Neoliberalisme identik dengan kesepakatan internasional yang lahir di era Reagan dan Thatcher, dan umum disebut The Washington Consensus. Beberapa pilar utama konsensus tersebut adalah ekonomi pasar, deregulasi ekonomi, peran minimal pemerintah, dan perdagangan bebas internasional.

David Trubek, et.al dalam Globalization and the Law, mencatat bahwa konsensus ini berhasil menyebar dari Amerika Serikat ke Eropa Kontinental, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Asia melalui Bank Dunia, IMF, bank regional, dan GATT. Penyebarannya yang cepat itu merupakan bagian dari gejala globalisasi.

Duncan Kennedy, profesor yurisprudensi dari Harvard Law School, dalam tulisannya The Three Globalization of Law and Legal Thought: 18502000, mengkonsepsikan tiga tahap globalisasi hukum dan pemikiran hukum. Dan globalisasi ini muncul sebagai fenomena terbentuknya orde dunia (world system) yang ditandai oleh adanya institusi internasional. Dalam perjalanannya, globalisasi mencoba mengakomodasi berbagai ragam ideologi politik dan pemikiran tentang sosial ekonomi. Globalisasi yang terjadi melalui hukum dan pemikiran hukum itu sekaligus juga menimbulkan globalisasi nilai di bidang ekonomi, politik, dan sosial.

Globalisasi Pertama menurut Kennedy terjadi pada 18501914, dimulai dari penyebaran nilai liberal dalam perekonomian sebagaimana tecermin dalam Napoleonic Code, yang merupakan sumber Kitab Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) kita. Penekanan dalam periode ini meliputi soal kebebasan dan kebendaan individu. Dari sudut hukum ekonomi internasional, periode ini menyaksikan munculnya konsep tentang perdagangan bebas dan gold standard. Pemikiran hukumnya banyak bersumber dari FK von Sa vigny dan berhasil masuk ke Inggris serta Amerika dalam bentuk positivisme hukum (legal positivism).

Indonesia sendiri mengalami Globalisasi Pertama dalam statusnya sebagai koloni Hindia Belanda. Sebagai koloni, pluralisme hukum terbentuk antara hukum Barat yang hidup berdampingan dan sistem hukum adat/lokal yang ada di Indonesia saat itu.

Tahun 1900 adalah awal Globalisasi Kedua, yang juga dinamakan ”The Social”. Periode ini bertahan 68 tahun. Penekanannya pada perombakan struktur/kelas sosial, keadilan sosial, nasionalisme, lokalisme, sosialisme/komunisme, dan jaringan sosial. Nilai individualisme diganti dengan nilai kepentingan bersama. Hukum ditegakkan guna mencapai tujuan sosial tertentu. IMF, Bank Dunia muncul sebagai akibat Bretton Woods, lalu GATT menyusul, dan ekonomi pasar mulai ditinjau kembali. Periode ini ditandai dengan adanya semacam kebutuhan akan suatu tatanan internasional yang lebih berperan dalam perekonomian. Friksi antara kapitalisme dan komunisme juga terjadi dalam masa ini.

Dalam sejarah republik kita, Globalisasi Kedua berlangsung paling lama: sejak kemerdekaan sampai akhir Orde Baru. Ada nilainilai nasionalisme dan pluralisme hukum yang masuk sebelum kemerdekaan. Sedangkan masa setelah Orde Baru ditandai dengan masuknya aliran hukum ”Law and Development” sesuai dengan anutan elite hukum di Indonesia. Pemerintah saat itu pun melihat manfaat untuk mengkonsepsikan hukum dan pranata hukum, termasuk cabang yudikatif, sebagai alat dan sarana tujuan tertentu, yaitu ”pembangunan”.

Namun, pada saat yang sama sebenarnya sudah terjadi sejak 1945 mulai berkembang nilai-nilai lain yang menjadi dasar dari pemikiran hukum kontemporer (Globalisasi Ketiga) sebagai hasil sintesis Classical Legal Thought dengan The Social. Dalam periode ini, kebijakan dan neoformalisme menjadi lebih penting. Nilai yang mengalami globalisasi adalah hak asasi manusia, nondiskriminasi, rule of law, federalisme, otonomi daerah, konstitusionalisme, termasuk peraturan prudensial, Basel II, good corporate governance, serta konsep baru tentang regulasi pasar (the pragmatically regulated market). Globalisasi ini juga menghasilkan the European Commission, NAFTA, dan WTO.

