Musdah Mulia mengawali pengajian dengan memberi latar belakang kehidupan Ibnu Taimiyyah. Abul Abbas bin Abdul Halim bin Abdullah bin Muhammad Ibn Taimiyyah lahir dari lingkungan mazhab Hanbali. Ayahnya, Shihabuddin bin Abdul Halim, adalah seorang ulama Hanbali. Kakeknya, Majduddin bin Abdullah, juga adalah ulama besar Hanbali. Demikian pula dengan pamannya, Fakhruddin bin Abdul Salam. Dia sendiri tidak pernah mengklaim diri sebagai ulama Hanbali.

Ibnu Taimiyyah lahir di tengah kondisi yang carut marut. Berasal dari Harran, kota kecil di Suriah. Ketika Mongol menyerbu kota itu, dia dan keluarganya hijrah ke Damaskus. Saat itu adalah beberapa tahun ketika kekuatan Mongol, Khulaghu Khan, menghancurkan Baghdad. Khilafah hancur. Kekuasaan Islam kemudian berhasil dibangun kembali di tangan Dinasti Mamluk, dinasti yang terbangun dari budak-budak dari Turki yang kemudian berhasil menghalau pasukan Mongol. Di masa inilah Sajarat al-Durr menjadi ratu pertama di dalam pemerintahan Islam. Tetapi dinasti yang tidak terlalu kokoh ini kemudian dipenuhi dengan cerita kelam dan darah.

Di atas situasi huru hara itulah Ibnu Taimiyyah tumbuh menjadi intelektual. Muridnya, Abdul Rahman, mengatakan bahwa karya Ibn Taimiyyah tidak kurang dari 500 judul. Karya terbesarnya adalah Majmu’ Fatãwa (Kumpulan Fatwa) yang mencapai 37 jilid. Sebagian besar bukunya ditulis di dalam penjara. Dia sendiri meninggal di penjara.

Menurut Musdah, sebetulnya kajian politik yang lebih serius bukan dalam buku al-Siyãsah al-syar’iyyah, melainkan buku Minhãj al-Sunnah al-Nabawiyyah dan Ahisbatul Islam. Musdah menekankan bahwa sebelum membaca pemikiran Ibnu Taimiyyah, kita harus masuk ke abad XIV. Ibnu Taimiyyah pertama-tama mengembangkan pemikirannya dalam rangka membasmi pemikiran-pemikiran taklid, yang dalam hal ini adalah sufisme. Dia menulis buku Araddu ‘alã al-Hululiyyah wa al-Ittihadiyyah. Dia ingin membersihkan pemikiran-pemikiran ummat Islam dari pemikiran sufi yang tidak mencerahkan. Dia kemudian mengembangkan perlunya membuka kembali pintu ijtihad. Berangkat dari komitmen inilah kemudian Ibnu Taimiyyah merumuskan konsep-konsep mengenai negara.

Kenapa kita perlu bernegara? Dalam kitab al-Siyãsah, dia menyebut alasan sosiologis bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus berkelompok. Ibnu Taimiyyah percaya bahwa membangun negara adalah bagian dari perintah Allah bahwa kita harus memikirkan urusan-urusan bersama. Untuk mendukung argumentasinya, ia mengemukakan hadis “man lam yahtam bi amri al-muslimîn fa laisa minhum (siapa yang tidak memikirkan urusan masyarakat maka sebetulnya dia bukan seorang Muslim). Ini tidak berbeda dengan pemikiran sebelumnya: Al-Farabi, Ibn Abi Rabi, dan Al-Gazali yang mengadopsi pemikiran Plato dan Aristoteles.

Menurut Ibnu Taimiyyah, negara timbul karena perlunya menegakkan doktrin amar ma’ruf nahî mungkar. Amar makruf nahi mungkar tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya negara. Dalam buku al-Siyãsah, negara bertujuan untuk menegakkan syariah. Tetapi dia tidak memerinci tentang apa yang dimaksud dengan melaksanakan syariah. Dia hanya menyebut bahwa negara adalah amanah. Untuk itu kepala negara harus berlaku amanah.

Kepercayaan Ibnu Taimiyyah kepada negara untuk menjamin terlaksananya perintah agama tampak sangat dominan. Semakin nyata kemudian ketika Ibnu Taimiyyah merumuskan posisi kepala negara dalam buku Minhãju al-Sunnah. Bagi Ibnu Taimiyyah, kepala negara adalah bayangan Tuhan di muka bumi. Pandangan ini sebetulnya muncul dari Arianisme yang kemudian diadopsi oleh ummat Islam pada abad ke-9. Bagi Ibnu Taimiyyah, tidak boleh ada upaya penurunkan kepala negara atau beroposisi. Karena sejelek-jeleknya kepala negara jauh lebih baik daripada tidak bernegara. Namun begitu, Ibnu Taimiyyah juga menolak pandangan yang mengatakan bahwa imãmah adalah rukun Islam, sebagaimana yang diakui oleh kelompok Syiah.

Kendati Ibnu Taimiyyah tidak memberi perincian mengenai bentuk negara ideal. Beberapa respon terhadap pemikiran yang berkembang saat itu menempatkannya sebagai pemikir yang cukup maju. Secara tegas Ibnu Taimiyyah menolak konsep kelompok Syi’ah yang menyatakan bahwa kepala negara harus berasal dari ahl al-bait, karena dianggap ma’sum atau terbebas dari dosa. Menurut Ibnu Taimiyyah, tidak ada seorang pun yang ma’sum, bahkan seorang nabi sekalipun. Nabi hanya ma’sum pada perkara-perkara kenabian, tetapi tidak untuk urusan duniawi.

Dia juga menolak pandangan kelompok Sunni, yang dirumuskan oleh al-Mawardi, bahwa kepala negara harus sehat jasmani dan berasal dari suku Quraisy. Prasyarat sehat dan penampilan fisik, bagi Ibnu Taimiyyah, tidak perlu untuk seorang kepala negara, sebab Nabi sendiri pernah menyuruh sahabat untuk taat kepada seorang budak yang buruk rupa.

Pengenai pemimpin yang harus berasal dari suku Quraisy, Ibnu Taimiyyah jelas menolak bahkan mengecamnya. Pandangan mengenai al-aimmatu min Quraisyin adalah pandangan dominan dalam Islam sejak abad ke-2 sampai masa Ibn Khaldun. Jika Ibn Taimiyyah sudah melakukan penolakan terhadap konsep ini, Ibn Khaldun justru melakukan rasionalisasi. Menurut Ibn Khaldun, yang dimaksud dengan Quraisy bukan lagi berarti keturunan darah Quraisy, tetapi yang diambil adalah sifat-sifat kepemimpinan yang mencerminkan suku Quraisy, yaitu keberanian, keperkasaan, dan ta’ashshub (solidaritas kelompok).

Musdah Mulia melihat bahwa ada yang ganjil pada masalah ini. Ummat Islam demikian mudah menerima penolakan terhadap konsep kepemimpinan Quraisy, di mana sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang taken for granted. Tidak ada persoalan yang benar-benar keras ketika doktrin ini dihapus. Sementara konsep-konsep mengenai ketimpangan gender sangat susah untuk dicabut, misalnya hadis “lan yufliha qaumun wallû amra’ahum imra’atan” (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan).

Bagaimana mengangkat kepala negara? Masyarakat Muslim ketika itu menerima dua metode: penunjukan dan pemilihan. Penunjukan berasal dari kalangan Syiah. Sementara Sunni memilih konsep pemilihan tetapi oleh segelintir orang yang disebut sebagai ahl al-halli wa al-aqdi. Ibn Taimiyyah menolak konsep ahl al-halli wa al-aqdi sembari mengajukan konsep ahl al-syauqah yakni semua kelompok dalam masyarakat yang memiliki otoritas: petani, militer, pengusaha, dan seterusnya. Di sini Ibnu Taimiyyah secara sederhana mulai memperkenalkan konsep perwakilan dalam politik. Dia memang tidak menyebut bahwa ahl al-syauqah juga terdiri dari orang awam, budak, dan perempuan. Namun ahl al-halli wa al-aqdi jelas tidak memasukkan unsur orang awam, budak, perempuan, difabel, dan orang kafir dalam komposisinya.

