasa ‘kaum lain.’

Di sisi lain, kenyataan bahwa teori-teori non-ortodoks (informasi asimetris, institusi, behavioral dan sebagainya) sudah diserap dan menjadi bagian dari aliran mainstream punya sisi positif sekaligus kekurangan. Justru karena sudah jadi bagian dari rutinitas keseharian, ekonom ‘lupa’ untuk mengomunikasikan studi-studi yang dilakukan dengan pendekatan non-ortodoks itu ke komunitas yang lebih luas.

 * * *

Ada argumen lain yang sering disampaikan para pengritik mekanisme pasar. Bukan pasar per se yang ditolak, tapi pasar tidak boleh dibiarkan tanpa kendali. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah.

Milton Friedman pernah mengatakan, dibutuhkan pemerintah yang kuat untuk menjaga kebebasan individu. Implikasinya, pasar yang efisien memerlukan pemerintah. Artinya, secara generik semua setuju bahwa tidak ada dikotomi antara pasar dan pemerintah.

Ketika kita mulai masuk ke persoalan ‘mengendalikan’ dan ‘tanggung jawab pemerintah,’ maka analisis mulai jadi rumit dan kita perlu hati-hati dalam menyimpulkan. Apa itu mengendalikan pasar? Apa instrumennya? Pertanyaan sebelum itu adalah apa yang membuat pasar harus dikendalikan?

Tidak ada jawaban generik. Kebutuhan untuk mengintervensi pasar timbul dari masalah yang spesifik. Untuk itu kita perlu tahu mengapa pasar bisa gagal untuk satu kasus yang spesifik. Keterbatasan akses petani pada kredit dan rendahnya partisipasi sekolah di kalangan keluarga miskin adalah dua problem yang dihasilkan oleh kegagalan pasar. Tapi penyebab kegagalan pasar di dua hal itu berbeda, sehingga pendekatan kebijakan yang diperlukan juga berbeda.

Dalam beberapa masalah lain, meski penyebab kegagalan pasar bisa diidentifikasi, solusinya belum tentu berupa intervensi. Contoh yang agak ekstrem adalah di India, sistem kasta adalah alasan mengapa pasar tidak bekerja di banyak kasus. Tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa menghapuskan sistem ini hingga sekarang. Tapi pemerintah bisa membuat pasar tenaga kerja bekerja dengan baik, sehingga ada permintaan bagi tenaga kerja dari kasta rendah yang memungkinkan mereka memiliki penghasilan yang cukup.

 * * *

Jadi, sekali lagi, ada masalah apa dengan ‘pembela pasar’? Khususnya kalau kita bicara soal komposisi pemerintahan? Ada beberapa kelompok yang keberatan kalau pemerintahan diwarnai oleh orang-orang dan kebijakan propasar.

Kemungkinan pertama, yang akan anti terhadap ‘pembela pasar’ adalah pengusaha dan pemilik modal domestik yang tidak kompetitif dan akan dirugikan kalau pasar menjadi bekerja sempurna. Penting untuk membedakan ekonom ‘pembela pasar’ dengan ‘pelaku/pemain’ pasar. Yang kedua tidak selalu mendukung pasar yang sempurna.

Kemungkinan kedua, mereka ada secara umum kuatir bahwa para pembela pasar punya misi (agenda) untuk meminggirkan pemerintah, membuka jalan bagi mekanisme pasar yang tidak terkendali, dan ujung-ujungnya bagi para pemilik modal global. Ini bukan argumen baru; di tahun ‘70an ini populer dengan sebutan ‘komprador.’

Saya tidak bisa komentar banyak soal komprador dan kekuatiran ini. Tapi mungkin saya bisa mengingatkan, ketika argumen ini pernah populer di tahun ‘70an, faktanya adalah kebijakan yang banyak dianut negara berkembang di era itu adalah substitusi impor dan proteksi perdagangan yang tinggi. Di Indonesia juga begitu. Bahkan, orientasi saat itu adalah mendirikan industri padat modal seperti petrokimia, semen. Kalau argumen komprador itu benar, harusnya pola industri dan perdagangan berjalan atas logika keunggulan komparatif, dan negara seperti Indonesia melakukan spesialisasi di sektor-sektor padat karya.

Kenapa tidak begitu? Karena ‘negara’ tidaklah sepasif yang dikira. ‘Negara’ tetap punya otonomi dan kepentingannya sendiri, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan modal maupun para ‘pembela pasar.’

Atau, lihat di tahun ‘90an. Dalam kasus BPPC, pemerintah memberikan konsesi pada Tommy Suharto. Petani cengkeh dirugikan, tapi juga pabrik rokok. Ingat bahwa perusahaan rokok adalah pembayar pajak terbesar (saat itu), menggambarkan posisi modal mereka yang besar. Tapi bukan berarti ‘negara’ tunduk pada kepentingan modal besar. Seperti halnya ketika pemerintah memberikan konsesi pada, lagi-lagi, Tommy Suharto dalam kasus mobil nasional. Dalam hal ini pemerintah bahkan berhadapan dengan Jepang – salah satu sumber modal dan donor terbesar.

(Catatan: ilustrasi ini saya dapatkan dari Chatib ‘Dede’ Basri, bertahun-tahun lalu, ketika Dede masih bujangan dan lebih esktrim libertarian… Thanks, De!).

Kemungkinan ketiga, mereka yang berangkat dari ideologi atau posisi epistemis berbeda dan tidak terlalu senang dengan dominasi para ‘pembela pasar’ dalam kebijakan. Sekali lagi, saya tidak bisa banyak berkomentar. Hanya, ada kontradiksi internal di sini. Asumsinya adalah para ‘pembela pasar’ akan mendominasi arah kebijakan ekonomi. Artinya, argumen ini melihat bahwa eksekutif (pusat) adalah aktor yang bisa menentukan hampir segalanya.

Bagaimana dengan legislatif? Bagaimana dengan pemerintah daerah? Benarkah peran mereka marginal? Karena justru satu perubahan signifikan pasca Orde Baru adalah berayunnya kekuatan dari eksekutif ke legislatif, dari pusat ke daerah.

Ada yang mengatakan, kita terjebak dalam oligarki politik, dan legislatif akan kembali jadi tukang stempel para ‘pembela pasar.’ Kalau itu benar, justru pertanyaannya adalah mengapa berbagai kritik terhadap pasar yang begitu ‘seksi’ di tataran diskursus publik jadi tidak punya taji ketika diaplikasikan di tataran kebijakan? Jangan-jangan pendekatan yang ditawarkan oleh ‘pembela pasar’ lebih pragmatis dan aplikatif?

(Ketika menulis artikel ini, saya mengantisipasi akan ada tanggapan yang berbau konspiratif. Kalau benar ada, saya tidak tertarik untuk membahasnya).

Mungkin pertanyaan yang bisa diajukan adalah, kalau bukan pembela pasar, siapa atau yang sebaiknya menjadi tim ekonomi (ekonom atau bukan)?