Di Indonesia, nilai-nilai sosiopolitik dari Globalisasi Ketiga sempat menimbulkan friksi dengan institusi hasil Globalisasi Kedua, khususnya pada tahun 1980an, dengan semakin berkembangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Penekanan pada peraturan prudensial, good corporate governance dan compliance mulai berkembang pesat pada 2000 ke atas, menyusul krisis Asia dan skandal Enron.

Nilai neoliberalisme bisa jadi menyebar melalui antara lain IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Namun, dari sudut teori Kennedy, peran institusi tersebut hanya merupakan bagian kecil dari proses globalisasi yang kompleks, dengan banyak nilai yang tumpang tindih pada saat bersamaan. Kritik muncul lebih karena kekhawatiran adanya dominasi berlebihan dari Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Proyek Rule of Law
Alvaro Santos mencatat bahwa sampai 2006, Bank Dunia telah melaksanakan 330 proyek rule of law. Proyek rule of law dilaksanakan atas keyakinan Bank Dunia bahwa ekonomi pasar tidak mungkin terbentuk tanpa suatu pranata hukum yang pasti, efisien, dan dapat dilaksanakan seba gaimana mestinya (a predictable, efficient, and enforceable legal order). Alasan lainnya, proyek rule of law memungkinkan Bank Dunia/IMF masuk ke proses reformasi sistem hukum negara penerima bantuan, secara ”apolitis” sesuai dengan mandat pendirian lembaganya. Padahal bisa jadi ada motivasi tertentu yang tersirat dari partisipasi pihakpihak tersebut.

Bagaimanapun, yang jelas, proyek rule of law dan penyebaran The Washington Consensus berakibat pada nilai ”neoliberal” menjadi bagian dari alam sadar hukum Indonesia kontemporer. Antara lain, norma hukum Common Law mulai masuk dan berinteraksi dengan nilai keperdataan yang berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental klasik abad ke19.

Dua produk pertama yang paling jelas mencerminkan proses sintesis tersebut adalah produk tahun 1995, yaitu UndangUndang tentang Perseroan Terbatas dan UndangUndang tentang Pasar Modal. Ciri penting dari kedua undangundang tersebut adalah masuknya beberapa doktrin dan prinsip hukum yang selama itu dianggap berasal dari tradisi Common Law. Doktrin yang selama ini hanya ditemukan Common Law seperti manipulasi pasar, pemisahan kepemilikan efek, kewajiban fidusia bagi direksi dan komisaris, dan piercing the corporate veil berhasil menjadi bagian integral dari hukum kita.

Setelah krisis pada 1998, reformasi hukum ekonomi kembali menjadi prioritas pertama akibat, antara lain, peran IMF dan Bank Dunia saat itu. Dalam proses itu, Indonesia harus setuju untuk melakukan tidak saja perubahan beberapa kebijakan pokok tetapi juga reformasi beberapa pranata penting perekonomian. Beberapa produk dari periode itu adalah di bidang kepailitan, perbankan, jaminan fidusia, antimonopoli, selain perombakan sektor dan pengaturan perbankan. Segenap produk hukum ini telah menjadi komponen dan fondasi penting dari pranata hukum ekonomi yang ada kini.

Sintesis dan Proses
Teori globalisasi hukum membuktikan bahwa dalam perspektif hukum, nilai neoliberal tidak pernah masuk sendirian. Khususnya nilai neoliberal dari The Washington Consensus masuk di Indonesia sebagai bagian dari Globalisasi Ketiga, bersamaan dengan peraturan prudensial, good corporate governance, demokratisasi, dan reformasi di bidang keuangan negara.

Selain itu, dalam pluralisme hukum yang ada, neoliberalisme hanya bisa menyusup melalui suatu sintesis. Ini terjadi antara lain lantaran konsep kunci perekonomian dan hukum kita khususnya pada masalah kebendaan (property rights)—baik secara konstitusional maupun konteks perundangan—masih menganut nilai kepemilikan bersama atau oleh negara. Prinsip umum yang berlaku adalah beberapa benda dan hak khususnya yang bersifat strategis bagi perekonomian negara harus sebanyakbanyaknya digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dan khususnya sejak amendemen UUD 1945 dan reformasi hukum di bidang perbendaharaan dan keuangan ne gara beberapa tahun ini, sektor publik (public finance) dan peran pemerintahan dan bahkan DPR dalam perekonomian menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Ini dapat dilihat dari konsep keuangan negara dalam arti luas dalam bebe rapa peraturan seperti Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan BUMN.