Perhatian Ibnu Taimiyyah terhadap upaya membangun negara memiliki dasarnya dalam karakter pemikiran Ibnu Taimiyyah yang secara umum berupaya untuk menjadikan segala sesuatu tampak jelas. Dia mengutip hadis: “Anã nabiy al rahmah anã nabiy al malhamah” (saya adalah nabi yang penuh kasih sayang tapi juga hebat di medan pertempuran). Dia juga mengutip “Anã al-duhhûq al qaththãl” (saya adalah nabi yang suka guyon, tapi saya juga bisa sangat mematikan). Bagi Ibn Taimiyyah, Islam bukan hanya semata-mata agama damai, tapi juga bisa menjadi agama yang keras. Buku yang sedang dikaji dimulai dengan ayat “wa anzala ma’ahul hadid.” Menurut Novriantoni, sebetulnya ini adalah ayat yang berhubungan dengan besi, tetapi Ibnu Taimiyyah kemudian menghubungkannya dengan doktrin lain bahwa Nabi itu diberi bekal dengan kitab dan timbangan. Sebetulnya ada ayat “huwa alladzî ba’atsa fî al-ummiyyîna rasûlan minhum yatlû alaihim ãyãtihî wa yuzakkîhim wa yu’allimuhumul kitãba wa al-hikmah.Tetapi Ibnu Taimiyyah kelihatan tidak terlalu suka dengan konsep kitab dan hikmah, dia lebih suka dengan konsep kitab dan timbangan (mizãn). Timbangan ini adalah sebuah upaya untuk menjadikan sesuatu menjadi jelas dan pasti. Hadid adalah besi. Dan besi adalah kekuasaan.

Menurut Novri, kitab al-Siyãsah adalah semacam doktrin agar ummat Islam tidak bersifat lemah. Agama bukan hanya spiritualitas. Agama ini juga adalah persoalan supremasi atau perebutan kekuasaan. Di akhir kitab, dia menyebut empat jenis manusia: yurîdûna al ‘ulû ala al-nãs wa al-fasãd fî al-ardhy (mereka yang ingin merebut kekuasaan dan ingin melakukan pengrusakan, berbuat onar); alladzina yurîdûna al-fasãd bila ‘ulû (semata-mata untuk bikin onar tapi tidak ingin mendominasi); yurîdûna al-‘ulû bila fasãd (ingin berkuasa tapi tidak mau malakukan pengrusakan); dan alladzina lã yurîdûna ‘uluwwan fi al-ardhy wa lã fasãd (tidak ingin supremasi tapi juga tidak ingin melakukan pengrusakan di bumi).

Ibnu Taimiyyah mengejek bentuk agama tanpa kekuasaan, demikian pula kekuasaan tanpa agama. Bagi dia, ini adalah jalan bagi maghdûb alaihim wa al-dhãllîn (jalan yang termurkai dan sesat). Pada teks lain dia menyebut bahwa jalan yang termurkai itu adalah jalan orang-orang Yahudi, sementara jalan yang sesat adalah jalan orang-orang Kristen. Yahudi dalam konteks ini identik dengan Daud yang membangun kekuasaan. Sementara Kristen bersama Yesus tidak berhasil membangun kerajaan duniawi. Yang paling ideal adalah Muhammad yang berhasil mengambil jalan tengah atau mewujudkan keduanya, dia menyebutnya sebagai al-shirãt al-mustaqîm (jalan yang lurus).

Menurut Novri, dalam memandang kekuasaan, Ibn Taimiyyah mengambil posisi yang sangat pragmatis. Tujuan kekuasaan, bagi Ibnu Taimiyyah, sesungguhnya adalah ambisi untuk menjadi seperti Fir’aun; sementara mereka yang ingin kaya adalah untuk meniru Qarun. Karena itu, dia mendesak agar agama masuk ke dalam kekuasaan. Pandangan ini berbeda dengan pandangan ulama-ulama sebelumnya yang cenderung positif terhadap politik. Imam Syafi’i, misalnya, mengatakan “La siyãsata illã mã wafaqa al-syar’” (tidak ada politik yang menyalahi syariah). Ibn al-Jauzi menyatakan “Inna al-syari’ata siyãsatun ilãhiyyatun wa muhal ayyaqa siyãsatun ila halalun yahtãju ma’ahu siyãsatu al-halqi” (politik identik dengan syariat, syariat sendiri adalah politik ketuhanan). Bagi Jauzi, Tuhan berpolitik di dunia dengan cara menurunkan syariat. Dalam syariat itu sendiri sudah terkandung semua aspek kehidupan ummat manusia untuk diatur menurut hukum-hukum Tuhan.

Buku ini berisi dua hal utama: bagaimana mencari pemimpin dan masalah hukum. Ketika bicara mengenai hukum, maka semua bentuk hukum Islam itu keras. Kesemuanya ini, menurut Novri, diadopsi hampir seratus persen oleh rezim Taliban. Dalam buku Khazanah Intelektual Islam, Nurcholish Madjid menyebut Ibnu Taimiyyah adalah pemikir yang sering disalahpahami. Bagi Cak Nur, Ibnu Taimiyyah justru memiliki banyak sumbangan penting dalam studi-studi sosial. Namun menurut Novri, agak berlebihan jika terlalu banyak berharap kepada Ibnu Taimiyyah. Sebab jika dirujuk dari sejarah, maka Ibnu Taimiyyah sesungguhnya lahir pada masa kemunduran Islam yang mencoba untuk melakukan purifikasi Islam. Dia adalah seorang literalis. Hampir tidak ada statemen yang tidak mengutip al-Qur’an dan Hadis, dia hampir tidak pernah mengutip orang lain.

Ibnu Taimiyyah memang menawarkan beberapa konsep yang bisa dijadikan landasan bagi pengembangan pemikiran liberal, tetapi juga menjadi pemicu bagi perkembangan pemikiran fundamentalis. Mengenai jihad, misalnya, Ibnu Taimiyyah dianggap sebagai bapak kaum salafis-jihadis. Dia mengatakan bahwa membunuh orang-orang kafir adalah jihãdul fãdhil. Dia juga menegaskan bahwa orang yang kepadanya sudah sampai kabar mengenai Nabi Muhammad yang membawa syariat Islam kemudian dia tidak menganut Islam wajib dibunuh. Jika dalam tradisi klasik perdebatan yang muncul seputar mereka yang menerima kabar tapi tidak beriman adalah apakah dia masuk surga atau tidak, maka bagi Ibnu Taimiyyah apakah dia dibunuh atau dibiarkan hidup. Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa sepanjang kehidupan nabi adalah jihad. Nabi istirahat dari jihad hanya karena ia lemah. Sepanjang tahun di Madinah dipenuhi dengan perang.

Di akhir pengajian, salah satu peserta diskusi, M. Dawam Rahardjo, mengajukan tesis mengenai Islam dan negara. Dawam mencoba melampaui pemikiran Ibnu Taimiyyah mengenai negara yang dicipta sebagai instrumen agama. Bagi Dawam, cita-cita utama Nabi Muhammad adalah kekuasaan atau membangun negara. Agama justru adalah intrumen untuk mempertahankan negara.

Wallahu a’lam

Penulis adalah aktivis pada Jaringan Islam Liberal.

Tulisan ini adalah hasil dari Tadarus Ramadan Jaringan Islam Liberal, 9 September 2008. Mengaji al-Siyãsah al-syar’iyyah karya Ibnu Taimiyyah (1263 – 1328).

Mungkin, di satu sisi, sebagian besar parpol miskin gagasan atau ideology berhadapan dengan pemilih irasional yang menginginkan pembayaran langsung karena alasan kemiskinan atau kapok bertubi-tubi ditipu janji-janji politik.

Kecenderungan itu bukan fenomena pemilu populer di Indonesia saja. Kitschelt dan Wilkinson (2007) menstudi model clientelism yang hidup pada zaman praindustrialisasi dan lenyap secara perlahan ditelan modernisasi Barat, muncul kembali di negara-negara industri maju seperti Italia, Jepang, Austria, dan Belgia.

Dari sisi korupsi, model kompetisi clientelistic akan memberikan tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur korupsi. Hal itu mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis pendukung pada saat pemilu (pork-barrel spending), alokasi program pemerintah ke basis konstituen partai (allocational policies), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis. Tidaklah keliru apabila PDI-P mencurigai program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rakyat miskin berpotensi dijadikan sarana untuk memperluas pemilih oleh partai yang duduk dalam pemerintahan.

Kriminalisasi politik

Apa jadinya masa depan kualitas demokrasi Indonesia jika sistem hubungan warga dan politik dibangun berdasar transaksi langsung? Bisa jadi dunia politik kita akan diwarnai perdagangan pengaruh politik yang didasarkan berbagai kepentingan pribadi dan jangka pendek, miskin kepentingan public dan gagasan besar.

Schaffer (2007), dalam buku Election for Sale, mengingatkan kita bahaya politik uang dalam mobilisasi pemilu, yaitu (1) hasil pemilu tidak legitim (illegitimate outcomes); (2) politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan bisa mendaur ulang politisi korup (bad selection); (3) melanggengkan pelayanan yang bersifat clientelistic ke konstituen (wrong incentive); (4) kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin (skewed representation) ; (5) menghalalkan sumber-sumber dana kotor (kriminalisasi politik).