Ini tidak berarti bahwa proses penyebaran The Washington Consensus ke dalam hukum Indonesia selama ini sempurna. Perdagangan bebas tidak selalu harus dibarengi dengan pemilikan asing sebesarbesarnya, apalagi da lam sektor penting seperti perbankan. Produk zaman Hin dia Belanda seperti Kitab Hukum Perdata dan Kitab Hu kum Pidana, produk hasil globalisasi tahap pertama abad ke19, harusnya diupayakan untuk segera diubah kare na sudah ketinggalan zaman. Harus ada keberanian un tuk meng adopsi konsep penting seperti ”Trust” dalam undangundang yang di negara Civil Law lain saja sudah di anut. Tidak kalah penting, proses reformasi hukum yang ti dak dapat terus didominasi dan dikendalikan oleh kalang an teknokrat ekonom dan nonahli hukumnya karena meng a kibatkan marginalisasi kaum profesional dan akade misi hukum dalam hukum itu sendiri. Sudah saatnya un tuk le bih merangkul kalangan profesional, akademisi, dan praktisi hukum Indonesian sendiri, yang pembentukannya banyak telah dipengaruhi oleh proses Globalisasi Ketiga.

Namun kesimpulannya tetap sama sebagaimana diungkapkan di awal. Dari perspektif hukum, sulit dikatakan bahwa ”neoliberalisme” (The Washington Consensus) telah berdampak negatif pada perkembangan Indonesia. Justru sebaliknya, penyebaran nilai tersebut telah membuat iklim berusaha dan investasi di Indonesia kini lebih baik, transparan, dan fair daripada masamasa sebelumnya.

Melli Darsa adalah seorang ahli hukum.

Tulisan ini telah dimuat terlebih dahulu pada tanggal 15 Juni 2009 di Situs Tempo Interaktif

© royblumenthal

Bulan Maret lalu mungkin menjadi bulan yang tidak menyenangkan bagi sebagian besar diantara kita. Sunset policy, pengampunan bagi wajib pajak yang baru mendaftar berakhir, sudah harus berakhir dan daftar kekayaan pun harus disetor kepada pemerintah, lewat dinas Pajak pada 31 Maret 2009 lalu.

Pada akhir 2007, jumlah wajib pajak terdaftar baru 5,3 juta orang. Namun, hanya dalam tempo 14 bulan, yakni pada pertengahan Februari 2009, jumlah wajib pajak terdaftar melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 12,1 juta orang. Pendapatan negara pun meningkat. Pada 2007, penerimaan negara dari sektor pajak baru mencapai Rp491 triliun. Setahun kemudian, penerimaan negara dari pajak naik signifikan sebesar 32% menjadi Rp658,7 triliun. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto juga naik, dari 12,4% pada 2007 menjadi 14,1% pada 2008.

Tak heran jika pada editorial suratkabar Media Indonesia, 2 April 2009, fenomena ini disambut sebagai sebuah keberhasilan dan sukses yang menggembirakan dari kinerja birokrasi pemerintah. Antrian masyarakat yang mendaftar dan menyetorkan pembayaran pajak mereka dianggap sebagai bukti “kesadaran” warganegara atas kewajibannya.

Namun boleh jadi “kesadaran” tersebut adalah sebuah keterpaksaan. Kita yang bekerja kok pemerintah yang mengenyam hasilnya? Mungkin itu yang ada dibenak sebagian besar dari kita. Belum lagi kecurigaan kita akan nasib uang tersebut, yang mungkin saja dikorupsi oleh aparat birokrasi. Baru-baru ini saja Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi proyek Pengembangan Basis Data Pajak X (SISMIOP) pada Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Kuangan, ke KPK. Proyek tersebut bernilai Rp 3,1 miliar.

Tak rela rasanya.

Namun itulah resiko bernegara. Salah satu kewajiban kita sebagai warganegara adalah membayar pajak. Akan tetapi seharusnya ada sesuatu yang kembali ke warganegara, yang diberikan oleh negara. Bisa berupa pelayanan publik, sarana publik, perbaikan infrastruktur, dsb. Namun kok banyak yang hanya dipakai untuk meningkatkan “popularitas” negara/pemerintah saja. Salah satunya dengan program bagi-bagi kesejahteraan, kepada kelompok masyarakat, yang justru belum tentu membayar pajak. Ini yang mungkin dinamakan sebagai “responsibility.”

Namun ada yang salah sepertinya dengan perpajakan tersebut. Sistem yang kini diterapkan seperti membuat orang semakin takut untuk berproduksi dengan maksimal atau berkreasi, berinovasi memacu pertumbuhan. Pajak yang akan dibayar akan semakin tinggi. Bagi kelompok “pro rakyat” (jika tidak dikatakan kelompok sosial demokrat atau sosialis), pasti akan mengatakan, itulah bagian yang harus dilakukan sebagai contoh dari distribusi kesejahteraan.

Mungkin nampak seperti itu. Padahal dalam waktu yang berkepanjangan, ekonomi tak tumbuh dengan cepat, dan ujung-ujungnya adalah tak terbukanya lapangan kerja, karena tak ada usaha yang berkembang.

Menurut John Stuart Mill perekonimian masyarakat terutama meningkat ketika orang-orang menabung, menanam modal, dan bekerja. Pajak yang tinggi terhadap pekerjaan, tabungan, dan modal akan menghukum “orang-orang yang bekerja lebih keras dan menabung lebih banyak dari tetangganya” (John Stuart Mill dalam Principles of Political Economy). Yang berarti, apakah langkah pemungutan pajak seperti yang diterapkan sekarang sudah menjadi sesuatu yang memberi manfaat. Jangan-jangan seperti yang ditulis oleh Johan Norberg dalam bukunya, Membela Kapitalisme Global, yang diterbitkan oleh Friedrich Naumann Stiftung dan Freedom Institute, hlm 76, bahwa denda adalah pajak ketika anda melakukan sesuatu yang salah, dan pajak adalah denda ketika anda melakukan sesuatu yang benar.

Menurutnya, kita bisa saja mengatakan pajak alkohol diberlakukan untuk mengurangi orang menggunakan alkohol, atau pajak tembakau dan rokok agar membuat orang berhenti merokok. Namun apakah pajak usaha, pajak pekerjaan, atau pajak tabungan juga berarti sebagai upaya untuk mengurangi kita menabung, bekerja atau berusaha?

Akan semakin banyak orang yang malas untuk bekerja keras dan berinovasi, perusahaan akan mengurangi produsktifitas, karena tahu bahwa sebagian besar penghasilan mereka akan lari kepada pemerintah. Orang akan lebih banyak tinggal di rumah, bekerja serabutan, untuk menghindari pajak (karena tidak bekerja tetap). Di banyak negata yang menerapkan sistem welfare state kebiasaan ini berlaku umum. Banyak yang lebih memilih menganggur, menadahkan tangan meminta jatah mingguan dari pemerintah/negara bagian (karena tidak bekerja maka mendapat perlindungan negara), tak membayar pajak (sudah tentu), dan aktif berdemonstrasi menolak globalisasi, pasar bebas, dan perdagangan bebas, yang sesunggunnya menjadi sumber darimana mereka mendapatkan santunan tersebut.

Jumlah presentasi pajak penghasilan yang dikenakan oleh pemerintah cukup bervariasi. Total penghasilan bersih selama satu tahun sampi dengan Rp. 50.000.000,- dikenakan pajak sebesar 5%, Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- dikenai pajak 15%. Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- dikenai pajak 25% dan diatas diatas Rp. 500.000.000,- dikenakan pajak 30%. (Sumber: http://www.pajak.go.id/)

Dengan kata lain semakin besar penghasilan, semakin besar pula setoran yang harus diberikan kepada pemerintah. Padahal penghasilan yang besar dapat berarti dihasilkan dari produktifitas, kreatifitas, dan inovasi seorang warganegara. Apakah dengan itu pilihannya adalah mengurangi kreatifitas dan produktifitas.

Memberikan setoran pajak tersebut, dipinjamkan kepada individu lain, seperti usaha kecil atau mikro, mungkin akan lebih bermanfaat dan dapat membuka lapangan kerja baru.

Namun kita toh tak mau dianggap sebagai warganegara yang tak tau kewajibannya. Mungkin solusi yang acap kali telah dilontarkan adalah memberlakukan pajak yang flat. Negara tetap mendapatkan setoran untuk membiayai kegiatan rutinnya, dan warga tetap punya uang yang dapat ditabung atau diinvestasikan di bidang usaha lain, atau paling tidak dibelanjakan, yang berarti pula mendorong tingkat konsumsi.

Prof. Sidek Baba, mantan rektor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pernah menulis bahawa budaya dalam pengertian mudah ialah gabungan budi dan daya. Budi adalah sesuatu yang murni dan baik terpancar daripada hati, sementara daya adalah upaya diri menterjemahkan nilai murni dalam kehidupan. Pengertian ini mirip dengan apa yang pernah disebut oleh Sutan Takdir Alisjahbana dalam Polemik Kebudayaan di Indonesia bahawa budaya adalah “penjelmaan nilai-nilai dalam kehidupan”.

Nilai dalam sejarah antara lain wujud dengan kehadiran agama. Islam khususnya mengajar umat tentang nilai halal, harus, makruh, haram dan sebagainya. Di Malaysia, peranan agama khususnya Islam dilihat cukup besar dalam wacana isu semasa sama ada bersifat popular atau tidak. Sebahagian wacana agama ini menggambarkan globalisasi sebagai satu agenda Barat (khususnya Amerikanisasi) untuk mengeksport faham yang bertentangan dengan agama. Justeru, globalisasi sering terhukum dari faham ini.