Sebenarnya sejak era reformasi, sistem akuntabilitas politik kita secara kerangka hukum telah memadai, lewat pengaturan dana parpol dan dana kampanye yang mengacu kepada standar universal. Yang pokok ada pembatasan nilai donasi, transparansi, dan kewajiban audit publik.

Faktanya, ketaatan parpol terhadap aturan dana politik masih rendah, dan KPU seperti tidak berdaya terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi secara kasatmata. Kini, keadaannya jauh lebih parah karena aturan dana kampanye menjadi tidak efektif saat kampanye dilakukan secara individual oleh para calon, bukan melalui partai sebagaimana mestinya.

Yang lebih parah, baru-baru ini pimpinan KPU membuat diskresi tentang batas donasi dana kampanye, yaitu batas maksimal sumbangan per transaksi bukan setahun sebagaimana lazimnya. Dengan begitu, batas donasi kampanye, yang untuk perorangan maksimal Rp 1 miliar dan perusahaan Rp 5 miliar, menjadi tidak terbatas jumlahnya. Padahal, pembatasan dana politik (parpol dan kampanye) sejatinya guna mencegah korupsi politik (state capture) dengan membebaskan kandidat, partai, dan calon terpilih dari pengaruh yang tidak diinginkan dari kontributornya (Nassmacher, 2001).

Terus membengkak

Kebutuhan dana politik dalam kompetisi politik modern kian hari kian besar, selain keperluan mobilisasi pemilih lewat pesta-pesta politik, juga iklan di media adalah instrumen kampanye yang kini vital. Larry Makinson, peneliti dana politik ternama di AS, dalam diskusi di Jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan, di AS sendiri ongkos kampanye bagi kandidat presiden, senat, dan DPR dari waktu ke waktu cenderung meningkat, dan politisi debutan jauh membutuhkan dana lebih besar dari mereka yang telah berkuasa. Di Indonesiamungkin tidak jauh berbeda. Hanya saja, studi tentang dana politik menghadapi kendala akses informasi.

James Kerr Pollock di tahun 1932 sudah mengingatkan, kehidupan politik yang sehat tidak mungkin terjadi jika penggunaan uang tidak dibatasi (Walecki, 2007). Maka perlu ada pembatasan belanja kampanye, selain penyederhanaan dalam pemilu legislatif dan eksekutif. Padahal, pengeluaran dana politik yang besar dalam memperebutkan jabatan publik, suka tidak suka, akan menekan para politisi memperdagangkan semua kewenangan yang mereka miliki guna mempertebal saku mereka, dan dengan begitu sinisme publik terhadap politik akan menjadi-jadi.

Politisi di DPR produk Pemilu 2009 yang dipilih lewat suara terbanyak bukan tidak mungkin akan sulit dikontrol integritasnya meski oleh partainya sendiri. Berbagai penyimpangan kekuasaan di DPR mungkin akan merefleksikan hubungan partai dan politisi yang bersifat transaktif, seperti hubungan pemilih dan politisi dalam model clientelistic yang bersifat sementara (beli putus), karena itu tidak ada lagi tali mandat untuk menarik-ulur akuntabilitas mereka.

Terbukti sejauh ini kontrol terhadap perilaku koruptif para anggota Dewan bukan datang dari partai, Badan Kehormatan DPR, atau konstituen, tetapi dari KPK. Kita berharap KPK tidak menggunakan aneka pertimbangan politik dalam membersihkan politisi kotor, meski sebagai sebuah komisi parlemen terbuka lubang amat besar bagi intervensi politik.

*Teten Masduki Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia*

Tulisan ini telah dimuat di Harian Kompas.

Kenyataan ini menunjukkan bahawa para pemimpin ASEAN dan juga pemimpin negara kita sedar bahawa campur tangan kerajaan dalam sistem pasaran secara berlebihan memang tidak akan menyelesaikan krisis ekonomi yang sedang melanda. Keyakinan mereka terhadap sistem pasaran perlu dipuji. Krisis ekonomi yang sedang melanda asalnya disebabkan oleh campur tangan kerajaan Amerika Syarikat yang berlebihan dalam sistem pasaran mereka, dan kita mesti tidak mengulangi kesilapan Amerika.

Akibat campurtangan kerajaan dalam sistem pasaran

Campur tangan kerajaan Amerika dalam pasaran berlaku dalam pelbagai bentuk. Sewaktu Alan Greenspan menjadi pengerusi Federal Reserve, iaitu Bank Negara Amerika Syarikat, beliau mengamalkan dasar kewangan yang longgar. Usaha mempertingkat kecairan selepas serangan teroris 9/11 pula menyebabkan harga aset melambung kerana pinjaman boleh diperolehi dengan mudah.

Pada tahun 1977 kerajaan Amerika telah meluluskan Community Reinvestment Act (Akta Pelaburan Semula Masyarakat) yang dipinda dan diperkukuh pada tahun 1995. Akta ini menjadikan satu kesalahan jika bank-bank tidak memberi pinjaman kepada mereka yang berisiko tinggi yang tinggal di kawasan-kawasan miskin, walaupun kemungkinan besar mereka tidak akan mampu membayar balik pinjaman tersebut. Niat kerajaan Amerika asalnya memang baik. Mereka mahu orang termiskin mampu mendapatkan pinjaman perumahan untuk membeli rumah. Tetapi campurtangan ini telah melahirkan apa yang dikenali kini sebagai pinjaman ‘subprima’ – pinjaman yang di bawah tahap terbaik (below prime). Atau dalam kata mudah, pinjaman yang buruk.

Syarikat-syarikat yang didokong oleh kerajaan, terutamanya Fannie Mae dan Freddie Mac, tambah memburukkan keadaan. Mereka membeli atau menjamin pinjaman perumahan subprima daripada bank-bank walaupun para peminjam mungkin tidak mampu untuk membayar balik wang yang mereka pinjam. Kewujudan jaminan tidak langsung daripada kerajaan melalui syarikat-syarikat yang mereka dokong itu menyebabkan pinjaman subprima bertambah berleluasa.

Semua ini akhirnya mencipta pertumbuhan ekonomi yang pesat bersandarkan appresiasi harga aset. Tetapi pertumbuhan itu hanyalah fatamorgana sahaja.

Kini hampir semua negara terpaksa menanggung krisis ekonomi global yang disebabkan oleh campur tangan kerajaan Amerika dalam urusan pasaran. Di seluruh dunia, sekitar US$10 trilion terpaksa diperuntukan untuk menyelamatkan syarikat-syarikat tertentu. Jumlah ini amat besar, hampir sepuluh kali ganda saiz ekonomi India. Lebih US$1 trilion pula telah diperuntukan untuk pakej rangsangan ekonomi, termasuklah di Amerika sebanyak US$787 bilion dan di China US$586 bilion.

Tindakbalas Malaysia

Malaysia melancarkan pakej rangsangan bernilai RM7 bilion pada bulan November 2008, dan satu lagi pakej yang lebih besar mungkin akan diumumkan oleh Datuk Seri Najib tidak lama lagi. Akibatnya jumlah defisit belanjawan negara akan meningkat sehingga melebihi 5 peratus KDNK. Bank Negara juga telah menurunkan kadar faedah kepada 2.5% pada 21 Januari 2009, dan terdapat ura-ura bahawa kadar ini mungkin diturunkan lagi.

Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, pemimpin negara kita perlu menghayati semangat deklarasi Persidangan ASEAN sepenuhnya. Tindakan kita sewajarnyalah berteraskan prinsip-prinsip pasaran yang lebih liberal seperti yang dinyatakan dalam kenyataan ASEAN tersebut.

Pakej rangsangan yang terlalu besar mungkin tidak akan menghasilkan kesan jangka panjang yang kita mahukan. Pakej rangsangan sebenarnya adalah penggunaan simpanan negara dan hutang untuk mensubsidi perbelanjaan semasa sektor awam. Lebih besar pakej tersebut, lebih besar jugalah hutang negara yang terpaksa ditanggung oleh rakyat hingga ke anak cucu.

Langkah yang lebih baik

Sebagai langkah membantu pembuat dasar negara, baru-baru ini Malaysia Think Tank telah mengeluarkan satu dokumen ringkas mengandungi beberapa cadangan langkah yang boleh diambil oleh kerajaan. Cadangan-cadangan ini telah diserahkan kepada ahli-ahli parlimen untuk diperbahaskan.

Antara langkah yang kami cadangkan ialah penurunan tetap kadar cukai individu, perniagaan, barangan dan perkhidmatan. Pakej rangsangan hanyalah langkah sementara yang akan mengurangkan pendapatan jangka panjang rakyat dan syarikat kerana cukai di masa hadapan akan terpaksa dinaikkan untuk membayar balik pinjaman yang dibuat hari ini. Sebaliknya penurunan cukai pendapatan dan cukai perniagaan secara kekal akan memberitahu rakyat dan syarikat bahawa pendapatan jangka panjang mereka akan lebih tinggi. Cukai jualan dan cukai perkhidmatan pula hanya menaikkan harga, dan akhirnya merendahkan kadar konsumpsi. Semua cukai ini perlu dikurangkan. Penurunan cukai akan menggalakkan perbelanjaan dan kadar konsumpsi, lantas membantu merangsang kembali ekonomi.

Satu lagi langkah yang perlu dilaksanakan serta merta ialah menurunkan kadar caruman KWSP yang dikenakan kepada majikan dan juga pekerja. Langkah ini akan membolehkan pekerja membawa pulang gaji yang lebih tinggi untuk membantu mereka dalam perbelanjaan seharian. Kos operasi yang ditanggung oleh majikan akan berkurangan dan mereka boleh menggunakan dana yang terkumpul untuk tujuan lain seperti memberi bonus kepada pekerja, melabur semula dalam operasi, mengambil pekerja baru ataupun mempertingkat simpanan dana (cash reserve) untuk masa-masa kecemasan.

Usaha membawa masuk pelaburan asing serta perdagangan antarabangsa juga mesti dipertingkat. Kerajaan perlu menurunkan sekatan-sekatan perdagangan dan pelaburan seperti tarif, duti, dan lain-lain peraturan yang menghadkan kebebasan sistem pasaran di negara kita. Perlindungan harta intelektual, hakcipta dan paten, dan juga kestabilan politik perlu diperkukuhkan untuk memperbaiki keyakinan pelabur antarabangsa. Liberalisasi pasaran perlu diteruskan kerana persaingan yang sihat akan melonjakkan kedudukan industri negara dalam rangkaian nilai dan rantai pembekalan. Kita masih lagi mempunyai banyak usahawan dalam bidang pertanian. Kita patut mengikut contoh New Zealand yang telah meliberalisasikan sektor pertanian dan perladangan mereka, sehingga menjadikan mereka negara pertanian yang paling produktif di dunia.

Wan Fadzrul Wan Bahrum dan Wan Saiful Wan Jan kedua-duanya berkhidmat di Malaysia Think Tank.

“Liberal” tentu saja adalah kata sifat atau bisa juga kata benda. Jika kata ini disandingkan dengan kata benda lain, maka fungsinya menjadi kata sifat penjelas, seperti “liberal thinker,” “liberal group,” atau “liberal community.” Kata “liberal” sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti “bebas.” Sebelum abad ke-19, kata “liberal” berarti “orang yang baik hati dan toleran.”

Liberal adalah sebuah sikap politik, ekonomi, dan sosial, yang menekankan pentingnya kebebasan individu. Seorang yang liberal adalah seorang yang mendukung gagasan kemajuan dan perlindungan terhadap kebebasan sipil.

Dalam bidang politik, seorang liberal percaya bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk perubahan politik yang damai. Demokrasi tak hanya menjanjikan keragaman hidup, tapi juga menjanjikan perlindungan kepada hak-hak fundamental, batasan kekuasaan, dan pasar bebas. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang liberal, yakni demokrasi yang tak hanya menekankan aspek-aspek prosedural (seperti pemilihan umum), tapi juga aspek-aspek substansial (kebebasan individu).

Dalam bidang ekonomi, liberalisme memberikan aneka jenis kebebasan kontraktual seperti hak milik, hak mengumpulkan kekayaan dan kapital, kebebasan untuk memproduksi, menjual, dan membeli. Orang-orang liberal mengimani sepenuhnya pasar bebas. Pasar adalah lokus di mana individu-individu mempraktikkan kebebasan ekonomi mereka. Pasar merefleksikan supply dan demand bagi barang-barang dan jasa, yang kemudian, pada akhirnya, pasarlah yang harus menentukan harga.

Dalam bidang sosial, liberalisme memproyeksikan bahwa kebijakan-kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mempertimbangkan tatanan ekonomi-politik yang secara intrinsik bersifat sosial. Kebijakan liberal pada dasarnya bersifat sosial karena ia bertujuan memberikan warga negara kebebasan untuk menjaga hak dan harta bendanya secara bertangungjawab. Kebebasan sosial, pada akhirnya, adalah sebuah jawaban terhadap apa yang kini kita sebut sebagai kesempatan untuk meningkatkan mobilitas individu di tengah masyarakat.

Liberal Society berusaha membangun sebuah masyarakat yang peduli pada nilai-nilai politik, ekonomi, dan sosial yang liberal, yakni nilai-nilai yang dirumuskan oleh para pemikir liberal seperti John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill, Friedrich August von Hayek, dan Ludwig von Mises.

Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai liberal dan para perumus Liberalisme dalam tulisan terpisah.

Tulisan ini pernah dimuat dalam blog pribadi Luthfi Assyaukanie.

Membela Kapitalisme Global

Johan Norberg, seorang penulis asal Swedia, banyak dikenal sebagai pejuang pembela globalisasi. Berbagai tulisan, artikel, seminar, konferensi, atau public lecture dihadirinya, dan selalu menyuarakan “pembelaan”nya terhadap kapitalisme serta globalisasi. Gagasan Johan Norberg mengenai arti penting kapitalisme, pasar bebas, dan globalisasi ini kemudian dituangkannya dan diterbitkan dalam sebuah buku berbahasa Inggris berjudul “In Defense of Global Capitalism.” Semula buku ini terbit dalam bahasa Swedia, berjudul Till världskapitalismens försvar, yang diterbitkan oleh Timbro, sebuah Liberal Think Tank di Swedian, dimana Johan Norberg pernah bekerja.

Bahasa yang sederhana, lugas, dan cerdas membuat buku ini menjadi sebuah buku popular di kalangan fee marketer, pendukung globalisasi dan Liberal. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Jerman dan Inggris. Dan kali ini buku Johan untuk pertama kalinya terbit dalam bahasa Indonesia.

Rizal Mallarangeng, Ececutive Director Freedom Institute, sebuah lembaga think tank di Indonesia yang mempromosikan nilai-nilai Liberal dan arti penting dari pasar bebas, dalam kata pengantarnya mengatakan terbitnya buku Norberg dalam bahasa Indonesia ini memberi sebuah sumbangan berarti terhadap diskusi mengenai globalisasi dan kapitalisme, dimana sangat sedikit buku yang terbit dalam bahasa Indonesia, yang memberi pembelaan terhadap kapitalisme dan globalisasi. Menurutnya Norberg tidak setengah hati melakukan pembelaan terhadap apa yang diyakininya, dan mendukung pembelaan tersebut dengan argumen yang kuat, data yang relevan, serta pengetahuan teori yang luas.

Johan Norberg sendiri dalam kata pengantar yang dibuat untuk edisi Bahasa Indonesia mengatakan bahwa buku ini memang ditulis untuk menjelaskan potensi globalisasi dan suatu kerugian bagi mereka yang mengabaikannya. Kapitalisme sesungguhnya bukanlah sebuah “sistem,” ia adalah sebuah lawan dari seluruh gagasan yang dirancang dari atas. Kapitalisme adalah kebebasan bagi individu-individu yang normal untuk membuat keputusan dan menentukan pilihan mereka sendiri. Dimana pun dan bilamanapun orang-orang miskin memiliki hak untuk memiliki, bekerja, berniaga, mengakses modal dan memulai usaha. Mereka akan mampu menciptakan kekayaan dan peluang-peluang yang fantastis.

Krisis keuangan yang sedang dialami oleh seluruh dunia sekarang muncul akibat problematik ketika kita menolak “perusakan kreatif” yang ada dan menjadi bagian fundamental dari kapitalisme. Setiap kali Amerika Serikat megalami krisis, bank sentralnya segera melakukan intervensi memangkas tingkat suku bunganya secara dramatis untuk menghindari hilangnya pekerjaan dan bangkrutnya perusahaan. Perilaku ini telah merangsang investasi yang tidak berkesinambungan, terutama saat orang mengira tidak akan pernah merugi di sektor tersebut. Kapitalisme harus diterima sebagai sistem untung rugi. Kerugian adalah sinyal kita melakukan sesuatu yang buruk atau kita harus menghentikan suatu investasi.

Norberg, yang kini menjadi senior fellow pada Cato Institute, sebuah think tank Liberal di Amerika Serikat yang menekuni penelitian mengenai kebijakan publik, berharap dengan terbitnya buku Membela Kapitalisme Global dalam bahasa Indonesia, akan mampu memberi sumbangan yang berarti bagi sebuah pemahaman mengenai globalisasi dan kapitalisme, serta mampu mengambil keuntungan dari dunia yang semakin terbuka.

Buku sebanyak 400 halaman ini diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, sebuah yayasan politik Jerman yang sudah bekerja selama 40 tahun di Indonesia, bekerja sama dengan Freedom Institute.