Bagaimanapun, saya melihat globalisasi sebenarnya lebih memperkaya budaya berbanding menghakisnya. Hujah-hujah saya adalah seperti berikut:

1. Perubahan konsep Ruang dan Waktu yang mengoptimumkan interaksi.

Berkembangnya teknologi telah membantu manusia berinteraksi dan membuat keputusan lebih cepat serta bermaklumat. Dengan cara ini, keputusan yang diambil berpotensi menjadi lebih baik dengan timbang tara yang luas.

Akses kepada maklumat ini telah membantu rakyat Malaysia menjadi antara pengguna teramai dalam laman sosial sama ada berbentuk blog atau jaringan sosial lain seperti Friendster, Facebook dan MySpace.

Saya masih ingat ketika berkunjung ke Amerika, seorang rakan saya dari negara Rusia mengatakan ketika di zaman Kesatuan Sosialis Soviet Rusia (USSR), akses kepada maklumat luar adalah sangat terhad termasuk hal pelancongan. Di dalam televisyen, rakyat mereka sentiasa dimomokkan bahawa USSR adalah negara terbaik di mana kerajaan sentiasa cuba melindungi mereka daripada dipengaruhi anasir luar. Hanya setelah krisis ekonomi lewat 1980-an yang menyaksikan kejatuhan empayar Soviet menyedarkan mereka kepada realiti sebenar dan krisis selanjutnya pada lewat 1990-an menambah tekanan kepada struktur ekonomi yang belum dibaiki sepenuhnya. Sampai sekarang, Moscow masih menjadi antara bandar termahal di dunia.

Kesan daripada akses maklumat ini, Malaysia kini berpeluang menikmati ruang demokrasi yang lebih meskipun masih banyak yang boleh diperbaiki.

2. Nilai adalah berkaitan pilihan.

Dalam teknologi globalisasi, kita akui bahawa ia turut sama membawa unsur yang tidak sihat kepada masyarakat (khususnya masyarakat beragama). Kita maklum isu rakaman sama ada bersifat gambar atau video yang menceroboh hak persendirian (privacy) individu atau kumpulan tertentu.

Dalam hal daya tahan (resilience) terhadap budaya luar ini, saya suka mengajak kita untuk melihat pengalaman Baghdad yang ditawan tentera Mongol pada tahun 1258. Tercatat dalam sejarah bahawa meskipun Baghdad ditawan, tentera Mongol akhirnya memeluk Islam! Pengalaman unik tentera penjajah memeluk agama kelompok yang dijajah ini ternyata sukar dibayangkan tetapi ia boleh dijadikan contoh penting bagaimana dalam aspek budaya boleh bertahan. Ia akhirnya bergantung kepada pilihan individu.

Mengambil kira realiti dunia internet hari ini yang serba bebas, ternyata ramai mereka yang ‘benar-benar beriman’ dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan agama.

Hakikatnya, tanpa globalisasi, masalah manusia membuat pilihan yang buruk adalah masalah yang wujud sejak kewujudan Nabi Adam a.s. lagi malah tercatat di zaman Rasulullah s.a.w. juga bahawa ada umat Islam yang berzina dan minum arak sedangkan di zaman itu mereka berpeluang melihat wajah Rasulullah s.a.w. sendiri. Nilai adalah berkaitan pilihan manusia, justeru yang perlu ialah kita menggiatkan usaha menawarkan pilihan-pilihan yang baik.

3. Perniagaan dan Manusia

Antara aspek lain yang besar dalam globalisasi ialah budaya perniagaan melalui pasaran bebas dan rantau ini khususnya Melaka cukup dikenali dengan ini. Saya berkunjung ke Muzium Negara dan membaca catatan Duarte Barbosa yang mengikut Ferdinand Magellan ke Melaka. Dicatatkan sebanyak kira-kira 2000 kapal yang berlabuh di Selat Melaka untuk urusan perniagaan dan beliau menyatakan pada waktu itu siapa yang menguasai Melaka, merekalah yang menguasai dunia.

Selain daripada berniaga, sebahagian mereka juga datang dengan misi menyebarkan kepercayaan agama masing-masing.

Semua faham agama mengajar penganutnya menjadi manusia yang baik dan berguna kepada masyarakat. Dalam kajian personaliti dan kerjaya, Puan Ainon Mohd, pengasas Universiti PTS mencatatkan dalam buku Psikologi Kejayaan bahawa personaliti peniaga adalah personaliti yang terbaik kerana mereka adalah kelompok yang mengambil tanggungjawab terhadap diri sendiri. Peniaga yang berusaha kuat dan belajar membetulkan teknik perniagaan mereka berpeluang untuk berjaya dan mereka juga berpotensi rugi besar sekiranya gagal.

Prof. Shaharir Mohamad Zain semasa pembelaannya terhadap Bahasa Melayu dalam penentangannya terhadap Program Pendidikan Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) ada menulis sinis terhadap liberalisme dalam hujah kedua kertas kerjanya. Namun saya berpendapat liberalisme lebih cocok dengan perenggan kedua hujah kedua kertas kerja beliau – bahawa liberalismelah sebenarnya memperkaya budaya melalui perkongsian. Duarte Barbosa ada mencatatkan bahawa terdapat 84 bahasa dituturkan di Melaka pada waktu itu dan kita tidak mendengar bagaimana kerencaman ini akhirnya menghakis bahasa Melayu sebaliknya kita tahu bagaimana bahasa Melayu sebahagiannya terolah dari deskripsi yang pelbagai termasuk Sanskrit.

Hakikat bahawa rantau ini telah lama dikenali sebagai rantau persona religious (manusia beragama) dan terkenal dengan kegiatan perdagangan tentunya menarik untuk diteroka lebih lanjut. Nilai budaya hanya berfungsi bila diamalkan. Mencari kambing hitam kepada masalah budaya sendiri ternyata satu sikap yang tidak membantu.

Sutan Takdir mungkin dilihat sinis kerana melihat segala yang datang dari Barat itu sebagai baik. Namun, kita juga harus berlaku adil bahawa mengatakan segala yang datang dari Barat itu tidak baik juga tidak tepat. Saya mahu menyimpulkan bahawa interaksi kepelbagaian budaya yang berlaku daripadanya telah memperkaya budaya dan bukan menghakis nilai masyarakat setempat.

Amin Ahmad ialah Penyelidik di Malaysia Think Tank.

Membela Kapitalisme Global

Johan Norberg, seorang penulis asal Swedia, banyak dikenal sebagai pejuang pembela globalisasi. Berbagai tulisan, artikel, seminar, konferensi, atau public lecture dihadirinya, dan selalu menyuarakan “pembelaan”nya terhadap kapitalisme serta globalisasi. Gagasan Johan Norberg mengenai arti penting kapitalisme, pasar bebas, dan globalisasi ini kemudian dituangkannya dan diterbitkan dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul “In Defense of Global Capitalism.” Semula buku ini terbit dalam bahasa Swedia, berjudul Till världskapitalismens försvar, yang diterbitkan oleh Timbro, sebuah Liberal Think Tank di Swedian, dimana Johan Norberg pernah bekerja.

Bahasa yang sederhana, lugas, dan cerdas membuat buku ini menjadi sebuah buku popular di kalangan fee marketer, pendukung globalisasi dan Liberal. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Jerman dan Inggris. Dan kali ini buku Johan untuk pertama kalinya terbit dalam bahasa Indonesia.

Rizal Mallarangeng, Ececutive Director Freedom Institute, sebuah lembaga think tank di Indonesia yang mempromosikan nilai-nilai Liberal dan arti penting dari pasar bebas, dalam kata pengantarnya mengatakan terbitnya buku Norberg dalam bahasa Indonesia ini memberi sebuah sumbangan berarti terhadap diskusi mengenai globalisasi dan kapitalisme, dimana sangat sedikit buku yang terbit dalam bahasa Indonesia, yang memberi pembelaan terhadap kapitalisme dan globalisasi. Menurutnya Norberg tidak setengah hati melakukan pembelaan terhadap apa yang diyakininya, dan mendukung pembelaan tersebut dengan argumen yang kuat, data yang relevan, serta pengetahuan teori yang luas.

Johan Norberg sendiri dalam kata pengantar yang dibuat untuk edisi Bahasa Indonesia mengatakan bahwa buku ini memang ditulis untuk menjelaskan potensi globalisasi dan suatu kerugian bagi mereka yang mengabaikannya. Kapitalisme sesungguhnya bukanlah sebuah “sistem,” ia adalah sebuah lawan dari seluruh gagasan yang dirancang dari atas. Kapitalisme adalah kebebasan bagi individu-individu yang normal untuk membuat keputusan dan menentukan pilihan mereka sendiri. Dimana pun dan bilamanapun orang-orang miskin memiliki hak untuk memiliki, bekerja, berniaga, mengakses modal dan memulai usaha. Mereka akan mampu menciptakan kekayaan dan peluang-peluang yang fantastis.