Informasi mengenai buku ini dapat diperoleh dengan menghubungi FNF – Indonesia, dengan alamat: Jl. Rasaja II No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 atau menghubungi tel. 021-7256012 / 13 (Jakarta).

Bilangan penduduk dunia terus meningkat dan pendapatan mereka juga secara umumnya semakin naik. Ini menyebabkan jumlah pemakanan per kapita juga meningkat. Tetapi adakah harga makanan juga perlu terus melambung? Pertubuhan Makanan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organisation) menyatakan dalam laporan mereka baru-baru ini bahawa hampir satu bilion manusia sedang mengalami kekurangan zat makanan. Adakah mereka ini perlu terus menanggung kelaparan? Jawapannya ialah ia sama sekali perlu berlaku.

Pada separuh kedua abad ke 20, bekalan makanan jauh melebihi permintaan. Harga bijirin turun hampir 75%. Oleh kerana bijirin merupakan 60% daripada diet manusia sedunia, kita semua membayar harga yang jauh lebih rendah untuk makanan.

Kini kadar pertambahan populasi dunia telah menjadi lebih rendah tetapi permintaan terhadap makanan terus naik disebabkan pertambahan jumlah pendapatan. Menjelang 2050, permintaan terhadap makanan mungkin meningkat antara 60% hingga 100%. Maka jika kita tidak mempertingkatkan produktiviti per hektar tanah pertanian, harga makanan pasti akan naik.

Peningkatan global permintaan makanan yang dialami sekarang bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian Dunia, Jacques Diouf, berkata “Ia boleh dijangka, malahan kita telah pun menjangkanya. Masalah ini sebenarnya boleh dielak tetapi dunia gagal mengelaknya.”

Tetapi tidak betul jika kita menyalahkan “dunia”. Yang salah sebenarnya ialah kerajaan-kerajaan di negara-negara tertentu, terutamanya kerajaan negara-negara termiskin. Mereka meletakkan pelbagai halangan perdagangan yang menyukarkan pergerakkan makanan di peringkat antarabangsa. Inilah yang menyebabkan harga makanan terus tinggi.

Hanya 15% perdagangan negara-negara Afrika berlaku dalam benua Afrika sendiri. Tarif yang dikenakan oleh negara-negara termiskin terhadap perdagangan barang makanan secara umumnya lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan oleh negara maju. Di selatan gurun Sahara, purata tarif yang dikenakan terhadap barangan import pertanian ialah 33.6%. Regulasi yang berlebihan, birokrasi, kelewatan di sekatan kastam, dan rasuah semuanya menyebabkan situasi menjadi lebih buruk.

Halangan-halangan ini menyebabkan kos pengeluaran makanan menjadi lebih tinggi, dan pengeluar domestik akhirnya tidak bermotivasi untuk bertindakbalas memenuhi peningkatan permintaan.

Ukraine merupakan contoh yang baik. Negara tersebut mempunyai potensi pertanian yang amat tinggi tetapi potensi itu tidak diterokai. Jika petani Ukraine menggunakan teknik pertanian yang lebih efektif dan juga menggunakan teknologi seperti baja yang sesuai, mereka boleh mempertingkat hasil hampir dua kali ganda. Ini akan membolehkan Ukraine mengeksport sekitar 50 ke 80 juta tan lagi bijirin setiap tahun. Jumlah ini cukup untuk membekalkan makanan kepada 50 juta rakyat di negara China. Jika kita gunakan India sebagai contoh pula, oleh kerana kadar pemakan bijirin di India adalah lebih rendah, jumlah tersebut cukup untuk menjadi makanan bagi 100 juta manusia.

Ukraine sebenarnya merupakan sebuah negara pertanian yang baik. Ia pernah menjadi negara utama dalam bidang pertanian pada pertengahan 1880-an. Ukraine juga pernah menjadi pembekal utama makanan bagi seluruh Soviet Union, dan kini ia terus menjadi negara pengeksport makanan walaupun pernah dirosakkan oleh rejim komunis. Masalahnya, kuota eksport dan lain-lain campurtangan kerajaan untuk memastikan harga domestik kekal rendah telah menghapuskan insentif untuk para petani menjadi lebih produktif.

Argentina juga menghadapi masalah yang hampir sama. Sekiranya jumlah tanah pertanian dipertingkatkan daripada sembilan juta hektar kepada 15 juta hektar, Argentina boleh menghasilkan 30 juta tan bijirin lagi. Ini cukup untuk memberi makanan kepada 30 juta rakyat China atau 60 juta rakyat India.

Tetapi di Argentina juga kadar pengeluaran makanan diganggu oleh campurtangan politik. Kerajaan Christina Fernandez telah meneruskan polisi yang diperkenalkan oleh pentadbiran sebelumnya, dan berusaha memastikan harga makanan terus rendah tanpa mempedulikan kos sebenar. Pada bulan Mac lalu, cukai eksport beberapa barang makanantelah dinaikkan. Kacang soya, satu barangan eksort utama, kini dikenakan cukai 45%. Polisi sebegini menyebabkan pertanian menjadi tidak popular, dan jumlah tanah pertanian yang dicucuk tuai terus turun sejak awal 1960-an.

Usaha untuk menjadi mampu diri (self-sufficient) telah menyebabkan banyak negara kini menghadapi masalah, terutamanya negara-negara yang sebenarnya mempunyai potensi tinggi seperti Argentina dan Ukraine.

Nigeria, Senegal dan Malawi juga terus menerus mahu menjadi mampu diri. Dan banyak negara termiskin di kawasan sub-Sahara beriya-iya mengisytiharkan bahawa mereka telah mencapai status mampu diri, dan boleh menjamin sekuriti makanan. Akibatnya, kadar konsumpsi makanan per kapita di rantau tersebut berada di tahap yang membimbangkan.

Kerajaan di negara-negara sebegitu mahu harga makanan terus rendah. Tetapi mereka tidak menyedari bahawa sekatan perdagangan dan eksport, serta polisi percukaian, boleh menyebabkan petani hilang motivasi untuk menjadi lebih produktif. Akibatnya, harga makanan sedunia terus naik.

Banyak negara telah tersalah langkah dalam bertindak balas untuk menghadapi krisis makanan. Hampir 30 negara telah memperkenalkan sekatan eksport atau pengharaman terus eksport. Ini menjadikan harga makanan melambung.

Cara yang lebih baik ialah dengan menggalakan perdagangan makanan secara bebas dan membolehkan para petani menggunakan kepakaran dan kemahiran mereka dengan sepenuhnya.

—
Douglas Southgate ialah Profesor Pertanian, Alam Sekitar dan Ekonomi Pembangunan di Ohio State University, Amerika Syarikat.

Bilangan penduduk dunia terus meningkat dan pendapatan mereka juga secara umumnya semakin naik. Ini menyebabkan jumlah pemakanan per kapita juga meningkat. Tetapi adakah harga makanan juga perlu terus melambung? Pertubuhan Makanan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organisation) menyatakan dalam laporan mereka baru-baru ini bahawa hampir satu bilion manusia sedang mengalami kekurangan zat makanan. Adakah mereka ini perlu terus menanggung kelaparan? Jawapannya ialah ia sama sekali perlu berlaku.

Pada separuh kedua abad ke 20, bekalan makanan jauh melebihi permintaan. Harga bijirin turun hampir 75%. Oleh kerana bijirin merupakan 60% daripada diet manusia sedunia, kita semua membayar harga yang jauh lebih rendah untuk makanan.

Kini kadar pertambahan populasi dunia telah menjadi lebih rendah tetapi permintaan terhadap makanan terus naik disebabkan pertambahan jumlah pendapatan. Menjelang 2050, permintaan terhadap makanan mungkin meningkat antara 60% hingga 100%. Maka jika kita tidak mempertingkatkan produktiviti per hektar tanah pertanian, harga makanan pasti akan naik.

Peningkatan global permintaan makanan yang dialami sekarang bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian Dunia, Jacques Diouf, berkata “Ia boleh dijangka, malahan kita telah pun menjangkanya. Masalah ini sebenarnya boleh dielak tetapi dunia gagal mengelaknya.”

Tetapi tidak betul jika kita menyalahkan “dunia”. Yang salah sebenarnya ialah kerajaan-kerajaan di negara-negara tertentu, terutamanya kerajaan negara-negara termiskin. Mereka meletakkan pelbagai halangan perdagangan yang menyukarkan pergerakkan makanan di peringkat antarabangsa. Inilah yang menyebabkan harga makanan terus tinggi.

Hanya 15% perdagangan negara-negara Afrika berlaku dalam benua Afrika sendiri. Tarif yang dikenakan oleh negara-negara termiskin terhadap perdagangan barang makanan secara umumnya lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan oleh negara maju. Di selatan gurun Sahara, purata tarif yang dikenakan terhadap barangan import pertanian ialah 33.6%. Regulasi yang berlebihan, birokrasi, kelewatan di sekatan kastam, dan rasuah semuanya menyebabkan situasi menjadi lebih buruk.

Halangan-halangan ini menyebabkan kos pengeluaran makanan menjadi lebih tinggi, dan pengeluar domestik akhirnya tidak bermotivasi untuk bertindakbalas memenuhi peningkatan permintaan.

Ukraine merupakan contoh yang baik. Negara tersebut mempunyai potensi pertanian yang amat tinggi tetapi potensi itu tidak diterokai. Jika petani Ukraine menggunakan teknik pertanian yang lebih efektif dan juga menggunakan teknologi seperti baja yang sesuai, mereka boleh mempertingkat hasil hampir dua kali ganda. Ini akan membolehkan Ukraine mengeksport sekitar 50 ke 80 juta tan lagi bijirin setiap tahun. Jumlah ini cukup untuk membekalkan makanan kepada 50 juta rakyat di negara China. Jika kita gunakan India sebagai contoh pula, oleh kerana kadar pemakan bijirin di India adalah lebih rendah, jumlah tersebut cukup untuk menjadi makanan bagi 100 juta manusia.

Ukraine sebenarnya merupakan sebuah negara pertanian yang baik. Ia pernah menjadi negara utama dalam bidang pertanian pada pertengahan 1880-an. Ukraine juga pernah menjadi pembekal utama makanan bagi seluruh Soviet Union, dan kini ia terus menjadi negara pengeksport makanan walaupun pernah dirosakkan oleh rejim komunis. Masalahnya, kuota eksport dan lain-lain campurtangan kerajaan untuk memastikan harga domestik kekal rendah telah menghapuskan insentif untuk para petani menjadi lebih produktif.

Argentina juga menghadapi masalah yang hampir sama. Sekiranya jumlah tanah pertanian dipertingkatkan daripada sembilan juta hektar kepada 15 juta hektar, Argentina boleh menghasilkan 30 juta tan bijirin lagi. Ini cukup untuk memberi makanan kepada 30 juta rakyat China atau 60 juta rakyat India.

Tetapi di Argentina juga kadar pengeluaran makanan diganggu oleh campurtangan politik. Kerajaan Christina Fernandez telah meneruskan polisi yang diperkenalkan oleh pentadbiran sebelumnya, dan berusaha memastikan harga makanan terus rendah tanpa mempedulikan kos sebenar. Pada bulan Mac lalu, cukai eksport beberapa barang makanantelah dinaikkan. Kacang soya, satu barangan eksort utama, kini dikenakan cukai 45%. Polisi sebegini menyebabkan pertanian menjadi tidak popular, dan jumlah tanah pertanian yang dicucuk tuai terus turun sejak awal 1960-an.

Usaha untuk menjadi mampu diri (self-sufficient) telah menyebabkan banyak negara kini menghadapi masalah, terutamanya negara-negara yang sebenarnya mempunyai potensi tinggi seperti Argentina dan Ukraine.

Nigeria, Senegal dan Malawi juga terus menerus mahu menjadi mampu diri. Dan banyak negara termiskin di kawasan sub-Sahara beriya-iya mengisytiharkan bahawa mereka telah mencapai status mampu diri, dan boleh menjamin sekuriti makanan. Akibatnya, kadar konsumpsi makanan per kapita di rantau tersebut berada di tahap yang membimbangkan.

Kerajaan di negara-negara sebegitu mahu harga makanan terus rendah. Tetapi mereka tidak menyedari bahawa sekatan perdagangan dan eksport, serta polisi percukaian, boleh menyebabkan petani hilang motivasi untuk menjadi lebih produktif. Akibatnya, harga makanan sedunia terus naik.

Banyak negara telah tersalah langkah dalam bertindak balas untuk menghadapi krisis makanan. Hampir 30 negara telah memperkenalkan sekatan eksport atau pengharaman terus eksport. Ini menjadikan harga makanan melambung.

Cara yang lebih baik ialah dengan menggalakan perdagangan makanan secara bebas dan membolehkan para petani menggunakan kepakaran dan kemahiran mereka dengan sepenuhnya.

—
Douglas Southgate ialah Profesor Pertanian, Alam Sekitar dan Ekonomi Pembangunan di Ohio State University, Amerika Syarikat.

Ini merupakan satu retorik yang biasa kita dengar daripada golongan Islamis. Setiap kali berhadapan dengan apa-apa masalah, mereka berkata “Islam adalah penyelesaian”. Mereka menganggap bahawa Islam adalah jalan untuk mencapai kejayaan di dunia ini. Dan, secara tidak langsung, ini berbeza dengan maksud tradisi Islam iaitu untuk mencapai kejayaan di akhirat.

Resipi ke arah totalitarianisme

Al-Quran mengarahkan umat Islam agar berdoa “Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat”. Maka memang wajarlah umat Islam turut mengharapkan kejayaan di muka bumi. Tetapi ini bukan bermaksud kita boleh mendakwa bahawa apabila Islamisme dipraktiskan maka negara-negara umat Islam akan “berjaya” seperti yang dimaksudkan di atas. Pandangan sebegini hanya menjadikan Islam sebagai satu “sistem” yang dilaksanakan untuk mencapai kejayaan politik atau kejayaan ketenteraan. Ia menurunkan status Islam kepada sebuah ideologi semata-mata.

Dalam kata lain, sementelahan matlamat Islamisme ialah “kejayaan”, matlamat Islam sebenarnya ialah mardhatillah (keredhaan Allah). Inilah sebabnya kenapa golongan Islamis hampir sama dengan golongan sekular yang memisahkan agama daripada ketuhanan.

Profesor Cantwell Smith pernah menulis mengenai pemisahan ketuhanan daripada politik dalam kajian beliau terhadap evolusi Jurnal Al-Azhar daripada tahun 1930 hingga 1948. Bermula daripada tahun 1930 hingga 1933, jurnal tersebut diedit oleh Al-Khidr Husain, seorang Muslim tradisionalis. Jurnal tersebut penuh dengan perbincangan mengenai akhlaq dan teologi. Tetapi apabila Farid Wajdi mengambil alih peranan sebagai Editor pada tahun 1933, kandungannya berubah menjadi politik. Farid Wajdi berusaha meyakinkan pembaca bahawa Islam boleh berfungsi sebagai sebuah sistem dan manusia akan selamat di bawah sistem tersebut. Menurut Profesor Cantwell Smith, kepimpinan Farid Wajdi menyebabkan jurnal tersebut tidak lagi bersifat ketuhanan dan tuhan jarang-jarang sekali timbul dalam teks-teks yang disiarkan.

Karen Armstrong, seorang pengkaji agama yang prolifik, berjaya menggarap isu ini dengan tuntas dalam buku beliau “A History of God”. Beliau berkata bahawa aktivisme politik yang membayangi gerakan fundamentalisme moden sebenarnya merupakan satu pengunduran daripada konsep ketuhanan.

Ini boleh dilihat di merata-rata tempat dalam dunia umat Islam. Jika kita bercakap dengan seorang Muslim tradisionalis, kita akan mendengar mengenai kepentingan mematuhi perintah Allah, perlunya kita bersyukur untuk rezeki yang kita terima, dan kenapa kita perlu mendidik anak-anak dengan akhlaq yang baik. Tetapi jika kita berbicara dengan seorang Islamis, kita akan mendengar mengenai keburukan Barat dan betapa Islam akan “menyelamatkan” manusia daripada kapitalis, imperialis, atau Zionis. (Mungkin juga tidak pelik jika katakan bahawa tatkala seorang Muslim tradisional melihat idea-idea sosialis-marxis sebagai fahaman buruk yang menolak ketuhanan, golongan Islamis pula agak berminat dan ada yang menganuti idea-idea ini).

Semua ini menjelaskan kepada kita kenapa Islamisme ialah satu resipi ke arah totalitarianisme. Jika ada pihak yang merasakan bahawa masyarakat semuanya boleh menjadi “baik” jika mereka mengamalkan suatu bentuk Islam, maka pihak tersebut boleh sahaja memaksa rakyat menjadi “bertakwa” agar matlamat kolektif mereka tercapai. Jika mereka melihat Islam sebagai suatu sistem, seperti sosialisme, mereka akan menggunakan kuasa pemerintahan untuk memaksa setiap individu rakyat mengikut acuan yang mereka tentukan. Maka dengan itu lahirlah “polis agama” yang berfungsi untuk memaksa wanita memakai tudung atau memaksa lelaki pergi ke masjid.