Krisis keuangan yang sedang dialami oleh seluruh dunia sekarang muncul akibat problematik ketika kita menolak “perusakan kreatif” yang ada dan menjadi bagian fundamental dari kapitalisme. Setiap kali Amerika Serikat megalami krisis, bank sentralnya segera melakukan intervensi memangkas tingkat suku bunganya secara dramatis untuk menghindari hilangnya pekerjaan dan bangkrutnya perusahaan. Perilaku ini telah merangsang investasi yang tidak berkesinambungan, terutama saat orang mengira tidak akan pernah merugi di sektor tersebut. Kapitalisme harus diterima sebagai sistem untung rugi. Kerugian adalah sinyal kita melakukan sesuatu yang buruk atau kita harus menghentikan suatu investasi.

Norberg, yang kini menjadi senior fellow pada Cato Institute, sebuah think tank Liberal di Amerika Serikat yang menekuni penelitian mengenai kebijakan publik, berharap dengan terbitnya buku Membela Kapitalisme Global dalam bahasa Indonesia, akan mampu memberi sumbangan yang berarti bagi sebuah pemahaman mengenai globalisasi dan kapitalisme, serta mampu mengambil keuntungan dari dunia yang semakin terbuka.

Buku sebanyak 400 halaman ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, sebuah yayasan politik Jerman yang sudah bekerja selama 40 tahun di Indonesia, bekerja sama dengan Freedom Institute.

Informasi mengenai buku ini dapat diperoleh dengan menghubungi FNF – Indonesia, dengan alamat: Jl. Rasaja II No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 atau menghubungi tel. 021-7256012 / 13 (Jakarta).

Mitos mengenai globalisasi

Mitos 1: Globalisasi menyebabkan standard penjagaan alam sekitar dan standard tenaga buruh menjadi rendah.

Satu kesilapan ialah apabila kita menyangka bahawa modal berpindah ke tempat yang mempunyai standard alam sekitar dan tenaga buruh yang paling rendah. Kita perlu memeriksa fakta. Pelabur melabur di tempat yang menghasilkan pulangan paling baik. Biasanya, ini bermaksud mereka mencari tempat yang mempunyai tenaga buruh paling produktif, di mana rakyat biasanya lebih kaya. Rakyat yang lebih kaya biasanya menuntut kualiti alam sekitar dan kualiti tempat kerja yang lebih baik, bukan lebih buruk. Ertinya, globalisasi tidak menyebabkan standard penjagaan alam sekitar dan standard buruh menjadi lebih rendah.

Kita juga menyaksikan betapa ramai yang mencari pekerjaan dalam syarikat milik pelabur asing kerana syarikat-syarikat asing biasanya membayar gaji yang lebih tinggi dan juga menawarkan kualiti tempat kerja yang lebih baik berbanding syarikat tempatan. Ini merupakan bukti betapa globalisasi boleh membantu memperbaiki kadar pendapatan dan juga kualiti tempat kerja.

Mitos 2: Globalisasi membawa kepada homogenasi budaya Amerika ke seluruh dunia.

Memang benar bahawa Amerika Syarikat menjadi tarikan kepada ramai pihak. Tapi, cuba kita fikirkan trend yang melanda dunia seperti Harry Potter daripada England, Pokemon dan Anime daripada Jepun, Bollywood daripada India, dan banyak lagi budaya yang bukan daripada Amerika. Semua ini sebenarnya memperkayakan kita dan memperkayakan satu sama lain. Itu belum lagi disebut mengenai masakan Siam! Jika budaya disimpan dalam bekas kedap udara dan dihalang daripada berubah, maka ia bukan lagi budaya manusiawi. Sebaliknya, ia menjadi barang pameran muzium sahaja. Globalisasi sebenarnya memperkayakan budaya.

Mitos 3: Globalisasi melahirkan ketidaksamaan.

Ketidaksamaan berlaku akibat daripada pelbagai faktor yang kompleks. Ada benarnya jika dikatakan bahawa globalisasi melahirkan ketidaksamaan kerana jurang antara negara-negara yang menyekat perdagangan dengan negara-negara yang mengamalkan ekonomi terbuka memang menjadi semakin besar. Tetapi ini bukan ketidaksamaan yang sering dimomokkan oleh penentang globalisasi!

Hakikatnya, dalam negara-negara yang membuka ekonomi mereka untuk menerima perdagangan dan pelaburan, jumlah golongan pertengahan (middle class) semakin meningkat. Ini bermaksud jurang pendapatan menjadi semakin kecil, bukan semakin besar.

Faedah globalisasi

Faedah 1: Globalisasi membawa keamanan kerana ia menghilangkan insentif untuk berkonflik.