Sebaliknya jika yang kita lebih pentingkan ialah nasib masyarakat, maka kita akan lebih peduli mengenai pandangan rakyat terhadap tindak tanduk kita. Al-Quran jelas menyebut bahawa tidak ada paksaan dalam beragama. Kita tidak boleh menjadikan rakyat lebih “bertakwa” dengan cara memaksa mereka melakukan sesuatu perkara. Itu hanya akan membuatkan mereka membenci agama yang kita paksakan ke atas mereka.

Sebab kekalahan dan mengembalikan kejayaan

Kita harus memahami apa yang menyebabkan Islamis berfahaman seperti sekarang. Kebanyakan pakar yang mengkaji mengenai Islamisme mengatakan bahawa ia sebenarnya adalah sebuah ideologi moden yang bermula pada kurun ke-19 dan memuncak pada kurun ke-20. Ciri utama zaman tersebut ialah krisis teruk yang dialami oleh umat Islam yang mana mereka dikalahkan dari segi ketenteraan, politik dan juga kebudayaan. Dan mereka mula mencari sebab kenapa semua ini berlaku.

Dalam menjawab soalan “Kenapa ini berlaku?”, timbul dua bentuk kumpulan yang kedua-duanya beranggapan bahawa agama adalah faktor terpenting. Golongan Islamis berkata “Kita dikalahkan oleh Barat kerana kita telah meninggalkan agama, maka kita perlu mengembalikannya”. Manakala golongan sekular pula berkata “Kita dikalahkan oleh Barat kerana agama telah menipu kita, maka kita perlu menolak agama”. Dan daripada dua fahaman itu lahirlah dua bentuk rejim autoritarian (lihat Iran dan Turki sebagai contoh).

Saya lebih selesa dengan jawapan ketiga iaitu umat Islam dikalahkan akibat daripada pelbagai faktor yang kompleks yang mengakibatkan ia jauh daripada arus modernisasi. Ini tidak ada kena mengena dengan agama. Dengan itu, penyelesaiannya bukanlah dengan proses Islamisasi paksaan ataupun sekularisasi paksaan. Apa yang perlu untuk kita mencapai kejayaan ialah modernisasi melalui pendidikan, sains, teknologi, kapitalisme dan demokrasi.

Islamisme akan hilang pengaruh hanya jika cara ketiga ini berjaya. Dan cara ini berkembang baik di Turki sejak kebelakangan ini. Tetapi puak sekular-fasis terlalu keras untuk menghalang ia daripada terus berkembang. Jika puak sekular-fasis ini berjaya dalam menghalang arus pemodenan Turki yang mesra-Islam, hanya golongan Islamis yang akan bergembira. Malahan pertembungan antara dua bentuk totalitarianisme – Islamis dan sekularis – akan menjadi lebih hangat pula.

—————
Mustafa Akyol ialah seorang kolumnis berbangsa Turki yang menetap di Istanbul.

Mereka sebenarnya tersilap.

Sosialisme merupakan satu fahaman yang membawa kepada campurtangan kerajaan dalam pelbagai hal termasuklah dalam urusan ekonomi. Golongan sosialis dan mereka yang berhaluan Kiri beranggapan bahawa tidak salah untuk kerajaan menubuhkan dan menjalankan syarikat perniagaan, ataupun menjadikan syarikat korporat sebagai hak milik negara. Mereka tidak teragak-agak untuk menggunakan wang rakyat untuk menyelamatkan (bail-out) syarikat-syarikat tertentu. Mereka menafikan keberkesanan sistem pasaran dalam menghukum dan membuang syarikat yang melakukan kesalahan.

Leon Louw, pengarah Yayasan Pasaran Bebas Afrika Selatan telah menulis satu artikel mengenai hal ini dan beliau menghuraikan dengan cermat latarbelakang Freddie Mac dan Fannie Mae. Tulisan Louw boleh membantu kita memahami situasi yang sedang berlaku. Maka saya akan memetik beberapa fakta yang beliau nyatakan.

Fannie Mae dan Freddie Mac, dua syarikat gergasi di Amerika yang menjadi penyebab masalah yang kita hadapi sekarang, sebenarnya ditubuhkan atas dokongan kerajaan Amerika, atau dikenali sebagai ‘Government Sponsored Enterprises’ (GSE). Mereka ditubuhkan untuk membolehkan lebih ramai rakyat Amerika mendapat pinjaman perumahan. Matlamat utama kerajaan Amerika pada waktu itu ialah untuk membolehkan lebih ramai rakyat Amerika membeli rumah, termasuklah golongan berpendapatan rendah. Dalam rangka mencapai matlamat mereka, syarikat-syarikat ini telah mendokong kredit dan pinjaman subprima yang jauh melangkaui tahap pinjaman yang munasabah. Tetapi mereka terus disokong oleh pelabur kerana kedua-dua syarikat ini dianggap sebagai dilindungi oleh kerajaan.

Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ditubuhkan pada tahun 1938 oleh kerajaan Presiden Roosevelt di bawah agenda New Deal yang amat banyak dipengaruhi oleh idea-idea sosialisme. Fannie Mae mencipta satu ‘pasaran pinjaman peringkat kedua’ dengan cara membeli pakej pinjaman daripada bank secara pukal, lantas menyatukan pakej-pakej itu sebelum dijual semula kepada pelabur domestik dan antarabangsa. Federal Home Loan Mortgage Association (Freddie Mac) pula ditubuhkan oleh kerajaan Amerika pada tahun 1970 kononnya untuk menjadi persaingan kepada Fannie Mae. Jika digabungkan, aset kedua-dua GSE ini amat besar, iaitu 45% lebih tinggi daripada aset Citicorp, bank terbesar di Amerika. Jumlah pinjaman yang mereka biayai melebihi USD$5 trilion. Fannie Mae sendiri sahaja membiayai pembelian 55 juta rumah, satu jumlah yang amat banyak. Kedua-dua GSE ini mendapat subsidi kerajaan bernilai USD$6.5 bilion setahun.

Kedua-dua syarikat ini terus menikmati dokongan kerajaan. Bekas Gabernor Federal Reserve Alan Greenspan pernah menyebut bahawa “Pasaran menganggap bahawa kerajaan menjamin operasi syarikat itu”. Vernon Smith, pemenang anugerah Nobel, pula pernah menyatakan bahawa syarikat-syarikat GSE sebenarnya merupakan syarikat yang ditanggung oleh semua pembayar cukai.

Maka, walaupun kedua-dua syarikat ini beroperasi dalam ‘sistem kapitalis’ Amerika Syarikat, mereka sebenarnya menikmati faedah daripada polisi sosialis seperti subsidi dan perlindungan kerajaan. Malahan, mereka ditubuhkan pun atas prinsip sosialisme! Ini membolehkan mereka terus mendokong penawaran produk yang mungkin tidak dapat bertahan lama dalam sistem pasaran terbuka sebenar – iaitu pinjaman subprima. Mereka berani mengambil risiko yang terlalu besar, dan pelabur pula terus melabur, kerana mereka dilihat sebagai dilindungi kerajaan.

Kegagalan Freddie Mac dan Fannie Mae sebenarnya mendedahkan betapa bahayanya jika kerajaan masuk campur dalam urusan ekonomi dan perdagangan secara berlebihan. Apabila kerajaan menubuhkan atau mempertahankan syarikat-syarikat tertentu yang beroperasi dalam pasaran, kerajaan mencipta satu persepsi bahawa walau apa sekalipun yang dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan, ia tetap selamat. Pelabur akan berfikiran bahawa kerajaan pasti akan menyelamatkan syarikat itu dan risiko pelaburan mereka rendah walaupun aktiviti syarikat itu berisiko tinggi. Maka tidak ada apa-apa yang menghalang pelabur, dan ekekutif syarikat tersebut daripada meneruskan strategi tidak bertanggungjawab termasuklah memberi pinjaman kepada mereka yang sebenarnya tidak mampu. Dalam pada itu, syarikat-syarikat ini memastikan agenda politik kerajaan tercapai, iaitu membolehkan rakyat membeli rumah walaupun mereka sebenarnya tidak berkebolehan untuk membayar balik pinjaman.

Gerald Driscoll, pakar ekonomi daripada Cato Institute, mengatakan bahawa apa yang berlaku di Amerika sekarang adalah akibat daripada sistem ‘kapitalisme kroni’. Driscoll berpandangan bahawa ahli perniagaan dan ahli politik bersekongkol dalam hal ini. Ahli-ahli politik telah mencipta syarikat gergasi menggunakan wang rakyat dan dengan jaminan perlindungan kerajaan. Lantas syarikat itu pula kadang kala memberi sumbangan kepada agenda politik tertentu. Jika kita mahu membandingkan dengan Malaysia, ini boleh berlaku apabila syarikat-syarikat yang didokong kerajaan membiayai atau memberi subsidi kepada agenda politik tertentu.

Kita bernasib baik kerana sistem pasaran bebas dan kapitalisme akhirnya mendedahkan salah laku dan ketamakan syarikat-syarikat ini. Sistem pasaran bebas dan kapitalisme telah menghukum syarikat-syarikat yang melakukan kesalahan seperti Freddie Mac, Fannie Mae dan lain-lain lagi. Jika diturut sistem kapitalisme, maka syarikat-syarikat ini akan terpaksa gulung tikar. Malangnya, elemen-elemen sosialis dan ahli-ahli politik pragmatik dalam pentadbiran Amerika masih mahu melindungi Freddie Mac dan Fannie Mae, mungkin untuk mencapai faedah politik jangka pendek (pilihanraya Amerika akan berlangsung tidak lama lagi).

Keruntuhan Fannie Mae dan Freddie Mac sebenarnya merupakan kejayaan kapitalisme dan pasaran bebas dalam mendedahkan salah laku dua syarikat bantuan kerajaan tersebut. Ia bukan kegagalan kapitalisme. Sebaliknya ia membuktikan keampuhan kapitalisme dan pasaran bebas dalam menghukum salah laku dan ketamakan yang keterlaluan. Jangan pula kita dikelirukan oleh puak sosialis yang cuba menangguk di air keruh.

——————
Wan Saiful Wan Jan ialah Editor Akademi.Merdeka.org dan Ketua Pengarah Malaysia Think Tank.

Krisis yang kita hadapi bukan kegagalan kapitalisme. Penyebab utama krisis ini ialah ahli politik yang memaksa bank-bank memberikan pinjaman yang tidak munasabah, pihak berkuasa kewangan yang membiarkan Barat dibanjiri oleh kredit murahan, dan juga kegagalan proses pemantauan.

Tarikh lahirnya krisis ini ialah 12 Oktober 1977. Sebelum tarikh ini, institusi kewangan biasanya tidak memberikan pinjaman kepada mereka yang menetap di kawasan-kawasan miskin kerana mereka yang tinggal di kawasan sebegini biasanya mempunyai pendapatan yang terlalu rendah dan aset mereka juga murah. Kombinasi ini biasanya hanya akan melahirkan peminjam yang akhirnya gagal melunaskan pinjaman mereka.

Tetapi pada 12 Oktober 1977, Presiden Amerika Syarikat Jimmy Carter menandatangani rang undang-undang yang juga dikenali sebagai “anti-redlining law”. Undang-undang ini tidak membenarkan institusi kewangan meneruskan pemberian pinjaman secara selektif sedemikian rupa. Akibatnya institusi kewangan terpaksa memberi pinjaman kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk membayar balik pinjaman dengan penuh. Niat ahli-ahli politik pada waktu itu mungkin baik. Mereka mahu semua rakyat boleh memiliki rumah dan itulah sebabnya mereka meluluskan undang-undang ini yang mengharuskan institusi kewangan memberi pinjaman yang berisiko tinggi, atau kini dikenali sebagai pinjaman subprima.

Menjelang tahun 1985, keputusan tersebut hampir-hampir menyebabkan institusi-institusi tabungan dan pinjaman di Amerika Syarikat menjadi bankrup. Maka, kerajaan Amerika mengambil alih hutang-hutang lapuk yang semakin banyak dan menggalakkan konsolidasi hutang-hutang tersebut, lantas melahirkan syarikat-syarikat yang amat besar sehingga jika mereka gagal, kesannya akan amat buruk kepada ekonomi secara keseluruhan. Ringkasnya, tindakan kerajaan secara tidak langsung melahirkan syarikat-syarikat yang terlalu besar untuk dibiarkan gagal.

Seterusnya, selepas itu, pasaran saham di Amerika pula merudum kerana terdapat kebimbangan jika institusi kewangan lain juga akan gulung tikar. Pasaran saham Asia juga menjunam. Mexico, Argentina dan Rusia pula gagal membayar hutang mereka. Saham-saham dotkom yang sebelumnya memuncak pun tiba-tiba runtuh. Dan kemudian berlaku pula tragedi 9/11. Setiap kali berlaku peristiwa-peristiwa ini, kerajaan di negara-negara Barat bertindak balas dengan cara mempertingkat jumlah wang tunai di pasaran mereka.

Selepas tragedi 9/11, Bank Negara Amerika (Federal Reserve) memotong kadar faedah daripada 6.25% kepada 1% sahaja kerana mereka bimbang ketidakyakinan pelabur akan membawa kepada merudumnya ekonomi. Tindakan mereka ini menghantar isyarat yang salah kepada pasaran dan ia menyebabkan ‘credit bubble’ berterusan. Penurunan kadar faedah menyebabkan hutang pada waktu itu menjadi enam kali lebih murah daripada sebelumnya. Maka jumlah permohonan pinjaman perumahan pun memuncak . Institusi kewangan pula dengan senang hati memberikan lebih banyak pinjaman subprima. Apabila lebih ramai orang yang mahu membeli rumah, maka harga rumah pun meningkat dengan tinggi. Peningkatan harga rumah menyebabkan berlakunya kitaran yang beterusan – lebih ramai orang yang mahu membeli rumah, dan lebih ramai yang membuat pinjaman, kerana ia dilihat sebagai cara yang selamat untuk membuat keuntungan.

Di London pula , satu dekad di bawah pentadbiran parti Buruh (Labour) menyaksikan perbelanjaan kerajaan yang jauh melebihi pendapatan. Ini mengakibatkan pinjaman kerajaan meningkat dengan tinggi. Hutang peribadi rakyat, dan juga harga rumah, juga turut meningkat.

Selama hampir sepuluh tahun semua pihak berpesta meraikan pertumbuhan ekonomi dunia. Tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya dibiayai oleh ‘wang palsu’ yang dicetak oleh kerajaan semata-mata untuk menjana pesta pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Apabila pesta tersebut sampai ke penghujung, maka lahirlah kesan yang kita alami sekarang.

Pihak berkuasa pula seolah-olah terus tertidur, atau mungkin telah bertahun-tahun pengsan. Sekitar 200 agensi pengawalan dan penguatkuasa sebenarnya mengawasi Fannie Mae dan Freddie Mac tetapi kedua-dua syarikat ini masih lagi roboh dengan hutang hampir USD$5 trilion. Kedua-dua syarikat dokongan kerajaan ini membiarkan pelabur menyangka bahawa pinjaman perumahan yang mereka miliki, walaupun banyak yang lapuk, tetap dilindungi oleh kerajaan. Ini menyebabkan agensi-agensi pengadaran kredit (credit rating agencies) memberikan mereka markah tinggi termasuklah kepada bon-bon yang sebenarnya tidak boleh dipercayai.

Banyak institusi kewangan yang mempakej semula hutang-hutang lapuk tersebut dan menjualnya semula di pasaran dunia. Ada institusi kewangan yang memberi pinjaman terlalu tinggi sehingga tiga puluh kali jumlah aset yang mereka miliki. Tetapi pihak berkuasa terus membisu. Contohnya, walaupun Bank Negara England mengetahui bahawa syarikat Northern Rock hampir gagal, mereka tidak melakukan apa-apa langsung.

Apa yang berlaku menunjukan bahawa terdapat ketempangan yang jelas pada pihak berkuasa dan peraturan. Apabila pihak berkuasa tertidur, jangan lah pula kita terkejut apabila ada pihak yang mengambil risiko terlalu tinggi. Yang patut dipersalahkan ialah pihak berkuasa dan bukannya sistem perekonomian.

Sebarang penyelesaian yang dicadangkan sekarang mestilah kembali kepada prinsip-prinsip asas ekonomi. Usaha kerajaan Amerika untuk ‘bail out’ syarikat tertentu hanya akan menyelamatkan mereka yang bersalah tanpa menghiraukan mangsa sebenar situasi ini.

Pada waktu yang sama kita juga harus sedar bahawa dunia ini lebih besar daripada Amerika Syarikat sahaja. China kini merupakan ekonomi ke-empat terbesar di dunia dan ia terus berkembang dengan kadar hampir 10 peratus. India dan lain-lain negara membangun juga terus berkembang. Rakyat miskin di negara-negara membangun akan tetap merasai kesan positif pembangunan ekonomi negara mereka. Walapun ekonomi negara-negara Barat merudum, ekonomi dunia dianggarkan akan terus berkembang pada kadar 4 peratus. Ini masih baik.

Maka, walaupun kapitalisme yang diamalkan di negara-negara Barat kini terpukul akibat daripada kelemahan dan campurtangan ahli politik dan pegawai-pegawai penguatkuasa, tetapi kapitalisme global terus berjaya mengeluarkan jutaan manusia daripada bencana kemiskinan. Hakikatnya kapitalisme terus utuh.

——-
Dr Eamonn Butler ialah Pengarah Adam Smith Institute, London.