Sekatan perdagangan diasaskan kepada mentaliti dan polisi yang mempertekankan perbezaan kepentingan antara negara. Sebaliknya, perdagangan bebas menghubungkan negara-negara secara aman. Ada pepatah yang mengatakan bahawa jika perdagangan tidak boleh merentas sempadan, maka tentera akan merentasinya.

Faedah 2: Perdagangan membawa faedah kepada semua.

Kesilapan yang paling kerap diulang oleh penentang globalisasi ialah apabila mereka tersilap dalam memahami kelebihan mutlak (absolute advantage) dengan kelebihan komparatif (comparative advantage). Biarpun jika individu di hadapan saya lebih baik daripada saya secara mutlak dalam semua hal, dia dan saya masing-masing akan mendapat lebih banyak manfaat jika kami berdagang – dia mengkhususkan pengeluaran barangan yang dia boleh keluarkan dengan paling baik, dan saya pula mengkhususkan pengeluaran barangan yang saya boleh keluarkan dengan paling baik. Perdagangan membolehkan kami mendapatkan barangan yang paling baik daripada satu sama lain.

Inilah juga sebabnya kenapa perdagangan boleh membawa kepada perdamaian. Melalui perdagangan yang bebas, manusia boleh melihat bahawa setiap individu manusia lain adalah rakan kongsi yang sama-sama mendapat faedah daripada kerjasama. Inilah yang menghasilkan masyarakat kemanusiaan, bukannya apabila manusia melihat satu sama lain sebagai persaingan. Perdagangan adalah batu asas kepada tamadun manusia.

Faedah 3: Perdagangan, keterbukaan, dan globalisasi mendokong kerajaan yang bertanggungjawab, demokratik, dan mewujudkan keluhuran undang-undang.

Bilangan negara-negara yang diiktiraf oleh Freedom House sebagai negara demokratik meningkat selaras dengan runtuhnya sekatan perdagangan. Di kalangan 40 peratus negara teratas dalam ranking Economic Freedom of the World 2002, 90 peratus diiktiraf sebagai bebas oleh Freedom House. Sebaliknya, di kalangan 20 peratus terbawah, iaitu negara-negara yang ekonominya paling tertutup, tidak sampai 20 peratus diiktiraf sebagai bebas. Malahan, lebih 50% dikatakan tidak bebas oleh Freedom House.

Mexico ialah contoh yang baik. Pembukaan ekonomi Mexico melalui Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) membolehkan Vincente Fox menang dalam pilihanraya Presiden dan pecahnya monopoli kuasa oleh Institutional Revolutionary Party. Mereka yang mahukan keluhuran undang-undang dan mahukan kerajaan yang bertanggungjawab sepatutnya menyokong globalisasi.

Penutup
Perdagangan adalah perkara yang unik buat manusia. Ia membezakan kita daripada binatang. Asas kepada perdagangan ialah kebolehan manusia berfikir dan kebolehan kita meyakinkan serta mempengaruhi orang lain. Adam Smith berkata dalam ucapan beliau pada 30 Mac 1763, “The offering of a shilling, which to us appears to have so plain and simple a meaning, is in reality offering an argument to persuade one to do so and so as it is for his interest.” Haiwan lain mungkin boleh bekerjasama, tetapi tidak ada haiwan yang berdagang kerana binatang tidak mempunyai kebolehan untuk menggunakan akal untuk mempengaruhi haiwan lain.

Perdagangan bukan sahaja satu keunikan manusia, ia juga satu keunikan tamadun manusiawi. Dalam buku ke-sembilan The Odyssey tulisan Homer, apabila Odysseus bercerita mengenai ketibaan di tanah Cyclops, dia memberikan sebab kenapa Cyclops merupakan makhluk ganas. Odysseus menyatakan:

The Cyclops have no ships with crimson prows,
No shipwrights there to build them good trim craft,
That could sail them out to foreign ports of call,
As most men risk the seas to trade with other men.

Cyclops merupakan makhluk ganas kerana ia tidak berdagang. Cyclops hidup dalam dunia yang disukai oleh golongan anti-globalisasi – sebuah dunia tanpa perdagangan, sebuah dunia di mana semua proses pengeluaran berlaku secara lokal.

Sekatan perdagangan perlu dihapuskan bukan sahaja kerana ia tidak efisien. Sekatan perdagangan juga perlu ditolak kerana ia boleh membawa kepada konflik dan peperangan. Sekatan perdagangan perlu ditolak kerana ia tidak bermoral dan tidak bertamadun.

—–

Dr Tom G Palmer ialah ahli Lembaga Penasihat Antarabangsa, Malaysia Think Tank.